Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung RI resmi menggelar lelang hasil rampasan tindak pidana kejahatan atau BPA Fair yang digelar selama 18-21 Mei 2026.

Kepala BPA Kejagung, Kuntadi mengatakan dalam perhelatan BPA Fair ini bakal ada 308 aset rampasan dalam 245 lot yang dilelang.

Aset barang rampasan mulai dari mobil mewah, tas mewah, perhiasan, emas hingga barang koleksi seperti lukisan maupun patung.

"Dalam gelaran BPA Fair ini ada 308 aset dalam 245 lot yang akan kita jual lelang secara terbuka dan akuntabel," ujar Kuntadi di Kantor BPA, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan pagelaran BPA Fair ini merupakan lelang terbesar dalam satu periode. Sebab, dari yang biasanya dapat menjual 10-20 item lelang. Kini, jumlah itu mengalami peningkatan signifikan menjadi ratusan item.

Kemudian, Kuntadi menyatakan acara ini telah menarik antusiasme masyarakat lantaran berdasarkan pantauan dari website BPA Fair, sudah ada 104.200 pengunjung website.

"Dan sebanyak 3.400 orang pendaftar sebagai visitor BPA Fair, serta sebanyak kurang lebih 100 orang yang telah membuka akun lelang untuk mengikuti BPA Fair," imbuhnya.

Tak hanya itu, berdasarkan data yang diperoleh BPA, sebanyak 400 peserta lelang juga telah menyetorkan uang jaminan atau DP senilai Rp12,7 miliar.

"Dan yang paling menggembirakan adalah sebanyak 400 peserta lelang telah menyetor uang jaminan lelang BPA Fair 2026 dengan nilai sebesar Rp12,7 miliar. Ini mengalami peningkatan 300% dari serious potensial buyer BPA Fair 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, peserta lelang wajib membuat akun untuk mengikuti BPA Fair melalui situs bpafair.com. Setelah itu, masyarakat dapat memilih barang yang akan diikuti lelang dengan menyimpan uang jaminan.

Namun demikian, BPA Kejagung RI juga siap membantu masyarakat yang kebingungan saat mendaftar lelang ini melalui stand yang tersedia di BPA Fair.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemilik merek sepatu lokal Stradenine Reynaldi Kurniawan Daud membantah keterlibatan pihaknya dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Reynaldi mengklarifikasi spekulasi yang menyeruak di media sosial, khususnya di platform Threads, yang mengaitkan produk alas kaki asal Surabaya tersebut dengan proyek pemerintah yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.

"Kami tidak pernah menerima pesanan secara langsung terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine tetap fokus pada jalur distribusi konvensional melalui distributor serta kanal penjualan daring dan luring," tutur Reynaldi, Kamis (7/5/2026).

Rumor itu bermula dari unggahan foto dokumentasi tahun 2025 yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memakaikan sepatu Stradenine kepada siswa. Foto seremonial tersebut kemudian dihubungkan warganet dengan rencana anggaran Kemensos untuk Sekolah Rakyat.

"Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial memasangkan sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine. Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk untuk program sekolah rakyat totalnya Rp27 miliar sekian," paparnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi program Sekolah Rakyat.

Bila dikalkulasikan, pagu anggaran satu pasang sepatu bisa mencapai Rp700 ribu, di mana nominal itu dinilai publik terlalu tinggi untuk skala sepatu sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Reynaldi menegaskan bahwa harga retail produk Stradenine yang dipatok pihaknya sangat jauh di bawah plafon anggaran yang direncanakan tersebut.

"Harga sepatu sekolah kami berada di kisaran Rp179 ribu hingga Rp300 ribu bagi sepatu yang versi premium yang digunakan running dan lifestyle. Kami perlu mengklarifikasi ini agar tidak terbentuk framing bahwa harga produk kami semahal itu atau memiliki afiliasi khusus dengan proyek pemerintah," tegasnya.

Reynaldi pun menyayangkan produk sepatu miliknya tersebut malahan terseret dalam program maupun proyek atau tender pengadaan oleh pemerintah yang sama sekali tidak diinginkannya.

Dirinya risau peristiwa tersebut bisa berdampak bahkan menjatuhkan citra dari jenama Stradenine yang selama ini telah dibangun susah payah olehnya.

"Sebenarnya kita tidak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi, kayak kita juga menyayangkan kenapa kita ini dikenalnya, ter-framing-nya seperti itu. Satu, dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana. Jadi menyayangkan ke brand image sebenarnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa angka Rp700.000 per pasang tersebut merupakan perencanaan awal dan belum bersifat final. Ia menjamin proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

"Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, namun nanti ada proses lelang terbuka. Hasilnya pasti akan lebih murah dari perencanaan awal," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul menegaskan telah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk menjaga integritas dan menghindari praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjamin tidak akan ada intervensi maupun rekayasa dalam segenap proyek yang berada di bawah naungan kementerian yang dipimpinnya tersebut.

"Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau 'kongkalikong' dalam proses pengadaan ini," tegasnya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pertama kalinya melakukan lelang terbuka untuk barang yang dikuasai negara.

Adapun yang dilelang berupa stockpile dengan komoditas bauksit lebih dari 629 ribu metrik ton (MT) di Kepulauan Riau.

Proses pelelangan sekaligus penawaran dibuka pada 16-22 Desember 2025, dilanjutkan dengan proses penetapan pemenang lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menjelaskan, inisiatif lelang ini merupakan tindak lanjut atas amanah Pasal 199J Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Apabila kembali ditemukan stockpile mineral, baik bauksit, batu bara, nikel, maupun komoditas lainnya, akan dilakukan penegakan hukum dengan menetapkan barang tersebut sebagai Barang yang Dikuasai Negara untuk kemudian dilelang. Hasil lelang akan menjadi PNBP sektor ESDM," ujar Jeffri di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

ESDM optimistis capaian PNBP 2025 ini dapat memenuhi target yang tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp254 triliun.

"Lelang bauksit ini sekaligus merupakan kado akhir tahun yang berharga bagi negara, berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan potensi lebih dari Rp200 miliar," kata Jeffri.

Dia mengatakan melalui lelang ini, dapat tercipta kepastian hukum terhadap barang yang dikuasai negara dari sisa hasil aktivitas usaha pertambangan. Hasil lelang bauksit ini menjadi momentum bukti capaian kinerja Ditjen Gakkum, yang salah satu visinya adalah meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum di sektor ESDM.

Jeffri meyakini langkah ini tidak hanya akan memperkuat kontribusi sektor ESDM terhadap perekonomian nasional, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Proses ini fair (terbuka), maka kami mengajak seluruh pihak yang memenuhi kualifikasi untuk dapat mengikuti pelelangan ini," kata Jeffri.

Lelang ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM untuk pertama kalinya melakukan lelang terbuka untuk barang yang dikuasai negara. Lelang itu berupa stockpile dengan komoditas bauksit lebih dari 629.000 metrik ton (MT) di Kepulauan Riau.

Adapun lelang secara resmi dilakukan melalui aplikasi lelang.go.id. Proses pelelangan sekaligus penawaran dibuka pada 16 Desember 2025 hingga 22 Desember 2025, dilanjutkan dengan proses penetapan pemenang lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, Jl. Engku Putri (Depan Gd. Pusat Informasi Haji), Batam Center, Batam.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menjelaskan, inisiatif lelang ini merupakan tindak lanjut atas amanah Pasal 199J Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

“Apabila kembali ditemukan stockpile mineral, baik bauksit, batubara, nikel, maupun komoditas lainnya, akan dilakukan penegakan hukum dengan menetapkan barang tersebut sebagai Barang yang Dikuasai Negara untuk kemudian dilelang. Hasil lelang akan menjadi PNBP sektor ESDM,” jelas Jeffri melalui keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Kementerian ESDM sendiri optimis capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025 ini dapat memenuhi target yang tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp254 triliun.

"Lelang bauksit ini sekaligus merupakan kado akhir tahun yang berharga bagi negara, berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan potensi lebih dari Rp200 miliar," jelas Jeffri.

Menurutnya, melalui lelang ini dapat tercipta kepastian hukum terhadap barang yang dikuasai negara dari sisa hasil aktivitas usaha pertambangan. Jeffri menyebut, hasil lelang bauksit ini menjadi momentum bukti capaian kinerja Ditjen Gakkum, yang salah satu visinya adalah meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum di sektor ESDM.

Jeffri meyakini bahwa langkah ini tidak hanya akan memperkuat kontribusi sektor ESDM terhadap perekonomian nasional, namun juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Proses ini fair [terbuka], maka kami mengajak seluruh pihak yang memenuhi kualifikasi untuk dapat mengikuti pelelangan ini," katanya.

Dia menambahkan, lelang ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.