#30 tag 24jam
KKP tegaskan kapal di Merauke bukan 'trawl'
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Kabupaten Merauke bukan berjenis trawl atau pukat ... [418] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kapal penangkap ikan yang dipersoalkan nelayan di Kabupaten Merauke bukan berjenis trawl atau pukat harimau, melainkan menggunakan alat tangkap Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) yang diizinkan dengan pengaturan ketat.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui seleksi ketat dan hanya di wilayah tertentu yang telah ditetapkan.
“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujar Latif.
Ia menegaskan penguatan tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pengaturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan.
Dalam regulasi itu, pukat harimau atau trawl termasuk alat tangkap yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan.
Sementara JHUB diperbolehkan dengan spesifikasi teknis tertentu agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu alat tangkap lain.
Untuk memastikan implementasi di lapangan, Latif menyebut KKP juga menerbitkan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 yang mengatur operasional JHUB di Zona 03 WPPNRI 718.
Dalam aturan tersebut, penggunaan JHUB hanya boleh dilakukan di area spesifik berbasis titik koordinat, menggunakan alat sesuai ketentuan, serta wajib memperhatikan keberadaan nelayan lain guna mencegah konflik di lapangan.
KKP juga mewajibkan pelaku usaha menjaga keamanan dan keselamatan operasi serta mematuhi seluruh spesifikasi alat tangkap yang telah ditetapkan. Pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengawasan, lanjut Latif, akan diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan penegak hukum lainnya.
Sebelumnya, sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi pada 20 April 2026. Mereka menolak operasional kapal yang diduga menggunakan trawl karena dikhawatirkan mengganggu hasil tangkapan nelayan lokal.
Menanggapi aksi itu, KKP mengimbau masyarakat tidak terprovokasi informasi yang tidak benar.
KKP juga menegaskan kapal milik PT Tri Kusuma Graha yang berpangkalan di PPN Merauke hingga kini belum dapat beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” kata Latif.
Latif menyatakan KKP melalui otoritas pelabuhan dan dinas perikanan setempat juga membuka ruang dialog dengan nelayan untuk menghindari kesalahpahaman.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
KKP Respons Heboh Nelayan Tolak Kapal Trawl di Merauke
Kementerian Kelautan dan Perikanan buka suara soal heboh nelayan tolak kapal Trawl di Merauke, Papua. [595] url asal
#nelayan-merauke #kapal-trawl #kementerian-kelautan-dan-perikanan #jaring-hela-udang-berkantong #konflik-nelayan #kkp #pukat #lotharia-latif #jaring-hela-udang-berkantong #viraldi #jhub #hnsi #wpp
(CNN Indonesia - Ekonomi) 26/04/26 19:15
v/203278/
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal heboh penolakan sebagian nelayan di Kabupaten Merauke, Papua terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan yang diduga jenis trawl atau pukat harimau.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menegaskan bahwa kapal tersebut bukanlah berjenis trawl atau pukat harimau melainkan kapal jenis Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB). Ia menambahkan, operasional kapal jenis ini tidak mengganggu tangkapan nelayan tradisional dan juga dibatasi ketat.
Menurut Latif, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan diseleksi secara ketat. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan telah dibatasi pada zona dan titik koordinat tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku.
"Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil," ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).
Latif menegaskan, tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.
Pengaturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
"Dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan," jelas Latif.
"Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan, dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya," tambahnya.
Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.
Surat edaran itu ditegaskan bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.
KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk menggunakan alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, dan menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan."Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Latif.
KKP memastikan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, viraldi media sosial beberapa nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 April 2026.
Mereka menolak operasional kapal yang diduga berjenis trawl. Nelayan khawatir, operasional mengganggu tangkapan nelayan lokal dengan alat yang lebih sederhana.
Terkait dengan informasi yang berkembang di lapangan, KKP menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak benar.
Selanjutnya KKP menegaskan bahwa kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.
"Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan," tandas Latif.
KKP juga, melalui kepala pelabuhan Merauke dan Kadis perikanan kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)