TEHERAN - Iran sedang melanjutkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di lima lokasi di sepanjang garis pantainya. Langkah ini sebagai bagian dari upaya memperluas pangsa energi nuklir dalam bauran listrik negara. Kepala Organisasi Energi Atom Iran menjelaskan hal itu pada hari Senin (8/6/2026), seperti dilaporkan Anadolu.

Mohammad Eslami, wakil presiden dan kepala Organisasi Energi Atom Iran, menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan anggota komisi energi dan konstruksi parlemen, menurut kantor berita resmi IRNA.

Eslami mengatakan proyek-proyek tersebut sedang diimplementasikan di bawah dokumen strategis komprehensif Iran untuk industri nuklir, yang diluncurkan pada tahun 2022.

“Berdasarkan dokumen ini, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di lima lokasi pesisir ada dalam agenda untuk meningkatkan pangsa listrik nuklir dalam bauran energi negara, dan proyek-proyek ini berjalan sesuai rencana,” katanya.

Pejabat tersebut juga mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr baru-baru ini melampaui 80 miliar kilowatt-jam produksi listrik, pencapaian yang menurutnya telah menghemat setara dengan 131 juta barel minyak mentah atau 21,3 miliar meter kubik gas alam.

Eslami menambahkan unit kedua dan ketiga pembangkit Bushehr saat ini sedang dibangun sebagai bagian dari proyek investasi senilai USD10 miliar, dan menggambarkannya sebagai salah satu pengembangan infrastruktur terbesar di negara itu.

Bushehr, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di Iran, terletak di pantai selatan Teluk dan memasok listrik ke jaringan listrik nasional Iran.

Ketegangan regional telah meningkat sejak akhir Februari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran.

Media Iran melaporkan pembangkit Bushehr menjadi sasaran beberapa kali selama konflik tersebut, tetapi mengatakan serangan tersebut tidak mengganggu operasi atau memengaruhi produksi listrik fasilitas tersebut.

Ketegangan kembali meningkat pada hari Minggu ketika Israel membombardir ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata masih berlangsung.

Aksi Zionis mendorong Iran meluncurkan rudal ke arah Israel utara sebagai balasan, sementara Israel melakukan beberapa gelombang serangan udara terhadap Iran.

Militer Iran mengatakan pada Senin pagi bahwa mereka menghentikan serangan terhadap Israel sambil memperingatkan akan adanya respons "menghancurkan" jika serangan Israel terhadap Lebanon berlanjut.

Media Israel, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, melaporkan Israel telah setuju menghentikan serangan udara terhadap Iran tetapi akan melanjutkan serangannya di Lebanon selatan.

KYIV - Sebuah drone menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia, wilayah di Ukraina selatan dikuasai Rusia. Baik Moskow maupun Kyiv saling menuduh sebagai pelaku serangan drone.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dalam unggahan di media sosial, mengatakan bahwa operator PLTN yang dikelola Rusia tersebut memberi tahu mereka bahwa sebuah drone telah menghantam gedung turbin kemarin. "Dilaporkan menyebabkan lubang di dindingnya," kata IAEA.

Media Rusia memuat pernyataan dari perusahaan energi nuklir milik negara; Rosatom, yang menuduh Ukraina melakukan serangan yang disengaja. Tuduhan yang dibantah keras oleh Kyiv.

Terletak dekat garis depan di Ukraina selatan, PLTN Zaporizhzhia adalah PLTN terbesar di Eropa.

Moskow dan Kyiv telah berulang kali saling menuduh telah membahayakan bencana nuklir dengan serangan sejak wilayah Zaporizhzhia direbut oleh pasukan Rusia pada tahun 2022.

“Tidak boleh ada serangan apa pun dari atau terhadap pembangkit listrik tersebut,” kata kepala IAEA Rafael Grossi, seperti dikutip dari AFP, Senin (1/6/2026). “Menyerang situs nuklir sama seperti bermain api.”

Rosatom menuduh drone tersebut dikendalikan melalui kabel serat optik, yang menepis kemungkinan serangan yang tidak disengaja.

“Hari ini, kita selangkah lebih dekat dengan insiden yang sangat mungkin akan memengaruhi bahkan mereka yang tinggal jauh di luar perbatasan Rusia dan Ukraina,” kata CEO Rosatom Alexei Likachev.

Menolak tuduhan tersebut, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan itu tidak memiliki “logika”.

“Tidak jelas mengapa Ukraina akan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklirnya sendiri yang terletak di wilayahnya sendiri, yang ingin mereka rebut kembali di bawah kendali kedaulatannya,” kata kementerian tersebut.

“Kami menganggap pernyataan ini sebagai operasi informasi lain oleh negara pendudukan," lanjut kementerian itu.

Serangan itu membuat lubang di dinding ruang mesin tetapi tidak merusak peralatan inti, kata Rosatom.

Pihak berwenang di Zaporizhzhia yang dikendalikan Rusia pada bulan April menuduh Ukraina melakukan serangan yang menurut mereka menewaskan seorang pekerja transportasi.

CAPE - Konflik antara AS dan Iran menyebabkan guncangan energi global, mendorong beberapa negara di Asia dan Afrika untuk meningkatkan produksi tenaga nuklir mereka.

Guncangan energi global yang disebabkan oleh konflik AS-Iran mendorong beberapa negara di Asia dan Afrika untuk meningkatkan produksi tenaga nuklir, sekaligus mempercepat rencana pengembangan energi atom di negara-negara yang belum pernah menggunakan teknologi ini di kedua benua tersebut, menurutAP.

Banyak negara sedang mempertimbangkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Saat ini, 31 negara dan wilayahdi seluruh duniamengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menyediakan sekitar 10% dari produksi listrik global, menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Badan tersebut menambahkan bahwa 40 negara lain sedang mempertimbangkan atau bersiap untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Asia, tempat sebagian besar minyak dan gas alam dari Timur Tengah diangkut, adalah wilayah pertama dan paling terdampak oleh gangguan rute pengiriman bahan bakar, diikuti oleh Afrika. AS dan Eropa juga berada di bawah tekanan karena konflik mendorong kenaikan harga energi.

Negara-negara Afrika dan Asia yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan energi jangka pendek, sementara negara-negara tanpa tenaga nuklir mempercepat rencana jangka panjang untuk melindungi diri dari guncangan bahan bakar fosil di masa depan.

"Energi nuklir bukanlah solusi instan untuk krisis energi saat ini. Pengembangan energi atom dapat memakan waktu puluhan tahun, terutama bagi negara-negara yang baru memulai. Namun, komitmen jangka panjang terhadap energi nuklir yang dibuat sekarang kemungkinan akan membentuk struktur energi masa depan suatu negara," komentar Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations.

Di Asia, konflik Iran mendorong Korea Selatan untuk meningkatkan produksi tenaga nuklirnya, sementara Taiwan (China) sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali reaktor-reaktor yang telah dinonaktifkan. Di Afrika, rencana pembangunan reaktor di masa depan menjadi semakin mendesak, dengan Kenya, Rwanda, dan Afrika Selatan menegaskan dukungan mereka terhadap tenaga nuklir.

Energi nuklir memanfaatkan energi yang dilepaskan ketika inti atom, seperti uranium, terbelah dalam proses yang disebut fisi. Tidak seperti bahan bakar fosil, proses ini tidak menghasilkan CO2, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun, proses ini menghasilkan limbah radioaktif berbahaya, itulah sebabnya banyak negara berhati-hati terhadap energi nuklir.

Di Asia, di mana langkah-langkah penanggulangan energi mencakup peningkatan penggunaan batu bara dan pembelian minyak mentah Rusia, banyak negara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir berupaya memaksimalkan pemanfaatan reaktor yang ada.

Korea Selatan meningkatkan produksi di pembangkit listrik tenaga nuklirnya dan mempercepat perawatan pada lima reaktor yang saat ini dimatikan, dengan perkiraan akan diaktifkan kembali pada bulan Mei.

Jepang membalikkan kebijakan penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir setelah bencana Fukushima 2011, ketika gempa bumi dan tsunami melumpuhkan sistem pendingin reaktor.

Taiwan sedang mempertimbangkan proses multi-tahun untuk menghidupkan kembali dua reaktor karena krisis saat ini, yang memerlukan inspeksi menyeluruh, penilaian keselamatan, dan verifikasi sistem kendali.

Di Jepang, sejak konflik AS-Iran meletus pada 27 Februari,Perdana MenteriTakaichi Sanae telah menandatangani kontrak pembangunan reaktor senilai 40 miliar dolar AS dengan AS, perjanjian pengolahan ulang bahan bakar nuklir dengan Prancis, dan komitmen kerja sama nuklir dengan Indonesia. Sebelumnya, Jepang telah memulai kembali pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia, Kashiwazaki-Kariwa, yang dijadwalkan beroperasi pada Januari 2026.

Menurut Michiyo Miyamoto dari Institute for EnergyEconomicsand Finance Analysis (IEEFA), yang berbasis di Amerika Serikat, sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin lebih hemat biaya dan lebih aman secara energi dibandingkan tenaga nuklir.

Meskipun konflik Iran juga telah meningkatkan minat konsumen dan pemerintah terhadap energi terbarukan secara global dan di Jepang, harga listrik yang sangat tinggi ditambah dengan krisis saat ini menyebabkan penerimaan bertahap terhadap tenaga nuklir di Jepang.

Di Asia Selatan, Bangladesh bergegas mengoperasikan reaktor-reaktor baru yang dibangun oleh Rosatom Rusia. Dhaka berharap reaktor-reaktor ini akan memasok 300 megawatt ke jaringan listrik nasional pada musim panas ini, sehingga meringankan kekurangan gas yang terjadi saat ini.

Filipina, yang baru-baru ini mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, juga mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun setelah krisis minyak tahun 1973 tetapi tidak pernah dioperasikan.

“Saya harap kita telah belajar dari kesalahan kita. Konflik Iran memberikan dorongan yang diperlukan untuk tenaga nuklir,” kata Alvie Asuncion-Astronomo dari Institut Penelitian Nuklir Filipina.

Melonjaknya harga energi dan kekurangan listrik di Afrika, yang disebabkan oleh konflik Iran, memicu seruan untuk kerja sama nuklir dan minat baru pada rencana energi atom jangka panjang, yang saat ini sedang berlangsung di lebih dari 20 dari 54 negara di Afrika.

Citra satelit kompleks nuklir Natanz di Iran yang diambil pada 7 Maret 2026. Citra satelit ©2026 Vantor/AP.

Dengan Afrika dipandang sebagai pasar yang berkembang untuk energi nuklir, negara-negara yang memanfaatkan energi nuklir—termasuk AS, Rusia, Cina, Prancis, dan Korea Selatan—memperkenalkan teknologi canggih seperti reaktor modular kecil (SMR) sebagai solusi untuk kekurangan energi.

Reaktor modular ini merupakan pilihan yang lebih murah dan lebih ringkas dibandingkan dengan pembangkit listrik skala besar.

Para pendukung berpendapat bahwa ini adalah pilihan yang lebih cepat, tetapi proyek-proyek tersebut masih dapat memakan waktu bertahun-tahun. Misalnya, Kenya berencana untuk mengoperasikan reaktor modular kecilnya pada tahun 2034 setelah memulai fase pertama pada tahun 2009.

Bulan lalu, Justus Wabuyabo dari Otoritas Nuklir dan Energi Kenya menyatakan bahwa “energi nuklir bukan lagi aspirasi yang jauh bagi negara-negara Afrika; ini adalah kebutuhan strategis.”

Pada pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Badan Energi Atom Internasional pada bulan Maret, Presiden Rwanda Paul Kagame menegaskan bahwa Afrika akan menjadi “salah satu pasar global terpenting” untuk reaktor kecil dalam beberapa tahun mendatang.

Reaktor kecil, yang mampu menyediakan sumber daya listrik skala dasar yang fleksibel dan rendah emisi, dipandang sebagai solusi untuk meningkatnya permintaan listrik di Afrika, jaringan listrik yang lemah, dan ketergantungan yang berlebihan pada bahan bakar diesel impor.

Serupa dengan itu, Loyiso Tyabashe dari South African Nuclear Energy Corporation menyatakan bahwa SMR dapat “membantu Afrika Selatan mencapai tujuan strategisnya untuk menjadi pemimpin dalam teknologi nuklir canggih.”

Afrika Selatan, satu-satunya negara di Afrika yang saat ini memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, bertujuan untuk meningkatkan pangsa tenaga nuklirnya dari sekitar 5% saat ini menjadi 16% pada tahun 2040.

Risiko seperti kebocoran reaktor dan pengelolaan limbah yang buruk tetap ada, meskipun kekhawatiran semakin meningkat. Energi nuklir juga dapat menjadi batu loncatan menuju pengembangan senjata nuklir.

Ayumi Fukakusa dari Friends of the Earth Japan berpendapat bahwa "tenaga nuklir sangat berisiko" dan akan membuat negara-negara tetap bergantung pada bahan bakar impor seperti uranium yang diperkaya.

"Karena industri nuklir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, pemerintah harus fokus pada perluasan energi terbarukan untuk memastikan keamanan energi jangka panjang," kata Rex Amancio dari Global Renewable Energy Alliance.

Rachel Bronson, seorang anggota kelompok ilmu atom, juga menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir rentan dalam konflik, dengan mengutip kasus-kasus baru-baru ini di mana reaktor diserang selama perang AS-Iran dan konflik Rusia-Ukraina.

“Semua faktor ini memengaruhi cara kita berpikir tentang keamanan energi. Negara-negara sekarang mempertimbangkan risiko-risiko ini dibandingkan dengan risiko-risiko lain, terutama di Asia dan Afrika, tentang apa yang akan terjadi jika pasokan gas dan minyak terganggu,” kata Rachel Bronson.

ABU DHABI - Serangan drone yang menyebabkan kebakaran di dekat Pembangkit Energi Nuklir Barakah di Uni Emirat Arab telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang keamanan nuklir dan eskalasi militer di Teluk, sementara diskusi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat masih belum pasti.

4 Fakta PLTN Barakah di UEA yang Jadi Target Serangan Drone Iran

1. Memasok 25 Persen Listrik UEA

Melansir Al Jazeera, Barakah adalah pembangkit energi nuklir yang terletak di Al Dhafra, wilayah kota terbesar di emirat Abu Dhabi. Ini adalah satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di UEA.

Pembangunan pembangkit dimulai pada tahun 2012, dan reaktor pertamanya mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021.

Pembangkit ini terletak dekat perbatasan dengan Arab Saudi, sekitar 225 km (140 mil) sebelah barat ibu kota UEA, Abu Dhabi.

Fasilitas ini memiliki empat reaktor air bertekanan, jenis reaktor tenaga nuklir yang paling umum. Model yang digunakan di sini adalah reaktor daya canggih 1400, desain reaktor air bertekanan yang dikembangkan di Korea Selatan. Setiap reaktor jenis ini memiliki kapasitas untuk menghasilkan 1.400 megawatt (MW), yang cukup untuk memasok listrik bagi sekitar 1 juta rumah.

Menurut Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), reaktor pembangkit tersebut menghasilkan 40 terawatt-jam (TWh) setiap tahun, yang setara dengan sekitar 25 persen kebutuhan listrik UEA. Situs web World Nuclear Association yang berbasis di London juga mengkonfirmasi bahwa Barakah, ketika beroperasi penuh, memenuhi 25 persen kebutuhan listrik UEA.

Menurut laporan bulan September oleh kantor media Abu Dhabi, Barakah telah menghasilkan 40 TWh energi bersih selama "12 bulan terakhir".

Karena pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah daripada pembangkit listrik konvensional, ENEC mengatakan Barakah menghemat hingga 22,4 juta ton emisi karbon setiap tahun, setara dengan mengurangi 4,8 juta mobil dari jalan raya.

2. Target Khusus untuk Menciptakan Provokasi

Pihak berwenang di Abu Dhabi mengatakan serangan drone tunggal menyebabkan kebakaran di generator listrik di luar perimeter dalam pembangkit Barakah di wilayah Al Dhafra pada hari Minggu. Tidak ada laporan korban luka, dan para pejabat mengatakan tingkat radiasi tetap normal.

Regulator nuklir UEA mengatakan operasi di fasilitas Barakah tidak terpengaruh. “Semua unit beroperasi seperti biasa,” katanya dalam unggahan media sosial.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan UEA mengatakan dua drone lagi telah “berhasil” dicegat dan drone tersebut diluncurkan dari “perbatasan barat”. Tidak diberikan detail lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri UEA memposting pernyataan di X pada hari Minggu yang mengatakan negara tersebut mengutuk “serangan teroris tanpa provokasi” dengan “sekeras-kerasnya”.

Pernyataan itu menambahkan: “UEA menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir ancaman apa pun terhadap keamanan dan kedaulatannya dalam keadaan apa pun, dan bahwa pihaknya berhak sepenuhnya, berdaulat, sah, diplomatik, dan militer untuk menanggapi setiap ancaman, tuduhan, atau permusuhan dengan cara yang memastikan perlindungan kedaulatan, keamanan nasional, integritas teritorial, dan keselamatan warga negara, penduduk, dan pengunjungnya, sesuai dengan hukum internasional.”

Tidak ada klaim tanggung jawab langsung, dan pernyataan dari kementerian-kementerian tersebut tidak secara terbuka menyalahkan negara mana pun.

Namun Anwar Gargash, seorang penasihat presiden UEA, menulis dalam sebuah unggahan di X pada hari Minggu: “Penargetan teroris terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir bersih Barakah, baik yang dilakukan oleh pelaku utama atau melalui salah satu agennya, merupakan eskalasi berbahaya dan pemandangan gelap yang melanggar semua hukum dan norma internasional, dengan mengabaikan nyawa warga sipil di UEA dan sekitarnya.”

Unggahan Gargash tampaknya menyalahkan Iran dan jaringan proksinya yang terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata sekutu di kawasan tersebut, yang oleh Teheran disebut sebagai “poros perlawanan”.

Identitas drone masih belum jelas, tetapi pada hari Minggu, Arab Saudi juga melaporkan telah mencegat tiga drone yang diluncurkan dari Irak, tempat beberapa kelompok sekutu Iran beroperasi. Jika drone Shahed-136 Iran, yang diperkirakan memiliki jangkauan 2.000 km hingga 2.500 km (1.240 hingga 1.550 mil), ditembakkan dari wilayah Irak, baik Arab Saudi maupun UEA akan berada dalam jangkauannya.

3. Memicu Persatuan Negara-negara Arab

Negara-negara Teluk tetangga, Arab Saudi dan Qatar, mengutuk serangan terhadap pabrik Barakah.

Kementerian Luar Negeri Kuwait juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan tersebut, yang disebutnya sebagai "keji".

Kementerian Luar Negeri India mengutuk serangan tersebut, menyebutnya "tidak dapat diterima", mengatakan bahwa itu merupakan "eskalasi berbahaya" dan mendesak kembalinya diplomasi.

Apakah Iran telah menanggapi insiden tersebut?

Iran belum mengklaim tanggung jawab atas serangan drone tersebut, dan belum ada pernyataan publik dari Iran tentang insiden di Barakah.

Namun, setelah serangan pesawat tak berawak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis dalam sebuah unggahan di Truth Social: “Bagi Iran, waktu terus berjalan, dan mereka sebaiknya segera bergerak, CEPAT, atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka. WAKTU SANGAT PENTING!”

Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, mengatakan pada hari Minggu bahwa militer “sepenuhnya siap” untuk menghadapi agresi baru dari AS dan Israel.

Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa negara-negara tempat aset militer AS ditempatkan atau kepentingan yang terkait dengan Israel berada dipandang sebagai target yang sah.

Iran juga menuduh UEA memperkuat hubungan dengan Israel, sementara laporan muncul bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan “rahasia” ke negara Teluk tersebut selama perang AS-Israel melawan Iran. UEA membantah hal ini.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, juga mengatakan pekan lalu bahwa Israel telah mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan personel ke UEA untuk membantu mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Iran.

4. Jika Serangan Berlanjut, Bisa Memicu Bencana Besar

Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir global, mengatakan insiden hari Minggu di UEA telah memaksa satu reaktor untuk sementara bergantung pada generator diesel darurat.

Kepala IAEA Rafael Grossi menyatakan "keprihatinan yang mendalam" dan memperingatkan bahwa aktivitas militer yang mengancam fasilitas nuklir adalah "tidak dapat diterima".

Seberapa seriuskah serangan terhadap fasilitas nuklir?

Serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir sangat mengkhawatirkan karena dapat berisiko merusak sistem keselamatan atau reaktor kritis, yang dapat melepaskan material radioaktif ke atmosfer, tidak hanya di negara yang menjadi sasaran tetapi juga di negara-negara tetangga. Material radioaktif, khususnya isotop berbahaya Caesium-137, dapat dilepaskan ke atmosfer.

Pelepasan material radioaktif dapat mengakibatkan kontaminasi lingkungan dan menimbulkan risiko besar bagi kesehatan masyarakat. Air, jika terkontaminasi, menjadi tidak layak minum sementara lahan pertanian dan perikanan dapat menjadi tidak aman selama beberapa dekade, tergantung pada isotop yang dilepaskan.

Paparan radioaktivitas akut jangka pendek dapat menyebabkan luka bakar dan penyakit radiasi akut, yang dapat mengancam jiwa.

Paparan berkepanjangan, bahkan pada dosis yang lebih kecil, dapat meningkatkan risiko penyakit seperti kanker, terutama kanker tiroid dan leukemia. Anak-anak dan wanita hamil sangat rentan.

Selama perang AS-Israel melawan Iran, infrastruktur energi telah menjadi sasaran.

Satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang masih berfungsi, pembangkit listrik Bushehr, telah berulang kali diserang selama perang. Ada kekhawatiran bahwa kerusakan di Bushehr dapat mencemari air di seluruh wilayah Teluk, yang sebagian besar kekurangan air tanah dan sangat bergantung pada desalinasi air laut. Pabrik desalinasi tidak secara khusus dibangun untuk menyaring material radioaktif, dan tidak semua pabrik saat ini dilengkapi dengan teknologi yang dibutuhkan untuk melakukannya.

PT PLN (Persero) mengungkapkan pengembangan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengungkapkan energi nuklir memang menjadi salah satu opsi energi bersih yang tengah dikaji pemerintah untuk mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE).

Kehadiran energi nuklir, sambung Gregorius, diharapkan dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan sekaligus pencapaian target dekarbonisasi.

Namun, implementasinya perlu persiapan yang matang dengan mempertimbangkan sejumlah hal mulai dari , kesiapan regulasi, pendanaan, teknologi, serta aspek keselamatan dan penerimaan publik.

"Pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sesuai standar internasional," ujar Gregorius kepada CNNIndonesia pada Selasa (12/5) lalu.

Energi nuklir sendiri sudah mulai dimasukkan dalam bauran energi nasional dan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam RUPTL 2025-2034, tercantum rencana pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi rendah karbon," ujar Gregorius

Saat ini, pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait masih melakukan berbagai tahapan awal pengembangan PLTN. Tahapan tersebut mencakup studi kelayakan, pemetaan lokasi, hingga penyiapan regulasi pendukung.

"Indonesia masih berada pada tahap kajian dan persiapan atau pre-development stage. Sebagai penyedia energi listrik di Indonesia, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah terkait langkah tersebut," ujar Gregorius.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebelumnya menerangkan Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960-an.

Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

Selain itu, pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025) lalu.

Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030, dan mencapai 11 persen pada 2060.

Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar, dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menambahkan tantangan untuk membangun PLTN juga terkait kelembagaan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu segera membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) untuk memimpin dan mengoordinasikan proyek nuklir nasional.

"Harus ada sebuah badan yang menjalankan untuk memimpin dan mengorganisir terkait dengan banyak hal teknis. Itu namanya NEPIO," ujar Bambang kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga pelaksana ketenaganukliran seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Selain kelembagaan, Bambang menilai tantangan sosial juga menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu diyakinkan bahwa teknologi nuklir modern saat ini aman digunakan untuk tujuan damai.

"Karena begini, saya menganologikan mungkin penerimaan masyarakat terhadap nuklir ini sama seperti 50 tahun yang lalu tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap keselamatan untuk pesawat terbang, makanya kita perlu sosialisasi sehingga kemudian hal positif daripada nuklir itu bisa untuk disampaikan ke masyarakat," jelasnya.

Kemudian, tantangan teknologi juga jadi salah satu kendala besar. Sebab, sampai saat ini masih dilakukan kajian teknologi apa yang memungkinkan dilakukan di Indonesia, hanya saja ia berpesan perlu yang paling efisien.

"Teknologi apa yang harus kita pakai. Tentu ada teknologi yang terbaru. Kemudian teknologi yang paling aman dan teknologi yang paling efisien serta dari segi biaya itu yang paling murah," terangnya.

Bambang mengungkapkan pemerintah telah memprioritaskan dua lokasi pengembangan awal PLTN, yakni di Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, masing-masing titik kemungkinan akan dibangun PLTN berkapasitas sekitar 250 MW.

"Ini menunjukkan bahwa ini merupakan PLTN dalam model SMR atau Small Modular Reactor," ungkapnya.

Ia menjelaskan teknologi SMR saat ini baru dikuasai segelintir negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Karena itu, pemilihan teknologi dan mitra negara dinilai harus mempertimbangkan aspek geopolitik global.

"Sampai hari ini memang ada beberapa entitas yang mengajukan proposal, tapi kami serahkan semuanya kepada Kementerian ESDM untuk dikaji mana yang terbaik diterapkan di Indonesia," terang Bambang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M Rizal Taufikurahman menilai secara jangka panjang, Indonesia realistis memiliki PLTN karena kebutuhan listrik terus meningkat dan target transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan PLTU maupun energi terbarukan intermittent seperti surya dan angin.

Kendati demikian, Rizal mengingatkan agar proyek bisa berjalan, hal paling krusial adalah aspek keselamatan dan tata kelola. Terlebih, Indonesia berada di kawasan rawan gempa sehingga pemilihan lokasi harus sangat ketat dan berbasis mitigasi risiko bencana.

"Selain itu, investasi PLTN sangat mahal dan membutuhkan kepastian regulasi serta skema pembiayaan jangka panjang agar layak secara ekonomi," ujarnya.

Rizal juga menilai PLTN harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional, bukan sekadar proyek simbolik. Artinya, transfer teknologi, kesiapan SDM, industri pendukung, dan pengelolaan limbah radioaktif harus dipersiapkan sejak awal.

"Tantangan utamanya bukan sekadar membangun PLTN, tetapi memastikan ekosistemnya siap dan berkelanjutan," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menekankan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia , mulai dari tindak lanjut rencana pembelian minyak mentah, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Penjajakan kerja sama terjalin dalam forum Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia pada 12-14 Mei 2026. Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.

Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bukan Mimpi, Indonesia Dinilai Mampu Bangun PLTN seperti Negara Maju



Wakil Menteri ESDM, Yuliot menyoroti, pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

60 Tahun Berpengalaman Operasikan Pembangkit Nuklir, Negara Ini Tawarkan ke Indonesia



Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW," jelas Yuliot.

Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara. Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) serta minyak dan gas (migas).

Kerja sama pengembangan energi terbarukan juga disepakati dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia yang berlangsung di Kazan, Kamis (14/5/2026).

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot, dikutip dari Antara, Kamis (14/5/2026).

Dalam SKB itu, Yuliot memaparkan perkembangan impor minyak mentah dari Rusia ke Indonesia.

Lalu, dibahas pula perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur.

Kedua negara sepakat, ketahanan energi mutlak dilakukan baik bahan bakar fosil maupun listrik.

"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot.

Pemerintah berusaha menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 70 gigawatt (GW), dimana 40 GW nya berasal dari energi terbarukan.

Lantas, PLTN direncanakan dibangun dua unit.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” kata Yuliot.

Untuk pengiriman minyak dari Rusia segera datang ke Indonesia.

Impor minyak Rusia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, impor minyak dari Rusia segera datang ke Indonesia.

Masuknya minyak dari Rusia menjamin ketahanan energi nasional.

"Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya," ujar Bahlil dikutip dari Kompas.com, Sabtu (2/5/2026).

Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih rinci volume impor minyak mentah Rusia yang akan segera masuk ke Indonesia tersebut maupun kilang yang nantinya akan mengolah crude tersebut di dalam negeri.

Saat ini sebut dia, pemerintah fokus pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) mulai solar dan bensin dengan berbagai nilai oktan. Situasi geopolitik seperti ini membuat pemerintah wajib mengamankan stok BBM.

"Dalam keadaan kondisi kayak begini negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting," ujarnya.

Sementara itu mengenai mekanisme dan harga impor minyak mentah Rusia, Bahlil menyebut hal tersebut merupakan ranah business to business (B2B).

Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia.

Namun, menurut Bahlil, rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Meski demikian, ia memastikan stok LPG nasional saat ini masih berada di atas batas minimum nasional.

"Sampai dengan sekarang stok LPG kita semuanya di atas standar minimum nasional," ucap Bahlil.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil: Minyak dari Rusia Sebentar Lagi Masuk"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT PLN (Persero) mengungkap perkembangan terbaru rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Saat ini, proyek PLTN disebut masih berada pada tahap kajian dan persiapan awal.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan energi nuklir memang menjadi salah satu opsi energi bersih yang tengah dikaji pemerintah untuk mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE).

Ia mengatakan porsi energi nuklir sudah mulai dimasukkan dalam bauran energi nasional dan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah merencanakan pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt (MW).

"Porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional telah mulai diakomodasi dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan. Dalam RUPTL 2025-2034, tercantum rencana pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi rendah karbon," ujar Gregorius kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/5).

Menurut Gregorius, pengembangan PLTN diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung target dekarbonisasi. Namun, proyek tersebut harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting.

"Kehadiran energi nuklir diharapkan dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan sekaligus pencapaian target dekarbonisasi melalui implementasi yang matang," katanya.

Ia menambahkan pengembangan PLTN harus memperhatikan kesiapan regulasi, pendanaan, teknologi, hingga aspek keselamatan dan penerimaan publik. Karena itu, seluruh proses disebut harus mengikuti standar internasional.

"Pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sesuai standar internasional," kata Gregorius.

Ia menyebut saat ini pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait masih melakukan berbagai tahapan awal pengembangan PLTN. Tahapan tersebut mencakup studi kelayakan, pemetaan lokasi, hingga penyiapan regulasi pendukung.

"Indonesia masih berada pada tahap kajian dan persiapan atau pre-development stage. Sebagai penyedia energi listrik di Indonesia, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah terkait langkah tersebut," tegasnya.

Sejalan, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga menyebutkan secara kebijakan Indonesia sebenarnya sudah memutuskan untuk membangun PLTN. Hal itu tercantum dalam RUPTL yang menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 MW hingga 2034.

Hanya saja, ia melihat saat ini tantangan untuk membangun PLTN masih sangat besar, terutama terkait kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu segera membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) untuk memimpin dan mengoordinasikan proyek nuklir nasional.

"Harus ada sebuah badan yang menjalankan untuk memimpin dan mengorganisir terkait dengan banyak hal teknis. Itu namanya NEPIO," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga pelaksana ketenaganukliran seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Selain kelembagaan, Bambang menilai tantangan sosial juga menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Masyarakat perlu diyakinkan teknologi nuklir modern saat ini aman digunakan untuk tujuan damai.

"Karena begini, saya menganologikan mungkin penerimaan masyarakat terhadap nuklir ini sama seperti 50 tahun yang lalu tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap keselamatan untuk pesawat terbang, makanya kita perlu sosialisasi sehingga kemudian hal positif daripada nuklir itu bisa untuk disampaikan ke masyarakat," jelasnya.

Kemudian, tantangan teknologi juga jadi salah satu kendala besar. Sebab, sampai saat ini masih dilakukan kajian teknologi apa yang memungkinkan dilakukan di Indonesia, hanya saja ia berpesan perlu yang paling efisien.

"Teknologi apa yang harus kita pakai. Tentu ada teknologi yang terbaru. Kemudian teknologi yang paling aman dan teknologi yang paling efisien serta dari segi biaya itu yang paling murah," terangnya.

Bambang mengungkapkan pemerintah telah memprioritaskan dua lokasi pengembangan awal PLTN, yakni di Sumatra dan Kalimantan. Menurutnya, masing-masing titik kemungkinan akan dibangun PLTN berkapasitas sekitar 250 MW.

"Ini menunjukkan bahwa ini merupakan PLTN dalam model SMR atau Small Modular Reactor," ungkapnya.

Ia menjelaskan teknologi SMR saat ini baru dikuasai segelintir negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Karena itu, pemilihan teknologi dan mitra negara dinilai harus mempertimbangkan aspek geopolitik global.

"Sampai hari ini memang ada beberapa entitas yang mengajukan proposal, tapi kami serahkan semuanya kepada Kementerian ESDM untuk dikaji mana yang terbaik diterapkan di Indonesia," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960-an. Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

Selain itu, pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030, dan mencapai 11 persen pada 2060.

Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar, dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai kuda hitam dalam transisi energi nasional, untuk mendorong kedaulatan energi dan target net zero emission (NZE) 2060.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLTN maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) paling berpotensi menjadi penentu keberhasilan bauran energi baru terbarukan.

Adapun, PLTS didorong dengan target ambisius mencapai 100 gigawatt (GW) sebagai tulang punggung transisi energi. Namun, kunci percepatan terletak pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (battery storage) yang murah dan efisien. “Dengan storage, dia bisa stabil 24 jam,” tuturnya saat ditemui Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, PLTN diposisikan sebagai solusi pembangkit skala besar dan stabil untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat penurunan emisi. Menurutnya, energi nuklir mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar secara konsisten dan hal ini sulit dicapai pembangkit EBT lain dalam waktu cepat.

“Nuklir ini kuda hitam. Kalau mau kejar pertumbuhan dan net zero, tidak bisa hanya mengandalkan yang Intermittent. Harus ada yang pembangkit yang stabil dan besar. Nuklir bisa menjawab itu,” ujarnya.

Sripeni menjelaskan, pemerintah kini mulai mempertimbangkan pendekatan bertahap termasuk membuka opsi reaktor modular kecil (SMR) dengan kapasitas di bawah 600 megawatt sebagai langkah awal, sembari menyiapkan proyek pembangkit konvensional berskala besar.

Sebab, meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTN juga masih menghadapi tantangan serius mulai dari kesiapan SDM, kepastian regulasi, infrastruktur, hingga penerimaan masyarakat khususnya terkait aspek keselamatan.

Selain dua “kuda hitam” tersebut, DEN juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) sebagai solusi pengelolaan sampah, bukan sekedar tulang punggung energi.

“PLTSA itu fokusnya menyelesaikan sampah. Energi hanya by-product,” kata Sripeni.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif tarif listrik tinggi dari PLTSA untuk menarik minat investor, sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengelola sampah untuk dijadikan sebagai PLTSA.

Lebih jauh, Sripeni menekankan bahwa keberhasilan proyek EBT, termasuk PLTN ini sangat bergantung pada kepastian regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang hingga saat ini masih mandek.

Salah satu isu krusial yang masih diperdebatkan adalah skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama oleh swasta. Padahal, skema ini dinilai penting untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat permintaan listrik.

“EBT itu selalu mismatch antara supply and demand. Kuncinya di transmisi. Power wheeling ini sebenarnya solusi, tapi masih jadi perdebatan,” ujarnya.

TEHERAN - Iran sedang berhubungan dengan Rusia mengenai kelanjutan pembangunan PLTN Bushehr dan berharap agar pekerjaan segera dilanjutkan. Pernyataan itu diungkap Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, kepada Sputnik.

Pada 15 April, Konsul Jenderal Rusia di Isfahan, Andrey Zhiltsov, mengatakan kepada Sputnik bahwa Rusia telah menyelesaikan evakuasi para spesialis Rusia yang terlibat dalam pembangunan PLTN Bushehr.

Menurut Alexey Likhachev, kepala perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, 20 orang tetap berada di lokasi untuk menjaga peralatan dan mengawasi kamp kerja.

"Kami terus berhubungan satu sama lain dan berharap kondisi akan tercipta agar karyawan Rosatom dapat menyelesaikan pekerjaan mereka," kata Jalali.

Pada hari Senin, Likhachev mengatakan Rosatom berencana melanjutkan pembangunan unit-unit baru di PLTN Bushehr secepat mungkin setelah perdamaian dipulihkan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan linimasa resmi pemerintah terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pemerintah menetapkan target bahwa keputusan final untuk memulai pembangunan infrastruktur nuklir tersebut harus diambil pada tahun 2027.

Langkah ini merupakan bagian dari opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika harga energi global. Selain itu, kesiapan aspek regulasi, teknologi, hingga pembiayaan diklaim sudah lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

"Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032," ujar Airlangga, Rabu (22/4/2026). Di samping itu, kapasitas pembangkit tenaga nuklir tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai sekitar 7 gigawatt pada tahun 2040.

Implementasi teknologi nuklir diarahkan untuk menyediakan pasokan listrik baseload yang stabil bagi sektor industri masa depan seperti data center dan smelter. Terlebih lagi, operasional PLTN menjadi pilar penting dalam peta jalan Indonesia menuju target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Potensi sumber daya domestik seperti cadangan uranium dan thorium di Bangka Belitung serta Kalimantan Barat akan dioptimalkan untuk mendukung program ini. Selain itu, pengembangan teknologi small modular reactor (SMR) menjadi salah satu fokus teknis yang tengah dipersiapkan pemerintah.

Keberlanjutan program ini sangat ditentukan oleh rencana aksi konkret dari operator dan kesiapan proses transfer teknologi internasional. Di samping itu, penguatan konektivitas listrik antarwilayah melalui smart grid menjadi prasyarat penting sebelum PLTN mulai beroperasi secara komersial.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027 guna mengejar target operasional awal pada 2032.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara Asean lain lebih siap,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Dia menyebut, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah akan mengambil keputusan pembangunan PLTN pada 2027. Diharapkan kapasitas PLTN di Indonesia dapat mencapai 7 gigawatt (GW) pada 2040.

Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Satu untuk surya karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” kata Airlangga.