Bisnis.com, JAKARTA — Aset bank-bank mini atau yang masuk ke dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2 menyusut secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2025. Bankir dan ekonom pun menyampaikan sejumlah faktor yang ditengarai sebagai penyebab.

Berdasarkan data OJK, total aset perbankan per kuartal IV/2025 mencapai Rp13.646,41 triliun, meningkat 9,51% YoY dibandingkan kuartal IV/2024 yang sebesar Rp12.460,95 triliun.

Hingga kuartal IV/2025, total aset KBMI 1 mengalami penurunan sebesar 9,55% YoY menjadi Rp1.309,08 triliun dibandingkan kuartal IV/2024 yang mencapai Rp1.447,34 triliun.

Penurunan aset juga terjadi pada KBMI 2 yang menyusut 4,41% YoY, dari Rp1.674,82 triliun pada kuartal IV/2024 menjadi Rp1.600,99 triliun pada kuartal IV/2025.

Sebaliknya, aset KBMI 3 dan KBMI 4 mencatatkan pertumbuhan pada kuartal IV/2025. Otoritas mengungkapkan, total aset KBMI 3 mencapai Rp3.725,44 triliun, meningkat 19,52% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp3.117,10 triliun.

Aset KBMI 4 juga tercatat tumbuh 12,69% YoY dari kuartal IV/2024 sebesar Rp6.221,68 triliun menjadi Rp7.010,90 triliun pada kuartal IV/2025.

Menanggapi penyusutan aset bank-bank kecil tersebut, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan aset KBMI 1 dan 2 menurun.

Di antaranya, ketidakpastian ekonomi, inflasi global, dan kebijakan suku bunga tinggi (seperti dari The Fed) dapat secara tidak langsung meningkatkan biaya dana (cost of fund) bagi bank KBMI 1 dan 2.

“Tentunya hal ini dapat membatasi kemampuan ekspansi kredit yang merupakan komponen utama pertumbuhan aset bank,” kata Anton kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Kendati begitu, Anton mengungkapkan bahwa aset Krom Bank tumbuh signifikan dan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Krom Bank mencatatkan aset sebesar Rp12,23 triliun (unaudited) atau tumbuh 84% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,65 triliun.

“Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit yang agresif sebesar 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dan lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 166% YoY, didukung oleh berbagai inovasi produk digital,” ungkapnya.

Pihaknya optimistis dapat menutup 2026 dengan pertumbuhan aset yang baik dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan perseroan yakni dengan menerapkan berbagai macam strategi seperti fokus pada penyaluran kredit secara prudent ke sektor UMKM dan konsumsi produktif, peningkatan DPK, dan menargetkan pertumbuhan dana murah (CASA) dua digit melalui inovasi layanan digital.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Eri Budiono melihat penurunan aset pada kedua kelompok bank ini sebagai bagian dari dinamika siklus industri perbankan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, risk appetite, kondisi likuiditas, dan strategi pertumbuhan masing-masing bank.

“Kami memandang langkah ini sebagai pendekatan prudent yang wajar, dengan prioritas pada keberlanjutan dan manajemen risiko yang terukur di tengah kondisi makroekonomi yang masih sulit,” jelas Eri kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Memasuki 2026, Bank Neo Commerce melihat keadaan geopolitik dunia semakin tidak menentu, utamanya dengan menyeruaknya perang antara AS, Israel dan Iran yang dapat menghambat pasokan minyak dan mendorong inflasi di tengah daya beli yang melemah.

Karena itu, Eri menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati menyikapi kondisi terkini dan terus fokus untuk menjaga kualitas dari portofolio kredit Bank Neo Commerce.

Penyesuaian Strategi

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut bahwa pada dasarnya, kondisi tersebut tidak otomatis berisiko pada stabilitas KBMI 1 dan 2. Sebab, penyusutan aset bisa bersifat defensif dan justru mengurangi risiko bila disertai perbaikan kualitas aset, penguatan modal, dan likuiditas.

“Namun risikonya meningkat bila penyusutan terjadi karena tekanan pendanaan yang mendadak, konsentrasi deposan besar, atau penurunan kualitas kredit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Sebagai konteks, Josua menuturkan bahwa indikator industri perbankan secara agregat masih menunjukkan likuiditas, kualitas aset, dan permodalan yang kuat seperti rasio alat likuid yang memadai, rasio kecukupan modal yang tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang terjaga.

“Sehingga penurunan aset KBMI 1 dan 2 lebih dibaca sebagai redistribusi dan penyesuaian strategi pada sebagian bank, bukan sinyal guncangan sistemik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri pinjaman online atau fintech P2P lending naik ke 4,38% per Januari 2026, berada di kisaran level tersebut sejak November 2025.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Oktober 2025 TWP90 industri fintech peer-to-peer lending masih berada di level 2,76%. Nilainya tiba-tiba naik drastis menjadi 4,33% pada November 2025, lalu menjadi 4,32% pada Desember 2025, dan naik ke 4,38% pada awal tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan bahwa naiknya TWP90 itu karena terdapat dua penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang sedang menghadapi masalah kinerja dengan nilai cukup tinggi. Alhasil, TWP90 industri turut terkerek naik.

"Karena ini ada [TWP90] yang naik di dua platform, yang dalam tanda kutip, kita semua sudah tahu, sehingga kenaikan ini [di industri] cukup tajam," ujar Entjik saat diwawancarai usai acara buka bersama AFPI di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Meskipun demikian, Entjik mengungkapkan bahwa jika mengecualikan dua perusahaan itu, alias hanya memperhitungkan kinerja dari 93 penyelenggara, tingkat kredit macet industri pindar sebenarnya kecil dan tetap terkendali.

"Kalau kita melihat secara keseluruhan industri ini, masih di bawah 3%. [Di kisaran] 2,7%—2,8% sebenarnya, kalau kita tarik keluar yang bermasalah ini," ujar Entjik.

Menurutnya, lonjakan TWP90 pada November 2025 terjadi karena sebelumnya platform-platform yang dia maksud belum membukukan portofolio kredit macet. Begitu masuk pembukuan, kredit macet perusahaan itu terbuka dan sontak membuat TWP90 industri melonjak.

"Dan ini memang gede, kan [kredit macet di dua perusahaan tersebut], triliunan, sehingga sangat memengaruhi [TWP90 seluruh industri]," ujarnya.

Entjik menyebut bahwa AFPI selalu meminta para anggotanya untuk tetap konservatif dan memperkuat kontrol kredit. Kini, perusahaan-perusahaan pindar terus memperketat kelayakan kredit, apalagi dalam kondisi ekonomi yang menantang.

"Terutama pada 2026 ini cukup tinggi tantangannya, sehingga kita harus juga melakukan pengetatan di semua analisa kelayakan kredit, terutama credit scoring-nya. Karena ke depannya ini, kan, ekonomi kita masih belum stabil ya," ujar Entjik.

Sebagai informasi, dua perusahaan P2P lending yang tercatat sedang mengalami masalah adalah PT Dana Syariah Indonesia dan PT Crowde Membangun Bangsa. Dana Syariah terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, sedangkan Crowde telah terkena pencabutan izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebut bahwa outstanding pinjaman di industri P2P lending tumbuh 25,52% pada Januari 2026. Hal itu menunjukkan bahwa permintaan pinjaman dari masyarakat tetap terjaga tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing mencatatkan jual bersih atau net sell senilai Rp4,48 triliun sejak awal tahun di pasar obligasi negara. Realisasi ini bertolak belakang dengan kondisi beli bersih atau net buy yang terjadi di pertengahan tahun.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investor nonresiden mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp5,93 triliun pada November 2025. Pasar SBN mencatatkan net sell asing sebesar Rp4,48 triliun sepanjang 2025.

Catatan net sell asing di pasar SBN pada November 2025 itu melanjutkan tren dua bulan sebelumnya. Pada Oktober 2025, investor nonresiden membukukan net sell di pasar SBN sebesar Rp27,56 triliun dan pada September 2025 sebesar Rp45,76 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau indeks obligasi komposit Indonesia (ICBI) melemah 0,43% secara bulanan (month to month/MtM) per November 2025.

Meskipun, indeks masih di zona hijau, naik 11,07% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

“Pasar obligasi domestik terjaga stabilitasnya, meski ICBI turun tipis 0,43% pada November 2025,” kata Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, dana asing juga lari dari pasar obligasi korporasi RI. Investor nonresiden mencatatkan net sell asing sebesar Rp100 miliar pada November 2025 di pasar obligasi korporasi. Dengan begitu, net sell asing di pasar obligasi korporasi menjadi Rp1,6 triliun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan aliran keluar dana asing yang deras di pasar SBN dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya dinamika pasar di tengah kondisi global yang berubah cepat.

“Perpindahan dana bisa berlangsung dengan cepat. Sekarang fund manager aktif melakukan perubahan portofolio. Kalau saya melihat ini karena dinamika global yang berubah baik isu maupun sisi kebijakan-kebijakan,” kata Ramdhan kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini porsi kepemilikan asing atau non-residen di pasar SBN memang tergolong kecil, yakni 14%. Namun, ketertarikan asing terhadap SBN tetap memiliki pengaruh kuat di pasar obligasi.

“Mereka [investor asing] drive market kita. Mereka lebih berani aksi, masuk atau keluar ke pasar, biasanya domestik pun mengikuti,” kata Ramdhan.

Namun, terdapat peluang kembalinya dana asing masuk ke pasar obligasi Tanah Air pada 2026. Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan arus keluar dengan deras dana asing di pasar SBN bisa ditekan pada 2026 ditopang oleh sejumlah sentimen.

"Stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi faktor yang memengaruhi dalam menarik investor asing di SBN," kata Rully pada beberapa waktu lalu.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertimbangan. Kebijakan harus dikomunikasikan secara lebih komprehensif dan transparan.

"Investor asing akan melihat arah kebijakan yang lebih pasti. Pemerintah harus make sure defisit fiskal terjaga. Efektivitas pengeluaran harus lebih bisa dijelaskan, juga harmonisasi pemerintah melalui Kemenkeu," ujar Rully.

Bisnis.com, JAKARTA – Instrumen investasi kolektif reksa dana menikmati aliran masuk lewat net subscription jumbo dalam dua bulan terakhir mencapai Rp45,10 triliun. Adapun, minat investor masuk ke produk reksa dana seiring dengan reli di pasar saham.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September-Oktober 2025, tercatat nilai pembelian bersih atau net subscription reksa dana sebesar Rp45,10 triliun triliun. Sejak awal tahun, nilai net subscription reksa dana melesat Rp90,60 triliun.

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai prospek reksa dana ke depan akan semakin menjanjikan seiring dengan reli pasar saham.

"Penurunan suku bunga apabila terus berlanjut akan berdampak positif. Kinerja IHSG yang sedang naik juga berkontribusi positif," ujar Rudiyanto kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Adapun, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level all time high (ATH) baru di 8.419 pada hari ini, Kamis (20/11/2025). Rekor baru kali ini menandai ATH baru sebanyak 15 kali yang dicatatkan IHSG sepanjang 2025. ATH terakhir adalah saat IHSG ditutup menguat ke 8.416 pada perdagangan Senin (17/11/2025).

Adapun, level IHSG saat ini mencerminkan pertumbuhan 7,08% dalam tiga bulan terakhir. Sedangkan, berdasarkan data Infovesta Utama, Indeks Reksa Dana Saham (IRDSH) per Rabu (19/11/2025) sudah meningkat 0,25% ke 6.517. Level indeks ini mencerminkan pertumbuhan 8,32% dalam tiga bulan terakhir.

Selain reksa dana dengan aset dasar saham, indeks reksa dana lainnya juga meningkat. Pada Rabu (19/11/2025), Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap (IRDPT) menguat 0,03%, sementara Indeks Reksa Dana Campuran (IRDCP) menguat 0,37%. Keduanya dalam tiga bulan terakhir masing-masing naik 2,66% dan 6,41%.

Dengan kinerja yang begitu gemilang pada tahun ini, Rudiyanto menilai kinerja impresif reksa dana tahun ini akan sulit terulang di masa yang akan datang.

"Karena sudah naik tinggi, potensi kenaikan harga ke depannya akan cukup sulit mengulangi kinerja 2025. Kemungkinan di 5-6% saja mengikuti yield yang sudah rendah," ungkapnya.

Adapun sampai 31 Oktober 2025, Panin AM mencatatkan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp14,06 triliun yang didominasi oleh dana kelolaan reksa dana saham.

Perinciannya, dana kelolaan reksa dana saham sebesar Rp6,27 triliun, reksa dana campuran Rp2,32 triliun, reksa dana pendapatan tetap Rp1,99 triliun, reksa dana terproteksi Rp2,49 triliun, reksa dana pasar uang Rp972,42 miliar, dan exchange traded fund Rp18,66 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SINGAPURA— Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan, potensi pasar yang besar dan masih tingginya kesenjangan pembiayaan menjadi daya tarik utama bagi investor global untuk menanamkan modal di fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia.

“Yang dilirik oleh investor adalah market dari Indonesia ini sangat besar. Kita nomor empat terbesar di dunia kan penduduknya, itu satu. Yang kedua yang paling menjadi daya tarik daripada investor adalah kredit gap di Indonesia ini sangat tinggi,” kata Entjik ditemui disela acara Singapore Fintech Festival (SFF) 2025, pada Rabu (12/11/2025).

Menurut dia, kesenjangan pembiayaan ataucredit gapdi Indonesia masih mencapai sekitar Rp1.650 triliun. Angka itu menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan yang belum dapat dilayani oleh lembaga keuangan konvensional.

“Artinya ada kebutuhan dari masyarakat ya sebesar Rp1.650 triliun yang belum bisa di-adopt, belum bisa di-serve, dilayani oleh bank, multifinance,conventional financial company,” katanya.

Entjik menambahkan, saat ini sekitar 30% sumber pendanaan industri fintech lending di Indonesia berasal dari investor asing, sementara sisanya masih didominasi oleh perbankan nasional.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industripeer-to-peer (P2P) lendingmencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 22,16% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025, dengan nominal mencapai Rp90,99 triliun.

Angka ini meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 21,62% YoY. Adapun tingkat risiko kredit agregat (TWP90) per September 2025 berada di posisi 2,82%, naik dari 2,60% pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, Sales Director Credit Bureau Indonesia (CBI) Peter menilai perkembangan pesat fintech lending danbuy now pay later(BNPL) di Indonesia tetap disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang kuat dalam pemberian kredit.

Dia menjelaskan, pinjaman berbasis daring seperti fintech P2P lending maupun BNPL kini semakin disiplin dalam melakukan pengecekan kelayakan kredit bahkan untuk pinjaman bernilai kecil.

“Jadi se-pruden itu gitu ya, istilahnya barang [pinjaman] Rp100.000, ah udahlah enggak usah cek kredit reportnya. Enggak begitu ternyata. Se-pruden itu juga sudah dicek,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga agar industri tetap sehat dan konsumen tidak terjerumus ke dalam beban utang berlebih. Peter menambahkan, penerapan manajemen risiko yang baik, baik sebelum maupun sesudah pemberian pinjaman, menjadi kunci untuk menjaga tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) dalam level yang sehat.

Peter juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data kredit dan sistemalertuntuk membantu lembaga pemberi pinjaman mengantisipasi risiko sejak dini. Menurut Peter, sistem tersebut membantu menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi nasabah agar tidak terjebak dalam pinjaman yang melampaui kemampuan mereka.

Peter menegaskan, lembaganya berfokus pada penyediaan data kredit yang akurat dan cepat agar keputusan pemberian pinjaman dapat diambil dengan tepat waktu. “Sehingga keputusannya tidak telat gitu. Jadi murni kami ngomongin data dan kami melakukan inovasi-inovasi supaya juga yang inklusi keuangannya terjadi. Yangunbankini semakin kami bisasolvejuga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bank Central Asia atau Dapen BCA membeberkan strategi investasi yang tengah dijalankannya.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengungkapkan pihaknya berorientasi pada pengelolaan yang konservatif dan berimbang. Fokusnya adalah menjaga stabilitas hasil investasi dan likuiditas jangka pendek untuk mendukung pembayaran manfaat peserta.

“Penempatan terbesar masih berada pada instrumen pendapatan tetap, khususnya Surat Berharga Negara [SBN] dan Deposito Berjangka, yang dinilai memberikan hasil stabil dengan risiko minimal,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Sebagai informasi, hal tersebut seirama dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat penyimpanan aset di deposito berjangka melonjak 20,24% secara (year on year/YoY) menjadi Rp101,64 triliun per Juli 2025. Penempatan di SBN pun naik 2,76% menjadi Rp138 triliun.

Budi meneruskan, meski secara industri terjadi peningkatan pada deposito, Dapen BCA tetap menjaga proporsi signifikan pada SBN. Hal ini karena imbal hasilnya kompetitif dan risiko gagal bayarnya sangat rendah.

“Pendekatan ini sejalan dengan karakter program pensiun iuran pasti, yang menekankan keberlanjutan manfaat dan pengelolaan risiko secara hati-hati,” tegas dia.

Kendati demikian, dia turut membeberkan pihaknya mulai melihat peluang di saham yang fundamentalnya kuat, terutama di sektor perbankan dan konsumsi domestik.

“Yang umumnya diuntungkan dari penurunan suku bunga dan peningkatan daya beli masyarakat.Penyesuaian dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan profil risiko lembaga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi memperinci per September 2025 porsi investasi Dapen BCA yang terkait dengan pasar modal mencapai sekitar 49,22% dari total portofolio investasi.

Komposisinya terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 39,28%, Obligasi dan Sukuk Korporasi sebesar 6,36%, dan Saham sebesar 3,58% dari total portofolio.

“Sementara itu, kinerja portofolio investasi hingga akhir kuartal III tahun 2025 tercatat sebesar 6,79% [year-to-date], masih sejalan dengan target tahunan yang ditetapkan,” tutup dia.

Untuk diketahui selain deposito berjangka dan SBN yang meningkat, penyimpanan aset industri dana pensiun per Juli 2025 di deposito on call melonjak 11,64% YoY menjadi Rp2,37 triliun, kemudian di sukuk korporasi naik 12,33% YoY menjadi Rp7,53 triliun.

Sementara itu, penempatan aset industri dana pensiun di surat berharga BI dan saham masing-masing turun sebesar 16,22% YoY dan 9,82% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 20 Oktober 2025 menjadi satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski stabilitas sektor keuangan relatif terjaga, industri keuangan non-bank tetap menghadapi tantangan sekaligus penyesuaian.

Misalnya saja tiga subsektor industri keuangan non-bank yang meliputi pembiayaan (multifinance), asuransi, dan pinjaman daring (pindar) terus berjuang menavigasi tekanan daya beli masyarakat hingga perubahan regulasi.

Berikut kinerja dari setiap industri yang telah Bisnis rangkum berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode November 2024 hingga data terbaru Agustus 2025.

Industri Pembiayaan (Multifinance)

Menilik data OJK sejak November 2024 hingga Agustus 2025, rata-rata piutang pembiayaan sebesar Rp504,625 triliun. Adapun, piutang pembiayaan dengan nominal terbanyak ada pada Maret 2025 yang mencapai Rp510,97 triliun, tumbuh 4,60% secara (year on year/YoY).

Tren pertumbuhan YoY piutang pembiayaan semasa Prabowo-Gibran memimpin di industri pembiayaan mengalami kontraksi dari November 2024 ke Agustus 2025 sebesar 82,67%.

Adapun, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) multifinance terus terjaga lantaran selalu di bawah ambang batas 5%. NPF gross perusahaan pembiayaan per Agustus 2025 tercatat 2,51%.

Sementara itu, OJK juga menegaskan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Lebih jauh, hingga kini ada 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar.

Hampir setahun terakhir ini, tekanan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan piutang pembiayaan di industri multifinance hanya bisa tumbuh tipis.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebut hal ini karena masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dan cenderung menjaga pembeliannya untuk kebutuhan pokok, sehingga untuk hal lain seperti membeli kendaraan ditunda dulu. Hal ini tercermin dari kinerja industri otomotif yang juga menurun.

Padahal, Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan pembiayaan untuk kendaraan masih menjadi penopang industri multifinance, yang mana 40%—50% lebih portofolio besarnya di pembiayaan mobil dan motor, baik yang baru maupun bekas.

Selain hal itu, OJK pernah menyampaikan ada keluhan dari perusahaan pembiayaan soal debitur yang meminta perlindungan ormas agar kendaraan terhindar dari penarikan leasing. Kemudian, ada juga dugaan banyak LSM yang mengajak debitur untuk tidak melakukan pembayaran angsuran dan melakukan intimidasi kepada perusahaan pembiayaan.

Menyikapi itu, OJK menegaskan oknum yang berperilaku seperti itu merupakan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Dia menekankan bahwa hubungan antara perusahaan multifinance dan debitur harus didasarkan pada kepatuhan terhadap perjanjian dan tanggung jawab hukum.

Industri Perasuransian

Dalam pembagian jenisnya, dunia asuransi terbagi menjadi dua yakni asuransi komersial dan non-komersial. Asuransi komersial memuat asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi, baik yang konvensional maupun syariah.

Menilik data OJK semasa satu tahun Prabowo-Gibran dalam asuransi komersial, nilai premi asuransi komersial terus terkontraksi selama tiga bulan pertama pada 2025. Januari 2025 misalnya turun 4,10% secara (year on year/YoY) atau senilai Rp34,76 triliun.

Meski begitu, pada April 2025 nilai premi asuransi komersial kembali pulih lantaran tercatat tumbuh 3,27% YoY menjadi Rp116,44 triliun. Adapun, hingga Agustus 2025 pertumbuhan premi masih konsisten terjadi meski melambat yakni 0,44% YoY menjadi Rp219,52 triliun.

Merinci asuransi komersial, premi asuransi jiwa sejak Mei 2025 hingga Agustus 2025 terus terkontraksi, yang mana per Agustus 2025 ini turun 1,21% YoY menjadi Rp117,51 triliun. Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi sempat terkontraksi pada tiga bulan pertama 2025, tetapi per Agustus 2025 sudah pulih kembali dengan tumbuh 2,42% YoY menjadi Rp102,01 triliun.

Adapun, klaim asuransi komersial sejak Mei 2025 hingga Agustus 2025 tercatat terus menurun. Pada Agustus 2025 klaimnya sebesar Rp141,65 triliun atau turun sebesar 5,33% YoY.

Sementara itu, asuransi non-komersial mencakup Taspen (JKK, JKM), Asabri (JKK,JKM), BPJS Kesehatan (Badan, JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan (Badan, JKK, JKM, JKP). Per Agustus 2025, nilai premi asuransi ini mencapai Rp127,19 triliun, tumbuh 5,71% YoY. Sementara itu, nilai klaimnya melebihi pendapatan premi yakni Rp130,61 triliun.

Sebagai informasi, pada Agustus 2025 ini masih ada 35 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk 2026. Besaran ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016.

Dalam industri perasuransian, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan sepanjang semester I/2025 naik 3,2% YoY menjadi Rp12,2 triliun. Dijelaskan bahwa hal ini dipicu oleh inflasi biaya medis.

Adapun, teranyar regulator sedang menggodok POJK baru yang menggantikan SEOJK No.7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan yang sedianya efektif berlaku 1 Januari 2026 dan akhirnya ditunda.

Salah satu hal yang dibahas adalah penurunan tanggungan peserta asuransi kesehatan dalam skema co-payment, yang tadinya 10% menjadi 5% dari total pengajuan klaim. Selain itu, co-payment diubah nama menjadi risk sharing.

Selain mengenai asuransi kesehatan, pemerintah bersama industri perasuransian dan reasuransi sedang menyiapkan produk asuransi parametrik bencana alam yang ditargetkan akan rilis 2026. Produk ini disebut memiliki keunggulan bisa dicairkan dalam waktu 7-14 hari.

Industri Pinjaman Daring (Pindar)

Berdasarkan data OJK pada periode November 2024 hingga Agustus 2025 rata-rata total nilai pinjaman atau outstanding pembiayaan di industri pindar mencapai Rp81,05 triliun. Outstanding pembiayaan terbanyak ada pada Agustus 2025 sebesar Rp87,61 triliun atau tumbuh 21,62% secara (year on year/YoY).

Bila menilik pertumbuhan outstanding pembiayaan di pindar, paling besar terjadi pada Februari 2025 yang mencapai 31,06% atau senilai Rp80,07 triliun. Sementara itu, pertumbuhan terkecil terjadi pada data anyar yakni Agustus 2025. Meski begitu, tren ini konsisten tumbuh setiap bulannya.

Kemudian, selama setahun periode Prabowo-Gibran ini tingkat wanprestasi (TWP90) alias kredit macet di fintech lending selalu dalam kondisi terjaga atau jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 5%.

Adapun, per Agustus 2025 TWP90 di industri pindar berada di level 2,60%. Sementara itu, paling rendah pernah terjadi di November 2025 dan Januari 2025 sebesar 2,52%, sedangkan yang terbesar terjadi pada Mei 2025 yakni 3,19%.

Di lain sisi, hingga kini masih ada 9 dari 96 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ketentuan modal Rp12,5 miliar sebagaimana tercantum dalam POJK No.40/2024. Kesembilan perusahaan ini disebut telah menyampaikan action plan kepada regulator.

Lebih jauh, sejak 2017 hingga saat ini OJK telah menghentikan atau memblokir 13.229 entitas ilegal, yang mana 11.166 di antaranya merupakan pinjaman online (pinjol) ilegal. Bila dirincikan lagi, semasa era Prabowo-Gibran pada awal tahun ini hingga 30 September 2025, OJK telah menghentikan 1.556 pinjol ilegal.

Tak sampai di situ, pada 26 September 2025 kemarin OJK beserta stakeholder terkait berhasil menangkap dan memulangkan buronan mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya Adrian Gunadi ke Indonesia. Sebagai informasi, Adrian melakukan penghimpunan dana masyarakat Rp2,7 triliun di platform pinjol investree dengan melanggar ketentuan. Dengan begitu, dia menjadi tahanan OJK yang ditahan di Bareskrim Polri.

Teranyar, dunia pindar kini ramai lagi dengan dugaan gagal bayar. OJK menyampaikan pihaknya sedang mengawasi ketat PT Dana Syariah Indonesia, terkait dengan dugaan permasalahan kesulitan penarikan dana oleh lender.

Direktur Utama Dana Syariah Taufiq Aljufri mengungkapkan penundaan pengembalian dana kepada lender disebabkan oleh kondisi bisnis yang membuat para peminjam (borrower) kesulitan membayar, sehingga ketersediaan dana untuk pengembalian kepada lender terbatas.