Kementerian ESDM bakal memberlakukan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga pada tahun ini. Pembelian nantinya wajib menggunakan KTP.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 Kg ini agar tepat sasaran.

"Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Dalam aturan terbaru yang tengah disusun, Laode menegaskan pemerintah akan membatasi pembeli LPG 3kg hanya bisa masyarakat desil 1-4. Di mana hal ini tidak diatur sebelumnya.

"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya.

Wacana ini pun kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya menciptakan keadilan harga bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menyimpan tantangan besar, terutama terkait mekanisme penyaluran dan ketepatan sasaran.

LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi memiliki sensitivitas tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai persoalan mendasar LPG subsidi bukan semata harga, melainkan sistem pendataan penerima. Menurutnya, akurasi data masih menjadi titik lemah utama pemerintah dalam mengelola subsidi energi.

"Yang menjadi permasalahan saat ini kita ketahui bahwa penentuan Desil 1-4 ini masih sulit untuk diukur dengan daya akurasi Proxy Mean Testing dengan menggunakan data SUSENAS hanya 50-70 persen," kata Yayan kepada CNNIndonesia.com.

Akurasi yang belum optimal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam kebijakan LPG satu harga. Jika basis datanya rapuh, kebijakan apa pun berisiko menimbulkan gejolak di lapangan.

Yayan menyebut penetapan klasifikasi rumah tangga berdasarkan desil secara nasional bukan perkara mudah. Keragaman kondisi sosial dan ekonomi antarwilayah membuat pendekatan tunggal menjadi tidak efektif.

"Menetapkan setiap rumah tangga di seluruh Indonesia berdasarkan Desil agak repot. Mungkin sebagai data awal, klasifikasi PKH atau Kartu Miskin menjadi titik tolok awal, seiring dengan perbaikannya," katanya.

Ia juga mengingatkan penggunaan basis data baru harus dilakukan secara hati-hati. Terlebih jika pendekatan yang digunakan bersifat self report, yang rawan manipulasi maupun bias data.

"Andaikan dengan DTSEN saat ini self report berdasarkan basis data BPS untuk mengklasifikasikan status Desil dengan menggunakan pendekatan konsumsi harus hati-hati," jelasnya.

Menurut Yayan, sebelum melangkah lebih jauh pada pembatasan atau penyeragaman harga, pemerintah seharusnya fokus membenahi fondasi kebijakan. Fondasi tersebut adalah database pengguna LPG 3 kilogram.

"Saya kira saya masih konsisten dengan pendapat saya sebelumnya. Bahwa sistem database-nya agar diperbaiki terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menilai problem distribusi LPG subsidi selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan pendataan pengguna akhir. Hal ini membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran.

"Karena kalau kita lihat ya disini yang menjadi permasalahan dari pemerintah itu sistem database untuk pemasaran dari pengguna LPG 3 kilo, itu yang masalahnya," kata Yayan.

Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti LPG berpotensi memicu keresahan. Yayan menilai langkah pembatasan tanpa data kuat justru berisiko kontraproduktif.

"Nah, kemudian ketika misalkan sekarang pemerintah ingin membatasi kalau misalkan databasenya tidak baik, saya kira itu nggak bijak," ucapnya

Ia menekankan LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, tetapi penopang kehidupan rumah tangga kecil. Karena itu, perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial secara matang.

"Kenapa? Karena komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, terutama bagi isu-isu yang sekarang ini mungkin akan lebih sensitif dibandingkan dengan isu-isu tahun-tahun sebelumnya."

Atas dasar itu, Yayan menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan besar seperti LPG satu harga. Menurutnya, penundaan justru menjadi langkah yang lebih rasional.

Ia menilai tahun ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendataan nasional. Dengan database yang solid, kebijakan lanjutan akan lebih presisi dan minim risiko.

"Jadi saya kira mungkin langkah baiknya menunda dulu deh isu-isu seperti ini. Kalau misalkan ingin membatasi pun, mungkin alangkah baiknya jika tahun ini untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu."tandasnya.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda. Ia menilai penggunaan desil sebagai dasar kebijakan memerlukan validitas data yang sangat kuat.

"Jika menggunakan kelas desil, maka pendataan haruslah kuat validitasnya," tegasnya.

Nailul mempertanyakan metode pengukuran berbasis pengeluaran yang kerap digunakan. Menurutnya, rendahnya pengeluaran tidak selalu mencerminkan ketidakmampuan ekonomi.

"Bagaimana mereka mengukur validitas berdasarkan pengeluaran? Apakah yang pengeluarannya rendah digolongkan tidak mampu? Bagaimana jika memang kebutuhannya memang sedikit?," tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan desil sangat rentan memunculkan kesalahan inklusi dan eksklusi. Kondisi ini berisiko membuat kelompok berhak justru tersingkir dari subsidi.

"Makanya pendataan ketika menggunakan instrumen desil pengeluaran harus kuat. Sangat rentan terdapat adanya inclusion dan exclusion error," ujarnya.

Nailul juga menyoroti potensi praktik tidak adil dalam pendataan. Ia menilai masalah serupa telah berulang kali muncul dalam berbagai program bantuan sosial.

Selain pendataan, aspek distribusi juga menjadi tantangan besar dalam kebijakan LPG satu harga. Menurut Nailul, memastikan barang sampai ke tangan yang tepat tidak semudah di atas kertas.

"Orang yang dapat jatah hanya yang dekat dengan petugas pendataan. Contoh kasusnya sudah banyak di berbagai pemberian bansos. Kemudian, bagaimana distribusi hingga ke tangan yang tepat?," tanyanya lagi.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, ia menilai ada opsi kebijakan yang lebih realistis untuk jangka pendek. Pembatasan jumlah pembelian per rumah tangga dinilai lebih sederhana dibandingkan klasifikasi berbasis desil.

"Saya rasa memang lebih gampang pembatasan pembelian tabung per KK dibandingkan menggunakan batasan desil," pungkasnya.

Kementerian ESDM bakal memberlakukan program LPG 3 kilogram (Kg) satu harga tahun ini. Pembeliannya wajib menggunakan KTP.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 kg ini agar tepat sasaran.

"Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Laode menjelaskan pemerintah akan menerbitkan aturan baru khusus untuk mengatur LPG satu harga ini. Pasalnya, aturan lama yang terbit pada 2009 sudah tidak relevan.

"Setelah dibahas ternyata banyak hal yang harus diubah. Jadi, namanya bukan sekadar revisi (aturan) lagi, tapi ketentuan atau regulasi bahan yang ada dengan LPG," ujarnya.

Laode membocorkan ketentuan lain yang akan ada di aturan baru adalah mengenai pengaturan kelompok masyarakat atau desil yang boleh menikmati LPG subsidi. Tidak ada pasal yang menegaskan kelompok tertentu tidak boleh membeli.

"Kalau diregulasi sebelumnya, kita itu sebenarnya tidak pernah melakukan pembatasan khusus siapa yang membeli itu, dan siapa yang berhak. Jadi desilnya itu masih belum diatur. Dari ketentuan sebelumnya kita cuma menghimbau bahwa kalau sudah menengah ke atas harusnya beli tabung yang bukan 3 kilo lagi," ujarnya.

Pada aturan baru, pemerintah akan menegaskan kelompok masyarakat menengah ke atas dilarang menggunakan LPG 3 kg.

Caranya, dengan pendataan KTP yang sudah dilakukan dan masyarakat wajib membawa identitas tersebut saat membeli.

"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya.

Begitu juga dengan kelompok penyalurannya. Dalam hal ini, pemerintah akan mentertibkan agar kelompok yang bisa membeli LPG 3 kg benar-benar kelompok yang berhak.

"Dulu itu agen, pangkalan, langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub-pangkalan. Jadi urutannya agen, pangkalan, sub-pangkalan," pungkasnya.

Kementerian ESDM kebut proses penyusunan aturan Liquefied Petroleum Gas (LPG) satu harga khusus untuk bersubsidi atau elpiji melon 3 kilogram (kg). Aturan ini ditargetkan bisa rampung pada paruh pertama tahun ini.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan bentuk aturan yang disusun adalah peraturan presiden (perpres).

"Kalau untuk LPG sudah diumumkan juga bahwa kita kejar agar Perpresnya tuntas dan itu nanti kita menggunakan. Ada graceperiod-nya kita ambil 6 bulan," ujar Laode ditemui di Gedung BPH Migas, Senin (5/1) malam.

Menurut Laode, apabila perpres itu rampung akan langsung diimplementasikan tapi masih bertahap. Akan ada beberapa wilayah yang di uji cobakan menjual LPG 3 kg dengan satu harga.

Uji coba dilakukan untuk menghindari 'kekacauan' yang terjadi pada Februari 2025, saat menerapkan kebijakan LPG langsung ke sub agen/pangkalan tanpa persiapan.

"Kalau perpres ini kan kita belajar dari kasus bulan Februari kemarin. Kita akan terapkan dulu semacam piloting area. Jadi piloting area itu kita dapat masukkan yang memadai baru kita terapkan dalam skala yang lebih luas. Biar nggak langsung kayak kemarin, brek nasional," jelasnya.

LPG satu harga adalah kebijakan untuk menyamakan harga tabung LPG 3kg di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah pelosok. Hal ini serupa dengan program BBM Satu Harga yang sebelumnya sudah diterapkan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menekankan harga jual LPG satu harga nantinya ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

"Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah, maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga," jelasnya di Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025) lalu.