Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta seluruh pengusaha logistik untuk siap meningkatkan keahlian sumber daya manusianya seiring dengan rencana penerapan sertifikasi kepada semua tenaga kerja bidang logistik mulai dari level terendah hingga ke jenjang yang paling tinggi di sektor ini.

Rencana pemerintah tersebut menyusul pembahasan tim kerja peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik di tataran negara-negara Asia Tenggara (Asean).

Ekko Harjanto, Plt Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian mengatakan, berkaitan dengan rencana itu, saat ini pihaknya sedang menyusun kualifikasi untuk tenaga kerja di bidang logistik.

“Ini semua [tingkatan] ya termasuk driver, yang kalau saya tidak salah, levelnya itu di level 2 ya. Jadi nanti untuk sertifikasinya ada level 1 sampai level 8,” ujarnya dalam Talk Show Fuso dan Bisnis Indonesia Forum, dalam rangkaian Gaikindo Commercial Vehicles (Giicomvec) 2026, di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu, (11/4/2026).

Menurut Ekko, untuk regulasi, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden atau R-Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional yang akan dijabarkan dalam tiga strategi utama.

Pertama, yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, dan ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Adapun tiga strategi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam 24 program yang akan dilaksanakan secara konkret ke dalam 180 output kegiatan.

Ekko melanjutkan, setiap kualifikasi harus memenuhi standar. Dia memberi contoh seorang driver. “Apa itu posisinya rendah? Kalau menurut kami tidak begitu. Justru driver ini jangan dilihat dari posisi levelnya, tetapi nanti kualifikasinya harus memenuhi standar. Nah, tentunya standarnya ini yang nanti akan disepakati di level Asean,” tegasnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), papar Ekko, masih menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pelaku Logistik termasuk Asosiasi Pengusaha Angkutan khususnya trucking.

“Nantinya secara nasional, ketika disepakati sertifikasinya akan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,” jelasnya.

Dia menilai posisi sopir truk memegang posisi yang penting, secanggih apapun kendaraannya khususnya untuk kendaraan transportasi logistik. Pasalnya, selama ini faktor human error menjadi salah satu penghambat dalam banyak kasus keterlambatan pengiriman barang.

Sertifikasi pengemudi truk menjadi perhatian perusahaan layanan pengiriman logistik seperti disampaikan Melky Tako, Chief Executive Officer PT Tako Anugerah Koporasi yang hadir sebagai salah satu narasumber di forum ini

Menurut Melky, sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini driver merupakan faktor penting kedua selain faktor efisiensi sehingga dia menyambut positif rencana sertifikasi yang juga dinilainya akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi perusahaan logistik.

“Mulai dari tempat ini, saya akan sertifikasi semua SDM saya, karena memang penting ini. Kami mengerti sumber daya manusia harus terus di-upgrade dan ini menjadi tantangan bagi kami, setiap pengusaha di transportasi. Kami bisa beli mobil? Bisa. Pembiayaan sudah siap, kini tantangannya kita harus punya pola yang baik dan tepat untuk menangani SDM ini dan bagus kalau bisa dilakukan sertifikasi,” ungkap Melky.

Dia memberi contoh pihaknya terus berusaha mengubah pola pikir atau mindset SDM yang diposisikan sebagai aset perusahaan. “Driver berhak untuk menerima semua benefit sebagai seorang driver. Kami mulai membina dan memang tidak mudah untuk mengubah mindset dan melatih mereka dengan skill yang baik agar bekerja dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan sebagainya. Di situlah efisiensi akan terjadi. Pelanggan puas, kami happy. Jadi ada armada, ada manusia dan juga sistem yang mendukung,” paparnya.

Menurut Melky, efisiensi dapat diukur dengan nilai yang bisa dikompensasikan misalnya dengan ketepatan waktu atau efisiensi waktu dan target yang masih bisa dijangkau. Efisiensi juga dapat diukur dari nilai termasuk dalam rupiah.

Dia memberi contoh, konsumen toko online yang rela membayar lebih untuk pengiriman suatu barang atau on time delivery. “Mau kirim hari ini atau kirim besok, [pasti] maunya hari ini. Bila perlu dalam hitungan jam sudah sampai. Nah, tentu ini semua ada harganya. Selisih Rp2.000–Rp5.000 tapi lebih cepat. Pasti ini tidak apa-apa. Saya bayar Rp2.000 lebih mahal tapi barang lebih cepat sampai,” ujarnya.

Dia menambahkan, efisiensi bagi perusahaannya juga bisa berarti pengiriman satu barang keluar pulau dengan waktu yang ditentukan. “Misalnya 5 hari on time. Kami delay 2 hari, maka ini apakah ini akan menjadi problem atau tidak bagi penerimaan? Problem. Cost-nya berapa? Tinggal dihitung,” jelasnya.

Melky menuturkan, dari sisi pengusaha, perusahaannya melakukan efisiensi dalam memburu waktu dengan berusaha meniadakan downtime kendaraan.

“Kendaraan kami tidak boleh ada downtime. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada customer ini kami harus betul-betul jaga, yang berarti kami harus punya manajemen waktu, dan manpower yang betul-betul terlatih.”

Secara terperinci, Melky menguraikan bahwa untuk menghindari down time kendaraan Tako menerapkan jadwal kendaraan untuk perawatan berkala. “Kita tidak cuma bisa beli mobil, kemudian pakai. Namanya mesin ada waktunya dia harus perbaikan, dia harus diservis. Saya bersyukur, berterima kasih Mitsubishi Fuso memberikan satu pelayanan kepada kami dengan pelayanan 24 jam bengkel non-stop service.”

Dia memberi contoh pada hari Minggu, hari besar atau pada saat kegiatan mulai slow, manajemen Tako mulai mengatur kendaraan mana yang harus menjalani perbaikan agar dapat berfungsi maksimal dan selalu dalam kondisi siap digunakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Aji Jaya mengatakan bahwa dalam rangka mendukung efisiensi di bisnis logistik ini produsen kendaraan truk Fuso melakukan berbagai macam inovasi yang tidak hanya sesuai standardisasi pemerintah, tetapi juga menyediakan varian-varian yang sesuai dengan bisnis konsumen.

Aji menambahkan, KTB juga mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen.

“Kami berinovasi di bidang after sales service. Salah satunya memberikan pelayanan bengkel siaga 24 jam. Kami juga menyediakan fasilitas untuk training bagi driver karena manpower ini menjadi salah satu kunci atau faktor yang bisa mempengaruhi terciptanya efisiensi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat penguatan konektivitas laut guna mengalihkan distribusi angkutan barang dari jalur darat ke perairan.

Dorongan tersebut muncul karena distribusi logistik nasional saat ini masih sangat didominasi moda darat. Sekitar 92,5% angkutan logistik masih bergerak melalui jalur darat, sementara moda laut baru mencakup sekitar 7,07%.

Ketua Umum ALFI sekaligus Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Akbar Djohan mengatakan, shifting atau peralihan moda angkutan barang menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk bagi pemerintah.

Menurutnya, pelaku usaha telah mulai melakukan berbagai inisiatif untuk menekan biaya logistik, termasuk melalui pengembangan pengangkutan barang berbasis kereta api dan kapal laut.

“Tinggal inisiatif dan keinginan political will pemerintah seyogyanya bisa dilaksanakan tanpa menunggu situasi yang bisa menyebabkan biaya logistik bukannya turun, malah menjadi naik,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2026).

Akbar mengatakan, melalui Krakatau Steel, perseroan telah membuka konektivitas logistik antara Banten dan Sumatra Selatan. Dalam waktu dekat, perusahaan juga akan membuka layanan kapal roll on/roll off (roro) dari Pelabuhan Cigading ke Pelabuhan Panjang, Lampung.

Selain itu, Krakatau Steel juga telah merealisasikan pengangkutan barang menggunakan kereta api dan kapal laut untuk pengiriman ke Jawa Timur sejak Desember 2025.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan distribusi di jalur darat, khususnya ruas Merak–Jakarta, yang saat ini dinilai mengalami tekanan cukup berat.

“Kami ingin memecah beban Jalan Raya Merak–Jakarta yang kondisinya hari ini sangat rusak parah sehingga perjalanan ditempuh yang biasanya dua jam, sekarang lima jam,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pujo Setio mengatakan pemerintah saat ini tengah menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.

Menurutnya, regulasi tersebut akan memuat tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, serta sarana penunjang logistik.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan mengatur peralihan distribusi logistik dari yang selama ini bertumpu pada moda darat ke moda lain, termasuk laut dan kereta api.

“Inilah yang mungkin kita akan dorong termasuk juga nanti memudahkan aksesibilitas, kecepatan suplai, kemudian juga menurunkan biaya logistik,” tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai distribusi logistik jarak jauh, seperti dari Jawa ke Sumatra, masih didominasi angkutan truk, termasuk kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL).

Menurut Djoko, tanpa dukungan moda alternatif yang efektif, ketergantungan terhadap jalan raya akan tetap tinggi.

Berdasarkan kajian yang dia sampaikan, moda transportasi jalan umumnya lebih efisien untuk angkutan jarak pendek, yakni di bawah 500 kilometer. Sementara itu, kereta api lebih kompetitif untuk jarak menengah sekitar 500–1.500 kilometer, dan angkutan laut dinilai lebih efisien untuk distribusi dengan jarak di atas 1.500 kilometer.

Dengan kondisi tersebut, Djoko menilai pemerintah perlu mempertegas kebijakan penggunaan moda transportasi sesuai dengan karakteristik jaraknya agar beban distribusi tidak terus bertumpu pada angkutan jalan.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kebijakan peralihan moda tetap harus didukung kesiapan sistem logistik secara menyeluruh agar tidak justru mengganggu distribusi barang.

Djoko mengemukakan Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional akan menjadi instrumen penting untuk mengatur pembagian peran antarmoda sekaligus menyiapkan skema insentif yang mendukung efisiensi distribusi logistik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden atau Perpres mengenai penguatan logistik nasional sudah lebih dari dua bulan tak ada kabar. Pelaku usaha pun telah menantikan aturan ini sejak tahun lalu.

Kabar terakhir, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa draf beleid tersebut sudah masuk tahap finalisasi pada November 2025 lalu.

Namun, menjelang akhir Februari 2026, regulasi yang di dalamnya turut mengatur kendaraan over dimension over load (ODOL), tak kunjung terbit.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali diundang untuk diskusi dalam penyusunan draf. Sayangnya, dirinya pun tidak mengetahui mengapa perpres tersebut tertunda.

“Kalau kami dan asosiasi lain minta disegerakan. Kami perkirakan tadinya Desember tahun lalu [terbit],” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Mahendra berharap dalam beleid tersebut pemerintah menentukan komoditas prioritas, karena peran komoditas dan industri pengolahan sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias ODOL, sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian selaku inisiator perpres penguatan logistik nasional, belum memberikan respons terkait perkembangan finalisasi ini.

Pihak Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang tergabung dalam penyusunan, saat Bisnis hubungi turut menyampaikan belum mengetahui perkembangan lanjutannya.

Sebelumnya, Menko Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

Penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero ODOL.

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan lebih muatan lebih dimensi atau over dimension over load (ODOL), per hari ini, Selasa (27/1/2026).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, uji coba Zero ODOL secara terbatas berlaku pada 27 Januari—31 Mei 2026 di ruas jalan tol hingga kawasan industri.

“Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM [Weigh in Motion],” kata Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (27/1/12026).

Penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan otomatis menggunakan teknologi.

Mulai dari WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest).

“Kami masih melakukan penegakan hukum secara konvensional dan penerapan di lapangan kurang efektif. Untuk itu, kami ingin belajar dari Polri bagaimana membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis IT atau ETLE,” lanjut Aan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional belum sepenuhnya mampu memperkuat sektor logistik di Tanah Air.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, tiga poin yang tercantum dan menjadi fokus pemerintah—yakni pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan jasa logistik—masih belum cukup menjawab tantangan besar logistik nasional.

Menurutnya, poin utama yang harus tercantum adalah menyatukan visi misi dan cita-cita logistik nasional dan dapat berlanjut pada lintas pemerintahan.

“Jadi kita fokus kepada tujuan atau cita-cita kita dengan menyatukan visi. Itu dulu persyaratannya penguatannya di situ,” tutur Mahendra kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Mahendra menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi berupa Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun, aturan ini dinilai belum sempurna dan memang perlu diperkuat.

Selain tiga poin yang sudah tercantum, pemerintah perlu fokus menentukan komoditas prioritas. Peran komoditas dan industri pengolahan pasalnya sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias over dimension over load (ODOL), sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

“Kita disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” tambahnya.

Mahendra melihat, perlu adanya sentralisasi hilirisasi komoditas, sehingga jaringan logistik dapat tercipta dengan baik.

Mengambil contoh Kawasan Industri Terpadu Batang, sentralisasi tersebut dinilai cukup baik karena memiliki akses jalan tol langsung ke kawasan industri dan hadirnya pelabuhan. Dengan demikian, truk-truk besar tak perlu melalui jalan di perkotaan.

Terakhir, perlu penguatan terhadap finansial sektor logistik, baik darat, laut maupun udara. Mengingat persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Mahendra berpesan bahwa poin-poin yang sudah ada sebaiknya benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat logistik di Indonesia.

Utamanya, persoalan infrastruktur di pelabuhan yang masih mengalami penumpukan dam berakibat pada produktivitas angkutan barang dan membuat biaya menjadi bengkak.

“Jangan sampai macet seperti Tanjung Priok. Padahal sudah ada Patimban. Memindahkan Priok ke Patimban aja enggak kelar-kelar,” keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut. Meskipun belum ada sinyal, kapan waktu pasti regulasi tersebut akan terbit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menggodok penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.

Melalui keterangan resminya, Airlangga menjelaskan strategi penguatan logistik nasional tersebut dirancang mencakup 3 strategi, yaitu pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyedia jasa logistik.

"Strategi ini dituangkan dalam berbagai program lintas Kementerian/Lembaga," ujar Airlangga dalam keterangan resminya dikutip Kamis (13/11/2025).

Airlangga pun menjelaskan penetapan RPerpres tersebut juga merupakan perwujudan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing global.

Pasalnya pada triwulan ketiga 2025, perekonomian Indonesia n mencatat pertumbuhan sebesar 5,04% (yoy) yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan ekonomi nasional, di mana sektor logistik memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,62% pada Triwulan III-2025. Lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,52%, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok ini juga tercatat menjadi kontributor keenam terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2025, sebesar 6,1%.

"Supply Chain Indonesia memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, sektor transportasi dan pergudangan akan menyumbang sekitar Rp1.500 triliun terhadap PDB Nasional. Angka ini naik menjadi sekitar 9%, dari sebelumnya 8,69% pada tahun 2024," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, efektivitas dan efisiensi dalam sektor logistik merupakan tantangan krusial bagi pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari total PDB.

Sementara itu, di tingkat internasional, Indonesia menempati posisi ke-63 dari 139 negara dalam Logistics Performance Index (LPI) tahun 2023 yang dirilis oleh World Bank.

"Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga turut mendorong peningkatan biaya logistik ekspor, yang akan melemahkan daya saing di pasar global," ujarnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Menurut Airlangga, penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL).

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Kami perlu melibatkan sektor swasta dan bekerja sama dengan mitra global, terutama masukan dari para profesional,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menantikan regulasi ini terbit.

Menurutnya, pada kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, kebijakan terkait logistik masih berupa cetak biru, tertuang dalam Perpres No. 26/2012.

“Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Pak Airlangga, Perpres Penguatan Logistik Nasional insyaAllah akan segera digulirkan dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.

Perlu diketahui, Perpres Penguatan Logistik Nasional, termasuk regulasi Zero ODOL, belum terbit hingga November 2025, mundur dari rencana awal Oktober 2025. Ketentuan terkait Zero ODOL sendiri telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

Mengutip halaman resmi Kemenko Perekonomian, rancangan yang sedang disusun akan memuat rencana aksi kolaboratif bagi kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Rencana ini akan menjadi pedoman bersama dalam pencapaian target penguatan logistik nasional periode 2025–2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui keterlibatan aktif Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah (ABG), diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perspektif beragam untuk setiap rencana aksi dalam draft rancangan.

Tujuan utama rancangan Perpres ini adalah menurunkan persentase biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam peta logistik global.