#30 tag 24jam
Jumlah NIB Sudah Tembus 15,8 Juta, Rosan Klaim karena Perizinan Berusaha Semakin Cepat
Sebanyak 15,8 juta NIB diterbitkan sejak 2021 hingga April 2026, didorong oleh percepatan perizinan berkat PP No.28/2025, klaim Rosan Roeslani. [299] url asal
#nib #perizinan-berusaha #kementerian-investasi #badan-usaha #pp-no-28-2025 #fiktif-positif #lonjakan-nib #oss #rosana-perkasa-roeslani #investasi-indonesia #izin-berusaha #bkpm #online-single-submissi
(Bisnis.Com - Ekonomi) 13/04/26 17:01
v/189840/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa sebanyak 15,8 juta badan usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut data kepemilikan NIB ini merupakan sepanjang periode 2021 sampai dengan April 2026.
Menurutnya, terdapat lonjakan jumlah NIB khususnya sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Dari Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026 selama lima bulan terjadi lonjakan menjadi 1,8 juta NIB, hanya dalam jangka waktu lima bulan," terangnya pada rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rosan menyebut PP No.28/2025 ini memberikan kepastian dari segi perizinan. Dengan prinsip fiktif positif, permohonan izin berusaha kepada badan/pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak direspons dalam jangka waktu 20 hari.
Sejak implementasi regulasi itu, pria yang juga CEO Danantara Indonesia itu menyebut pihaknya sudah mengeluarkan 258 izin secara fiktif positif.
Alhasil, Rosan menyebut dari kurun waktu Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026, lonjakan mendorong kepemilikan NIB menjadi total 15,8 juta.
Dari hal tersebut, Rosan pun mengeklaim hal ini turut menunjukkan keinginan menjalankan usaha dan berinvestasi masih ada.
"Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan, wah ini mereduksi dari keinginan berusaha tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru, dan ini real angka-angka yang kami capture dan ini semua datanya lengkap dari nama, perusahaan, alamat, bidang usaha dan yang lain-lainnya," pungkasnya.
Adapun penerapan PP No.18/2025 ini berlaku pada sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang turut diintegrasikan dengan pangkalan data 18 kementerian/lembaga lainnya.
Dengan demikian, kementerian/lembaga yang turut terlibat dalam penerbitan izin berusaha harus menerapkan service level agreement yang sama.
Kalah dari Vietnam, RI Pernah Kehilangan Potensi Investasi Rp1.500 Triliun karena Ini
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan Indonesia sempat kehilangan potensi investasi sebesar Rp1.500 triliun. [406] url asal
#indonesia #kehilangan-potensi-investasi #rp1-500-triliun #izin-berusaha #vietnam
(IDX-Channel - Economics) 27/02/26 05:00
v/148909/
IDXChannel - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengungkapkan Indonesia sempat kehilangan potensi investasi sebesar Rp1.500 triliun.Satu di antara penyebab tidak terealisasinya investasi ini terjadi akibat proses izin berusaha yang berlapis di masa lampau.
Kebanyakan korporasi yang sudah memproses izin berusaha melalui sistem One Singgle Submission (OSS) mentok di tahapan seperti memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Padahal, masih ada tahapan panjang sampai memperoleh izin beroperasi.
"Komitmen berinvestasi tapi laporan realisasinya tidak (terjadi) karena memang belum tereksekusi. Dan salah satu kontribusi yang menyebabkan itu adalah di pelayanan perizinan," ujar Todotua di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Dia mencontohkan Vietnam sebagai negara yang pertumbuhan industri dan investasinya progresif lantaran didukung kemudahan memperoleh izin berusaha. Tahapan proses mendapatkan izin berbisnis dibuat tak berlapis dan bertele-tele, sehingga realisasi arus investasi terhadap usaha yang akan dibentuk gampang mengalir.
"Untuk berbicara investasi itu salah satu yang menjadi selalu parameter kami head to head itu dalam investasi itu adalah Vietnam," katanya.
Adapun merujuk data Trading Economics, investasi langsung asing (FDI) di Vietnam tumbuh 9,0 persen secara year-on-year menjadi USD27,62 miliar pada 2025. Capaian ini menjadi level tertinggi yang tercatat dalam lima tahun terakhir.
Todotua menitikberatkan alur pemberian izin usaha di Vietnam begitu ringkas dan cepat dibanding Indonesia. Ini turut mempengaruhi seberapa cepat dan besarnya arus investasi yang masuk.
"Kalau di Vietnam, mungkin cycle investasi adalah masa waktu konstruksi itu sendiri. Sedangkan di negara kita memang to be honest cycle investasi ini kita masih relatif mungkin 4 tahun 5 tahunan, karena di situ salah satu ada kontribusi daripada pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi itu tidak bisa tereksekusi secara cepat," kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah bakal memperbaiki sistem perizinan berusaha di Tanah Air untuk memantik iklim investasi. Kementerian Investasi/BKPM sendiri mereformasi rezim perizinan berusaha melalui penguatan sistem One Singgle Submission (OSS).
Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS, pemerintah menargetkan realisasi investasi dapat terkerek naik setelah adanya kepastian dan kemudahan izin berusaha.
Adapun regulasi yang terbit pada pertengahan 2025 tersebut memuat garis besar mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanksme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.
"Jadi dalam PP 28 ini ada yang namanya konsep service level agreement, berbicara terhadap fiktif positif, memberikan kepastian. Jadi dalam berusaha itu, berbisnis itu, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian," tuturnya.
(NIA DEVIYANA)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)