REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif Tanah Air, khususnya subsektor penerbitan, melalui rekonstruksi kebijakan perpajakan bagi para penulis agar lebih sederhana, adil, dan berpihak.

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekraf, dan beberapa menteri lainnya, pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh royalti bagi penulis dari 15 persen menjadi 1,5 persen bersifat final.

“Penurunan PPh Royalti ini merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya dari 2025 hingga awal 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan beberapa rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan, dari mulai penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas hingga asosiasi.

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia (POLTAX FIA UI) dalam melakukan kajian komprehensif terkait skema perpajakan royalti penulis. Hasil kajian juga telah disampaikan Menteri Ekraf kepada Menko Ekon pada 4 Mei 2026.

“Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini memberikan motivasi bagi penulis dan kreator terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan” ungkap Teuku.

Keputusan Rakortas terkait penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kementerian Keuangan untuk diimplementasikan di Semester II 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tengah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus dan insentif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing ekspor tanpa mengganggu pasar dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan struktur industri Tanah Air saat ini masih didominasi pasar domestik dengan porsi sekitar 80%, sementara ekspor baru mencapai 20%.

“Kami ingin meningkatkan kontribusi ekspor tanpa mengurangi porsi domestik. Artinya, perlindungan terhadap pasar dalam negeri tetap dijaga, tetapi kita juga harus meningkatkan ekspansi produk manufaktur lebih besar ke pasar global sehingga mampu meningkatkan utilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar lagi,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pada kuartal I/2026, dia menyebut sektor industri pengolahan tumbuh 5,04% secara tahunan (YoY) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.

Agus menyebut capaian tersebut mencerminkan ketahanan sektor manufaktur di tengah dinamika global, dengan permintaan yang tetap meningkat dari pasar domestik maupun internasional.

“Kinerja industri manufaktur tetap solid karena adanya permintaan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini menegaskan bahwa manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, optimisme tersebut tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di level ekspansi sepanjang kuartal I/2026, yakni 54,12 pada Januari, 54,02 pada Februari, dan 51,86 pada Maret.

Selain itu, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) disebutnya juga berada di level 51,37, mengindikasikan mayoritas pelaku industri masih berada dalam fase ekspansi dari sisi produksi maupun permintaan.

“Nilai IKBM sebesar 51,37 berarti di atas 50 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku industri berada dalam fase ekspansi, baik dari sisi produksi maupun permintaan,” jelas Agus.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa kombinasi stimulus, perlindungan industri, serta dorongan ekspor akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan manufaktur ke depan.

“Kami terus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan dan merumuskan langkah-langkah solutif. Kebijakan stimulus dan insentif menjadi penting agar pertumbuhan manufaktur dapat berjalan lebih cepat, berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham di bursa Jepang melonjak ke rekor tertinggi, sementara obligasi turun, setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) Perdana Menteri Sanae Takaichi meraih kemenangan telak.

Dikutip dari Bloomberg pada Senin (9/2/2026), indeks Saham Nikkei 225 melonjak 5% di Tokyo dan Topix naik 2,9%. Imbal hasil obligasi 30 tahun naik 5 basis poin menjadi 3,6% dan kontrak berjangka obligasi turun. Yen sedikit menguat menjadi 156,77 terhadap dolar setelah komentar dari para pejabat Jepang yang bertujuan untuk memperkuat mata uang tersebut.

"Hasil pemilu merupakan kabar baik bagi Nikkei mengingat hasil yang jelas dan jalur politik yang lebih jelas untuk kebijakan stimulus Takaichi. Namun, yen bisa semakin tertekan, karena rencana stimulus fiskal LDP pada dasarnya telah mendapat lampu hijau,” kata Tim Waterer, kepala analis pasar di KCM Trade.

Partai LDP berhasil meraih mayoritas super dua pertiga di majelis yang beranggotakan 465 kursi, menurut lembaga penyiaran publik NHK, dan koalisi yang berkuasa memperluas mayoritasnya dengan selisih yang besar. Hasil ini jauh melebihi perkiraan beberapa investor dalam beberapa minggu terakhir.

"Ini adalah hasil yang sangat kuat bagi LDP, meskipun tidak sepenuhnya tidak terduga oleh pasar,” kata Rong Ren Goh, manajer portofolio pendapatan tetap di Eastspring Investments.

Menurutnya, baik imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) maupun yen telah terkonsolidasi selama beberapa minggu terakhir menjelang pemilihan, sehingga hasil ini seharusnya memungkinkan pasar untuk kembali terlibat dalam tren yang ada.

Tren Pelemahan Yen

Adapun, mata uang Jepang melemah 1,6% pada pekan lalu dan tetap berada dalam jangkauan zona sekitar 160 terhadap dolar AS.

Pelemahan yen menjadi pedang bermata dua bagi Jepang. Di satu sisi meningkatkan keuntungan bagi eksportir, tetapi di sisi lain menekan anggaran rumah tangga biasa.

Kemerosotan nilai tukar yen yang terjadi sejak Takaichi mengambil alih kepemimpinan LDP pada September 2025 sempat terhenti pada akhir bulan lalu di tengah tanda-tanda bahwa otoritas AS dan Jepang mungkin akan bersatu untuk menopang mata uang tersebut. Namun, hal itu telah gagal dalam beberapa minggu terakhir di tengah sinyal yang beragam dari kedua belah pihak.

Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan dia akan berkomunikasi dengan pasar keuangan pada hari Senin jika diperlukan dan mencoba memberikan jaminan awal dan peringatan bagi pelaku pasar.

Katayama menegaskan kembali bahwa dia tetap berhubungan erat dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Dia mengatakan berbagi tanggung jawab dengan Bessent untuk menjaga stabilitas pergerakan dolar-yen.

Di pasar saham, area yang paling jelas untuk diperhatikan adalah sektor-sektor seperti pertahanan dan energi nuklir, yang selaras dengan agenda investasi Takaichi untuk negara tersebut.

“Sektor-sektor yang ingin ditingkatkan pengeluarannya oleh Sanae Takaichi, seperti militer, AI, dan semikonduktor, kemungkinan akan menjadi penerima manfaat terbesar,” kata Gerald Gan, kepala investasi di Reed Capital Partners yang berbasis di Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang menjadi komponen harga tiket pesawat, selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025, dikutip Selasa (14/10/2025), Kemenhub melakukan penurunan fuel surcharge tarif penumpang pesawat kelas ekonomi berjadwal dalam negeri.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menuturkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

Adapun, besaran fuel surcharge tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (base fare).

"Penurunan fuel surcharge tersebut berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026," seperti dikutip dalam beleid yang diteken sejak 8 Oktober 2025.

Dudi mengimbau maskapai wajib tetap menjaga keamanan, keselamatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan kelompok pelayanan masing-masing dalam pengenaan fuel surcharge.

Dia menambahkan setelah masa pemberlakuan fuel surcharge berakhir, maka besaran biaya tambahan ditetapkan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7/2023.

Besaran fuel surcharge ditetapkan dalam beleid ini, yakni untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller dengan masing-masing maksimal 10% dan 25% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

Sebelumnya, Kemenhub tengah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus untuk memudahkan perjalanan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kebijakan ini meliputi insentif hingga diskon tarif transportasi umum.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan, kebijakan angkutan Nataru 2025/2026 akan diberlakukan seperti halnya angkutan Lebaran 2025.

"Kalau di Nataru tahun sebelumnya tidak ada keringanan pajak, untuk Nataru tahun ini salah satu usulannya ada keringanan pajak, sama dengan yang diberlakukan saat lebaran," ujar Dudy dalam siaran pers, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas Finalisasi Paket Kebijakan Ekonomi tentang Stimulus Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kemenko Perekonomian, paket stimulus diskon tiket pesawat meliputi diskon fuel surcharge, pemotongan PJP2U dan PJP4U, layanan advance dan extend serta operating hours yang lebih panjang, serta penurunan harga avtur pada 37 bandara.