Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial dirancang untuk memperkuat ekosistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi industri, tetapi juga memastikan ekosistem logistik berkembang secara sehat tanpa didominasi oleh segelintir pelaku usaha.

Menurut dia, Komdigi tidak menginginkan terciptanya model winner takes all yang membuat satu pelaku mendominasi pasar melalui kekuatan investasi dan kemudian mengunci ekosistem sehingga pelaku lain tidak dapat berpartisipasi.

“Jadi kunci untuk sustainability dari industri ini semua adalah fair distribution of value di mana semua pihak mendapatkan distribusi value yang sama sehingga industrinya sustain, bukan dikuasai beberapa pihak saja,” kata Sonny dalam acara Bisnis Indonesia Strategic Forum 2025: Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 dalam Mendukung Logistik Hijau Nasional di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan salah satu perhatian dalam regulasi tersebut tercermin pada Pasal 64 yang menekankan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan dalam penyelenggaraan layanan pos komersial. Ketentuan itu tidak hanya melihat efisiensi operasional, tetapi juga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri logistik.

Dalam Pasal 64 ayat (2), misalnya, pembungkusan kiriman diwajibkan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Selain itu, aspek penggunaan energi, termasuk pengelolaan pusat data (data center), juga menjadi bagian dari upaya mendorong praktik yang lebih berkelanjutan melalui regulasi terkait.

“Namun secara umum kami melihat nggak cuma hanya melihat dari sisi efisiensi bisnisnya tapi ke impact ke lingkungan juga,” katanya.

Sonny menuturkan Komdigi tidak berperan sebagai regulator sektor energi maupun transportasi. Peran Komdigi lebih kepada memfasilitasi dan mengarahkan pelaku industri agar mulai mempertimbangkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Karena itu, regulasi tersebut tidak secara spesifik mengunci penggunaan teknologi tertentu, seperti kendaraan listrik atau perangkat tertentu. Sebaliknya, aturan dirancang agar pelaku industri memiliki fleksibilitas dalam menerapkan prinsip energi hijau di berbagai lini operasional, mulai dari sistem digital hingga infrastruktur pendukung seperti pusat data.

Menurut dia, transisi menuju logistik hijau membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Komdigi berperan sebagai penyedia infrastruktur digital yang mendukung berbagai sektor, sementara kebijakan sektoral tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait.

Dia mencontohkan pada sektor keuangan digital, pengaturan sistem pembayaran berada di bawah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Komdigi berperan menyediakan infrastruktur digital yang menjadi fondasi ekosistem tersebut. Pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor logistik.

Untuk diketahui, Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial disahkan pada 9 Mei 2025 dan mulai berlaku efektif pada 14 Mei 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan penguatan industri pos, kurir, dan logistik nasional sekaligus mendorong transformasi menuju logistik hijau.

Posisi Komdigi sebagai enabler dan koordinator. Kementerian tidak menyediakan insentif fiskal secara langsung, melainkan memfasilitasi pemanfaatan berbagai insentif yang tersedia di kementerian dan lembaga lain.

Dukungan yang diberikan mencakup fasilitasi nonfiskal melalui pengakuan kinerja hijau, pengembangan sistem bersama seperti Digital Hub Logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Komdigi juga memetakan tahapan implementasi logistik hijau yang dimulai dari penerapan kendaraan listrik dan efisiensi operasional, dilanjutkan dengan pengukuran dan verifikasi emisi (measurement, reporting and verification/MRV), penerbitan unit karbon, hingga pemanfaatan pasar karbon sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pelaku usaha.

Adapun peta jalan logistik hijau sektor pos dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama pada periode 2025–2027 difokuskan pada stabilisasi melalui penyusunan baseline emisi, peningkatan efisiensi operasional, dan proyek percontohan elektrifikasi armada last-mile.

Fase kedua pada 2027–2035 menitikberatkan pada transisi struktural melalui perluasan elektrifikasi armada dan infrastruktur pendukung. Sementara fase ketiga pada 2035–2060 diarahkan pada dekarbonisasi menuju target net zero emission (NZE) 2060.

Sebagai bagian dari momentum tersebut, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit mulai Juni 2026 dengan kuota 100.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai agenda prioritas nasional, bukan hanya untuk menjamin pasokan, tetapi juga mendorong kenaikan pendapatan masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan fokus tersebut berkaitan langsung dengan besarnya proporsi penduduk desa yang bekerja di sektor pangan, yakni sekitar 30% hingga 40%.

Menurutnya, swasembada pangan harus dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi pedesaan, bukan sekadar kebijakan memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

“Bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga jalan untuk mengangkat pendapatan masyarakat desa,” ujarnya dalam Dialog Kebangsaan bertema Macro Economic Outlook: Akselerasi Investasi & Stabilitas Ekonomi Nasional di Jakarta, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia menilai persoalan utama sektor pangan selama ini juga terletak pada distribusi yang tidak efisien sehingga mendorong harga lebih tinggi di tingkat konsumen.

Oleh karena itu, Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi baru untuk memangkas rantai pasok dan menekan biaya logistik.

Selain itu, pemerintah mendorong setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif dengan pemanfaatan lahan yang optimal agar tidak ada area pertanian yang menganggur.

Penguatan teknologi juga akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta jaringan akademisi dan alumni di berbagai daerah.

Pada saat bersamaan, perhatian diarahkan ke sektor perikanan melalui pembangunan kampung nelayan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan ketika harga pasar melemah.

Koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi penopang rantai pasok kebutuhan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini mencerminkan arah kebijakan baru pemerintah yang menempatkan swasembada pangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa sekaligus penyangga stabilitas nasional.

Adapun, berkaitan dengan swasembada pangan, Indonesia sudah memiliki status swasembada pada beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, dan cabai rawit.

Selain itu, pada beberapa komoditas seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang merah Indonesia bahkan sudah bisa melakukan ekspor ke berbagai negara.

Staff Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa ke depan, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada di beberapa komoditas pangan lainnya seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi.

"Sesungguhnya kita pernah swasembada kedelai dan bawang putih. Sekarang kita sedang coba memenuhi kebutuhan sendiri. Kedelai kita sudah mulai programnya. Lalu, bawang putih juga sudah perbanyakan, semoga dalam 3 tahun ke depan kita sudah swasembada," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta seluruh pengusaha logistik untuk siap meningkatkan keahlian sumber daya manusianya seiring dengan rencana penerapan sertifikasi kepada semua tenaga kerja bidang logistik mulai dari level terendah hingga ke jenjang yang paling tinggi di sektor ini.

Rencana pemerintah tersebut menyusul pembahasan tim kerja peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik di tataran negara-negara Asia Tenggara (Asean).

Ekko Harjanto, Plt Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian mengatakan, berkaitan dengan rencana itu, saat ini pihaknya sedang menyusun kualifikasi untuk tenaga kerja di bidang logistik.

“Ini semua [tingkatan] ya termasuk driver, yang kalau saya tidak salah, levelnya itu di level 2 ya. Jadi nanti untuk sertifikasinya ada level 1 sampai level 8,” ujarnya dalam Talk Show Fuso dan Bisnis Indonesia Forum, dalam rangkaian Gaikindo Commercial Vehicles (Giicomvec) 2026, di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu, (11/4/2026).

Menurut Ekko, untuk regulasi, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden atau R-Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional yang akan dijabarkan dalam tiga strategi utama.

Pertama, yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, dan ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Adapun tiga strategi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam 24 program yang akan dilaksanakan secara konkret ke dalam 180 output kegiatan.

Ekko melanjutkan, setiap kualifikasi harus memenuhi standar. Dia memberi contoh seorang driver. “Apa itu posisinya rendah? Kalau menurut kami tidak begitu. Justru driver ini jangan dilihat dari posisi levelnya, tetapi nanti kualifikasinya harus memenuhi standar. Nah, tentunya standarnya ini yang nanti akan disepakati di level Asean,” tegasnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko), papar Ekko, masih menghimpun masukan dari kementerian dan lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pelaku Logistik termasuk Asosiasi Pengusaha Angkutan khususnya trucking.

“Nantinya secara nasional, ketika disepakati sertifikasinya akan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,” jelasnya.

Dia menilai posisi sopir truk memegang posisi yang penting, secanggih apapun kendaraannya khususnya untuk kendaraan transportasi logistik. Pasalnya, selama ini faktor human error menjadi salah satu penghambat dalam banyak kasus keterlambatan pengiriman barang.

Sertifikasi pengemudi truk menjadi perhatian perusahaan layanan pengiriman logistik seperti disampaikan Melky Tako, Chief Executive Officer PT Tako Anugerah Koporasi yang hadir sebagai salah satu narasumber di forum ini

Menurut Melky, sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini driver merupakan faktor penting kedua selain faktor efisiensi sehingga dia menyambut positif rencana sertifikasi yang juga dinilainya akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi perusahaan logistik.

“Mulai dari tempat ini, saya akan sertifikasi semua SDM saya, karena memang penting ini. Kami mengerti sumber daya manusia harus terus di-upgrade dan ini menjadi tantangan bagi kami, setiap pengusaha di transportasi. Kami bisa beli mobil? Bisa. Pembiayaan sudah siap, kini tantangannya kita harus punya pola yang baik dan tepat untuk menangani SDM ini dan bagus kalau bisa dilakukan sertifikasi,” ungkap Melky.

Dia memberi contoh pihaknya terus berusaha mengubah pola pikir atau mindset SDM yang diposisikan sebagai aset perusahaan. “Driver berhak untuk menerima semua benefit sebagai seorang driver. Kami mulai membina dan memang tidak mudah untuk mengubah mindset dan melatih mereka dengan skill yang baik agar bekerja dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan sebagainya. Di situlah efisiensi akan terjadi. Pelanggan puas, kami happy. Jadi ada armada, ada manusia dan juga sistem yang mendukung,” paparnya.

Menurut Melky, efisiensi dapat diukur dengan nilai yang bisa dikompensasikan misalnya dengan ketepatan waktu atau efisiensi waktu dan target yang masih bisa dijangkau. Efisiensi juga dapat diukur dari nilai termasuk dalam rupiah.

Dia memberi contoh, konsumen toko online yang rela membayar lebih untuk pengiriman suatu barang atau on time delivery. “Mau kirim hari ini atau kirim besok, [pasti] maunya hari ini. Bila perlu dalam hitungan jam sudah sampai. Nah, tentu ini semua ada harganya. Selisih Rp2.000–Rp5.000 tapi lebih cepat. Pasti ini tidak apa-apa. Saya bayar Rp2.000 lebih mahal tapi barang lebih cepat sampai,” ujarnya.

Dia menambahkan, efisiensi bagi perusahaannya juga bisa berarti pengiriman satu barang keluar pulau dengan waktu yang ditentukan. “Misalnya 5 hari on time. Kami delay 2 hari, maka ini apakah ini akan menjadi problem atau tidak bagi penerimaan? Problem. Cost-nya berapa? Tinggal dihitung,” jelasnya.

Melky menuturkan, dari sisi pengusaha, perusahaannya melakukan efisiensi dalam memburu waktu dengan berusaha meniadakan downtime kendaraan.

“Kendaraan kami tidak boleh ada downtime. Bagaimana kami memberikan pelayanan kepada customer ini kami harus betul-betul jaga, yang berarti kami harus punya manajemen waktu, dan manpower yang betul-betul terlatih.”

Secara terperinci, Melky menguraikan bahwa untuk menghindari down time kendaraan Tako menerapkan jadwal kendaraan untuk perawatan berkala. “Kita tidak cuma bisa beli mobil, kemudian pakai. Namanya mesin ada waktunya dia harus perbaikan, dia harus diservis. Saya bersyukur, berterima kasih Mitsubishi Fuso memberikan satu pelayanan kepada kami dengan pelayanan 24 jam bengkel non-stop service.”

Dia memberi contoh pada hari Minggu, hari besar atau pada saat kegiatan mulai slow, manajemen Tako mulai mengatur kendaraan mana yang harus menjalani perbaikan agar dapat berfungsi maksimal dan selalu dalam kondisi siap digunakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Aji Jaya mengatakan bahwa dalam rangka mendukung efisiensi di bisnis logistik ini produsen kendaraan truk Fuso melakukan berbagai macam inovasi yang tidak hanya sesuai standardisasi pemerintah, tetapi juga menyediakan varian-varian yang sesuai dengan bisnis konsumen.

Aji menambahkan, KTB juga mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen.

“Kami berinovasi di bidang after sales service. Salah satunya memberikan pelayanan bengkel siaga 24 jam. Kami juga menyediakan fasilitas untuk training bagi driver karena manpower ini menjadi salah satu kunci atau faktor yang bisa mempengaruhi terciptanya efisiensi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha tengah putar otak untuk menekan tingginya biaya logistik di Indonesia yang turut berdampak terhadap kinerja sektor industri dan perdagangan. Pemerintah pun mendorong pelaku usaha logistik untuk beralih ke digitalisasi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa Kemendag telah melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya logistik nasional.

Langkah-langkah tersebut antara lain digitalisasi dan penyederhanaan proses berusaha, serta pembangunan dan revitalisasi sarana perdagangan, baik fisik maupun nonfisik.

“Kami juga mengadakan sinergi dengan Kementerian Perhubungan sehingga data manifes barang dalam negeri serta pergerakannya terintegrasi antarkementerian dan pelaku usaha cukup sekali saja mengunggah data barang,” ujar Iqbal dalam Bisnis Indonesia Forum pada Rabu (26/11/2025).

Iqbal menjelaskan bahwa persoalan ongkos logistik tidak hanya terkait dengan masalah besar seperti sistem antarmoda maupun infrastruktur, tetapi juga penegakan aturan di lapangan.

“Hal ini juga harus ditertibkan, berapa banyak biaya yang dikeluarkan para pelaku usaha di luar operasional seharusnya,” ungkapnya.

Di lain sisi, pemerintah tengah mempercepat penyusunan payung regulasi untuk membereskan persoalan logistik nasional. Iqbal berharap peraturan tersebut mampu membenahi persoalan yang menumpuk, terutama menambal bolong kebijakan sebelumnya, seperti Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Perlu Harmonisasi Regulasi

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menilai, harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kelancaran konektivitas dan meningkatkan daya saing pelaku industri logistik nasional.

"Kalau saya lihat, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi dari semua kementerian dan lembaga bisa di-organize. Ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk meningkatkan daya saing," ujar Akbar dalam kesempatan yang sama.

Akbar menjelaskan biaya logistik yang mencakup tarif pelabuhan, biaya penumpukan, laporan administrasi, demurrage, transportasi, bea masuk, hingga PNBP sepenuhnya menjadi beban pelaku logistik. Meski terlihat besar, margin usaha justru dinilai sangat tipis dengan tingkat risiko tinggi.

Adapun, total biaya logistik Indonesia masih berada di level 23% terhadap PDB jika memasukkan komponen biaya logistik ekspor yang berkontribusi 8,98% terhadap PDB. Posisi ini jauh di atas rata-rata biaya logistik negara-negara di Asean yang 8%-10% dari PDB.

Oleh sebab itu, kata dia, kendati biaya logistik Indonesia relatif lebih mahal dibanding negara-negara Asean, kondisi tersebut bukan berarti menguntungkan pelaku logistik.

"Karena sekali lagi, biaya logistik yang dianggap tinggi di Indonesia jujur saja tidak dinikmati oleh pelaku logistik nasional. Bahkan member kami di ALFI dan juga di asosiasi ekosistem logistik lainnya cukup tough suffering dalam menghadapi persaingan," tuturnya.

Lebih lanjut, Akbar menilai pelaku logistik perlu beralih ke sistem digital dalam proses bisnis agar sejalan dengan perkembangan ekosistem logistik nasional. Transformasi digital disebut memiliki efektivitas yang signifikan dalam menekan biaya logistik.

"Pelaku industri logistik untuk mendapatkan titik efisiensi, tentu kita tidak bisa pungkiri harus shifting ke digitalisasi, karena praktik-praktik logistik e-commerce sudah terbukti bagaimana dampak digitalisasi di logistik itu sudah terbukti menurunkan harga," jelasnya.

Berdasarkan data 2023, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14,1%. Indonesia berada di peringkat 63 global, turun dari posisi 46 pada 2018. Transportasi darat menjadi struktur terbesar biaya logistik nasional, dengan kontribusi 49,6%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha di industri transportasi dan logistik menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya biaya logistik, infrastruktur yang belum merata hingga isu kendaraan over dimension over load (ODOL).

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, perlu adanya harmonisasi regulasi dari pemerintah untuk mendukung kelancaran konektivitas dan pelaku industri logistik.

"Kalau saya lihat, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi dari semua kementerian dan lembaga bisa di-organize. Ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk meningkatkan daya saing," ujar Akbar pada Bisnis Indonesia Forum pada Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, biaya logistik yang mencakup tarif pelabuhan, biaya penumpukan, laporan administrasi, demurrage, transportasi, bea masuk, hingga PNBP sepenuhnya dibebankan kepada para pelaku logistik.

Meskipun nominalnya tampak besar, margin usaha dinilai sangat tipis dengan tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kata Akbar, meski biaya logistik Indonesia lebih mahal dibanding negara-negara Asean, bukan berarti menguntungkan pelaku logistik.

"Karena sekali lagi, biaya logistik yang dianggap tinggi di Indonesia jujur saja tidak dinikmati oleh pelaku logistik nasional. Bahkan member kami di ALFI dan juga di asosiasi ekosistem logistik lainnya cukup tough suffering dalam menghadapi persaingan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan para pelaku logistik perlu beralih ke sistem digital dalam proses bisnisnya, agar selaras dengan perkembangan ekosistem logistik nasional. Alhasil, transformasi digital dinilai cukup efektif untuk menurunkan biaya logistik.

"Pelaku industri logistik untuk mendapatkan titik efisiensi, tentu kita tidak bisa pungkiri harus shifting ke digitilisasi, karena praktik-praktik logistik e-commerce sudah terbukti bagaimana dampak digitalisasi di logistik itu sudah terbukti menurunkan harga," jelasnya.

Adapun, per 2023, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14,1%. Indonesia berada di peringkat ke 63, dari sebelumnya 46 pada 2018. Transportasi sektor darat mendominasi logistik di Indonesia, dengan porsi biaya secara nasional mencapai 49,6%.

Dari sisi penyedia transportasi, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso juga berupaya untuk mengejar efisiensi logistik dengan menghadirkan produk kendaraan niaga berteknologi tinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto mengatakan, efisiensi tidak diukur hanya dari harga unit kendaraan saja, tetapi juga dari keseluruhan biaya kepemilikan (total cost of ownership).

"Karena produk-produk Fuso itu pertama sudah comply dengan regulasi emisi. Selain itu, kami sematkan teknologi yang tangguh ya, artinya masa durability-nya juga panjang,” ujar Sudaryanto.

Tak hanya itu, Fuso juga mengembangkan teknologi digitalisasi melalui telemetry system. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha memantau konsumsi bahan bakar, rute perjalanan, hingga perilaku pengemudi secara real time. Pemanfaatan data tersebut dinilai dapat membantu perusahaan melakukan pengelolaan armada secara lebih efisien.

Fuso juga menghadirkan layanan inovasi zero downtime. Konsep ini dibuat untuk memastikan operasional truk tetap berjalan optimal, mengingat armada logistik beroperasi hampir tanpa henti dan memerlukan perawatan berkala. Waktu perbaikan yang terlalu lama dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan logistik.

"Melalui layanan zero downtime, kami menyediakan jaringan bengkel dan fasilitas perbaikan yang luas di seluruh Indonesia, termasuk mobile workshop service, bengkel siaga, dan parts depot. Langkah ini memberikan jaminan ketersediaan armada agar tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan sepanjang operasional berlangsung," pungkasnya.