JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun pada kuartal II dan semester II-2026 untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, paket tersebut terdiri dari tiga pilar utama, yakni stimulus dan insentif, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.

Dia mengatakan, terdapat delapan kebijakan yang dibagi ke dalam tiga kelompok utama.

Pada pilar stimulus dan insentif, pemerintah mengalokasikan total Rp 2,04 triliun.

Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penetapan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional.

"Pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalty, sebesar 1,5 persen bagi penulis," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain itu, pemerintah memberikan diskon transportasi selama periode libur sekolah.

Untuk kereta api dan kapal laut, masyarakat memperoleh potongan tarif sebesar 30 persen.

Sementara pengguna jasa penyeberangan ASDP mendapat pembebasan tarif jasa kepelabuhanan.

Program tersebut berlaku untuk kereta api pada 20 Juni-5 Juli 2026, kapal PELNI pada 5 Juni-15 Agustus 2026, dan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang.

Pemerintah juga memberikan insentif transportasi udara berupa subsidi penuh PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi selama musim liburan.

Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 472,7 miliar dengan target 2,3 juta penumpang.

Untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah kembali memberikan diskon tarif transportasi.

Potongan tarif kereta api sebesar 30 persen berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027, sementara tarif dasar kapal PELNI dipangkas 30 persen pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pengguna ASDP juga memperoleh pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Program tersebut didukung anggaran Rp 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang.

Adapun insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru berupa subsidi penuh PPN DTP untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp 722 miliar dan target 3,7 juta penumpang. "Untuk mendorong mobilitas masyarakat, ada diskon transportasi untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru," lanjut dia.

Kebijakan lainnya adalah pemberian fasilitas bea masuk nol persen atas impor elpiji bagi industri petrokimia.

Pemerintah memperkirakan total manfaat mencapai Rp 2,25 triliun dengan konsekuensi kehilangan pendapatan negara sekitar Rp 360 miliar per tahun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bea masuk nol persen atas bahan baku plastik dan menurunkan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp 500 miliar.

Pada pilar magang dan vokasi, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun.

Program magang nasional akan dimulai pada Juli 2026 dengan dana Rp 4,14 triliun dan menargetkan 150.000 peserta.

Sementara itu, program pelatihan vokasi memperoleh anggaran Rp 2,12 triliun untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Program ini difokuskan kepada 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun pada pilar bantuan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 18,04 triliun.

Program bantuan beras 10 kilogram akan diberikan kepada 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan kebutuhan anggaran Rp 17,54 triliun di luar biaya operasional.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Melalui program ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 2.000 per kilogram untuk kuota awal 250.000 ton kedelai di wilayah yang harga kedelainya berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP). Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 500 miliar.

Secara keseluruhan, total paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 26,34 triliun, yang terdiri dari Rp 2,04 triliun untuk stimulus dan insentif, Rp 6,26 triliun untuk program magang dan vokasi, serta Rp 18,04 triliun untuk bantuan pangan," tegas Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan kebijakan pajak penghasilan (PPh) final atas royalti sebesar 1,5 persen merupakan upaya untuk mendorong produktivitas penulis Indonesia sekaligus memperkuat sektor kreatif berbasis pengetahuan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limasento mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah agar para penulis dapat terus menghasilkan karya secara produktif dan berkelanjutan di tengah tantangan industri kreatif saat ini.

"Hampir setiap gagasan besar berawal dari sebuah tulisan. Karena itu, melalui kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5 persen, pemerintah berupaya mendukung para penulis Indonesia untuk terus berkarya, guna memperkuat ekosistem literasi nasional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Haryo dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, insentif perpajakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk Semester II 2026.

Kebijakan itu diharapkan memberikan ruang yang lebih luas bagi para penulis dan pekerja kreatif di bidang literasi untuk mengembangkan karya mereka.

Haryo menuturkan pemerintah menargetkan insentif tersebut dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas sekaligus memperbesar kontribusi sektor ekonomi kreatif berbasis pengetahuan terhadap pembangunan nasional.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026. Insentif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas, dan memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan bagi pembangunan Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Haryo menyatakan bahwa pemerintah memandang dukungan terhadap dunia literasi dan kesejahteraan penulis tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari industri penerbitan, komunitas penulis, hingga masyarakat luas, untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Haryo menegaskan bahwa penguatan literasi melalui dukungan terhadap penulis merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa.

"Dukungan terhadap dunia literasi adalah investasi bagi masa depan bangsa," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti merupakan bentuk dukungan dan perlindungan bagi penulis Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penulis untuk terus berkarya secara produktif dan berkelanjutan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limasento, mengatakan kebijakan fiskal ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjadi bagian integral dari upaya strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Melalui kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5%, pemerintah berupaya mendukung para penulis Indonesia untuk terus berkarya, guna memperkuat ekosistem literasi nasional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan ini adalah bagian dari paket stimulus komprehensif yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada semester II/2026.

Haryo menjelaskan, melalui paket stimulus itu, pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak karya-karya anak bangsa yang berkualitas tinggi, sekaligus memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan terhadap pembangunan nasional.

"Insentif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas, dan memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan bagi pembangunan Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang keberpihakan terhadap dunia literasi dan kesejahteraan para penulis bukan sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan sebuah investasi kebudayaan dan intelektual yang krusial bagi masa depan generasi penerus.

Sebab itu, Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri penerbitan, komunitas penulisan, dan masyarakat luas untuk mengawal implementasi kebijakan stimulus semester II/2026 ini, agar dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mendorong gairah industri kreatif berbasis pengetahuan di Indonesia

“Dukungan terhadap dunia literasi adalah investasi bagi masa depan bangsa,” tutup Haryo.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional semester II-2026 dan dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekosistem literasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 mengambil langkah bersejarah bagi dunia literasi nasional.

Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menetapkan skema Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen bagi penulis dan pengarang buku yang memperoleh royalti atas karya ber-ISBN.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional semester II-2026 dan dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekosistem literasi yang selama ini berjalan dalam tekanan ekonomi cukup berat.

Langkah tersebut bukan sekadar perubahan tarif pajak. Di balik angka 1,5 persen itu terdapat pesan penting bahwa negara mulai melihat literasi sebagai instrumen pembangunan manusia, bukan semata aktivitas budaya.

Dalam berbagai riset UNESCO, tingkat literasi suatu bangsa memiliki korelasi langsung terhadap produktivitas ekonomi, kualitas demokrasi, serta daya inovasi nasional. Negara-negara dengan indeks literasi tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding negara dengan budaya baca rendah.

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam sektor literasi. Data Programme for International Student Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan kemampuan membaca pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD.

Di sisi lain, riset Perpustakaan Nasional RI juga menunjukkan bahwa minat baca masyarakat meningkat, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan produksi buku bermutu dan jumlah penulis profesional. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya intervensi fiskal dari negara.

Dasar hukum

Secara normatif, kebijakan pajak terhadap royalti penulis selama ini berlandaskan beberapa regulasi utama perpajakan Indonesia. Pertama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam ketentuan tersebut, royalti dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan.

Kedua, Pasal 23 UU PPh mengatur bahwa atas penghasilan berupa royalti dilakukan pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Tarif umum pemotongan sebesar 15 persen dari jumlah bruto atau berdasarkan norma tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, terdapat PER-1/PJ/2023 yang mengatur petunjuk teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas berbagai jenis penghasilan termasuk royalti penulis buku. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi dasar perhitungan efektif royalti penulis selama beberapa tahun terakhir.

Keempat, perubahan kebijakan 2026 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang secara khusus mengatur PPh final 1,5 persen untuk penulis dan pengarang buku ber-ISBN. Sampai saat ini PMK teknis masih disiapkan pemerintah, tetapi substansi utamanya telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Dalam perspektif hukum pajak, penggunaan skema PPh final sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menerapkan PPh final untuk sektor UMKM, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan utamanya adalah simplifikasi administrasi dan peningkatan kepastian hukum perpajakan.

Sebelum muncul kebijakan PPh final 1,5 persen, penghasilan royalti penulis dikenai PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final. Berdasarkan ketentuan perpajakan sebelumnya, royalti dikenai pemotongan sebesar 15 persen dari perkiraan penghasilan neto. Dalam praktik administrasi perpajakan, formulasi umum yang digunakan adalah 15 persen dikalikan 40 persen dari jumlah bruto royalti sebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2023.

Karena bersifat tidak final, pemotongan tersebut hanyalah kredit pajak. Pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan penulis tetap digabungkan dengan penghasilan lain dan dikenai tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akibatnya, banyak penulis masih menghadapi kemungkinan kurang bayar ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Fenomena tersebut sesungguhnya juga ditemukan dalam berbagai kajian ekonomi kreatif. Laporan UNESCO mengenai industri penerbitan global menyebutkan bahwa penulis umumnya hanya menerima royalti antara 5 persen hingga 15 persen dari harga jual buku. Di Indonesia, angka efektifnya bahkan sering lebih kecil setelah dipotong biaya distribusi, promosi, dan pajak.

Dampak sosial

Kebijakan fiskal terhadap penulis bukan hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga sosial dan budaya. Dalam teori pembangunan modern, literasi merupakan instrumen mobilitas sosial. Semakin tinggi akses masyarakat terhadap buku dan pengetahuan, semakin besar peluang peningkatan kualitas hidup.

Riset United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan erat dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas demokrasi. Negara dengan budaya baca kuat umumnya memiliki partisipasi publik lebih tinggi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam distribusi literasi. Banyak daerah masih kekurangan buku berkualitas, minim penulis lokal, dan memiliki keterbatasan akses penerbitan. Ketika profesi penulis tidak menjanjikan secara ekonomi, regenerasi penulis pun menjadi lambat.

Insentif pajak dapat menjadi salah satu katalis perubahan. Walaupun bukan solusi tunggal, kebijakan ini memberikan pengakuan simbolik bahwa profesi penulis memiliki nilai strategis bagi negara. Dalam psikologi ekonomi, pengakuan negara terhadap suatu profesi dapat meningkatkan legitimasi sosial dan minat generasi muda untuk menekuni bidang tersebut.

Sektor penerbitan merupakan bagian dari ekonomi kreatif nasional. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat. Sub-sektor penerbitan, konten digital, dan intelektual menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi berbasis ide.

Namun sektor kreatif memiliki karakter unik. Produk kreatif tidak selalu menghasilkan keuntungan cepat, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya dan pendidikan bangsa. Karena itu banyak negara memberikan berbagai insentif fiskal kepada industri kreatif, termasuk pembebasan pajak, tax rebate, hingga subsidi produksi.

Kebijakan PPh final 1,5 persen dapat dibaca sebagai bagian dari paradigma baru kebijakan fiskal Indonesia yang lebih adaptif terhadap ekonomi kreatif. Negara mulai memahami bahwa pencipta karya membutuhkan perlindungan ekonomi agar tetap produktif menghasilkan pengetahuan.

Di berbagai negara maju, pemerintah bahkan memberikan hibah langsung kepada penulis dan peneliti. Kanada memiliki Canada Council for the Arts yang mendukung penulis melalui bantuan dana. Korea Selatan memberi insentif besar pada industri konten dan penerbitan untuk memperkuat ekspor budaya. Jepang memiliki berbagai skema subsidi penerbitan akademik dan penelitian.

Indonesia memang belum sampai pada tahap itu. Namun penurunan tarif pajak merupakan langkah awal yang cukup progresif.

Salah satu manfaat terbesar dari sistem PPh final adalah kepastian hukum. Dalam teori administrasi perpajakan modern, kepastian menjadi faktor utama peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Banyak penulis selama ini kesulitan memahami mekanisme pengkreditan pajak royalti, pelaporan SPT, hingga penghitungan tarif progresif. Kompleksitas tersebut membuat sebagian pelaku kreatif enggan masuk sistem formal perpajakan.

Dengan tarif final yang rendah dan sederhana, pemerintah sebenarnya sedang memperluas basis kepatuhan melalui pendekatan persuasif. Strategi ini sejalan dengan konsep compliance cost reduction yang dianut banyak negara modern.

Selain itu, sistem final juga mengurangi potensi sengketa perpajakan. Ketika tarif dan mekanisme sudah pasti sejak awal, ruang interpretasi menjadi lebih kecil. Bagi penulis independen, kepastian semacam ini sangat penting karena mereka umumnya tidak memiliki konsultan pajak profesional.

Walaupun disambut positif, kebijakan ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama adalah implementasi teknis. Pemerintah perlu memastikan definisi “penulis” dan “buku” dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Kedua, perlu ada integrasi data ISBN, penerbit, dan sistem perpajakan digital agar pemotongan pajak berjalan efektif. Di era ekonomi digital, banyak penulis menerbitkan buku secara independen melalui platform daring sehingga mekanisme pengawasan harus adaptif.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif pajak benar-benar dinikmati penulis, bukan justru menjadi keuntungan tambahan pihak lain dalam rantai distribusi penerbitan.

Keempat, kebijakan fiskal sebaiknya diiringi penguatan ekosistem literasi secara menyeluruh. Pajak rendah tidak akan cukup jika harga buku tetap mahal, distribusi terbatas, dan budaya baca belum berkembang kuat.

Indonesia memiliki potensi besar menuju arah tersebut. Jumlah penduduk muda yang besar, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya konsumsi konten menjadi peluang penting. Namun tanpa keberpihakan kebijakan publik, profesi penulis akan tetap berada di pinggir arus pembangunan ekonomi.

Karena itu, insentif fiskal bagi penulis seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang negara terhadap kualitas manusia Indonesia. Negara tidak sedang “mengurangi pajak” semata, melainkan sedang menanam modal sosial dan intelektual untuk masa depan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Pemerintah menyiapkan insentif pajak bagi penulis melalui pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final menjadi 1,5 persen. Kebijakan ini masuk dalam rangkaian paket stimulus ekonomi semester II-2026 yang tengah disiapkan pemerintah.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong produktivitas penulis Indonesia, termasuk penulis buku ilmiah dan ekonomi yang jumlahnya dinilai masih terbatas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, insentifpajak diberikan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus memacu lahirnya lebih banyak karya tulis berkualitas.

“Karena katanya penulis di sini jumlahnya sedikit. Apalagi penulis-penulis ilmiah,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya, tarif PPh final bagi penulis berada di kisaran 6 persen. Kini, pemerintah memangkasnya menjadi hanya 1,5 persen agar penulis lebih terdorong untuk terus berkarya.

“Pokoknya supaya penulis Indonesia lebih aktif nulis. Karena bayar pajaknya lebih rendah,” ujar dia.

Pemerintah ingin perbanyak buku ilmiah dan ekonomi

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut bukan sekadar membantu penulis dari sisi penghasilan, tetapi juga menjadi upaya memperkuat budaya literasi di Indonesia.

Pemerintah berharap semakin banyak buku ilmiah, ekonomi, dan karya pengetahuan lain yang lahir dari penulis lokal.

“Bukan buku cerita saja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus. Sehingga pandangan Anda enggak dikuasai oleh ekonomi TikTok,” tutur Purbaya.

Insentif pajak penulis ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat.

Penulis nilai insentif pajak bisa jadi dorongan positif

Penulis buku Risalah dari Qatar, Iksan Mahar menilai kebijakan pemangkasan PPh final dapat menjadi stimulus positif bagi kalangan penulis.

Meski demikian, ia menyebut dampaknya belum tentu terasa besar bagi semua penulis karena nominal royalti dan sistem pembagian pendapatan tiap penerbit berbeda.

“Harusnya sih ngaruh ya dengan ada stimulus jadi 1,5 persen. Tapi kalau dilihat nominalnya dengan persentase itu saya rasa tidak terlalu signifikan,” kata Iksan.

Ia menambahkan, manfaat insentif pajak akan sangat bergantung pada isi kontrak antara penulis dan penerbit.

“Balik lagi ke masing-masing kontrak penulis dan penerbit. Jadi stimulus itu dampaknya bakal beda-beda ke setiap penulis,” jelasnya.

Siapa saja penulis yang bisa dapat insentif?

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, insentif PPh final 1,5 persen akan berlaku bagi penulis yang menerbitkan buku dengan identitas ISBN atau International Standard Book Number.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut sudah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah terkait stimulus ekonomi semester II-2026.

“Penulis yang tercakup itu siapa pun yang bikin buku, yang ISBN-nya jelas, author gitu. Nanti diatur di PMK,” imbuh Airlangga.

Ia juga memastikan aturan teknis mengenai insentif pajak bagi penulis akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Untuk perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPh final sebesar 1,5 persen,” ujar Airlangga.

Bagian paket stimulus ekonomi 2026

Kebijakan pemotongan pajak penulis ini menjadi salah satu bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada semester II-2026.

Selain insentif pajak untuk penulis, pemerintah juga menyiapkan berbagai program lain seperti diskon transportasi, program magang nasional, hingga penguatan vokasi tenaga kerja.

Dengan adanya stimulus tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat dapat meningkat di tengah tantangan ekonomi global.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Siapkan PPh Final 1,5 Persen untuk Penulis, Purbaya Bongkar Alasannya".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita Antara pada Selasa (26/05), mulai dari ketersediaan beras nasional dipastikan tetap terjaga dalam menghadapi potensi El Nino hingga disiapkannya paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi penulis.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Kementan optimistis stok beras aman hadapi El Nino

Kementerian Pertanian optimistis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dalam menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrem pada pertengahan tahun ini.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya pastikan pembentukan PT DSI tak ubah peran Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor tidak akan mengubah peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Baca selengkapnya di sini

Danantara percepat penataan MIND ID untuk hilirisasi nasional

Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara mempercepat langkah penataan organisasi dan struktur bisnis MIND ID guna memperkuat efektivitas holding industri pertambangan negara dalam menjalankan mandat strategis hilirisasi nasional.

Baca selengkapnya di sini

DPR RI usul awardee LPDP jurusan tertentu boleh kerja di luar negeri

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) jurusan tertentu diberikan pengecualian dari kewajiban kembali, dan boleh bekerja di luar negeri setelah menyelesaikan studi.

Baca selengkapnya di sini

RI siapkan insentif pajak buat penulis hingga diskon transportasi

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi penulis, diskon tiket transportasi, hingga lanjutan program magang nasional.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan insentif pajak bagi penulis dengan menurunkan pajak penghasilan (PPh) final menjadi 1,5 persen. Kebijakan itu disiapkan sebagai bagian dari stimulus ekonomi pada semester II tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah memutuskan pemberian insentif pajak tersebut untuk mendukung produktivitas penulis di Indonesia.

“Untuk perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan memberikan insentif pajak untuk penulis berupa PPh final sebesar 1,5 persen,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada semester II, bersamaan dengan program diskon transportasi, magang nasional, dan vokasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan insentif diberikan karena jumlah penulis di Indonesia, terutama penulis ilmiah, masih terbatas.

“Karena katanya penulis di sini jumlahnya sedikit. Apalagi penulis-penulis ilmiah,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan tarif pajak final yang sebelumnya sekitar 6 persen dipangkas menjadi 1,5 persen agar penulis lebih terdorong menghasilkan karya.

“Pokoknya supaya penulis Indonesia lebih aktif menulis. Karena bayar pajaknya lebih rendah,” katanya.

Menurut Purbaya, kebijakan itu tidak hanya ditujukan untuk membantu penulis, tetapi juga memperkuat budaya literasi dan memperbanyak buku ilmiah maupun ekonomi di Indonesia.

“Bukan buku cerita saja, buku ilmiah, buku ekonomi yang bagus. Sehingga pandangan Anda tidak dikuasai oleh ekonomi TikTok,” ujar Purbaya.

Penulis buku Risalah dari Qatar, Iksan Mahar, menilai insentif tersebut dapat memberi dorongan bagi penulis, meski dampaknya belum tentu signifikan bagi semua kalangan.

“Harusnya sih ngaruh ya dengan ada stimulus jadi 1,5 persen. Tapi kalau dilihat nominalnya dengan persentase itu saya rasa tidak terlalu signifikan,” kata Iksan.

Menurut dia, dampak kebijakan akan berbeda pada tiap penulis karena bergantung pada skema kontrak dan pembagian royalti dengan penerbit.

“Balik lagi ke masing-masing kontrak penulis dan penerbit. Jadi stimulus itu dampaknya bakal beda-beda ke setiap penulis,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif Tanah Air, khususnya subsektor penerbitan, melalui rekonstruksi kebijakan perpajakan bagi para penulis agar lebih sederhana, adil, dan berpihak.

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekraf, dan beberapa menteri lainnya, pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh royalti bagi penulis dari 15 persen menjadi 1,5 persen bersifat final.

“Penurunan PPh Royalti ini merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya dari 2025 hingga awal 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan beberapa rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan, dari mulai penulis, editor, ilustrator, penerbit, komunitas hingga asosiasi.

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia (POLTAX FIA UI) dalam melakukan kajian komprehensif terkait skema perpajakan royalti penulis. Hasil kajian juga telah disampaikan Menteri Ekraf kepada Menko Ekon pada 4 Mei 2026.

“Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini memberikan motivasi bagi penulis dan kreator terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan” ungkap Teuku.

Keputusan Rakortas terkait penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kementerian Keuangan untuk diimplementasikan di Semester II 2026.

Jakarta: Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif Tanah Air, khususnya subsektor penerbitan, melalui rekonstruksi kebijakan perpajakan bagi para penulis agar lebih sederhana, adil, dan berpihak.

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) dan dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Ekraf, dan beberapa Menteri lainnya, Pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh royalti bagi penulis dari 15 persen menjadi 1,5 persen bersifat final.

“Penurunan PPh Royalti ini, merupakan implementasi dari semangat Bapak Presiden dalam merespons aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak 2017," kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2026.

Sebelumnya dari tahun 2025 hingga awal 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah melakukan beberapa Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Dari mulai Penulis, Editor, Ilustrator, Penerbit, Komunitas hingga Asosiasi.

Kemenekraf juga menggandeng Lembaga Kajian Perpajakan dari Universitas Indonesia (POLTAX FIA UI) dalam melakukan kajian komprehensif terkait skema perpajakan royalti penulis. Hasil kajian tersebut juga telah disampaikan oleh Menteri Ekraf kepada Menko Ekon pada 4 Mei 2026.

“Pemerintah berharap kebijakan stimulus ini dapat memberikan motivasi bagi penulis dan kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, mendorong pertumbuhan industri penerbitan yang lebih sehat dan kompetitif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan” ungkapnya.

Keputusan Rakortas terkait penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kementerian Keuangan untuk diimplementasikan di Semester II 2026.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan program stimulus ekonomi yang rencananya disalurkan untuk kuartal II/2026 hingga semester II/2026. Beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Hal ini diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (26/5/2026).

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," terang Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Syarat untuk menerima insentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat. Periode pemberian diskon ini yaitu baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.