Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi dan logistik PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk. (GTRA) atau GrahaTrans menargetkan omzet Rp1 triliun pada 2026 seiring dengan penambahan armada truk untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Direktur Utama Grahaprima Suksesmandiri Ronny Senjaya mengatakan perseroan menargetkan pendapatan sekitar Rp1 triliun pada 2026 ditopang oleh pertumbuhan sektor Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan e-commerce, yang masih menjadi motor utama permintaan jasa logistik domestik.

“Perseroan menilai permintaan jasa logistik domestik masih memiliki ruang pertumbuhan yang menjanjikan karena karakteristik usaha yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya dalam Paparan Publik, Selasa (23/6/2026).

Untuk memenuhi permintaan pelanggan, sambung Ronny Senjaya, perseroan berencana menambah armada. Saat ini, GTRA mengoperasikan 1.200 unit truk, dan diperkirakan menambah 600 unit menjadi 1.800 unit hingga akhir 2026.

Menurutnya, GTRA akan memfokuskan strategi pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Selain itu, perseroan juga menyiapkan ekspansi bisnis ke Makassar sebagai bagian dari perluasan jaringan layanan logistik nasional.

Langkah ekspansi tersebut ditujukan untuk memperkuat jangkauan layanan sekaligus merespons kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, terutama di sektor distribusi barang konsumsi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan pengiriman.

Pembukaan pool baru Makassar bertujuan menyasar pasar Sulawesi. Ekspansi tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan besar GTRA.

“Sebelum berekspansi, kami harus memastikan berapa kebutuhan unit armada hingga total kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, pengiriman unit armada bisa efektif,” imbuhnya.

Di sektor FMCG, pelanggan terbesar GTRA ialah Grup Mayora dan Grup Wings. Adapun, di sektor jasa kurir, mitra perseroan di antaranya ialah JNT dan Shopee Express.

Ronny menegaskan bahwa perseroan akan terus mengandalkan jaringan operasional yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta peningkatan standar layanan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“GTRA memperkuat stabilitas permintaan dengan fokus pada pelanggan di sektor FMCG, e-commerce, dan distribusi barang konsumsi yang memiliki pola permintaan relatif stabil. Ketika ada fluktuasi global dan domestik, basis pelanggan FMCG dan e-commerce masih sangat kuat,” ujarnya.

Optimisme GTRA juga ditopang oleh kinerja awal tahun yang solid. Pada kuartal I/2026, pendapatan perseroan meningkat 45,30% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp198,21 miliar, dari sebelumnya Rp136,42 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih juga tercatat naik 12,69% yoy menjadi Rp20,17 miliar, dibandingkan Rp17,90 miliar pada kuartal I/2025.

Kinerja tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sepanjang 2025 yang mencerminkan penguatan fundamental bisnis perseroan di tengah dinamika industri transportasi dan logistik global.

Sepanjang 2025, GTRA membukukan pendapatan sebesar Rp656,30 miliar, meningkat dari Rp428,93 miliar pada 2024. Laba bersih juga naik signifikan menjadi Rp69,28 miliar dari sebelumnya Rp39,48 miliar.

Di sisi neraca, total aset perseroan meningkat menjadi Rp1,24 triliun dari Rp989,89 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha serta investasi pada aset produktif, khususnya armada operasional.

Ronny Senjaya mengatakan peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari strategi optimalisasi operasional, terutama melalui peningkatan utilisasi armada dan efisiensi biaya.

Perseroan sebelumnya mencatat tingkat utilisasi kendaraan di kisaran 80%–85% dan menargetkan peningkatan hingga 90%–95% seiring penguatan fasilitas operasional baru.

Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan proses perawatan, peningkatan kecepatan turnaround kendaraan, serta penguatan sistem pendukung operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja PT RMK Energy Tbk. (RMKE) tertekan pada 2025 seiring dengan penurunan pendapatan penjualan batu bara meski manajemen mulai melihat sinyal pemulihan pada akhir tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan RMKE, dikutip Rabu (1/4/2026), pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp2,21 triliun pada 2025, turun 10,1% dari Rp2,46 triliun pada 2024. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya penjualan batu bara yang susut 19,8% menjadi Rp1,37 triliun dari sebelumnya Rp1,71 triliun.

Kontraksi tersebut menunjukkan tekanan pada bisnis perdagangan batu bara yang selama ini menjadi penopang utama kinerja perseroan.

Direktur RMKE Vincent Saputra mengatakan kinerja sepanjang tahun masih tertekan oleh dinamika pasar. Adapun, kinerja tahun penuh 2025 masih terdampak oleh kondisi pasar yang cenderung volatil terutama disebabkan kondisi geopolitik dan kondisi dalam negeri.

"Namun, pada kinerja semester kedua tahun lalu, terutama pada kuartal keempat kami melihat tren yang sangat membaik," katanya dalam siaran pers.

Adapun, tekanan pada segmen batu bara menjadi faktor utama yang menahan kinerja, mencerminkan pelemahan pada bisnis perdagangan yang selama ini dominan.

Di sisi lain, segmen pendapatan jasa justru naik 11,6% menjadi Rp837,8 miliar pada 2025 dari Rp750,2 miliar pada tahun sebelumnya. Kontributor terbesar berasal dari jasa unloading, loading, dan crushing yang mencapai Rp596,7 miliar, disusul transportasi sebesar Rp208,1 miliar.

Kinerja ini mengindikasikan pergeseran kontribusi bisnis ke arah jasa logistik yang mulai menopang pendapatan di tengah tekanan harga dan volume batu bara.

Vincent menuturkan peningkatan ini didorong ekspansi operasional di hulu. Kinerja laba dari segmen jasa meningkat tajam, dengan adanya peningkatan pendapatan terutama dari area operasional di hulu dengan pengoperasian fasilitas baru, hauling road sejak 2025.

"Dengan fasilitas ini, RMKE dapat membukukan pendapatan tambahan pada area hulu walau volume jasa di hilir [pada muatan tongkang] masih cenderung flat," katanya.

Namun demikian, pertumbuhan jasa belum cukup untuk menahan penurunan total pendapatan. Struktur bisnis yang masih bergantung pada batu bara membuat kinerja konsolidasi tetap tertekan.

Dari sisi pelanggan, perseroan juga mencatat perubahan struktur pendapatan. Pada 2025, tidak ada satu pun pelanggan yang berkontribusi lebih dari 10% terhadap total pendapatan.

Berbeda dengan 2024 yang masih didominasi oleh beberapa pelanggan utama seperti Hua Qin International Trading Pte. Ltd, PT Oktasan Barunapersada, dan Bary Commodities Pte. Ltd. yang memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap total pendapatan Grup.

Sementara itu, beban pokok pendapatan turun menjadi Rp1,81 triliun dari Rp2 triliun pada 2024, sejalan dengan penurunan aktivitas bisnis. Penurunan biaya terutama terjadi pada segmen batu bara, termasuk produksi, pengangkutan, dan royalti, yang mengikuti penurunan volume dan penjualan.

Pada 2026, manajemen melihat peluang pemulihan dengan mengandalkan penguatan bisnis jasa.

"Kami masih optimis untuk dapat membukukan kinerja baik pada tahun 2026, dengan dua engine pendapatan jasa baik di area hulu dan hilir melalui penambahan tambang-tambang baru yang akan terhubung secara langsung dengan fasilitas hauling road tersebut," tuturnya.

RMKE, lanjutnya, akan fokus menambah volume jasa seiring dengan penambahan klien baru serta meningkatkan penjualan batu bara dengan opsi pembelian dari tambang yang telah terhubung dengan hauling road.

RMKE menargetkan bisa mencapai volume pengangkutan jasa batu bara sebesar 12,7 juta ton dan volume penjualan batu bara sebesar 3,6 juta ton.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pos Indonesia bersama dengan perusahaan pos lainnya di Asia Tenggara mendorong inisiatif tarif tunggal (single tarif) pengiriman pos di kawasan Asia Tenggara sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi logistik regional.

Inisiatif tersebut menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam 31st ASEAN Post Business Meeting (APBM XXXI).

Melalui skema tarif tunggal, jaringan pos ASEAN diharapkan mampu menawarkan layanan pengiriman lintas negara yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau terutama bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar ke negara-negara tetangga.

Direktur Business Development Pos Indonesia, Prasabri Pesti mengatakan jaringan pos diharapkan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam pengiriman barang di kawasan ASEAN. Hadirnya tarif tunggal, akan membuat biaya yang dihadirkan lebih transparan.

“Kami ingin saat orang berpikir tentang mengirim barang di Asia Tenggara, pikiran pertama mereka adalah jaringan pos adalah pilihan yang paling terjangkau dan mudah,” ujar Prasabri dikutip Selasa (13/1/2026).

Selain inisiatif tarif tunggal, Pos Indonesia juga menyoroti dua agenda penting lainnya, yakni Dominasi Marketplace Lintas Batas (Cross-Border) dan Kepastian Pengiriman melalui Delivered Duty Unpaid (DDU) dan Delivered Duty Paid (DDP).

Prasabri menekankan bahwa kondisi perdagangan saat ini yang tidak lagi mengenal batas negara. Melalui penguatan layanan pengiriman lintas negara. Pengalaman pelanggan menjadi faktor utama, mulai dari kecepatan pengiriman, transparansi pelacakan, hingga kepastian barang sampai ke tujuan.

Karena itu, Pos Indonesia mendorong penguatan peran ASEANPOST sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM agar dapat menjangkau pasar negara-negara tetangga dengan biaya pengiriman yang tetap terjangkau.

Selain itu, peningkatan kepercayaan pelanggan juga didorong melalui penerapan skema pengiriman DDU dan DDP.

Melalui sistem ini, biaya serta proses kepabeanan dapat diketahui secara jelas sejak awal, sehingga pelanggan tidak lagi menghadapi biaya tambahan yang tidak terduga saat paket diterima. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pengiriman lintas negara yang lebih pasti dan nyaman.

Menurut Prasabri, APBM menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan arah pengembangan layanan pos, berbagi praktik operasional terbaik, serta memperkuat ASEANPOST sebagai platform bersama guna meningkatkan daya saing regional.

Sebagai tuan rumah, Pos Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong kesepakatan yang tidak berhenti pada wacana. Hasil APBM XXXI diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh masing-masing negara anggota.

​"ASEANPOST akan menjadi paling kuat ketika solidaritas regional dibarengi dengan kemajuan operasional yang nyata. APBM 31 adalah peluang kita untuk menjadikan pos sebagai platform regional yang unggul secara komersial," tutup Prasabri. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan permintaan pengiriman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendorong perusahaan jasa logistik menambah kapasitas operasional agar distribusi tetap berjalan lancar. Lion Parcel melakukan penyesuaian dengan menambah armada dan tenaga kerja sementara di sejumlah hub strategis untuk menjaga ketepatan waktu layanan selama periode puncak tersebut.

Periode kampanye belanja 12.12 menjadi salah satu pemicu lonjakan kiriman, bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta penjual daring yang memanfaatkan promo akhir tahun. Permintaan juga cenderung naik menjelang hari gajian karena masyarakat berbelanja kebutuhan liburan dan hadiah perayaan.

Chief Operating Officer Lion Parcel Mohammad Fadli menjelaskan bahwa perusahaan menyiapkan langkah antisipasi berbasis proyeksi permintaan. “Periode 12.12 dan akhir tahun berkontribusi pada lonjakan pengiriman yang cukup tinggi. Agar layanan pengiriman Lion Parcel tetap dapat berjalan dengan baik, biasanya kami melakukan forecasting dengan mempelajari tren historis tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan strategi yang tepat seperti jumlah penambahan armada dan temporary man power yang sesuai,” ujar dia, Kamis (11/12/2025).

Tren pengiriman tiga tahun terakhir menunjukkan produk fesyen menjadi komoditas paling sering dikirim pada akhir tahun, seiring maraknya diskon dan promosi UMKM serta penjual online. Di saat yang sama, permintaan pengiriman suku cadang kendaraan meningkat karena banyak pelanggan melakukan servis sebelum bepergian saat libur Nataru.

Fadli menambahkan, wilayah Jabodetabek masih mencatat kenaikan tertinggi dibanding kota-kota besar lain. “Peningkatan pengiriman biasanya paling tinggi terjadi di wilayah Jabodetabek, disusul kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan. Oleh karena itu, Lion Parcel memfokuskan optimalisasi operasional di area-area tersebut untuk memastikan layanan tetap lancar selama periode peak season ini,” kata dia.

Selain penguatan armada dan jaringan operasional, perusahaan meningkatkan kesiapan tim layanan pelanggan serta sistem teknologi pelacakan agar informasi pengiriman dapat diakses lebih akurat. Langkah ini dirancang untuk menjaga keandalan layanan di tengah potensi kepadatan distribusi sepanjang libur akhir tahun.

Dengan rangkaian penyesuaian tersebut, Lion Parcel menargetkan pengiriman tetap aman dan stabil selama puncak permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional belum sepenuhnya mampu memperkuat sektor logistik di Tanah Air.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, tiga poin yang tercantum dan menjadi fokus pemerintah—yakni pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan jasa logistik—masih belum cukup menjawab tantangan besar logistik nasional.

Menurutnya, poin utama yang harus tercantum adalah menyatukan visi misi dan cita-cita logistik nasional dan dapat berlanjut pada lintas pemerintahan.

“Jadi kita fokus kepada tujuan atau cita-cita kita dengan menyatukan visi. Itu dulu persyaratannya penguatannya di situ,” tutur Mahendra kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Mahendra menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi berupa Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun, aturan ini dinilai belum sempurna dan memang perlu diperkuat.

Selain tiga poin yang sudah tercantum, pemerintah perlu fokus menentukan komoditas prioritas. Peran komoditas dan industri pengolahan pasalnya sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias over dimension over load (ODOL), sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

“Kita disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” tambahnya.

Mahendra melihat, perlu adanya sentralisasi hilirisasi komoditas, sehingga jaringan logistik dapat tercipta dengan baik.

Mengambil contoh Kawasan Industri Terpadu Batang, sentralisasi tersebut dinilai cukup baik karena memiliki akses jalan tol langsung ke kawasan industri dan hadirnya pelabuhan. Dengan demikian, truk-truk besar tak perlu melalui jalan di perkotaan.

Terakhir, perlu penguatan terhadap finansial sektor logistik, baik darat, laut maupun udara. Mengingat persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Mahendra berpesan bahwa poin-poin yang sudah ada sebaiknya benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat logistik di Indonesia.

Utamanya, persoalan infrastruktur di pelabuhan yang masih mengalami penumpukan dam berakibat pada produktivitas angkutan barang dan membuat biaya menjadi bengkak.

“Jangan sampai macet seperti Tanjung Priok. Padahal sudah ada Patimban. Memindahkan Priok ke Patimban aja enggak kelar-kelar,” keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut. Meskipun belum ada sinyal, kapan waktu pasti regulasi tersebut akan terbit.