REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan terus membenahi sistem Coretax yang hingga saat ini masih menuai banyak keluhan dari wajib pajak.

Dalam media briefing di Jakarta, Rabu (25/3/2026), Menkeu Purbaya mengakui persoalan pada sistem Coretax tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis, tetapi juga berkaitan dengan desain serta dugaan adanya celah yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu.

Menkeu mengungkapkan hasil investigasi awal menemukan sejumlah kejanggalan pada sistem, termasuk gangguan berulang berupa proses yang berjalan tanpa kejelasan sebelum akhirnya keluar dengan sendirinya.

“Coretax itu agak aneh. Kemarin saya investigasi ada yang muter-muter. Tiba-tiba muter-muter, keluar lagi. Ada apa ini? Rupanya ada sistem yang masuk ke service-nya salah satu perusahaan yang saya sudah bilang, jangan ke situ lagi. Dipakai lagi ke situ,” ujar Purbaya.

Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menilai sejak awal terdapat kelemahan dalam desain sistem Coretax yang kemudian diperparah oleh integrasi dengan layanan pihak ketiga yang tidak sepenuhnya terkontrol.

Purbaya menduga celah dalam sistem tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu, terutama karena adanya akses vendor yang relatif bebas ke dalam sistem.

Meski demikian, Purbaya belum bisa memastikan apakah kondisi tersebut disengaja atau merupakan dampak dari lemahnya perencanaan.

Ke depan, pihaknya, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Pajak, akan membenahi secara menyeluruh, termasuk menata ulang integrasi dengan pihak luar serta memperbaiki struktur sistem yang dinilai masih bermasalah.

“Untuk yang kusut-kusut tadi yang muter-muter, kita akan pastikan dia tidak memakai service dari perusahaan yang lambat tersebut. Terus untuk software Coretax-nya sendiri nanti kita perlu perbaiki terus. Di sini ada tim untuk memperbaiki secara berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, perbaikan juga menyasar aspek desain dan kemudahan penggunaan agar sistem dapat diakses lebih luas tanpa ketergantungan pada aplikasi tambahan.

Bendahara negara itu menegaskan pembenahan Coretax akan dilakukan secara bertahap, mengingat sistem tersebut merupakan program baru yang masih terus disempurnakan.

Menkeu juga menyoroti pengalaman pengguna yang dinilai belum ideal. Antarmuka Coretax disebut belum ramah, baik dari sisi bahasa maupun alur penggunaan sehingga menyulitkan wajib pajak dalam mengakses layanan.

“Itu kan interface ke publik, kenapa sulit? Kalau Anda pakai software yang itu, lancar," ujar Menkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden atau Perpres mengenai penguatan logistik nasional sudah lebih dari dua bulan tak ada kabar. Pelaku usaha pun telah menantikan aturan ini sejak tahun lalu.

Kabar terakhir, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa draf beleid tersebut sudah masuk tahap finalisasi pada November 2025 lalu.

Namun, menjelang akhir Februari 2026, regulasi yang di dalamnya turut mengatur kendaraan over dimension over load (ODOL), tak kunjung terbit.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali diundang untuk diskusi dalam penyusunan draf. Sayangnya, dirinya pun tidak mengetahui mengapa perpres tersebut tertunda.

“Kalau kami dan asosiasi lain minta disegerakan. Kami perkirakan tadinya Desember tahun lalu [terbit],” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Mahendra berharap dalam beleid tersebut pemerintah menentukan komoditas prioritas, karena peran komoditas dan industri pengolahan sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias ODOL, sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian selaku inisiator perpres penguatan logistik nasional, belum memberikan respons terkait perkembangan finalisasi ini.

Pihak Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang tergabung dalam penyusunan, saat Bisnis hubungi turut menyampaikan belum mengetahui perkembangan lanjutannya.

Sebelumnya, Menko Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

Penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero ODOL.

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan lebih muatan lebih dimensi atau over dimension over load (ODOL), per hari ini, Selasa (27/1/2026).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, uji coba Zero ODOL secara terbatas berlaku pada 27 Januari—31 Mei 2026 di ruas jalan tol hingga kawasan industri.

“Kami akan lakukan uji coba terbatas, ada di beberapa titik termasuk di jalan tol yang sudah terpasang WIM [Weigh in Motion],” kata Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (27/1/12026).

Penegakan hukum yang akan diujicobakan ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan otomatis menggunakan teknologi.

Mulai dari WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) di ruas jalan tol yang terintegrasi dengan data kendaraan yang ada di Kemenhub (BLU-e, SPIONAM, E-manifest).

“Kami masih melakukan penegakan hukum secara konvensional dan penerapan di lapangan kurang efektif. Untuk itu, kami ingin belajar dari Polri bagaimana membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis IT atau ETLE,” lanjut Aan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Trimegah Karya Pratama Tbk. (UVCR), emiten pengembang ekosistem voucher digital dan program loyalitas Ultra Voucher, melakukan kolaborasi dengan Bank Central Asia atau BCA.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui integrasi layanan voucher digital di aplikasi myBCA dan Ultra Voucher yang memfasilitasi transaksi pembelian F&B secara praktis sepanjang acara BCA Expoversary 2026.

Partisipasi ini merupakan kelanjutan kerja sama jangka panjang antara Ultra Voucher dan BCA, termasuk integrasi sistem pada platform m-BCA dan myBCA. Kolaborasi tersebut mempertegas posisi Ultra Voucher sebagai mitra B2B dalam penyediaan solusi voucher terintegrasi untuk mendukung ekosistem pembayaran digital hingga pelaksanaan event.

Corporate Sales & Marketplace Division Head Ultra Voucher, Ratna Sofia Harriyati, menyampaikan kolaborasi antara Ultra Voucher dan BCA ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang seamless, fleksibel, dan hemat bagi nasabah BCA.

“Integrasi voucer, baik fisik maupun digital, dinilai mampu meningkatkan nilai tambah layanan digital sekaligus memperluas utilisasi voucher dalam berbagai kebutuhan transaksi, salah satunya seperti di BCA Expoversary 2026 ini,” ujar Ratna dalam keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

PT Trimegah Karya Pratama Tbk adalah perusahaan teknologi yang bergerak di industri voucher belanja dan gift card, baik berupa fisik maupun digital. Pada 2017, perseroan mengeluarkan platform utama bernama Ultra Voucher yang digunakan untuk mendistribusikan voucer langsung kepada konsumen.

Saat ini, Ultra Voucher telah menjalin kerja sama dengan 600 merchant yang tersebar di lebih dari 45.000 outlet di seluruh Indonesia dan masih akan terus bertambah.

Manajemen UVCR pun mengungkapkan berbagai strategi untuk mengakselerasi kinerja pada 2026.

Direktur UVCR Riky Boy H. Permata, menyampaikan sebagai bagian dari agenda transformasi, perseroan terus memperkuat salah satu produk unggulan, yakni Ultra Voucher Gift Card (UVGC) yang kini dikembangkan sebagai Universal Gift Card.

Produk ini telah terintegrasi dengan sistem Electronic Data Capture (EDC) perbankan nasional, termasuk perluasan kerja sama dengan jaringan EDC BCA ke depannya.

Hingga awal 2026, UVGC pun telah bertransformasi untuk dapat digunakan secara langsung di lebih dari 30 brand atau merchant lintas sektor, seperti ritel modern, elektronik rumah tangga, dan makanan-minuman.

Perseroan menargetkan peningkatan jumlah merchant akan terus bertambah seiring dengan perluasan integrasi sistem pembayaran di berbagai wilayah Indonesia melalui UVGC.

“Sepanjang tahun 2026, UVCR memfokuskan strategi pada penguatan target operasional utama, antara lain integrasi penuh UVGC dengan jaringan EDC di berbagai perbankan di Indonesia seperti saat ini, salah satunya dengan Bank BCA,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Listyo Sigit Prabowo berjanji akan meningkatkan layanan 110 dengan mewajibkan respons untuk mengangkat telepon 10 detik dan personel terjun ke lokasi 10 menit setelah laporan diterima.

Upaya tersebut sebagai langkah Polri mengoptimalkan layanan untuk masyarakat melalui penguatan sistem pengaduan yang terintegritas dengan memperkuat Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu.

"Terkait penguatan layanan 110 ini, kita terus melakukan perbaikan standar. Kita memberikan waktu respons terhadap panggilan telepon 110 selama 10 detik. Jika tidak diangkat, maka dia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi dari mulai Polsek, Polres, Polda, sampai dengan Mabes Polri," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Dia melanjutkan setelah mendapatkan laporan, petugas wajib datang ke lokasi dalam waktu 10 menit. Menurutnya aturan ini mengacu ke standar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dia menyampaikan bahwa layanan 110 telah diintegrasikan dengan Damkar, RSUD, aplikator ojek online, dan hotline DPR RI. Dia berjanji akan meningkatkan pusat komando center yang bertugas melayani komunikasi baik bagi masyarakat maupun internal Polisi.

Selain itu, dia tengah merancang smart city di mana setiap CCTV di setiap kota akan terintegrasi dengan layanan polisi dan memiliki fitur pengenalan wajah.

Dia menyebut telah memberlakukan Patroli, Pengamanan, dan Pelayanan Terpadu (PAMAPTA) guna memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat.

"Kami menghidupkan kembali PAMAPTA berdasarkan SKEP Kapolri tanggal 21 September 2025, di mana kegiatan tugas pokok PAMAPTA ini mulai dari penerimaan laporan pengaduan, tindak pertama di TKP, sampai dengan penanganan perkara ringan hingga penyelenggaraan pengendalian operasional sehari-hari," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, PAMAPTA telah terhubung dengan Sistem Operasi Terpadu (SOT) sehingga kegiatan personel dapat dimonitoring.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat bahwa pelanggan Kereta Api Jarak Jauh di Stasiun Bekasi mengalami pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pada 2020, jumlah pelanggan tercatat sebanyak 184.514 orang dan menurun pada 2021 menjadi 139.416 orang seiring pembatasan mobilitas masyarakat.

“Seiring pemulihan aktivitas, jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 460.805 pelanggan pada 2022, naik menjadi 854.811 pelanggan pada 2023, bertambah menjadi 1,15 juta pelanggan pada 2024, dan mencapai 1,32 juta pelanggan pada 2025,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Anne mengatakan bahwa tren ini mencerminkan meningkatnya permintaan perjalanan antarkota dari dan menuju kawasan Bekasi.

Sejalan dengan itu, volume pelanggan Commuter Line Jabodetabek di Stasiun Bekasi juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten.

Pada 2020, jumlah pelanggan tercatat 5.829.874 orang dan menurun pada 2021 menjadi 4.530.653 orang.

Memasuki masa pemulihan, jumlah pelanggan meningkat menjadi 7.410.506 orang pada 2022, bertambah menjadi 9.837.985 orang pada 2023, naik menjadi 10.890.061 orang pada 2024, dan mencapai 11.413.926 orang pada 2025.

“Data ini menunjukkan bahwa Stasiun Bekasi memiliki peran sebagai simpul utama mobilitas harian masyarakat kawasan penyangga Jakarta,” lanjut dia.

Dari sisi operasional, intensitas lalu lintas kereta api di Stasiun Bekasi menunjukkan tingginya tingkat integrasi layanan.

Dalam satu hari, Stasiun Bekasi melayani total 323 perjalanan Commuter Line, 24 perjalanan kereta api barang, serta 138 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh penumpang.

Dari jumlah Kereta Api Jarak Jauh tersebut, sebanyak 21 perjalanan merupakan kereta api langsung dan 117 perjalanan berhenti di Stasiun Bekasi, menunjukkan tingginya fungsi stasiun ini dalam melayani kebutuhan perjalanan masyarakat.

Anne bilang, integrasi layanan antara Commuter Line, Kereta Api Jarak Jauh, dan kereta api barang di Stasiun Bekasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Integrasi tersebut menghadirkan kemudahan akses perjalanan harian dan antarkota, mendukung efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat keterhubungan antara kawasan hunian penyangga dan pusat aktivitas ekonomi nasional.

Dia menjelaskan bahwa konteks demografi dan ekonomi turut memperkuat peran transportasi ini.

Berdasarkan publikasi Kota Bekasi Dalam Angka 2024 dan Kota Bekasi Dalam Angka 2025 dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi tercatat lebih dari 2,5 juta jiwa dengan dominasi penduduk usia produktif. “Kondisi ini membentuk tingkat mobilitas yang tinggi dan berkelanjutan, serta memperlihatkan keterkaitan langsung antara layanan transportasi rel dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan,” jelas dia.

Publikasi Bekasi Regency in Figures 2025 yang diterbitkan BPS Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa hingga 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi telah melampaui 3,2 juta jiwa dan terus mengalami pertumbuhan.

Perkembangan ini menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu basis utama tenaga kerja dan konsumen aktif yang memanfaatkan jaringan transportasi rel untuk mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Kepadatan layanan tersebut menunjukkan bahwa Stasiun Bekasi telah berkembang sebagai simpul integrasi perjalanan yang mendukung mobilitas tenaga kerja, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi regional. “Transportasi rel yang terintegrasi mendorong masyarakat memilih hunian yang lebih terjangkau di kawasan penyangga, sambil tetap terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi di Jakarta dan kota-kota lainnya,” tegas Anne.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan yang berkiblat pada customer experience sebagai fondasi utama strategi perusahaan di tahun 2026. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjalanan PNM yang selama ini tidak hanya menghadirkan pembiayaan, tetapi juga membangun hubungan empatik dan bermakna dengan jutaan nasabah di seluruh Indonesia.

Dalam refleksi kinerja 2025, PNM menekankan bahwa kekuatan utama perusahaan terletak pada sentuhan manusia, empati, dan keberpihakan pada masyarakat prasejahtera. Nilai tersebut menjadi landasan dalam menghadirkan layanan yang tidak semata administratif, melainkan berorientasi pada pengalaman nasabah secara menyeluruh, mulai dari akses layanan, kualitas interaksi, hingga dampak nyata bagi kehidupan mereka

PNM memandang customer experience sebagai perjalanan jangka panjang yang dibangun melalui kehadiran yang konsisten dan pendampingan yang relevan. Pendekatan ini selaras dengan semangat pemberdayaan yang telah menjangkau puluhan juta perempuan prasejahtera, di mana PNM hadir tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan nasabah

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa arah pelayanan PNM di 2026 akan semakin menekankan kualitas pengalaman nasabah di setiap titik layanan.

“Customer experience bagi PNM adalah bagaimana nasabah benar-benar merasakan kehadiran kami, merasa didengar, didampingi, dan diberdayakan. Ini sejalan dengan nilai kerja Insan PNM yang bekerja dengan hati dan empati,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PNM terus memperkuat kapabilitas sumber daya manusia, khususnya Account Officer sebagai garda terdepan. Dedikasi Insan PNM yang bekerja langsung di lapangan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan menghadirkan pengalaman layanan yang bermakna

Menurut Dodot, integrasi antara pelayanan prima dan program pemberdayaan menjadi diferensiasi utama PNM.

“Kami ingin setiap layanan PNM memberikan nilai tambah nyata. Nasabah tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga pengalaman belajar, bertumbuh, dan berdaya melalui berbagai program pemberdayaan yang kami jalankan,” jelasnya.

Komitmen pelayanan berbasis customer experience ini sekaligus mencerminkan tekad PNM untuk terus selaras dengan misi pembangunan nasional dan memperkuat dampak sosial yang berkelanjutan. Dengan berangkat dari nilai empati, integritas, dan keberpihakan pada masyarakat susbsisten, PNM mengajak seluruh pihak untuk dapat menghadirkan pengalaman layanan yang semakin relevan dan berdampak luas di tahun 2026 dan seterusnya.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Menurut Airlangga, penguatan strategi logistik dirancang secara komprehensif dengan tiga fokus utama. Pertama, pengembangan konektivitas infrastruktur. Kedua, digitalisasi dan integrasi layanan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan jasa logistik.

Strategi-strategi tersebut nantinya akan dituangkan dalam berbagai program yang melibatkan lintas kementerian. Salah satunya adalah kebijakan pemberantasan kendaraan bermuatan berlebih atau Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL).

Untuk itu, Airlangga mengundang seluruh pemangku kepentingan agar menjadi bagian dari transformasi besar ini, karena pemerintah tidak berjalan sendiri.

“Kami perlu melibatkan sektor swasta dan bekerja sama dengan mitra global, terutama masukan dari para profesional,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menantikan regulasi ini terbit.

Menurutnya, pada kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, kebijakan terkait logistik masih berupa cetak biru, tertuang dalam Perpres No. 26/2012.

“Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Pak Airlangga, Perpres Penguatan Logistik Nasional insyaAllah akan segera digulirkan dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.

Perlu diketahui, Perpres Penguatan Logistik Nasional, termasuk regulasi Zero ODOL, belum terbit hingga November 2025, mundur dari rencana awal Oktober 2025. Ketentuan terkait Zero ODOL sendiri telah mencapai tahap harmonisasi sejak 1 Oktober 2025.

Mengutip halaman resmi Kemenko Perekonomian, rancangan yang sedang disusun akan memuat rencana aksi kolaboratif bagi kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Rencana ini akan menjadi pedoman bersama dalam pencapaian target penguatan logistik nasional periode 2025–2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui keterlibatan aktif Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah (ABG), diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perspektif beragam untuk setiap rencana aksi dalam draft rancangan.

Tujuan utama rancangan Perpres ini adalah menurunkan persentase biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam peta logistik global.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 mencatatkan kinerja gemilang sepanjang tahun ini.

Hingga September 2025, berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada layanan arus kapal dan peti kemas, yang semakin memperkuat peran Pelindo Regional 3 dalam arus logistik nasional.

Executive Director 3 Pelindo, Daru Julianto Wicaksono mengungkapkan, total arus kapal yang telah dilayani pihaknya mencapai 80,1 ribu unit.

Angka tersebut naik 6% secara tahunan (YoY). Dari sisi ukuran kapal tercatat sebesar 326,6 GT, dengan realisasi tercapai hingga 106% bila dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tak hanya itu, catatan positif juga dibukukan dari arus peti kemas. Per September 2025, Pelindo Regional 3 mencatat arus peti kemas sebanyak 3,7 juta box atau meningkat 3% secara tahunan (Year-on-Year/YoY).

Untuk total volume, capaian tersebut setara dengan 4,7 juta TEUs, yang juga meningkat 4% bila dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selaras dengan kinerja peti kemas, kinerja pada layanan non-peti kemas juga meningkat. Hingga September 2025, Pelindo Regional 3 membukukan arus barang non-peti kemas sebesar 40,8 Juta ton atau meningkat 7% (YoY).

Raihan angka tersebut juga tercapai hingga 107%, melebihi dari target yang ditetapkan.

Daru menjelaskan bahwa berbagai catatan positif yang dibukukan pihaknya tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, seperti implementasi standarisasi layanan pelabuhan hingga penerapan digitalisasi layanan pelabuhan secara komprehensif.

"Ada banyak faktor yang membuat capaian kita cukup positif tahun ini. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat ditopang dengan standarisasi layanan pelabuhan hingga digitalisasi dan integrasi layanan, kami optimis capaian ini akan bertahan hingga akhir tahun ini," ucap Daru dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).

Meski sukses mencatatkan kinerja gemilang, Pelindo Regional 3 tidak berpuas diri dan tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan.

Sejumlah rencana strategis pun tengah disiapkan guna meningkatkan layanan pelabuhan dari berbagai sektor. Salah satunya adalah ekspansi layanan di Pelabuhan Batang, Jawa Tengah.

Pelabuhan yang pembangunannya telah berjalan sepanjang 2025 dan berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) tersebut telah sukses melakukan pelayanan perdana pada awal Oktober 2025 silam.

"Standarisasi, integrasi, dan, digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus utama kita untuk peningkatan kinerja operasional tahun ini. Investasi kami di pelabuhan baru yaitu Pelabuhan Batang di KITB juga menjadi salah satu strategi peningkatan layanan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan holdingBUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia diproyeksikan menjadi solusi untuk menekan biaya logistik nasional. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan di tengah persoalan struktural yang lebih mendasar dan risiko distorsi persaingan dengan pelaku swasta.

Konsolidasi entitas logistik pelat merah di bawah PT Pos Indonesia pada 2026 diarahkan untuk mengintegrasikan layanan end-to-end, mulai dari pergudangan, transportasi darat, laut, hingga udara. Fragmentasi yang selama ini terjadi dinilai menjadi sumber inefisiensi serius dalam ekosistem logistik nasional.