REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah negara kini datang ke Indonesia untuk membeli beras di tengah ancaman krisis pangan global. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam sektor pangan dunia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Tetangga-tetangga kita, mereka-mereka yang merasa lebih hebat dari kita, yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, tapi sekarang harus datang ke Indonesia meminta izin membeli beras,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan sejumlah negara mulai mencari pasokan pangan dari Indonesia setelah beberapa negara produsen menghentikan ekspor bahan pangan pokok.

Menurut Prabowo, India menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Kebijakan serupa kemudian diikuti Bangladesh sehingga memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan global.

Akibat kondisi tersebut, kata Prabowo, sejumlah negara akhirnya meminta pasokan beras dari Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan penjualan beras tetap harus menguntungkan petani dalam negeri.

“Saya bilang, beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka, tapi harganya harus baik. Jangan sampai petani kita jadi korban,” ujar Prabowo.

Ia juga meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Perum Bulog tidak menjual beras terlalu murah meski permintaan dunia meningkat.

“Jangan terlalu murah. Jangan juga terlalu tinggi, tapi petani kita harus tetap untung,” katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus tetap mengutamakan keamanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global yang berkepanjangan.

Presiden mengungkapkan ada pula negara yang meminta potongan harga saat membeli beras dari Indonesia.

“Ada juga yang mau beli beras, lalu minta korting. Kortingnya banyak sekali, padahal dunia sedang krisis,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman krisis pangan mengintai sejumlah negara di dunia imbas memanasnya kondisi geopolitik yang terjadi belakangan ini, khususnya dengan memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Ancaman krisis pangan ini sebagaimana disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mewanti-wanti dampak penutupan selat Hormuz akibat perang Iran vs AS-Israel terhadap ketahanan pangan dan produksi pertanian.

Kepala Ekonom FAO, Máximo Torero, menyoroti bahwa lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan utama telah anjlok lebih dari 90% dalam beberapa hari setelah eskalasi.

Jalur vital untuk perdagangan global ini biasanya mengangkut sekitar 20 juta barel minyak per hari, sekitar 35% dari arus minyak mentah global—bersama dengan seperlima dari gas alam cair (LNG) global dan hingga 30% pupuk yang diperdagangkan secara internasional.

“Ini bukan hanya guncangan energi. Ini adalah guncangan sistemik yang memengaruhi sistem agrifood secara global,” kata Torero dikutip dari laman resmi FAO, Senin (30/3/2026).

Dia menekankan bahwa kawasan Teluk menyumbang hampir setengah dari perdagangan sulfur global, bahan baku penting yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat guna mengolah batuan fosfat menjadi pupuk. Gangguan pasokan sulfur berisiko memecah produksi pupuk fosfat global, termasuk di negara-negara penghasil utama.

Kendala pengiriman diperparah oleh melonjaknya biaya asuransi. Setelah perluasan zona berisiko tinggi pada awal Maret, premi asuransi risiko perang naik dari 0,25 persen menjadi setinggi 10 persen dari nilai kapal, dengan cakupan yang kini diatur ulang setiap tujuh hari. Bahkan jika terjadi de-eskalasi, kondisi pengiriman normal mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih, Torero memperingatkan.

Toreto juga menyebut bahwa gangguan tersebut sudah berdampak pada biaya produksi yang lebih tinggi bagi petani di seluruh dunia. Harga pupuk telah meningkat tajam, dengan urea granular Timur Tengah meningkat sebesar 19% pada minggu pertama Maret, sedangkan harga urea Mesir melonjak sebesar 28%.

Mengingat gas alam adalah bahan baku utama untuk pupuk nitrogen, harga energi yang tinggi diperkirakan akan terus menekan biaya pupuk. Proyeksi FAO menunjukkan bahwa harga pupuk global rata-rata bisa naik 15%-20% pada paruh pertama tahun 2026 jika krisis berlanjut.

“Para petani menghadapi guncangan biaya ganda, mereka memiliki pupuk yang lebih mahal di samping kenaikan biaya bahan bakar yang memengaruhi seluruh rantai nilai pertanian, termasuk irigasi dan transportasi,” kata Torero.

Dia pun memperkirakan akan ada banyak produsen yang bakal mengurangi penggunaan pupuk atau beralih ke jenis tanaman lainnya. Melonjaknya biaya produksi ini juga berisiko membuat harga pangan semakin mahal.

Lantas, bagaimana dengan kondisi pangan Indonesia di tengan ancaman krisis pangan global?

Badan Pangan Nasional (Bapanas) blak-blakan mengungkap kondisi cadangan bahan pangan Indonesia saat ini. Bapanas menyatakan bahwa kondisi stok pangan nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi. Bahkan, beberapa komoditas pangan diproyeksikan masih mencatatkan surplus.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional. Dia menyebut posisi stok dan produksi pangan saat ini berada dalam kondisi yang sangat memadai.

“Kalau kita bicara ketersediaan, kita tidak perlu khawatir. Berdasarkan proyeksi neraca pangan kita, posisi stok sangat kuat. Tahun lalu carry over stock kita sekitar 12,4 juta ton, kemudian saat ini cadangan pangan di Bulog sekitar 4,22 juta ton,” kata Ketut dikutip dari laman resmi Bapanas, Senin (30/3/2026).

Dia menuturkan, penguatan stok ini juga tercermin dari posisi cadangan pangan pemerintah. Berdasarkan data per 26 Maret 2026, stok beras yang dikelola oleh BUMN pangan yakni Perum Bulog mencapai sekitar 4,22 juta ton. Selain beras, sejumlah komoditas lain juga berada dalam posisi yang relatif aman terhadap kebutuhan bulanan, seperti jagung sekitar 155.000 ton dan minyak goreng sekitar 117.000 kiloliter.

Lebih lanjut, Ketut juga memastikan bahwa produksi pangan dalam negeri masih menunjukkan penguatan seiring berlangsungnya musim tanam dan panen. Produksi telah berjalan sejak awal tahun dan diperkirakan mencapai puncaknya pada periode panen raya.

“Produksi di bulan Januari sudah ada, di bulan Februari sudah ada, Maret sedang berproduksi, bahkan mungkin April nanti bisa panen raya. Nah, ini sebenarnya, di bulan April ini diprediksi sampai 5 juta ton. Ini juga sangat tinggi produksi yang akan dihasilkan,” ujarnya.

Proyeksi Neraca Pangan

Bapanas juga turut mengungkapkan data Proyeksi Neraca Pangan Nasional tahun 2026. Untuk komoditas beras, total ketersediaan diperkirakan mencapai lebih dari 47 juta ton yang merupakan akumulasi stok dan produksi.

Ketut mengatakan, dengan total kebutuhan besar sekitar 31 juta ton sepanjang tahun, maka masih akan menghasilkan surplus yang signifikan.

Komoditas lain juga menunjukkan kondisi neraca yang positif. Jagung diproyeksikan memiliki stok akhir di 2026 sekitar 4,99 juta ton. Pada komoditas protein hewani, daging ayam ras mencatat stok akhir sekitar 1,7 juta ton.

Sementara itu, stok telur ayam ras sekitar 949.000 ton. Adapun gula konsumsi diperkirakan memiliki stok akhir sekitar 1,33 juta ton.

"Kondisi ini mencerminkan kuatnya produksi dalam negeri yang menjadi penopang utama ketersediaan pangan nasional," ujarnya.

Ketut menambahkan bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis nasional memang ditopang oleh produksi domestik, sehingga memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

“Komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, ayam, itu produksi dalam negeri semua. Jadi kita sudah sangat-sangat sufficient, sangat kuat produksinya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kewaspadaan dalam menjaga keberlanjutan produksi, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang memasuki musim kemarau.

“Kami optimis ketahanan pangan terjaga, karena semua langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk percepatan tanam dan bantuan sarana produksi untuk menjaga produksi tetap optimal,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanin (Kementan) meminta agar Indonesia memperkuat produksi pangan dalam negeri di tengah memanasnya eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran.

Pasalnya, laporan dari World Food Programme (WFP) memperingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut ke level rekor pada 2026.

Adapun, jika konflik berkepanjangan dan harga energi dunia tetap tinggi, maka hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan bisa jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi ancaman krisis pangan yang serius sehingga setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada negara lain.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2026).

Amran menyebut kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global seperti yang pernah terjadi saat perang Rusia—Ukraina pada 2022 silam.

Selain itu, lanjut dia Amran, dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, melainkan juga merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global.

Dia menilai negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” ujarnya.

Namun, Amran menyatakan bahwa Indonesia harus tetap optimis. Hal ini mengingat Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia yang besar untuk mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

Menurut Amran, langkah utama yang menjadi pilar swasembada pangan berkelanjutan yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. Dia menilai kedua langkah ini menjadi kunci keberlangsungan produksi pertanian nasional di tengah tantangan global.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia, kita putar dunia,” pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Hakam Naja mengingatkan penyelenggaraan Idulfitri tahun ini dibayangi oleh tekanan ekonomi.

Hal itu terjadi lantaran perang di Timur Tengah yang masih berkecamuk. Perang pun membuat jalur pelayaran di Selat Hormuz terganggu.

Abdul menuturkan, Indonesia dibayangi kenaikan harga BBM usai Lebaran. Dia menilai, pernyataan pemerintah bahwa harga BBM tidak naik sampai Idulfitri dan persediaan aman masih menyisakan pertanyaan.

"Apakah harga BBM setelah Idulfitri akan naik. Subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,06 triliun untuk listrik, LPG, dan BBM. Kalau harga BBM akan tetap dipertahankan ketika harga minyak naik, maka subsidi mesti diperbesar," ucap Abdul dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Dia mengatakan, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan Indonesian Crude Price (ICP) sempat melonjak sampai US$119,5 per barel. Sementara itu, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 harga minyak dipatok pada kisaran US$70 per barel.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa dampak ekonomi dari perang akan cukup panjang dilihat dari jalan buntu untuk perdamaian kedua belah pihak, bahkan sampai pascalebaran perlu diantisipasi dengan cermat.

"Pasca Idulfitri ketahanan pangan merupakan hal penting untuk dicermati. Selat Hormuz yang ditutup dikelilingi oleh negara-negara eksportir utama pupuk nitrogen seperti Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab," kata Abdul.

Dia menyebut, pupuk nitrogen diproduksi dari bahan dasar gas alam dan digunakan untuk tanaman pangan yang berkontribusi pada sekitar setengah suplai pangan global. Menurut dia, kenaikan harga pangan dunia bisa terjadi jika krisis perang di Timur Tengah ini tidak segera berakhir.

Abdul mengingatkan agar pemerintah perlu mengantisipasi dan memitigasi gejolak yang bisa mengganggu program ketahanan pangan nasional ini.

"Mengingat beberapa komoditas pangan dalam jumlah relatif besar masih kita impor dari luar negeri seperti gandum, kedelai dan gula," ujar Abdul.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi fiskal sebelum perang pun sudah berat karena perkiraan defisit sudah sangat lebar dan cenderung menerobos 3%. Karenanya, pemerintah tidak boleh main-main dengan fiskal.

Abdul mengatakan, pemerintah tidak punya pilihan harus melakukan efisiensi APBN dengan memfokuskan anggaran yang langsung terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, mengurangi pemborosan, dan kebocoran.

"Kegiatan seremonial, perjalanan dinas perlu dikurangi secara signifikan dan program bekerja dari mana saja [work from anywhere/WFA] di pemerintahan lebih diefektifkan," kata Abdul.

Menurut dia, langkah pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat menjadi salah satu wujud keseriusan pemerintah mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif. Dia menilai, pemotongan gaji itu akan lebih baik jika dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Eselon I dan II.

"Kebijakan ini akan menghemat dana APBN dan membangkitkan kekuatan serta solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global," tutur Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pasokan pangan Indonesia aman di tengah gejolak geopolitik global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan 218 jembatan di berbagai daerah di Tanah Air secara virtual pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada beras setelah bertahun-tahun, serta diiringi target berikutnya untuk mencapai swasembada komoditas protein dan energi.

“Apa pun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia juga memiliki karunia besar dengan kekayaan alamnya, sehingga menjadi modal awal menuju swasembada energi.

Prabowo menyampaikan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akan terpenuhi bukan dari impor luar negeri, tetapi dari tanaman-tanaman lokal pada masa mendatang.

“Dari kelapa sawit, dari singkong, sampaikan ke seluruhnya ke depan hampir semua kebutuhan jembatan di semua daerah-daerah kita bisa kita selesaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat di desa-desa terpencil,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Dia lantas mengajak seluruh pihak agar terus bersatu demi memperkuat kedudukan Indonesia untuk keluar dari segala krisis dalam keadaan lebih baik.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyiapkan sejumlah upaya untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.

“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan ketahanan pangan Indonesia tetap aman di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)—Israel.

Kepala Negara RI itu menyampaikan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional, terutama melalui upaya swasembada beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi potensi krisis pangan global.

Bukan hanya beras, Prabowo menambahkan, tak lama lagi Indonesia juga akan mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri.

“Yang bertahun-tahun saya perjuangkan, swasembada pangan, dalam keadaan perang di mana-mana. Swasembada beras, di mana beras adalah makanan pokok kita, tapi kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita, memenuhi kebutuhan protein kita. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo dalam agenda peresmian 218 jembatan yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/3/2026).

Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi keunggulan bagi Indonesia ketika banyak negara diperkirakan menghadapi tekanan pasokan pangan akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Menteri Pertahanan ke-26 di era Presiden Joko Widodo itu juga meyakini bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk keluar dari berbagai tantangan global.

Menurutnya, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki serta memperkuat sektor strategis seperti pangan, Indonesia dapat menghadapi krisis global dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita sangat bersyukur atas karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita,” pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan strategi ketahanan pangan nasional sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum memanasnya konflik geopolitik global, termasuk perang antara Iran dan Israel.

Menurutnya, pemerintah telah merancang berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan terburuk sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi sektor pertanian, mulai dari konflik geopolitik, fenomena iklim ekstrem seperti El Nino dan La Nina, hingga gangguan rantai pasok global.

"Kita sudah perhitungkan semua itu. Sehingga Bapak Presiden sudah siapkan dari saat beliau dilantik. Makanya kita tenang-tenang saja. Jadi kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk. Pertanian Insya Allah kokoh," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menegaskan konflik global tidak akan secara langsung mengganggu produksi pangan di dalam negeri. Menurutnya, produksi pertanian Indonesia tetap bertumpu pada kekuatan produksi domestik.

"Oh enggak (produksi pangan nasional akan terdampak situasi geopolitik global), itu pasti. Aku yang jamin," ujarnya.

Amran menjelaskan langkah antisipasi pemerintah bukan baru dilakukan setelah konflik global memanas. Ia menyebut perencanaan ketahanan pangan sudah dirancang sejak awal pemerintahan.

"Persiapannya bukan sekarang. Sejak Bapak Presiden dilantik kami diperintah persiapkan dari sekarang. Ini sudah berjalan, sudah on track. Jadi bukan kita baru mengalihkan anggaran sekarang," katanya.

Menurut Amran, strategi tersebut mencakup berbagai langkah mulai dari penguatan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit unggul, penguatan alat dan mesin pertanian, hingga program mitigasi terhadap potensi kekeringan akibat El Nino.

Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan global.

"Memang sudah dirancang pertanian Indonesia menghadapi segala kemungkinan, El Nino, La Nina, maupun konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu sudah kita persiapkan," ujar Amran.

Konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah belakangan memicu kekhawatiran sejumlah pengamat terhadap potensi krisis pangan global. Ketegangan meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran pada akhir Februari.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini dilalui lebih dari 30 ribu kapal setiap tahun dan membawa sekitar 11 persen perdagangan laut global.

Selama ini Selat Hormuz dikenal sebagai jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Namun sebenarnya banyak komoditas lain yang juga bergantung pada jalur tersebut, termasuk pupuk, logam industri, hingga berbagai barang konsumsi.

Lebih dari 30 persen ekspor pupuk nitrogen dunia seperti urea berasal dari negara-negara kawasan Teluk dan dikirim melalui jalur laut tersebut. Gangguan distribusi pupuk berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian di banyak negara.

Selain itu, Selat Hormuz juga memiliki peran penting dalam distribusi pangan global, terutama bagi negara-negara Timur Tengah yang sangat bergantung pada impor makanan. Qatar, misalnya, mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan pangannya dari luar negeri.

Gangguan pelayaran di kawasan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi pangan. Produk makanan yang dikirim menggunakan kontainer berpendingin seperti daging dan buah-buahan juga berisiko rusak jika kapal tertahan terlalu lama di laut.

Sejumlah analis menilai konflik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya logistik global, memperpanjang waktu pengiriman, serta memicu kenaikan harga pangan di berbagai negara. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan potensi krisis pangan global jika konflik terus berlanjut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi kepada seluruh pejuang di bidang pertanian, mulai dari petani, penyuluh, hingga para inovator teknologi, sebagai pahlawan masa kini yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Menurut Mentan Amran, makna kepahlawanan harus dimaknai secara lebih luas dan kontekstual. Tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, namun juga mereka yang bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

“Kita perlu memberi makna baru terhadap istilah pahlawan. Siapa saja, termasuk para alumni ITS yang hadir hari ini, memiliki kesempatan menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing,” ujar Amran usai menjadi keynote speaker dalam acara Reuni Akbar Alumni ITS di Graha ITS, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025)

Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran meminta para alumni ITS yang bergerak di bidang pertanian untuk mengangkat tangan. Di luar dugaannya, terdapat sekitar tujuh orang yang aktif berkontribusi dalam pengembangan inovasi teknologi pertanian, meskipun tidak memiliki latar belakang akademik di bidang tersebut.

“Ketujuh orang ini juga termasuk pahlawan pertanian. Begitu pula dengan para petani dan penyuluh yang tanpa lelah berjuang di lapangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Amran.

Mentan Amran menjelaskan, pemberian makna pahlawan yang lebih luas merupakan bentuk apresiasi untuk menumbuhkan semangat berinovasi dan berkarya di bidang pertanian. Ia menegaskan, mekanisasi dan inovasi teknologi pertanian merupakan keniscayaan untuk mencapai target swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyoroti kondisi global yang saat ini menghadapi ancaman krisis pangan. Berdasarkan data World Food Programme (WFP) tahun 2024, lebih dari 295 juta orang di 53 negara mengalami situasi pangan akut. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana sekitar 2,33 miliar orang menghadapi tingkat food insecurity moderat hingga parah.

“Untuk menghadapi potensi ancaman pangan tersebut, Presiden Prabowo meminta saya bekerja total agar bangsa ini benar-benar berdaulat secara pangan. Saya langsung tancap gas menjalankan misi suci negara dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Mentan Amran.

Ia menambahkan, kedaulatan pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor berbagai komoditas. Hasil kerja keras tersebut mulai terlihat nyata, di mana sepanjang Januari hingga Desember 2025, produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton, naik 4,14 juta ton atau 13,54 persen dibanding periode sebelumnya.

Selain itu, hingga akhir Oktober 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai 3,9 juta ton. Capaian ini, menurut Amran, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pertanian serta sinergi lintas instansi tanpa ego sektoral.

“Semua ini merupakan hasil kerja bersama yang solid dan terukur. Kita fokus, tegas, dan bekerja nyata untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan,” tutupnya.