Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan progres swasembada pangan Indonesia. Menurut Prabowo, dalam kurun waktu 5 tahun lagi, Indonesia mampu swasembada daging.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato sambutannya di kegiatan panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu (23/5/2026).

Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan. Prabowo pun menjelaskan sejumlah capaian strategis yang telah berhasil diraih, terutama di sektor pangan nasional. Kepala Negara menyebut Indonesia kini telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama.

“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden.

Presiden menilai capaian tersebut menjadi hal penting di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Menurutnya, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor.

“Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ujar Prabowo.

Adapun, di lokasi tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Prabowo meninjau langsung proses panen udang vannamei hingga kegiatan sortir hasil panen sebelum dipasarkan. Lokasi tambak memiliki luas lahan mencapai 100 hektare.

Prabowo meninjau kawasan yang dikembangkan menggunakan konsep best practice budi daya udang modern melalui sistem tata kelola terpadu yang mencakup saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Prabowo, saat ini, dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen udang nomor satu di dunia.

“Jadi sangat menjanjikan, tadi saya diberi laporan 1 hektare bisa menghasilkan 40 ton, luar bisa 40 ton ya dan harganya sangat bagus, harganya 70 ribu [rupiah] per kilo. Berarti per ton 70 juta rupiah,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan saat ini pemerintah sedang melaksanakan proyek serupa dengan skala lebih besar di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan ketahanan pangan Indonesia tetap aman di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk eskalasi yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)—Israel.

Kepala Negara RI itu menyampaikan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional, terutama melalui upaya swasembada beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi potensi krisis pangan global.

Bukan hanya beras, Prabowo menambahkan, tak lama lagi Indonesia juga akan mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri.

“Yang bertahun-tahun saya perjuangkan, swasembada pangan, dalam keadaan perang di mana-mana. Swasembada beras, di mana beras adalah makanan pokok kita, tapi kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita, memenuhi kebutuhan protein kita. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo dalam agenda peresmian 218 jembatan yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/3/2026).

Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi keunggulan bagi Indonesia ketika banyak negara diperkirakan menghadapi tekanan pasokan pangan akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Menteri Pertahanan ke-26 di era Presiden Joko Widodo itu juga meyakini bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk keluar dari berbagai tantangan global.

Menurutnya, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki serta memperkuat sektor strategis seperti pangan, Indonesia dapat menghadapi krisis global dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita sangat bersyukur atas karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapatkan cibiran mengenai gagasan swasembada pangan Indonesia yang ingin dicapai pada masa pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

“Kalau banyak tokoh nyinyir mengatakan kita tidak bisa swasembada pangan, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Tak berhenti di situ, Prabowo mengeklaim masih mendapatkan seruan pihak-pihak yang meragukan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air hanya akan bertahan selama 1-2 tahun.

Menurutnya, cibiran tersebut akan dibuktikan oleh pemerintah dengan mencapai status swasembada untuk komoditas lainnya, seperti jagung, singkong, hingga bawang putih.

Dalam waktu dekat, Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan mengupayakan pencapaian swasembada komoditas protein, salah satunya menggalakkan produksi perikanan.

“Kita akan produksi besar-besaran, kita akan buka ribuan desa-desa nelayan, kita akan buka ratusan budidaya ikan,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian swasembada beras Tanah Air tecermin dari jumlah produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 yang mencapai 34,17 juta ton.

Selain itu, Amran menyebut bahwa jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat sebanyak 3,24 juta ton hingga akhir 2025, dan sempat menyentuh angka 4 juta ton.

“Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih, dari gagasan besar Bapak Presiden Indonesia dan seluruh petani Indonesia,” kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketidakmasukakalan kondisi Indonesia yang selama ini bergantung pada impor pangan, padahal memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Rabu (7/1/2026).

Prabowo menyatakan dirinya sulit menerima kenyataan bahwa Indonesia, sebagai negara besar dengan tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah, harus bergantung pada pasokan pangan dari negara lain.

“Terutama yang tidak masuk di akal saya, bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita,” ujar Prabowo.

Dia mengkritik praktik impor pangan yang selama bertahun-tahun menjadi pilihan, meskipun potensi produksi dalam negeri dinilai sangat besar.

“Kita impor-impor-impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan mencapai swasembada pangan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri jika dikelola dengan keberpihakan yang jelas kepada petani dan sektor produksi dalam negeri.

Pemerintah, lanjut Kepala negara, berkomitmen menjaga capaian swasembada tersebut agar tidak kembali bergantung pada impor, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari kedaulatan negara.

Prabowo juga menekankan bahwa penilaiannya didasarkan pada logika sederhana dan rasa keadilan, bukan pada latar belakang akademik semata.

“Saya memang bukan orang pintar, saya tidak punya gelar profesor, tetapi saya bisa melihat yang benar dan tidak benar. Saya bisa melihat yang masuk akal dan tidak masuk akal. Saya bisa merasakan keadilan dan tidak adanya ketidakadilan,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025.

“Begitu lewat 31 Desember 2025, bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak impor beras sama sekali,” kata Prabowo di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026)

Dia mengatakan bahwa pemerintah mulanya menetapkan target swasembada beras dalam waktu empat tahun. Namun, capaian tersebut berhasil diraih hanya dalam satu tahun pemerintahan.

Menurut Prabowo, keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras tidak hanya berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pangan global.

“Dengan kita tidak impor beras, harga beras dunia turun. Turun ratusan dolar. Banyak negara berterima kasih kepada kita,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — swasembada pangan menjadi ambisi besar Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya bertugas.

Produksi digenjot untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, dan komoditas lainnya di tahun-tahun mendatang.

Prabowo sempat menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, lantas dilanjutkan pada target berikutnya seperti swasembada energi.

“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (4/11/2025

Capaian pertama yang diklaim pemerintahan Prabowo tahun ini adalah swasembada beras, seiring dengan kebijakan untuk menyetop impor komoditas tersebut pada tahun ini.

Kendati demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih berderet untuk mencapai swasembada pangan secara keseluruhan maupun mempertahankan swasembada komoditas yang ada.

Swasembada Beras

Pada awal tahun, Prabowo menerbitkan Inpres No.6/2025 yang mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

Dalam perjalanannya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 1 Januari 2026, lebih cepat dari target awal selama empat tahun. Dia menyebut bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.

“Insyaallah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” kata Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, hal ini selaras dengan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dengan stok 3,7 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah ini disebut menjadi yang tertinggi sejak era Orde Baru, tepatnya 3 juta ton CBP pada 1984.

Pangkas Harga Pupuk Subsidi

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk merombak distribusi pupuk subsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Perbaikan Irigasi

Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

Lahan Pertanian Menyusut

Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo turut dihadapkan pada sejumlah tantangan di 2025. Salah satunya ialah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin terbatas.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan. Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.

Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid melakukan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

Dia menjelaskan upaya tersebut dilakukan guna menjaga produksi pangan nasional mendukung target swasembada pangan yang telah dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

Kementerian ATR/BPN juga melakukan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk mengintegrasikan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pasalnya, Nusron menilai saat ini data mengenai area lahan persawahan dinikai masih rancu dan belum konkret.

Untuk itu, pihaknya berencana merampungkan hal tersebut untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan persawahan.

"Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tetapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD," tegas Menteri Nusron.

Swasembada Protein

Setelah menggencarkan swasembada beras, pemerintah menjelang akhir 2025 juga mencetuskan program swasembada komoditas pangan kaya protein seperti telur dan daging ayam hingga produk perikanan. Rencananya swasembada protein ini ditargetkan bisa terwujud pada 2026.

Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membidik swasembada beras dapat berlangsung permanen bersamaan dengan swasembada komoditas lainnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah disebutnya akan membangun pabrik pakan untuk menyuntik produksi telur dan daging ayam, sehingga masyarakat desa dapat membeli bibit ayam dan pakan dengan harga murah.

“Karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan [menambah produksi komoditas] protein. Perintah presiden,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, pemerintah akan membangun 20.000 hektar tambak di Pulau Jawa, dengan perhitungan minimal satu tambak di sekitar 500 kabupaten.

Zulhas menyebut bahwa 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) akan dibangun untuk menambah daya tawar ekosistem perikanan dan nelayan.

Swasembada Gula dan Garam

Komoditas gula dan garam menjadi target swasembada berikutnya di tahun-tahun mendatang. Khusus gula putih atau white sugar, langkah ini akan dimulai dengan ekspansi lahan tebu hingga seluas 100.000 hektare pada 2026.

Mentan Amran menyebut bahwa impor gula putih akan disetop dengan optimalisasi lahan tebu di sejumlah daerah utama. Dia menyebut 70% lahan tebu akan berada di Jawa Timur.

"Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur," kata Amran di Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada 2027. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyetop impor garam secara berangsur, dimulai dari tahun depan.

“Program kami tahun 2027 tidak impor garam, tetapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Kontribusi Pertanian ke Pertumbuhan Ekonomi

Adapun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III/2025. Angka ini meningkat dari 13,83% pada kuartal sebelumnya, dan berada satu setrip di bawah sektor pengolahan sebagai kontributor terbesar.

BPS memaparkan nilai PDB sektor pertanian pada hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp869,4 triliun harga berlaku, naik dari Rp822,6 triliun pada kuartal II-2025.

Lebih lanjut, sektor pertanian tumbuh 3,32% (quarter-to-quarter) dan 4,93% (year-on-year). Secara kumulatif atau (c-to-c), pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,37%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

“Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

“Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap masuk usia satu tahun usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam perkembangannya, sektor pangan menjadi salah satu target utama yang dirumuskan untuk dicapai oleh Prabowo - Gibran.

Anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini menunjukkan kecenderungan meniru dan memodifikasi pola yang diterapkan Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk mencapai swasembada, khususnya beras.

Khudori menilai, pola tersebut terlihat dari pembentukan institusi di tingkat desa hingga upaya resentralisasi kewenangan. Sehingga menghadirkan perubahan orientasi dari food subsidy ke food sovereignty.

"Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984," kata Khudori dalam keterangan yang dibagikan kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Khudori menyebut secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usaha tani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa yang saat itu dikembangkan di masa pemerintahan Suharto. Di mana, kini Prabowo turut membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP).

Nantinya, KDKMP tersebut bukan hanya menyediakan input produksi, melainkan dicanangkan turut menampung hasil-hasil produksi pertanian.

"KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani," ujar Khudori.

Selanjutnya, Khudori turut mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah salah satunya menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan upaya mempermudah penyalurannya. Di mana, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi.

Ketiga, pemerintah pusat turut secara sigap mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.

"Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pangan tetap menjadi fundamental ekonomi setiap bangsa, termasuk Indonesia. Hal ini seiring melambungnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menyentuh level 8.000.

Kepala Negara RI itu menyampaikan bahwa fundamental yang harus dipertebal setiap negara adalah pangan, energi, dan air. Meski begitu, Prabowo juga tak menyangka IHSG dapat menyentuh ke level 8.000. Dia menyebut ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Ternyata kita telah mencapai tingkat [IHSG] yang tertinggi, walaupun saya selalu ingatkan kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham, [karena] yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat, dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Prabowo menekankan bahwa negara harus mampu dan menjamin dalam memproduksi dan mendistribusikan pangan ke masyarakat. Begitu pula dengan pendistribusian di sektor energi hingga air.

“Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita, menjamin, kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik dengan efisien. Energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat,” ujarnya.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa meski mata uang dan harga saham mengalami harga yang berfluktuasi. Namun, pemerintah harus tetap menjamin ketahanan pangan, energi, hingga air ke depan.

“Mata uang, harga saham bisa fluktuasi, tetapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan distribusi pangan dan energi, serta pengelolaan air yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengakui bahwa kadang kala Indonesia kesulitan dalam mengelola air yang berlimpah secara maksimal. Akhirnya, limpahan air itu justru berubah menjadi bencana, seperti banjir.

“Ini kadang-kadang kita karena kita diberi karunia Tuhan air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik Indonesia, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan, tetapi kita masih kurang pandai dalam mengelola,” tuturnya.

Kendati demikian, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus tetap bersyukur dengan air yang melimpah. Sebab, di beberapa negara justru mengalami kesulitan air.

“Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana banjir dan sebagainya, tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan suatu negara sangat bergantung pada ketersediaan air. Ini artinya, tanpa air yang cukup, maka produksi pangan akan terganggu.

“Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini,” pungkasnya.