PT PLN (Persero) mengungkapkan pengembangan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengungkapkan energi nuklir memang menjadi salah satu opsi energi bersih yang tengah dikaji pemerintah untuk mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE).

Kehadiran energi nuklir, sambung Gregorius, diharapkan dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan sekaligus pencapaian target dekarbonisasi.

Namun, implementasinya perlu persiapan yang matang dengan mempertimbangkan sejumlah hal mulai dari , kesiapan regulasi, pendanaan, teknologi, serta aspek keselamatan dan penerimaan publik.

"Pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sesuai standar internasional," ujar Gregorius kepada CNNIndonesia pada Selasa (12/5) lalu.

Energi nuklir sendiri sudah mulai dimasukkan dalam bauran energi nasional dan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam RUPTL 2025-2034, tercantum rencana pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi rendah karbon," ujar Gregorius

Saat ini, pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait masih melakukan berbagai tahapan awal pengembangan PLTN. Tahapan tersebut mencakup studi kelayakan, pemetaan lokasi, hingga penyiapan regulasi pendukung.

"Indonesia masih berada pada tahap kajian dan persiapan atau pre-development stage. Sebagai penyedia energi listrik di Indonesia, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah terkait langkah tersebut," ujar Gregorius.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebelumnya menerangkan Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960-an.

Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

Selain itu, pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025) lalu.

Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030, dan mencapai 11 persen pada 2060.

Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar, dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menambahkan tantangan untuk membangun PLTN juga terkait kelembagaan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu segera membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) untuk memimpin dan mengoordinasikan proyek nuklir nasional.

"Harus ada sebuah badan yang menjalankan untuk memimpin dan mengorganisir terkait dengan banyak hal teknis. Itu namanya NEPIO," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga pelaksana ketenaganukliran seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Selain kelembagaan, Bambang menilai tantangan sosial juga menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu diyakinkan bahwa teknologi nuklir modern saat ini aman digunakan untuk tujuan damai.

"Karena begini, saya menganologikan mungkin penerimaan masyarakat terhadap nuklir ini sama seperti 50 tahun yang lalu tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap keselamatan untuk pesawat terbang, makanya kita perlu sosialisasi sehingga kemudian hal positif daripada nuklir itu bisa untuk disampaikan ke masyarakat," jelasnya.

Kemudian, tantangan teknologi juga jadi salah satu kendala besar. Sebab, sampai saat ini masih dilakukan kajian teknologi apa yang memungkinkan dilakukan di Indonesia, hanya saja ia berpesan perlu yang paling efisien.

"Teknologi apa yang harus kita pakai. Tentu ada teknologi yang terbaru. Kemudian teknologi yang paling aman dan teknologi yang paling efisien serta dari segi biaya itu yang paling murah," terangnya.

Bambang mengungkapkan pemerintah telah memprioritaskan dua lokasi pengembangan awal PLTN, yakni di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, masing-masing titik kemungkinan akan dibangun PLTN berkapasitas sekitar 250 MW.

"Ini menunjukkan bahwa ini merupakan PLTN dalam model SMR atau Small Modular Reactor," ungkapnya.

Ia menjelaskan teknologi SMR saat ini baru dikuasai segelintir negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Karena itu, pemilihan teknologi dan mitra negara dinilai harus mempertimbangkan aspek geopolitik global.

"Sampai hari ini memang ada beberapa entitas yang mengajukan proposal, tapi kami serahkan semuanya kepada Kementerian ESDM untuk dikaji mana yang terbaik diterapkan di Indonesia," terang Bambang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M Rizal Taufikurahman menilai secara jangka panjang, Indonesia realistis memiliki PLTN karena kebutuhan listrik terus meningkat dan target transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan PLTU maupun energi terbarukan intermittent seperti surya dan angin.

Kendati demikian, Rizal mengingatkan agar proyek bisa berjalan, hal paling krusial adalah aspek keselamatan dan tata kelola. Terlebih, Indonesia berada di kawasan rawan gempa sehingga pemilihan lokasi harus sangat ketat dan berbasis mitigasi risiko bencana.

"Selain itu, investasi PLTN sangat mahal dan membutuhkan kepastian regulasi serta skema pembiayaan jangka panjang agar layak secara ekonomi," ujarnya.

Rizal juga menilai PLTN harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional, bukan sekadar proyek simbolik. Artinya, transfer teknologi, kesiapan SDM, industri pendukung, dan pengelolaan limbah radioaktif harus dipersiapkan sejak awal.

"Tantangan utamanya bukan sekadar membangun PLTN, tetapi memastikan ekosistemnya siap dan berkelanjutan," pungkasnya.

Nilai tukar rupiah masih berada dalam bayang-bayang tekanan ketidakpastian global yang belum mereda. Kombinasi sentimen global dan dinamika dalam negeri membuat arah pergerakan rupiah terhadap dolar AS kian sulit diprediksi, dengan potensi pelemahan dan penguatan sama-sama terbuka dalam jangka pendek.

Mata Uang Garuda bahkan sudah beberapa kali bergerak di atas Rp17.000 per dolar AS. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung lama, apalagi kondisi perang di Timur Tengah masih memanas.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong menilai, dalam waktu dekat rupiah masih berpeluang melemah hingga kisaran Rp17.200-Rp17.300 per dolar AS. Namun, arah pergerakan selanjutnya sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci.

"Jangka pendek Rp17.200-Rp17.300 bisa. Penguatan tergantung apakah karna intervensi, data ekonomi atau perdamaian di Timteng. Kalau damai bisa balik ke Rp16.500-Rp16.700. Di luar itu Rp16.900-Rp17.000," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/4).

Ia menekankan bahwa sentimen geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, masih menjadi penentu utama pergerakan rupiah. Meski demikian, tekanan dari dalam negeri juga tidak bisa diabaikan.

"Sentimen eksternal geopolitik masih yang utama. Walau domestik juga ikut menekan rupiah, seperti cadev yang menurun, surplus mengecil, defisit angggaran," imbuhnya.

[Gambas:Youtube]

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman. Ia menilai, posisi rupiah di atas Rp17.000 per dolar AS saat ini masih tergolong aman secara fundamental, tetapi sudah masuk dalam zona rentan.

"Rupiah di atas Rp17.000 per dolar AS saat ini masih relatif aman secara fundamental, tetapi jelas berada dalam zona rentan. Pelemahan lebih dipicu faktor eksternal yaitu menguatnya US dollar, suku bunga global tinggi, dan capital outflow," jelas Rizal.

Namun demikian, Rizal menilai tekanan terhadap rupiah belakangan tidak hanya datang dari faktor global, tetapi juga semakin dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap kondisi domestik.

"Terapresiasinya rupiah ini bukan karena faktor eksternal saja, justru karena didominasi oleh faktor domestik isu. Meskipun sementara indikator makro Indonesia masih cukup solid seperti pertumbuhan sekitar 5 persen, rasio utang sekitar 40 persen PDB, dan cadangan devisa di atas US$150 miliar," ujarnya.

Ia menambahkan, tekanan juga datang dari sisi fiskal yang semakin ketat serta menurunnya kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini membuat stabilitas rupiah sangat bergantung pada kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah.

"Tekanan tetap ada dari sisi fiskal yang makin ketat dan penurunan kepemilikan asing di SBN, sehingga stabilitas rupiah sangat bergantung pada kepercayaan pasar dan respons kebijakan," lanjutnya.

Dalam proyeksinya, pelemahan rupiah masih berpotensi berlanjut, meski level Rp18 ribu per dolar AS bukanlah skenario dasar, melainkan skenario stres jika terjadi kombinasi shock global dan penurunan trust domestik.

Untuk skenario normal, ia memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.800-Rp17.300 per dolar AS. Sementara jika tekanan meningkat, pelemahan bisa berlanjut hingga Rp17.500-Rp18 ribu.

Di sisi lain, ruang penguatan rupiah dinilai cukup terbatas dalam jangka pendek. Kembali ke level Rp15 ribu per dolar AS dinilai sulit terealisasi dalam waktu dekat.

"Apabila ruang penguatan terbatas kembali ke Rp15 ribu hampir tidak realistis dalam jangka pendek, dengan kisaran penguatan optimal hanya paling di sekitar Rp16 ribu-Rp16.500. Intinya, isu utama bukan level rupiah, tetapi daya tahannya terhadap tekanan eksternal dan kemampuan menjaga kepercayaan pasar domestik," tegasnya.

Rizal menambahkan, pelemahan rupiah yang cenderung persisten belakangan ini mencerminkan meningkatnya peran faktor domestik, terutama terkait arah kebijakan fiskal dan kebutuhan pembiayaan.

"Tidak hanya eksternal, namun dalam beberapa waktu terakhir pelemahan rupiah juga semakin dipengaruhi faktor domestik terutama persepsi pasar terhadap arah kebijakan fiskal, meningkatnya kebutuhan pembiayaan, serta penurunan kepemilikan asing di SBN," katanya.

Meski demikian, ia menilai fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat, ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, rasio utang yang terjaga, serta cadangan devisa yang relatif tinggi.

Ke depan, Rizal menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal, misalnya dengan defisit tetap di bawah 3 persen dan memperkuat koordinasi kebijakan untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

"Koordinasi fiskal dan moneter harus diperkuat agar kebijakan tidak saling meniadakan. Dalam kondisi saat ini penguatan rupiah bukan hanya soal intervensi pasar, tetapi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memulihkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi," tutupnya.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menuntut reformasi sistem perpajakan Indonesia usai 'cemburu' dengan penerimaan pajak DKI Jakarta yang lebih besar.

Ia menilai sentralisasi sistem pajak melahirkan ketimpangan. Beban lingkungan dan infrastruktur sepenuhnya ditanggung daerah penghasil, sedangkan penerimaan pajak mengalir deras ke wilayah kantor pusat perusahaan tersebut berdiri.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima; pencemaran lingkungan kami yang terima; mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," jelasnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12).

Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut Jawa Barat menampung ribuan industri, sekaligus menanggung dampak operasionalnya. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta.

Akibatnya, bagi hasil pajak untuk Jabar hanya sekitar Rp140 triliun. Penerimaan tersebut jauh tertinggal dari DKI Jakarta yang sanggup mengumpulkan lebih dari Rp1.000 triliun hanya dari duit pajak.

"Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada," tuntut KDM.

"Pajak, ada PPh (pajak penghasilan), ada PPN (pajak pertambahan nilai). Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Bagaimana kasih saja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai," jelasnya.

Jika pemerintah menerapkan pola pembagian pajak yang lebih adil, menurut Kang Dedi Mulyadi, daerah akan memiliki kecukupan fiskal tanpa harus bergantung pada anggaran pusat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai tuntutan KDM valid. Namun, tidak bisa dijawab dengan desentralisasi pajak secara penuh.

Rizal mengamini kontribusi ekonomi Jawa Barat besar, tapi tidak sepenuhnya tercermin dalam penerimaan yang kembali ke daerah. Persepsi ketidakadilan juga diperparah kerangka UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang membatasi pemda memungut pajak baru.

"Namun, struktur perpajakan yang terpusat bukan tanpa alasan, dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan mencegah persaingan pajak antar-daerah yang berisiko menciptakan distorsi," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).

"Bagi daerah dengan kapasitas ekonomi tinggi, seperti Jawa Barat, skema ini (UU HKPD) terasa menahan potensi PAD (pendapatan asli daerah). Dari perspektif nasional, pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga kepastian usaha, efisiensi ekonomi, serta integrasi pasar domestik agar tidak terfragmentasi oleh berbagai pungutan daerah," tuturnya.

Isu reformasi perpajakan, menurut Rizal, juga tak terlepas dari pengetatan fiskal pusat dan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Transfer yang melambat membuat daerah mulai merasakan tekanan likuiditas yang selama ini tertutup dana pusat. Kondisi itu menyingkap lemahnya struktur PAD dan memicu kesadaran bahwa ketergantungan TKD membuat fiskal daerah rentan.

"Tuntutan reformasi muncul sebagai respons atas shock fiskal tersebut. Ke depan, arah reformasi perpajakan sebaiknya difokuskan pada penyempurnaan mekanisme bagi hasil dan insentif fiskal yang lebih mencerminkan kontribusi ekonomi daerah, bukan pada penambahan jenis pajak daerah," tuturnya.

"Pemerintah pusat dapat memperluas skema revenue sharing dan memperkuat peran opsen secara lebih proporsional. Sementara, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas fiskal agar tuntutan keadilan di sisi penerimaan sejalan dengan efektivitas penggunaan anggaran," pungkas Rizal.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut teriakan dari Jawa Barat jelas menguat setelah pemerintah pusat memotong dana TKD. Bukan cuma Jabar, sejumlah kepala daerah bahkan mengaku tidak bisa bergerak karena ruang fiskal menyempit drastis.

Ia kemudian menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui TKD 2026 turun sekitar Rp226 triliun, yakni dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693 triliun. Alasan pemerintah pusat memangkas duit tersebut adalah efisiensi dan dugaan penyimpangan belanja di daerah.

"Kejutan pemotongan ini membuat banyak pemerintah daerah tersadar bahwa ketergantungan berlebihan pada dana pusat sangat berisiko. Satu keputusan politik di Jakarta langsung mengguncang APBD. Suara KDM mencerminkan kebangkitan kesadaran fiskal daerah," ucap Syafruddin.

"Selama ini, provinsi penghasil merasa cukup diam karena transfer masih deras. Begitu keran TKD disempitkan, ketimpangan antara kontribusi dan penerimaan muncul ke permukaan. Artinya, pemotongan TKD memang menjadi pemicu yang mengeraskan nada protes, tetapi sumber kekecewaan terhadap desain perpajakan yang sentralistik sudah lama terakumulasi," tegasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Jika Indonesia mau memperbaiki keadilan fiskal dan memberi perlakuan yang lebih adil kepada daerah, Syafruddin menyarankan reformasi sistem perpajakan di beberapa titik kunci.

Pertama, pemerintah pusat perlu meninjau ulang formula bagi hasil PPh dan PPN dengan memasukkan faktor lokasi produksi, tenaga kerja, dan dampak lingkungan. Kedua, UU HKPD perlu disempurnakan agar ruang local taxing power benar-benar memperkuat PAD berbasis pajak berkualitas.

Ketiga, desain transfer harus memberikan insentif bagi daerah penghasil yang mampu menjaga lingkungan dan menyediakan infrastruktur bagi aktivitas industri nasional. Keempat, memperkuat kapasitas administrasi pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data agar kewenangan yang diberikan UU HKPD benar-benar dapat dimanfaatkan.

"Dengan paket perubahan seperti ini, reformasi pajak tidak hanya memperbaiki angka di neraca negara, tetapi juga memulihkan rasa keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas seluruh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya! Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," jelasnya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

"PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi, saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tegas Prabowo.

Prabowo menyebut Whoosh adalah transportasi publik. Oleh karena itu, tidak semestinya dihitung rugi atau untung, yang terpenting adalah manfaatnya untuk rakyat Indonesia. Menurutnya, ini bentuk dari kehadiran negara.

"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya, kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," jelasnya.

"Jadi, jangan khawatir. Saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang," imbuh Prabowo.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyebut ucapan Prabowo merupakan sinyal politik yang dirancang untuk menjaga stabilitas persepsi publik. Di lain sisi, hal ini penting karena terkait kredibilitas fiskal pemerintah di mata investor.

Dalam konteks teknokratis, Rizal melihat pernyataan Prabowo bukan sebagai komitmen fiskal langsung. Itu adalah political signaling bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis nasional menjadi simbol kegagalan BUMN.

Ia menilai Prabowo sedang mengirimkan pesan ke pasar bahwa pemerintah akan mengelola risiko utang Whoosh secara terkendali, tetapi tidak akan tergesa-gesa mengonversi utang komersial menjadi beban APBN.

"Ini penting karena persepsi 'negara menjamin segalanya' bisa menimbulkan policy moral hazard, sementara keheningan pemerintah justru memperbesar risiko reputasi," kata Rizal kepada CNNIndonesia.com.

Rizal menganggap melunasi cicilan utang Whoosh dengan APBN hanya bisa dibenarkan ketika tujuannya adalah damage containment (menahan kerusakan) jangka pendek. Misalnya, pemerintah ingin menghindari default atau menjaga sovereign rating.

Namun, keputusan itu tetap mengandung biaya sosial-ekonomi tinggi dan berpengaruh pada keberlanjutan fiskal. Ruang belanja publik akan semakin sempit, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi naik, dan kredibilitas disiplin fiskal dipertanyakan.

"Pembayaran dari APBN tanpa reformulasi model bisnis proyek, sama saja dengan menyerap risiko privat ke fiskal publik, yakni bentuk klasik dari fiscal capture yang menggerus akuntabilitas BUMN. Bila APBN dipakai, harus dengan batas waktu jelas, mekanisme kompensasi fiskal yang terukur, dan didahului audit kelayakan ulang proyek," saran Rizal.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyimpulkan pernyataan Prabowo sebagai sinyal politik dan komitmen moral. Pernyataan itu tampak ditujukan untuk menenangkan publik dan pasar bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek besar gagal bayar atau mangkrak.

Di lain sisi, sikap Prabowo menunjukkan kesediaan pemerintah pusat mengambil alih peran koordinatif untuk mencari solusi. Ini mencakup upaya restrukturisasi utang, perbaikan manajemen proyek, maupun dukungan fiskal terbatas jika memang diperlukan.

"Pernyataan ini belum tentu berarti APBN langsung akan digunakan, melainkan lebih sebagai pesan bahwa pemerintah siap bertanggung jawab agar persoalan tidak berlarut dan tidak menimbulkan kegaduhan politik maupun ekonomi," ucap Yusuf.

Jika nantinya APBN benar-benar digunakan untuk menutup beban utang Whoosh, langkah itu dipastikan punya implikasi tidak kecil. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut intervensi APBN memang bisa menjaga kredibilitas pemerintah, menghindari gagal bayar, dan memastikan proyek yang sudah beroperasi tetap berjalan.

Akan tetapi, ruang fiskal untuk program-program prioritas lain, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar bisa berkurang. Ia mengatakan penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh juga berpotensi menciptakan preseden moral hazard dalam jangka panjang.

Risiko kontinjensi juga mengintai, di mana kewajiban yang awalnya tampak kecil dan tidak langsung malah berkembang menjadi beban nyata APBN, jika kinerja keuangan proyek tak kunjung membaik. Setiap proyek BUMN bermasalah khawatirnya juga akan selalu diselamatkan negara.

"Idealnya, pembayaran cicilan utang proyek ini ditutup menggunakan sumber internal, seperti dividen BUMN atau dari Danantara selaku entitas yang mengelola kepemilikan pemerintah di proyek tersebut. Skema ini lebih tepat secara prinsip karena menegaskan bahwa risiko bisnis ditanggung oleh pelaku bisnis, bukan anggaran publik," saran Yusuf.

"Pilihan paling realistis adalah kombinasi: restrukturisasi tenor dan bunga utang, optimalisasi sumber pendanaan dari BUMN dan Danantara, dan jika benar-benar diperlukan dukungan APBN yang bersifat terbatas serta bersyarat," tambahnya.

[Gambas:Photo CNN]

Peneliti NEXT Indonesia Herry Gunawan menyarankan jangan semua beban utang Whoosh dibiayai APBN. Implikasinya, program-program pemerintah lain bakal terganggu.

Ia memandang Prabowo semestinya membentuk tim atau semacam satuan tugas (satgas) yang bertugas menyelesaikan masalah Whoosh, baik terkait restrukturisasi utang, urusan operasional, maupun terkait portofolio aset perusahaan.

"Sebaiknya, soal keuangan Whoosh tetap ditangani oleh Danantara saja. Sedangkan keterlibatan pemerintah bisa sebagai penjamin," ucap Herry.

"Selama ini, sudah ada aturannya melalui peraturan menteri keuangan (PMK) Tahun 2023 yang memberikan kuasa kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menjadi penjamin mewakili pemerintah," sambungnya.

Ia mengingatkan Whoosh juga punya persoalan lain, yakni dalam urusan operasional yang belum memenuhi target. Ini membuat model bisnis kereta cepat juga harus segera dievaluasi agar bisa menghasilkan pendapatan lain.

Herry mencontohkan pendapatan East Japan Railway Company selaku pengelola kereta cepat Shinkansen sejatinya cuma 69 persen. Sedangkan sisanya berasal dari pendapatan di bisnis lain, seperti properti, jasa, dan lainnya.