Mataram (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Mataram (Unram) Ahmad Zaenal Wafik menyatakan laju permintaan rumah subsidi berpotensi meningkat seiring perluasan batas penghasilan masyarakat yang berhak mengakses layanan pembiayaan properti pemerintah.

"Masyarakat yang qualified atau memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi jumlahnya bertambah, maka permintaan terhadap rumah subsidi meningkat," ujar dia saat dihubungi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.

Wafik menceritakan dahulu masyarakat berpenghasilan Rp7 juta sampai Rp8 juta dianggap terlalu tinggi untuk memperoleh rumah subsidi. Sedangkan, kondisi saat ini dengan nominal penghasilan tersebut belum tentu cukup untuk membeli rumah.

Ia menilai perluasan batas maksimal penghasilan merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi agar kalangan generasi Z, pekerja muda, aparatur sipil negara, guru, tenaga kesehatan, hingga pasang muda bisa memiliki hunian.

"Kebijakan perluasan gaji minimal untuk akses pembiayaan rumah subsidi, ini sebenarnya sifatnya adaptif untuk kalangan menengah," kata Wafik.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 23 Juni 2026, pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah hingga maksimal Rp14 juta untuk mengakses rumah subsidi.

Kebijakan itu bertujuan mempercepat program 3 Juta Rumah dan menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak di tengah tren kenaikan harga properti serta kenaikan biaya hidup.

Wafik mengingatkan pemerintah untuk selalu mengantisipasi potensi lonjakan permintaan dengan meningkatkan pasokan rumah subsidi.

Menurutnya, bila jumlah calon pembeli yang memenuhi syarat bertambah banyak, sedangkan pembangunan rumah tidak bisa melebihi jumlah permintaan, maka hal itu dapat memicu persaingan ketat dalam memperoleh rumah subsidi.

Kelompok masyarakat kelas bawah dengan gaji upah minimum regional yang justru paling membutuhkan hunian akan kalah bersaing dengan kelompok masyarakat kelas menengah yang memperoleh gaji belasan juta setiap bulan..

"Kelompok yang berpenghasilan menengah punya administrasi yang bagus dan memiliki kemampuan administrasi atau finansial yang juga bagus, sehingga secara kualifikasi itu bisa berdampak terhadap kelompok menengah ke bawah," pungkas Wafik.

Pemerintah membagi klasifikasi masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam empat zona wilayah dengan batas maksimal penghasilan yang beragam, yaitu Zona I meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTB, dan NTT maksimal penghasilan Rp8,5 juta untuk pekerja lajang dan Rp10 juta bagi pekerja yang menikah.

Zona II mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali dengan maksimal penghasilan Rp9 juta (lajang) dan Rp11 juta (menikah).

Zona III dengan maksimal penghasilan pekerja lajang Rp10,5 juta dan pekerja menikah Rp12 juta yang meliputi seluruh wilayah Papua.

Sedangkan, Zona IV mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan penghasilan maksimal Rp12 juta untuk pekerja lajang dan Rp14 juta untuk pekerja menikah.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat kelas menengah mungkin tampak mapan secara finansial, dengan pendapatan yang cukup untuk hidup nyaman dan membeli rumah, liburan, hingga membeli kendaraan.

Namun demikian, mereka pun tidak kebal terhadap kemiskinan.

Robert R Johnson, CFA dan profesor keuangan di Heider College of Business di Creighton University, menjelaskan, ada 5 kebiasaan keuangan yang dapat membuat masyarakat kelas menengah tidak akan kaya, dikutip dari Nasdaq, Minggu (2/11/2025).

PEXELS/COTTONBRO STUDIO Ilustras belanja, belanja pakaian di mal.

1. Membiarkan pengeluaran meningkat

Kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat kelas menengah adalah membiarkan pengeluaran mereka meningkat sepadan dengan kenaikan gaji.

“Misalnya, orang pindah ke apartemen yang lebih besar atau membeli mobil atau rumah yang lebih mahal sebagai hadiah bagi diri mereka sendiri karena menerima kenaikan gaji," tutur Johnson.

Meskipun Anda memperbaiki kehidupan, Anda tidak dapat maju secara finansial, dan bahkan mungkin tertinggal, terutama jika Anda mengambil pinjaman untuk membiayai semua ini.

Sebaliknya, Johnson mendesak orang-orang untuk menginvestasikan uang dari kenaikan gaji secara efektif dan bertindak seolah-olah Anda tidak menerima kenaikan gaji.

2. Menghabiskan terlalu banyak uang untuk rumah

Kesalahan lain yang dilakukan sejumlah masyarakat kelas menengah adalah menghabiskan terlalu banyak uang untuk rumah, yang menurut Johnson merupakan bentuk "mengusir" peluang investasi lain.

Ia mengutip ekonom peraih Nobel, Robert Shiller, yang menyatakan rumah secara tradisional bukanlah investasi yang bagus karena membutuhkan perawatan, nilainya terdepresiasi, dan tidak lagi diminati.

"Banyak orang keliru percaya bahwa real estat adalah investasi yang baik dan aman. Mereka terjerumus pada cerita-cerita tentang kenaikan nilai real estat yang dramatis dalam jangka panjang," ujarnya.

Ini bukan berarti jangan membeli rumah, tetapi jangan menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam rumah daripada yang Anda butuhkan.

Shutterstock/A9 STUDIO Ilustrasi investasi.

3. Tidak mengambil risiko

Meskipun bijaksana untuk menyadari risiko, Johnson menemukan bahwa orang-orang bisa terlalu menghindari risiko dalam investasi.

“Kesalahan finansial dimulai sejak dini, dan kesalahan finansial terbesar yang dilakukan orang adalah mengambil risiko terlalu kecil, bukan terlalu besar. Sayangnya, banyak orang mengalokasikan tabungan pensiun ke reksa dana pasar uang atau obligasi berisiko rendah," tutur Johnson.

Cara paling pasti untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang adalah berinvestasi dalam portofolio saham umum yang terdiversifikasi, ujarnya.

Mereka yang memiliki jangka panjang memiliki lebih banyak waktu untuk mengambil risiko yang lebih besar.

“Di awal masa kerja mereka, orang-orang sebaiknya mulai berinvestasi dalam reksa dana saham yang terdiversifikasi dan berbiaya rendah, lalu terus berinvestasi secara konsisten, baik saat pasar sedang naik, turun, maupun stagnan," saran Johnson.

Dikenal sebagai dollar cost averaging (DCA), menempatkan uang secara konsisten ke dalam reksa dana saham seperti itu adalah strategi seumur hidup yang hebat, ujarnya.

4. Mencoba mengakali pasar

"Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat menghindari penurunan pasar dengan memindahkan uang masuk dan keluar pasar pada saat-saat penting," kata Johnson.

Ia mengatakan hal ini hampir mustahil, atau setidaknya, jarang ada orang yang berhasil dan konsisten melakukannya.

Sekali lagi, katanya, cara terbaik untuk melawan kecenderungan ini adalah dengan mempraktikkan DCA dalam investasi.

5. Terlalu fokus pada melunasi utang

Meskipun melunasi utang itu penting, Johnson mengatakan ada kemungkinan menempatkan prioritas yang terlalu tinggi pada pelunasan utang, terutama jika hal itu menghalangi peluang investasi lainnya.

Menurut Johnson, strategi apa pun yang tidak memprioritaskan investasi yang solid, cerdas, dan konsisten bergerak ke arah yang salah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bila masih ingat, beberapa waktu lalu marak istilah rombongan jarang beli (rojali) maupun rombongan hanya nanya (rohana) di mal dan pusat-pusat perbelanjaan.

Ada banyak pihak yang menjelaskan penyebab rojali dan rohana, yang diyakini merupakan daya beli masyarakat lesu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi?

Lembaga survei KedaiKOPI merilis Survei Perilaku Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat kelas menengah.

PIXABAY/TUNG LAM Ilustrasi belanja, belanja di supermarket.

Salah satu hal menarik dari hasil survei tersebut adalah maraknya fenomena rojali dan rohana. Lembaga survei itu menyebut, tertekannya masyarakat kelas menengah dapat dilihat dari maraknya rojaali dan rohana.

Peneliti senior KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan, pusat-pusat perbelanjaan seperti mal memang terlihat tetap ramai di tengah daya beli masyarakat kelas menengah yang lesu.

Akan tetapi, sebenarnya para pengunjung mal kebanyakan hanya jalan-jalan, tanpa berniat melakukan belanja.

Dari hasil survei, tiga dari lima responden mengaku sering jalan-jalan ke mal tanpa belanja. Pasalnya, mereka menilai harga-harga barang di mal mahal.

Selain itu, diskon-diskon yang ditawarkan kurang menarik. Ini membuat niat belanja masyarakat di ritel fisik cenderung melemah.

"Pada akhirnya, mal berubah fungsi dari tempat purchasing (pembelian), ke tempat untuk mencoba barang," tutur Ashma dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Survei tersebut juga menemukan meningkatnya kecenderungan masyarakat kelas menengah untuk membandingkan harga di toko daring dan luring sebelum belanja.

Tujuannya jelas, mencari harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 94,5 persen responden membandingkan harga di toko daring dan luring, terutama untuk fashion dan kosmetik.

Kebiasaan membandingkan harga yang semakin masif ini mendorong pergeseran transaksi dari pasar tradisional ke e-commerce.

"Tekanan dompet ini menjadi faktor utama, karena sejauh ini masyarakat ingin lebih murah jadi pasti membandingkan," kata Ashma.

Survei ini dilakukan pada 14 sampai 19 Oktober 2025 dengan melibatkan 932 responden dari berbagai daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pola konsumsi masyarakat kelas menengah mengalami pergeseran.

Kalangan masyarakat kelas menengah kini cenderung lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dibandingkan gaya hidup.

Temuan ini terungkap dalam survei dari Lembaga Survei KedaiKOPI bertajuk Survei Perilaku Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah yang dirilis pada Selasa (27/10/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Peneliti senior Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah saat memaparkan hasil survei di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Survei ini dilakukan pada 14 sampai 19 Oktober 2025 dengan melibatkan 932 responden dari berbagai daerah di Indonesia.

Hasil survei tersebut menunjukkan, kelompok masyarakat kelas menengah mulai memangkas pengeluaran untuk keperluan gaya hidup, seperti hiburan, rekreasi, dan belanja barang sekunder.

Peneliti senior KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan, perubahan perilaku konsumsi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran rumah tangga kelas menengah dalam beberapa waktu terakhir.

"Satu kalimat yang menggambarkan perubahan paling mencolok dengan konsumsi kelas menengah adalah fokus ke kebutuhan pokok," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa.

Pengeluaran meningkat dalam tiga bulan terakhir

Dia mengungkapkan, tiga dari lima responden survei merasakan pengeluaran mereka semakin meningkat dalam tiga bulan terakhir, termasuk di dalamnya biaya pendidikan.

Hal ini menyebabkan porsi belanja untuk kebutuhan pokok lebih diprioritaskan. Alhasil, mayoritas rumah tangga kelas menengah mengurangi porsi belanja untuk gaya hidup.

"Harga pangan yang meningkat, terus transportasi ini berpengaruh ke perubahan perilaku sementara secara kapasitas bayarnya makin tidak stabil," ungkapnya.

PHK pengaruhi pola konsumsi

Terlebih, kenaikan kebutuhan tersebut terjadi di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

SHUTTERSTOCK/ANDRII YALANSKYI Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tercatat, satu dari lima rumah tangga kelas menengah mengalami PHK dan satu dari dua rumah tangga yang terdampak belum mendapatkan pekerjaan baru.

"Setelah di PHK, dia di-hire lagi enggak atau sudah dapat kerja lagi belum? Ternyata 63,4 persen itu lebih dari 6 bulan untuk dapat kerja. Dan pada saat di PHK, akhirnya dia memakai tabungan darurat untuk menjaga perilaku konsumsinya," ucapnya.

Kebiasaan membandingkan harga meningkat

Seiring dengan kondisi itu, masyarakat kelas menengah akhirnya berupaya melakukan penghematan dengan membandng-bandingkan harga di toko offline dan online demi mencari harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 94,5 persen responden membandingkan harga di toko offline dan online, terutama untuk fashion dan kosmetik.

Kebiasaan membandingkan harga yang semakin masif ini mendorong pergeseran transaksi dari pasar tradisional ke e-commerce.

"Tekanan dompet ini menjadi faktor utama, karena sejauh ini masyarakat ingin lebih murah jadi pasti membandingkan," kata Ashma.