Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tengah menjajaki kolaborasi dengan komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pendampingan dari Kementerian UMKM, guna mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan terkelola risiko.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyampaikan bahwa dukungan pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, dibutuhkan agar pembiayaan kepada UMKM dapat berkembang tanpa meningkatkan risiko. Sejalan dengan itu, AFPI saat ini tengah membangun komunikasi dengan Kementerian UMKM untuk membahas peluang kolaborasi tersebut.

“Kita sedang menjajaki untuk kolaborasi dengan komunitas UMKM dengan pengawalan dari kementrian UMKM,” ungkap Entjik kepada Bisnis, dikutip Rabu (14/1/2026).

Entjik menjelaskan, salah satu latar belakang penjajakan kerja sama tersebut adalah untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pinjaman daring (pindar) kepada pelaku UMKM. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal akibat minimnya pemahaman.

“Agar Informasi tentang pindar bisa sampai ke kalangan masyarakat UMKM, karena selama ini masyarakat banyak terjebak pada pinjaman online ilegal,” tuturnya.

Dia menegaskan, industri pindar terus berupaya mendorong pertumbuhan pembiayaan produktif dengan menggandeng komunitas UMKM serta berkolaborasi dengan Kementerian UMKM.

“Kami masih optimistis tahun 2026 ini portofolio untuk pembiayaan produktif, khususnya Ultra Mikro dan UMKM bisa naik,” ucap pria yang juga menjabat sebagai CEO DanaRupiah tersebut.

Entjik menambahkan, pembiayaan UMKM melalui industri pindar selama ini menyasar berbagai sektor usaha, meski saat ini cenderung lebih banyak diarahkan ke industri kecil berbasis rumah tangga.

Sementara itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik membenarkan bahwa komunikasi dengan AFPI terkait rencana kolaborasi tersebut telah berjalan.

Riza menilai terdapat ruang yang cukup besar bagi lembaga pembiayaan untuk memperluas akses dan memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.

“Saya kira kami juga dapat mendorong atau perlu mendorong perkembangan hari ini dengan fintech. Fintech yang terus bertumbuh. Ini salah satu strategi untuk menjangkau dan memberikan ruang yang lebih inklusif terhadap pembiayaan kita kepada UMKM,” ucapnya saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Jakarta, CNBC Indonesia —Warga Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyumbang angka kredit macet paling parah di Indonesia, mencapai 4,12%. Angka tersebut mendekati batas wajar industri, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematoknya di angka 5%.

Mengacu data statistik OJK per Agustus 2025, outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada bulan Agustus 2025 mencapai Rp87,48 triliun, naik 21,5% secara tahunan (yoy). Angka ini terdiri dari jumlah rekening penerima aktif sebanyak 25,46 juta entitas.

Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 di seluruh provinsi di Indonesia mencapai 2,57%, atau mencapai Rp2,25 triliun pada Agustus 2025. Angka kredit macet tumbuh lebih kencang dibandingkan total penyaluran peinjaman, yakni 31,5% yoy.

Adapun provinsi dengan rasio TWP90 terbesar adalah Nusa Tenggara Barat, yakni 4,12%. Angka ini sudah membaik dari raihan di periode sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,99%.

Akan tetapi secara nominal, Jawa Barat menjadi provinsi dengan sumbangsih kredit macet tertinggi, yaitu Rp 664,54 miliar, tumbuh 24,5% yoy. Rasio TWP90 di Jawa Barat mencapai 3,05%, di atas rata-rata industri.

Jawa Barat juga tercatat sebagai wilayah yang paling banyak mengambil pembiayaan dari pinjol, dengan total outstanding Rp 21,79 triliun. Capaian itu membuat Jawa Barat unggul dari DKI Jakarta yang mencatat Rp 13,37 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan kredit macet yang cukup signifikan terjadi di Jawa Timur. Provinsi ini mencatat kenaikan TWP90 sebesar 56,5% yoy menjadi Rp 323,87 miliar. Rasio TWP 90 di wilayah ini juga terkerek naik dari 2,26% per Agustus 2024 menjadi 3,04% per Agustus 2025.

Di sisi lain, data terbaru menunjukkan pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Angka ini naik 22,16% secara tahunan (yoy).

Kendati melambat dibandingkan dibandingkan dengan angka pertumbuhan September 2024, laju pembiayaan pinjol masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja multifinance dan perbankan.

Pertumbuhan pembiayaan pindar diiringi dengan kenaikan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90).

Data OJK menunjukan TWP90 per September 2025 sebesar 2,82%. Angka ini naik 44 basis poin (bps) secara tahunan dan naik 12 bps secara bulanan.

Adapun sebelumnya OJK telah meminta pinjaman dalam jaringan (pindar) atau pinjol memperketat syarat penyaluran kredit. OJK juga telah menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

OJK melihat bahwa selain kondisi ekonomi peminjam yang memburuk, ada pula peminjam yang sedari awal memiliki niat untuk tidak melunasi pinjaman.

"OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang terhadap penyelenggara pindar," kata Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dikutip Selasa (7/10/202

Bisnis.com, SINGAPURA— Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan, potensi pasar yang besar dan masih tingginya kesenjangan pembiayaan menjadi daya tarik utama bagi investor global untuk menanamkan modal di fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia.

“Yang dilirik oleh investor adalah market dari Indonesia ini sangat besar. Kita nomor empat terbesar di dunia kan penduduknya, itu satu. Yang kedua yang paling menjadi daya tarik daripada investor adalah kredit gap di Indonesia ini sangat tinggi,” kata Entjik ditemui disela acara Singapore Fintech Festival (SFF) 2025, pada Rabu (12/11/2025).

Menurut dia, kesenjangan pembiayaan ataucredit gapdi Indonesia masih mencapai sekitar Rp1.650 triliun. Angka itu menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan yang belum dapat dilayani oleh lembaga keuangan konvensional.

“Artinya ada kebutuhan dari masyarakat ya sebesar Rp1.650 triliun yang belum bisa di-adopt, belum bisa di-serve, dilayani oleh bank, multifinance,conventional financial company,” katanya.

Entjik menambahkan, saat ini sekitar 30% sumber pendanaan industri fintech lending di Indonesia berasal dari investor asing, sementara sisanya masih didominasi oleh perbankan nasional.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industripeer-to-peer (P2P) lendingmencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 22,16% secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025, dengan nominal mencapai Rp90,99 triliun.

Angka ini meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 21,62% YoY. Adapun tingkat risiko kredit agregat (TWP90) per September 2025 berada di posisi 2,82%, naik dari 2,60% pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, Sales Director Credit Bureau Indonesia (CBI) Peter menilai perkembangan pesat fintech lending danbuy now pay later(BNPL) di Indonesia tetap disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang kuat dalam pemberian kredit.

Dia menjelaskan, pinjaman berbasis daring seperti fintech P2P lending maupun BNPL kini semakin disiplin dalam melakukan pengecekan kelayakan kredit bahkan untuk pinjaman bernilai kecil.

“Jadi se-pruden itu gitu ya, istilahnya barang [pinjaman] Rp100.000, ah udahlah enggak usah cek kredit reportnya. Enggak begitu ternyata. Se-pruden itu juga sudah dicek,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga agar industri tetap sehat dan konsumen tidak terjerumus ke dalam beban utang berlebih. Peter menambahkan, penerapan manajemen risiko yang baik, baik sebelum maupun sesudah pemberian pinjaman, menjadi kunci untuk menjaga tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) dalam level yang sehat.

Peter juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data kredit dan sistemalertuntuk membantu lembaga pemberi pinjaman mengantisipasi risiko sejak dini. Menurut Peter, sistem tersebut membantu menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi nasabah agar tidak terjebak dalam pinjaman yang melampaui kemampuan mereka.

Peter menegaskan, lembaganya berfokus pada penyediaan data kredit yang akurat dan cepat agar keputusan pemberian pinjaman dapat diambil dengan tepat waktu. “Sehingga keputusannya tidak telat gitu. Jadi murni kami ngomongin data dan kami melakukan inovasi-inovasi supaya juga yang inklusi keuangannya terjadi. Yangunbankini semakin kami bisasolvejuga,” ujarnya.