Bisnis.com, SEMARANG — Militer Iran buka suara usai pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebutkan akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menanggapi pernyataan tersebut, militer Iran dengan tegas memperingatkan Angkatan Laut AS untuk tidak memasuki Selat Hormuz.

Dikutip dari Al Jazeera, Kepala Komando Gabungan Militer Iran Ali Abdollahi menuturkan bahwa pasukan AS akan diserang jika mereka tetap memasuki selat tersebut, dan kapal-kapal komersial serta kapal tanker minyak harus menahan diri untuk tidak bergerak kecuali mereka berkoordinasi dengan Iran.

“Kami memperingatkan bahwa setiap pasukan bersenjata asing, terutama AS yang agresif, akan diserang jika mereka berniat mendekati dan memasuki Selat Hormuz,” tutur Abdollahi.

Setelah pernyataan Ali, beberapa jam kemudian, kantor berita semi-resmi Iran, Fars, yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengatakan bahwa ada dua buah rudal yang telah menghantam kapal perang AS di ujung selatan Selat Hormuz. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh AS yang menyangkal bahwa kapal perang telah terkena serangan.

Sebelumnya, pada hari Minggu (03/05/2026) lalu melalui unggahan di Truth Social, Trump telah mengungkapkan rencananya untuk membantu kapal dan awak yang telah terjebak di jalur perairan vital tersebut. Selain itu, upaya pembebasan ini juga dilakukan kepada kapal-kapal yang telah kehabisan makanan serta perbekalan lainnya selama lebih dari dua bulan sejak konflik dimulai.

“Kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur perairan terlarang ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka,” tulis Trump, dikutip dari Canberra Times, Kamis (7/05/2026).

Usai pernyataannya di media sosial Truth Social, Trump kembali menyebutkan bahwa kampanye “Proyek Kebebasan” ini akan dimulai pada hari Senin pagi. Trump menambahkan bahwa perwakilannya sedang berdiskusi dengan Iran untuk menghasilkan keputusan yang positif bagi semua pihak.

Dalam upaya melaksanakan “Proyek Kebebasan” ini, Komando Pusat AS Laksamana Brad Cooper mengatakan akan mendukung upaya tersebut dengan mengerahkan sebanyak 15.000 personel militer AS, beserta lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, hingga kapal perang dan drone.

“Dukungan kami untuk misi pertahanan ini sangat penting bagi keamanan regional dan ekonomi global karena kami juga mempertahankan blokade angkatan laut,” ujar Cooper

Sejak konflik perang antara Iran melawan AS-Israel dimulai, Iran diketahui telah memblokir hampir semua pengiriman dari Teluk selain pengiriman dari negaranya sendiri selama lebih dari dua bulan, yang menyebabkan harga energi melonjak. Setelah penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran, Organisasi Maritim Internasional menyebut telah ada ratusan kapal dan sebanyak 20.000 pelaut yang tidak bisa melewati Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjeda inisiatif AS yang baru saja diluncurkan di Selat Hormuz, yaitu “Project Freedom” atau “Proyek Kebebasan”. Inisiatif AS bagi kapal-kapal di selat itu baru diluncurkan pada Minggu (3/5/2026) waktu AS.

Trump menulis di media sosialnya pada Selasa (5/5/2026) atau Rabu pagi waktu Indonesia (6/5/2026) bahwa Project Freedom akan dihentikan untuk sementara waktu. Dengan demikian, proyek Trump tersebut, hingga kini, hanya aktif selama dua hari.

“Project Freedom (Gerakan Kapal Melintasi Selat Hormuz) akan dijeda untuk sementara waktu guna melihat apakah Perjanjian [dengan Iran] dapat diselesaikan dan ditandatangani,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Dia menyatakan bahwa proyek tersebut dijeda atas permintaan Pakistan, yang hingga kini menjadi mediator antara AS dan Iran, dan negara-negara lain. Lalu, keputusan itu juga diambil setelah Trump mengeklaim bahwa AS telah mendapat “keberhasilan militer yang luar biasa” melawan Iran serta bahwa ada kemajuan besar dalam penetapan perjanjian lengkap dan final dengan Iran.

Sebelumnya, Presiden AS mengatakan bahwa Project Freedom merupakan langkah kemanusiaan untuk membebaskan orang, perusahaan, dan negara-negara “yang sama sekali tidak melakukan kesalahan”.

Iran menangkis inisiatif tersebut dengan mengatakan bahwa kapal-kapal hanya dapat melintasi Selat Hormuz dengan izin mereka. Sejak diumumkan, militer Iran, seperti dilansir dariBBC News, mengatakan telah menembaki kapal perang AS untuk mencegah mereka berlayar di jalur air penting tersebut.

AS juga mengatakan telah menenggelamkan kapal-kapal kecil. Aksi saling balas itu pun mengancam gencatan senjata dan pencapaian kesepakatan yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang di Asia Barat atau Timur Tengah itu.

Apa itu Project Freedom?

Secara ringkas, Project Freedom merupakan proyek AS untuk memandu kapal-kapal yang terjebak akibat perang Iran keluar dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz, seperti dikutip dariThe Guardian. Trump menyebut bahwa proyek itu dilakukan atas nama Amerika Serikat, negara-negara di sekitar kawasan, tetapi “khususnya bagi Negara Iran”.

Saat ini AS mengatakan bahwa terdapat 22.500 pelaut di 1.550 kapal komersial yang terjebak di wilayah Teluk. Keadaan itu muncul setelah Selat Hormuz diblokir oleh Iran pasca negara tersebut dan wilayah sekitarnya diserang AS dan Israel pada akhir Februari 2026.

Sebagai informasi, sebelum perang ini, Selat Hormuz adalah jalur perairan penting global yang dilalui dengan bebas oleh seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dunia.

Keadaan itu membuat makin tingginya kekhawatiran mengenai menipisnya persediaan di perairan itu bagi para pelaut. Kesehatan fisik dan mental mereka pun menjadi perhatian.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa Project Freedom akan didukung oleh militer AS dengan menggunakan “kapal-kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, anjungan tak berawak multidomain, dan 15.000 personel.”

Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengatakan pada hari pertama operasi bahwa kapal-kapal dari 87 negara terdampar di wilayah Teluk. Dia menyebut bahwa AS telah menghubungi puluhan kapal dan perusahaan pelayaran untuk mendorong adanya kelancaran arus lalu lintas di wilayah perairan itu.

Saat Project Freedom diumumkan, belum dapat dipastikan mengenai kemungkinan bahwa AS akan mencoba memberikan pengawalan militer kepada kapal-kapal yang terdampar itu.

Mantan Wakil Asisten Sekretaris/Menteri Pertahanan AS untuk Timur Tengah, Mick Mulroy, mengungkapkanya keyakinannya kepadaBBCbahwa militer AS kemungkinan akan lebih fokus pada perlindungan udara, termasuk pertahanan dari serangan-serangan pesawat nirawak (drone) atau rudal. Menurutnya, hal itu akan lebih dipilih daripada mengawal kapal secara fisik dan langsung di perairan.

“Pertanyaannya adalah apakah kapal-kapal akan memercayai kemampuan mereka [AS] untuk lewat tanpa diserang, dan, yang lebih penting, pihak perusahaan asuransi,” ucap Mulroy sebelum proyek itu dijeda.

Intertanko, yaitu sebuah asosiasi perdagangan bagi pemilik dan operator tanker independen, mengatakan kepadaBBCbahwa pemerintahan Trump tidak melakukan koordinasi apa pun untuk operasi tersebut. Managing Director Intertanko Tim Wilkins menyebut bahwa hal itu membuat para anggota asosiasi khawatir akan keselamatan mereka saat melintasi Selat Hormuz.

Efektivitas Project Freedom

Efektivitas Project Freedom

CENTCOM menyampaikan pada Senin sore waktu setempat (4/5/2026) bahwa kapal-kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut AS sudah beroperasi di Teluk Persia. Hal itu dilakukan setelah mereka melintasi Selat Hormuz untuk mendukung proyek itu.

CENTCOM juga mengatakan bahwa pasukan AS secara aktif membantu untuk memulihkan perlintasan bagi pelayaran komersial. Tidak ada rincian tambahan yang disampaikan.

“Sebagai langkah pertama, 2 kapal dagang berbendera AS telah berhasil melintasi Selat Hormuz dan sedang menuju perjalanan mereka dengan aman,” ujar Centcom tanpa memberikan identitas kapal-kapal itu.

Sejalan dengan perkataan AS, perusahaan pelayaran Maersk membenarkan bahwa salah satu kapalnya berhasil keluar dari Teluk Persia. Perusahaan juga menyatakan bahwa pelayaran tersebut didampingi oleh militer AS.

The Guardianmelaporkan bahwa, hanya dua kapal dagang yang diketahui telah melewati rute yang dijaga AS. Di lain pihak, masih ada ratusan kapal lainnya, yang mengangkut hingga 23.000 awak kapal, yang terjebak di Teluk Persia.

Meski begitu, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), yaitu salah satu angkatan bersenjata Iran, membantah bahwa ada kapal yang melewati Selat Hormuz.

Dengan penjedaan dalam Project Freedom, belum dapat dipastikan mengenai nasib kapal-kapal lain untuk dapat melintasi selat tersebut.

Dari pihak Iran, beberapa jam setelah Project Freedom dikatakan dimulai pada Senin, militer negara teokrasi itu mengatakan telah menembaki kapal perusak milik AS dan “Zionis”. Iran menyebut bahwa kapal-kapal itu telah diabaikan oleh AS.

CENTCOM kemudian dengan cepat membantah klaim Iran bahwa sebuah kapal perang telah dihantam oleh dua rudal.

Meski demikian, mereka mengonfirmasi bahwa Iran menembakkan rudal jelajah ke arah kapal-kapal perang AS dan kapal-kapal komersial berbendera AS. Untuk kapal-kapal komersial, mereka menyebut bahwa Iran menyerang dengan berbagai pesawat nirawak dan kapal kecil.

Uni Emirat Arab (UEA), yaitu sekutu AS yang juga berbatasan dengan Teluk Persia, mengatakan sebuah tanker yang berafiliasi dengan ADNOC, perusahaan minyak milik mereka, menjadi sasaran dua pesawat nirawak saat melintasi Selat Hormuz. UEA menyebut bahwa tidak ada yang terluka setelah pihaknya juga setidaknya tiga kali mengintersepsi rudal-rudal.

Terdapat juga dugaan serangan lain di perairan tersebut yang menghantam kapal kargo Korea Selatan. Kapal itu berlabuh di wilayah Selat Hormuz yang berada dekat dengan UEA.

Iran mengatakan bahwa mereka akan mengambil “tindakan tegas” terhadap kapal-kapal yang tidak menggunakan rute yang disetujui oleh mereka di Selat Hormuz. Negosiator utama Iran pun menuduh AS membahayakan keamanan pelayaran dengan blokade mereka terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Iran menyatakan bahwa AS tidak ingin melihat Iran berada dalam kondisi seperti saat ini.

Dari sisi AS, Komandan Cooper mengatakan bahwa beberapa helikopter serang AS digunakan untuk menenggelamkan enam kapal kecil Iran, yang diklaim menargetkan kapal-kapal sipil di wilayah perairan itu. Iran membantah hal tersebut.

Kelanjutan Perang di Asia Barat

Kelanjutan Perang di Asia Barat

Walaupun Project Freedom dijeda, Trump menyebut bahwa blokade di Selat Hormuz akan tetap berlangsung secara penuh.

Media milik pemerintah Iran mengatakan bahwa jeda tersebut menunjukkan bahwa Trump memilih “mundur” setelah menerima “kegagalan yang terus-menerus” dalam upayanya untuk membuka kembali selat itu bagi pelayaran global.

Pakar Timur Tengah yang pernah menjadi penasihat bagi pemerintahan AS, Grant Rumley, menyebut bahwa rencana untuk mengamankan perlintasan bagi kapal-kapal di Teluk Persia merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dia menyebut, sebelum penundaannya, bahwa proyek sejenis itu kemungkinan akan membutuhkan opsi militer yang lebih kuat.

Menurutnya, terdapat anggapan bahwa perang akan terus terjadi.

“Saya pikir, konsensus umumnya adalah bahwa dimulainya kembali permusuhan hanyalah masalah waktu kapan… bukan apakah [perang itu] akan terjadi,” ucapnya, seperti dikutip dariBBC News.

Senada, Peneliti Program Keamanan Internasional di lembaga pemikir Chatham House, yaitu Nitya Labh London, mengatakan bahwa operasi AS memiliki risiko yang sangat tinggi dan dapat membuat eskalasi lebih lanjut.

Menurutnya, apabila Project Freedom Trump berhasil mengeluarkan beberapa kapal dari Selat Hormuz, hal itu hanya akan bisa menjadi suatu bantuan sementara. Dia menegaskan bahwa perlu upaya yang lebih berkelanjutan untuk membuka selat itu.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa gencatan senjata belum berakhir dengan berlangsung Project Freedom.

“[Project Freedom] adalah proyek yang terpisah dan berbeda,” ujarnya merujuk kepada gencatan senjata tersebut.

Soal gencatan senjata itu, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal AS (JCS) Dan Caine mengatakan bahwa Iran telah menembaki kapal komersial sebanyak 9 kali, menyita 2 kapal kontainer, dan menyerang pasukan AS 10 kali sejak perjanjian gencatan senjata pada awal April 2026. Meski begitu, dia menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut, untuk saat ini, masih berada di bawah ambang batas untuk memulai kembali serangan-serangan besar. (Laurensius Katon Kandela)

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump bercanda bahwa pasukan Amerika bertindak seperti bajak laut saat ia membual tentang penangkapan kapal tanker dan kapal kargo yang mencoba menerobos blokade pelabuhan Iran .

Harga minyak melonjak melewati USD120 per barel minggu ini untuk pertama kalinya sejak 2022, sementara peringkat persetujuan Trump turun menjadi 34%, rekor terendah dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos.

Berbicara di acara makan malam Forum Club of the Palm Beaches di Florida pada hari Jumat, Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak menembaki kapal kargo berbendera Iran, Touska, di dekat Selat Hormuz pada tanggal 19 April sebelum kapal tersebut dinaiki oleh Marinir AS.

“Kami mengambil alih kapal itu. Kami mengambil alih kargo, mengambil alih minyak. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Siapa yang menyangka kami melakukan itu? Kami seperti bajak laut. Kami seperti bajak laut,” kata Trump, yang disambut tawa hadirin.

Iran telah mengutuk penyitaan tersebut sebagai tindakan ilegal, dengan sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Press TV minggu ini bahwa “pembajakan dan perampokan” AS akan dibalas dengan respons yang “belum pernah terjadi sebelumnya”.

Iran menutup Selat Hormuz, yang menangani sekitar seperlima perdagangan minyak global, untuk "kapal musuh" tak lama setelah AS dan Israel melancarkan kampanye pengeboman mereka pada 28 Februari. AS menyatakan blokade angkatan laut terhadap Iran bulan lalu setelah kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.

Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa dia "tidak puas" dengan proposal perdamaian terbaru Iran dan memuji blokade tersebut sebagai "luar biasa."

WASHINGTON - Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mencopot, memaksa pensiun, atau memblokir promosi lebih dari selusin perwira militer senior AS di berbagai cabang angkatan bersenjata, dalam perombakan kepemimpinan besar-besaran di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Iran . Itu menunjukkan militer AS terpecah belah.

Perubahan tersebut telah memengaruhi beberapa pemimpin senior militer, termasuk komandan berpengalaman dalam pertempuran dengan pengalaman operasional selama puluhan tahun di Irak, Afghanistan, Perang Teluk, dan kampanye militer AS besar lainnya.

Sembilan pejabat AS mengatakan kepada NBC News bahwa beberapa perwira tampaknya menjadi sasaran berdasarkan ras, jenis kelamin, atau anggapan keselarasan mereka dengan kebijakan pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Langkah-langkah dilaporkan telah diambil untuk memblokir atau menunda promosi lebih dari selusin perwira senior kulit hitam dan perempuan di keempat cabang militer.

"Tidak ada satu pun angkatan bersenjata yang kebal terhadap tingkat keterlibatan Hegseth ini," kata seorang pejabat AS kepada NBC News.

Seorang perwira militer senior yang telah pensiun menambahkan bahwa intervensi tanpa penjelasan seperti itu "pasti akan menimbulkan bayangan di seluruh korps perwira kita," yang memicu kekhawatiran di dalam Pentagon dan Gedung Putih tentang pengaruh politik dalam keputusan kepemimpinan militer.

Militer AS Terpecah Belah, Akankah Invasi Darat ke Iran Batal?

1. Kepala Staf Angkatan Darat Dipaksa Pensiun

Pencopotan terbaru terjadi pada hari Kamis, ketika Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy A. George diminta untuk mengundurkan diri dan pensiun segera, menurut pernyataan CBS News dan Pentagon.

"Departemen Perang berterima kasih atas pengabdian Jenderal George selama puluhan tahun kepada bangsa kita. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa pensiunnya," kata juru bicara Pentagon Sean Parnell dalam sebuah pernyataan, dilansir TRT World.

Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan mengatakan kepada CBS News: "Kami berterima kasih atas pengabdiannya, tetapi sudah waktunya untuk perubahan kepemimpinan di Angkatan Darat."

George, kepala staf Angkatan Darat ke-41, menjabat pada 21 September 2023, dan biasanya akan menjabat selama empat tahun hingga 2027.

Lulusan West Point yang ditugaskan pada tahun 1988, George bertugas selama Operasi Desert Shield, Operasi Desert Storm, Operasi Iraqi Freedom, dan Operasi Enduring Freedom. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil kepala staf Angkatan Darat dan sebagai asisten militer senior untuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin dari tahun 2021 hingga 2022.

Mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, CBS News juga melaporkan bahwa Jenderal David Hodne, yang memimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat, dan Mayor Jenderal William Green Jr., kepala pendeta Angkatan Darat, juga diberhentikan.

Setelah pemecatan George, Wakil Kepala Staf Jenderal Christopher LaNeve ditunjuk sebagai kepala Angkatan Darat sementara. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menggambarkan LaNeve sebagai "pemimpin yang berpengalaman dalam pertempuran dengan puluhan tahun pengalaman operasional dan sepenuhnya dipercaya oleh Menteri Hegseth untuk melaksanakan visi pemerintahan ini tanpa cela."

2. Perwira Senior Dicopot

Di antara perwira senior yang dicopot, dipaksa mengundurkan diri, atau didorong untuk pensiun dini di bawah Hegseth adalah beberapa pemimpin paling senior di seluruh militer AS.

Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Lisa Franchetti, wanita pertama yang memimpin Angkatan Laut AS, dicopot dari jabatannya. Franchetti sebelumnya memimpin Armada Keenam AS, Pasukan Angkatan Laut AS di Korea, dan Gugus Tempur Kapal Induk 9, bertugas dalam peran operasional kunci di seluruh Eropa, Afrika, dan Indo-Pasifik.

Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles Q. Brown Jr., seorang pilot tempur berpengalaman yang sebelumnya memimpin Angkatan Udara Pasifik AS dan menjabat sebagai kepala staf Angkatan Udara, juga diberhentikan. Brown membawa pengalaman operasional yang luas, termasuk penugasan tempur dan peran kepemimpinan senior di seluruh Indo-Pasifik dan Timur Tengah.

Direktur Badan Intelijen Pertahanan, Letnan Jenderal Jeffrey Kruse, dicopot setelah penilaian intelijen awal pada bulan Juni menunjukkan bahwa serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran memiliki dampak terbatas, bertentangan dengan klaim publik Presiden Donald Trump, menurut laporan sebelumnya yang dikutip oleh CBS News.

Wakil Laksamana Shoshana Chatfield, perwakilan militer AS untuk Komite Militer NATO, dicopot oleh Pentagon, yang mengatakan pemecatannya menyusul hilangnya kepercayaan pada kepemimpinannya, menurut juru bicara Sean Parnell.

Jenderal Timothy D. Haugh, yang memegang jabatan ganda sebagai direktur NSA dan komandan Komando Siber AS, dicopot dari jabatannya, mengakhiri kepemimpinannya atas operasi siber AS dan program intelijen sinyal.

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Jenderal James C. "Jim" Slife, seorang oilot operasi khusus dengan penugasan ke Irak dan Afghanistan serta pengalaman komando senior di unit Operasi Khusus Angkatan Udara, juga dicopot.

Jenderal Jennifer Short, yang menjabat sebagai penasihat militer senior untuk menteri pertahanan, juga terkena dampak perombakan kepemimpinan baru-baru ini.

Wakil Laksamana Nancy Lacore, yang memimpin Pasukan Cadangan Angkatan Laut, juga dicopot, mengakhiri pengawasannya terhadap kesiapan cadangan, personel, dan integrasi ke dalam operasi tugas aktif.

Laksamana Muda Milton "Jamie" Sands III, komandan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut, yang mengawasi operasi Navy SEAL dan pasukan operasi khusus maritim, juga diberhentikan.

Letnan Jenderal Charles Plummer, jaksa agung Angkatan Udara, dicopot bersama dengan Letnan Jenderal Joseph Berger III, jaksa agung Angkatan Darat. Keduanya adalah penasihat hukum utama untuk angkatan masing-masing.

Laksamana Yvette Davids, perwira perang permukaan karir dan pengawas Akademi Angkatan Laut AS, juga dicopot, mengakhiri pengawasannya terhadap pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kepemimpinan kadet.

Jenderal Alvin Holsey, komandan Komando Selatan AS, yang mengawasi operasi militer AS di Amerika Latin dan Karibia, pensiun dini di tengah ketegangan dengan Hegseth dan secara luas dilaporkan telah dipaksa keluar daripada menyelesaikan masa jabatan penuhnya.

Letnan Jenderal Staf Gabungan D.A. Sims ditolak promosi bintang empat yang diharapkannya dan pensiun setelah tidak terpilih untuk peran kepemimpinan senior.

Pemecatan ini menyusul pemecatan sebelumnya dan berkontribusi pada perombakan kepemimpinan yang lebih luas di seluruh Pentagon.

CBS News melaporkan bahwa lebih dari selusin perwira senior kini telah dipecat, sementara NBC News melaporkan bahwa promosi untuk puluhan perwira berpangkat tinggi lainnya juga telah diblokir atau ditunda.

3. Promosi yang Diblokir

NBC News melaporkan bahwa Hegseth telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir atau menunda promosi untuk lebih dari selusin perwira kulit hitam dan perempuan di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir.

Para pejabat mengatakan kepada NBC News bahwa tiga perwira Marinir, termasuk dua perempuan dan satu perwira kulit hitam, diblokir dari promosi meskipun direkomendasikan oleh pimpinan dan tidak sedang dalam penyelidikan.

"Mereka semua telah ditugaskan dan menjalankan tugas mereka, dan semuanya telah teruji dalam pertempuran," kata seorang pejabat AS kepada NBC News.

Para pejabat juga mengatakan daftar perwira Angkatan Laut yang terpilih untuk promosi menjadi laksamana bintang satu tetap tertunda di meja Hegseth selama lebih dari sebulan, sementara beberapa perwira Angkatan Udara dikeluarkan dari daftar promosi.

Para pejabat mengatakan kepada NBC News bahwa beberapa perwira diperiksa karena keterkaitannya dengan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, dukungan terhadap mandat COVID-19, atau dianggap selaras dengan kebijakan di bawah pemerintahan Biden.

"Saya pikir tidak ada konsistensi yang diterapkan pada standar tersebut," kata seorang pejabat AS kepada NBC News.

Seorang perwira militer senior yang telah pensiun memperingatkan bahwa campur tangan politik dapat merusak kepercayaan pada sistem tersebut.

"Korps perwira kami mempercayai proses promosi kami," kata perwira yang telah pensiun itu.

"Intervensi tanpa penjelasan pasti akan menimbulkan bayang-bayang di kalangan perwira kita bahwa segala sesuatu yang telah mereka katakan, lakukan, dan tulis selama karier mereka dapat dipolitisasi dan mengakhiri karier mereka hanya dengan satu goresan pena."

Bisnis.com, JAKARTA — Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya dalam melancarkan serangan terhadap Iran guna melindungi aktivitas perdagangan di Selat Hormuz.

DilansirBBCpada Sabtu (21/3/2026), Kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street menyatakan para menteri telah menyetujui perluasan target operasi guna membantu melindungi kapal-kapal yang melintasi jalur pengiriman minyak vital tersebut, dengan dasar pertahanan diri kolektif.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer hanya mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan tersebut untuk operasi defensif guna mencegah Iran menembakkan rudal yang dapat membahayakan kepentingan atau warga Inggris.

Adapun pangkalan Inggris yang digunakan AS dalam operasi tersebut antara lain RAF Fairford di Gloucestershire dan pangkalan militer di Diego Garcia di Kepulauan Chagos.

Presiden AS Donald Trump menilai Inggris seharusnya bertindak lebih cepat dalam memberikan izin tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai langkah Starmer justru membahayakan nyawa warga Inggris.

Sementara itu, Iran dilaporkan menembakkan dua rudal balistik ke arah pangkalan gabungan AS–Inggris di Diego Garcia, bagian dari Kepulauan Chagos di Samudra Hindia. Namun, tidak ada rudal yang mengenai pangkalan tersebut.

LaporanThe Wall Street JournaldanCNNyang mengutip pejabat AS menyebut satu rudal gagal saat penerbangan, sementara rudal lainnya berhasil dicegat kapal perang AS. Waktu peluncuran rudal tersebut tidak dijelaskan, sementara militer AS menolak memberikan komentar.

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa negara itu tidak akan terlibat langsung dalam serangan AS. Downing Street menyatakan prinsip pendekatan Inggris terhadap konflik tetap tidak berubah.

Keputusan tersebut memicu kritik dari kalangan oposisi. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut kebijakan tersebut sebagai “U-turn terbesar” dalam unggahannya di media sosialX.

Juru bicara urusan luar negeri Partai Liberal Demokrat Calum Miller menilai keputusan pemerintah menunjukkan Inggris semakin terseret dalam kebijakan Trump.

Dia juga mendesak Starmer agar mengizinkan parlemen memberikan suara terkait kesepakatan penggunaan pangkalan Inggris oleh AS.

Sementara itu, pemimpin Partai Hijau Inggris dan Wales, Zack Polanski menyebut langkah tersebut sebagai eskalasi yang mengkhawatirkan dan menilai anggota parlemen harus diberi kesempatan untuk memberikan suara terkait keterlibatan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sekutu untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz belum mendapat jawaban.

Usulan tersebut terlihat "tak digubris" setelah ia meminta agar negara-negara lain mengirimkan kapal perang mereka bersama pasukan angkatan laut AS untuk menjaga Selat Hormuz tetap "terbuka dan aman".

Permintaan Trump ini juga dibarengi dengan harga minyak yang melonjak akibat perang AS dan Israel melawan Iran.

“Semoga Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain yang terdampak oleh kendala buatan ini akan mengirimkan kapal ke wilayah tersebut sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi ancaman dari negara yang telah sepenuhnya kehilangan kekuatannya,” tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari Al Jazeera, Senin (16/3/2026).

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan kepada stasiun televisi NBC pada hari Minggu bahwa ia telah "berdialog" dengan beberapa negara yang disebutkan Trump dan bahwa ia mengharapkan China "akan menjadi mitra yang konstruktif" dalam membuka kembali Selat Hormuz.

Namun, negara-negara tersebut belum memberikan janji apa pun hingga saat ini.

Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di AS, mengatakan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan tidak terhambat.

Ia juga mengatakan bahwa China akan "memperkuat komunikasi dengan pihak-pihak terkait" untuk de-eskalasi.

Militer Iran secara efektif memblokir jalur air penting tersebut sebagai balasan atas serangan AS dan Israel, bertujuan untuk merusak ekonomi dunia dan menekan Washington karena harga energi meroket.

Teheran mengatakan Selat Hormuz, yang biasanya dilalui seperlima ekspor minyak global, terbuka untuk semua kecuali AS dan sekutunya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada jaringan televisi AS CBS bahwa Teheran telah "didekati oleh sejumlah negara" yang meminta jalur aman bagi kapal-kapal mereka, "dan ini terserah militer kami untuk memutuskan".

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapal perang Amerika Serikat (AS), kapal induk USS Gerald R. Ford, dilaporkan kini berada di Laut Karibia. Ini menjadi eskalasi baru dari pertikaian AS dan sejumlah negara Amerika Latin, salah satunya Venezuela.

AS sendiri melalui pemerintahan Presiden Donald Trump tegang dengan sejumlah negara Amerika Latin setelah mengumumkan memperkuat kampanye antinarkoba. Drone AS kerap menyerang sejumlah kapal yang diyakini terkait transaksi haram itu, dengan puluhan korban tewas berjatuhan, kebanyakan warga Venezuela.

Pengumuman merapatnya USS Gerald R. Ford diumumkan militer AS Minggu. Meski Trump telah menegaskan penambahan pasukan di Karibia sebagai bagian dari inisiatif antiperdagangan manusia, tetapi spekulasi telah berkembang bahwa Washington mungkin sedang mempertimbangkan intervensi militer ke pemimpin kuat Venezuela, Nicolas Maduro.

"Grup Serang Kapal Induk USS Gerald R. Ford telah memasuki wilayah tanggung jawabnya," kata Komando Selatan AS (SOUTHCOM), yang mengawasi pasukan Amerika di Amerika Latin dan Karibia, dikutip AFP, Senin (17/11/2025).

"Gugus tugas tempur telah memasuki Laut Karibia... mengikuti arahan Trump untuk membubarkan Organisasi Kriminal Transnasional dan melawan terorisme narkotika dalam membela Tanah Air," tegasnya.

"Gugus tugas tempur tersebut terdiri dari kapal induk AS tercanggih, dua kapal perusak berpeluru kendali, serta kapal dan pesawat pendukung lainnya."

Secara rinci sejak meluncurkan kampanye militer pada bulan September, pasukan AS telah menewaskan setidaknya 83 orang yang dituduh mengangkut narkoba di perairan internasional. AS tidak merilis detail apa pun untuk mendukung klaimnya bahwa orang-orang yang menjadi target dalam lebih dari 20 serangan tersebut.

Para ahli mengatakan kematian tersebut merupakan pembunuhan di luar hukum. Meskipun, targetnya adalah para pengedar narkoba yang sudah dikenal.

Sementara itu, Caracas memandang pengerahan militer sebagai ancaman nyata. Apalagi, sudah lama diketahui bahwa AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela dan telah mengeluarkan hadiah US$50 juta (sekitar Rp 834 miliar) untuk penangkapannya agar ia dapat menghadapi tuduhan memimpin kartel narkoba.

"Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa itu, tetapi kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba," kata Trump di atas Air Force One.

Sebelumnya, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara CBS News bahwa ia ragu Amerika akan berperang dengan Venezuela. Tetapi ia yakin masa jabatan Maduro sudah bisa "dihitung".

Militer AS juga telah meningkatkan kehadirannya di Trinidad dan Tobago, sebuah kepulauan di lepas pantai Venezuela. Pasukan AS dan Trinidad memulai latihan gabungan pada hari Minggu untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -Perang baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap narkoba di Laut Karibia makin panas. Minggu, kapal perang AS dilaporkan merapat ke Trinidad dan Tobago untuk latihan militer, membuat Venezuela meradang.

Trump sendiri telah menuding Venezuela berada di balik kartel narkoba Amerika, seraya menuduh Presiden Nicolas Maduro terkait jaringan di dalamnya. AS meluncurkan kapal perang dan jet tempur bahkan melakukan meledakkan kapal-kapal yang diduga terkait narkoba di lautan, menewaskan setidaknya 43 orang dalam sebulan lebih terakhir.

"Venezuela mengecam provokasi militer Trinidad dan Tobago, yang berkoordinasi dengan CIA, yang bertujuan memprovokasi perang di Karibia," kata Maduro, dikutip AFP, Senin (27/10/2025).

Menurut pemerintah Trinidad dan Tobago, USS Gravely sendiri sudah datang sejak Kamis pekan lalu. Marinir AS disebut akan melakukan latihan gabungan dengan pasukan pertahanan lokal.

Di Jumat, Pentagon memerintahkan pengerahan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, ke wilayah tersebut. Trump juga telah mengizinkan operasi CIA terhadap Venezuela.

Warga Khawatir Mati Konyol

Warga Trinidad dan Tobago sendiri kini khawatir terjebak dalam konflik AS dan Venezuela. Trinidad dan Tobago diketahui dihuni 1,4 juta penduduk.

"Jika terjadi sesuatu dengan Venezuela dan Amerika, kami sebagai orang-orang yang tinggal di pinggirannya ... bisa saja mendapatkan 'cambukan' kapan saja," kata warga berusia 64 tahun, Daniel Holder.

"Saya menentang negara saya menjadi bagian dari ini," tambahnya.

Victor Rojas, seorang tukang kayu berusia 38 tahun yang telah tinggal di Trinidad dan Tobago selama delapan tahun terakhir, mengatakan ia mengkhawatirkan keluarganya di kampung halaman. Ia sendiri merupakan warga Venezuela dan Trinidad dan Tobago.

"Venezuela tidak dalam posisi untuk menghadapi serangan saat ini," katanya, merujuk pada keruntuhan ekonomi negara itu di bawah Maduro.

Sementara itu, dua orang pria Trinidad tewas dalam serangan AS ke sebuah kapal Venezuela pertengahan Oktober. Ibu dari salah satu korban bersikeras bahwa anaknya adalah seorang nelayan bukan pengedar narkoba.

Pihak berwenang setempat belum mengonfirmasi kematian mereka. Namun memang banyak warga khawatir mereka akan mati konyol karena perang baru Trump itu.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]