Kementerian ESDM bakal memberlakukan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga pada tahun ini. Pembelian nantinya wajib menggunakan KTP.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 Kg ini agar tepat sasaran.

"Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Dalam aturan terbaru yang tengah disusun, Laode menegaskan pemerintah akan membatasi pembeli LPG 3kg hanya bisa masyarakat desil 1-4. Di mana hal ini tidak diatur sebelumnya.

"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya.

Wacana ini pun kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya menciptakan keadilan harga bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menyimpan tantangan besar, terutama terkait mekanisme penyaluran dan ketepatan sasaran.

LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi memiliki sensitivitas tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai persoalan mendasar LPG subsidi bukan semata harga, melainkan sistem pendataan penerima. Menurutnya, akurasi data masih menjadi titik lemah utama pemerintah dalam mengelola subsidi energi.

"Yang menjadi permasalahan saat ini kita ketahui bahwa penentuan Desil 1-4 ini masih sulit untuk diukur dengan daya akurasi Proxy Mean Testing dengan menggunakan data SUSENAS hanya 50-70 persen," kata Yayan kepada CNNIndonesia.com.

Akurasi yang belum optimal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam kebijakan LPG satu harga. Jika basis datanya rapuh, kebijakan apa pun berisiko menimbulkan gejolak di lapangan.

Yayan menyebut penetapan klasifikasi rumah tangga berdasarkan desil secara nasional bukan perkara mudah. Keragaman kondisi sosial dan ekonomi antarwilayah membuat pendekatan tunggal menjadi tidak efektif.

"Menetapkan setiap rumah tangga di seluruh Indonesia berdasarkan Desil agak repot. Mungkin sebagai data awal, klasifikasi PKH atau Kartu Miskin menjadi titik tolok awal, seiring dengan perbaikannya," katanya.

Ia juga mengingatkan penggunaan basis data baru harus dilakukan secara hati-hati. Terlebih jika pendekatan yang digunakan bersifat self report, yang rawan manipulasi maupun bias data.

"Andaikan dengan DTSEN saat ini self report berdasarkan basis data BPS untuk mengklasifikasikan status Desil dengan menggunakan pendekatan konsumsi harus hati-hati," jelasnya.

Menurut Yayan, sebelum melangkah lebih jauh pada pembatasan atau penyeragaman harga, pemerintah seharusnya fokus membenahi fondasi kebijakan. Fondasi tersebut adalah database pengguna LPG 3 kilogram.

"Saya kira saya masih konsisten dengan pendapat saya sebelumnya. Bahwa sistem database-nya agar diperbaiki terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menilai problem distribusi LPG subsidi selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan pendataan pengguna akhir. Hal ini membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran.

"Karena kalau kita lihat ya disini yang menjadi permasalahan dari pemerintah itu sistem database untuk pemasaran dari pengguna LPG 3 kilo, itu yang masalahnya," kata Yayan.

Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti LPG berpotensi memicu keresahan. Yayan menilai langkah pembatasan tanpa data kuat justru berisiko kontraproduktif.

"Nah, kemudian ketika misalkan sekarang pemerintah ingin membatasi kalau misalkan databasenya tidak baik, saya kira itu nggak bijak," ucapnya

Ia menekankan LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, tetapi penopang kehidupan rumah tangga kecil. Karena itu, perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial secara matang.

"Kenapa? Karena komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, terutama bagi isu-isu yang sekarang ini mungkin akan lebih sensitif dibandingkan dengan isu-isu tahun-tahun sebelumnya."

Atas dasar itu, Yayan menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan besar seperti LPG satu harga. Menurutnya, penundaan justru menjadi langkah yang lebih rasional.

Ia menilai tahun ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendataan nasional. Dengan database yang solid, kebijakan lanjutan akan lebih presisi dan minim risiko.

"Jadi saya kira mungkin langkah baiknya menunda dulu deh isu-isu seperti ini. Kalau misalkan ingin membatasi pun, mungkin alangkah baiknya jika tahun ini untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu."tandasnya.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda. Ia menilai penggunaan desil sebagai dasar kebijakan memerlukan validitas data yang sangat kuat.

"Jika menggunakan kelas desil, maka pendataan haruslah kuat validitasnya," tegasnya.

Nailul mempertanyakan metode pengukuran berbasis pengeluaran yang kerap digunakan. Menurutnya, rendahnya pengeluaran tidak selalu mencerminkan ketidakmampuan ekonomi.

"Bagaimana mereka mengukur validitas berdasarkan pengeluaran? Apakah yang pengeluarannya rendah digolongkan tidak mampu? Bagaimana jika memang kebutuhannya memang sedikit?," tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan desil sangat rentan memunculkan kesalahan inklusi dan eksklusi. Kondisi ini berisiko membuat kelompok berhak justru tersingkir dari subsidi.

"Makanya pendataan ketika menggunakan instrumen desil pengeluaran harus kuat. Sangat rentan terdapat adanya inclusion dan exclusion error," ujarnya.

Nailul juga menyoroti potensi praktik tidak adil dalam pendataan. Ia menilai masalah serupa telah berulang kali muncul dalam berbagai program bantuan sosial.

Selain pendataan, aspek distribusi juga menjadi tantangan besar dalam kebijakan LPG satu harga. Menurut Nailul, memastikan barang sampai ke tangan yang tepat tidak semudah di atas kertas.

"Orang yang dapat jatah hanya yang dekat dengan petugas pendataan. Contoh kasusnya sudah banyak di berbagai pemberian bansos. Kemudian, bagaimana distribusi hingga ke tangan yang tepat?," tanyanya lagi.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, ia menilai ada opsi kebijakan yang lebih realistis untuk jangka pendek. Pembatasan jumlah pembelian per rumah tangga dinilai lebih sederhana dibandingkan klasifikasi berbasis desil.

"Saya rasa memang lebih gampang pembatasan pembelian tabung per KK dibandingkan menggunakan batasan desil," pungkasnya.

PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan agar pembelian LPG 3 kg dibatasi 10 tabung per bulan per satu kepala keluarga (KK). Tujuannya untuk mengendalikan lonjakan permintaan gas bersubsidi tersebut.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan kuota penyaluran LPG 3 kg cenderung meningkat setiap tahunnya dari jatah yang diberikan pemerintah dan kuota revisi.

"Dari kuota yang diberikan oleh pemerintah dan kuota revisi, kecenderungannya untuk LPG ini berbeda dengan BBM subsidi. LPG ini cenderung meningkat, bahkan selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023," ujar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Lalu, tepatkah kebijakan ini dilakukan?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai wacana pembatasan pembelian LPG 3 kg ini sangat berisiko jika tidak ditopang sistem pendataan yang matang.

"Kalau kita lihat ya disini yang menjadi permasalahan dari pemerintah itu sistem database untuk pemasaran dari pengguna LPG 3 kg, itu yang masalahnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, LPG 3 kg merupakan komoditas yang sangat sensitif secara sosial dan politik karena menyentuh langsung kebutuhan dasar rumah tangga miskin. Isu kecil saja bisa memicu kepanikan di tingkat bawah jika tidak dikelola dengan hati-hati.

"Nah, kemudian ketika misalkan sekarang pemerintah ingin membatasi kalau misalkan database-nya tidak baik, saya kira itu nggak bijak," kata Yayan.

Yayan menilai pembatasan tanpa basis data yang kuat justru berpotensi menciptakan masalah baru. Kebijakan yang tergesa-gesa bisa menimbulkan gejolak yang lebih besar dibandingkan manfaat penghematan subsidi.

Terlebih, kondisi sosial dan politik saat ini jauh lebih rentan dibandingkan beberapa tahun lalu. Ketidakstabilan kebijakan makro turut memperbesar risiko kesalahan kebijakan energi.

"Kenapa? Karena komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, terutama bagi isu-isu yang sekarang ini mungkin akan lebih sensitif dibandingkan dengan isu-isu tahun-tahun sebelumnya," ujar Yayan.

Menurutnya, langkah paling aman bagi pemerintah saat ini adalah menahan diri. Fokus utama seharusnya bukan pada pembatasan, melainkan pembenahan fondasi data.

Jika pembatasan tetap ingin dilakukan, pemerintah dinilai harus memulai dari perbaikan sistem pendataan konsumen. Tanpa data yang solid, kebijakan kuota hanya akan menjadi blunder.

"Jadi saya kira mungkin langkah baiknya menunda dulu deh isu-isu seperti ini. Kalau misalkan ingin membatasi pun, mungkin alangkah baiknya jika tahun ini untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu," ucap Yayan.

Selain itu, ia menilai konsumsi LPG 3 kg tidak bisa dipukul rata karena sangat tergantung jenis dan ukuran rumah tangga. Perbedaan kebutuhan ini harus tercermin dalam sistem kebijakan.

Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah harus melakukan pembenahan data yang idealnya dilakukan setidaknya selama enam bulan. Tujuannya untuk memetakan pola konsumsi rumah tangga secara lebih akurat.

"Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kira-kira konsumsi ataupun rata-rata konsumsi, memang kalau kita lihat bahwa rata-rata konsumsi masyarakat ini tergantung dari jenis rumah tangga," ujar Yayan.

Ia menyebut pembatasan berbasis kelompok pendapatan sebenarnya memungkinkan secara konsep. Namun, implementasinya sangat bergantung pada transparansi data.

Misalnya, untuk kelompok desil bawah, konsumsi LPG 3 kg memang berkisar antara 5 hingga 10 tabung per bulan. Tetapi angka ini harus didukung pencatatan yang jelas dan terbuka.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Yayan menekankan tanpa sistem pencatatan yang rapi, potensi penyalahgunaan akan semakin besar. Kondisi ini justru bisa memicu kekacauan di lapangan.

"Nah, ini sistem pencatatan ini yang harus ada dan harus transparan kepada masyarakat. Misalkan seorang katakan dia sudah mengkonsumsi LPG 3 kg sekian, tapi catatannya itu enggak ada, itu akan menimbulkan abuse dan menimbulkan chaos di masyarakat," terangnya.

Masalah lain adalah mobilitas pembelian yang sulit dikendalikan tanpa data yang terintegrasi, sehingga pada akhirnya, pembatasan hanya akan menjadi angka di atas kertas.

"Jadi jangan sampai misalkan 10 tabung, dia kan bisa aja pindah ke sana, pindah ke sini, kemudian beli. Jadi yang jadi masalah di Indonesia itu selalu datanya. Sudah beberapa nih kita tuh blunder terus karena kita tidak di-support dengan data yang baik dan data yang akurat untuk menentukan kebijakan, sehingga kebijakan itu jadi loss," kata Yayan.

Pandangan senada disampaikan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda yang menilai pembatasan LPG 3 kg mirip dengan skema pembatasan BBM bersubsidi.

Namun, Huda menekankan bahwa yang menjadi masalah adalah mekanisme pengawasan pembelian LPG 3 kg. Tanpa kejelasan sistem, pembatasan hanya akan menimbulkan kegaduhan.

"Masalahnya adalah bagaimana memastikan bahwa orang A sudah membeli 10 tabung per bulan? Apakah melalui pangkalan lagi?" ujarnya.

Huda mengingatkan jangan sampai kejadian pada Februari 2025 kembali terulang. Saat itu, pemerintah terlalu tergesa-gesa menetapkan pembelian LPG 3kg wajib melalui agen/pangkalan skema yang jelas sehingga menimbulkan kelangkaan di berbagai wilayah.

"Apakah pangkalannya siap mengingat kejadian di bulan Februari saja sudah chaos," kata Huda.

Kalau pun pemerintah ingin mengalihkan pengawasan ke pengecer, tantangannya justru semakin besar. Pengecer tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai.

"Jika dialihkan ke pengecer bagaimana pengecer memastikan secara tepat? Apakah pakai QRcode? Atau pembatasan per pengecer?. Jika dilakukan pembatasan, ya yang terjadi adalah kelangkaan dan harga akan naik," terangnya.

Ia juga menyoroti potensi jual beli kartu keluarga untuk mengakali aturan. Praktik semacam ini dinilai sangat mungkin terjadi.

[Gambas:Photo CNN]

"Bagaimana jika terjadi jual beli KK untuk mendapatkan tabung gas tambahan? Ini sangat potensial sekali terjadi," ujar Huda.

Huda menegaskan LPG 3 kg selama ini telah menjadi barang bebas di masyarakat. Ketika tiba-tiba dibatasi, resistensi sosial sulit dihindari.

Karena itu, ia menilai kebijakan pembatasan berisiko menimbulkan efek domino yang merugikan. Kelangkaan dan kenaikan harga akan menghantam kelompok miskin terlebih dahulu.

"Ketika dibatasi, maka akan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Saya pribadi, justru melihat baiknya kebijakan pemerintah itu memunculkan produk baru di atas 3 kg dengan skema subsidi yang lebih ringan seperti Premium ke Pertalite," pungkasnya.

Bandung (ANTARA) - Sejumlah akademisi dan pakar ekonomi energi di Bandung menilai proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau pengembangan kilang minyak nasional, merupakan strategi krusial menghentikan penguapan devisa, sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam diskusi terkait swasembada energi di Bandung, Selasa, para pakar tersebut sepakat bahwa peningkatan kapasitas kilang dalam negeri, akan menciptakan efisiensi struktural yang berdampak langsung, pada keuangan masyarakat melalui stabilitas harga energi.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menjelaskan, selama ini Indonesia terjebak dalam sensitivitas harga pasar global karena keterbatasan cadangan penyangga dan kapasitas kilang, yang membuat harga BBM domestik sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Kalau dari sisi substitusi impor, tentu ini akan memperbesar ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan kita pada impor. Itu jelas hal yang positif," kata Yayan.

Ia menekankan bahwa RDMP yang tengah digarap Pertamina di Balikpapan, merupakan langkah awal untuk memperkecil celah fiskal tersebut. Namun, Yayan mengingatkan agar pengembangan ini tidak hanya terpusat pada satu titik.

"RDMP ini langkah awal yang baik menuju swasembada energi, tapi harus dipikirkan jangka panjangnya. Jangan berhenti di satu kilang saja, tapi harus mencakup seluruh Indonesia," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, ekonom Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menyebut proyek RDMP berpotensi menjadi warisan ekonomi penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

Menurutnya, impor BBM adalah komponen utama yang sering kali "menguras" cadangan devisa nasional. Jika kebutuhan solar dapat dipenuhi sepenuhnya dari kilang domestik, maka permintaan valuta asing (valas) akan menurun secara signifikan.

"Impor BBM itu salah satu komponen yang sangat menguras devisa. Kalau impor bisa dikurangi, permintaan valas, khususnya dolar, akan turun dan itu berdampak besar pada stabilitas nilai tukar Rupiah," ucap Acuviarta.

Dari perspektif keamanan, pengamat kebijakan publik Unpad Bonti Wiradinata menilai penguatan infrastruktur energi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025.

Ia memperingatkan bahwa di tengah memanasnya geopolitik global, energi adalah fondasi pertahanan negara yang tidak boleh terfragmentasi.

"Energi itu salah satu pintu masuk kelemahan negara. Kalau energi terganggu, daya tahan negara juga ikut melemah," kata Bonti.

Proyek RDMP di Balikpapan, saat ini telah berhasil memacu kapasitas pengolahan dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel per hari. Peningkatan kapasitas sebesar 100.000 barel per hari ini menjadi kunci bagi target ambisius pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan kilang ini merupakan tulang punggung untuk menghentikan ketergantungan pada solar luar negeri dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan beroperasinya kilang-kilang modern ini secara optimal, Indonesia diproyeksikan tidak hanya meraih swasembada energi, tetapi juga memiliki fondasi ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026