Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan mobilisasi investasi hijau senilai US$2 miliar hingga 2030 melalui program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Program yang dijalankan melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut akan diluncurkan pada 4 Juni 2026. Nilai investasi yang ditargetkan itu sekitar dua kali lipat dibandingkan total investasi hijau yang berhasil dimobilisasi selama fase kerja sama sebelumnya.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi mengatakan kerja sama pemerintah dengan GGGI telah berlangsung selama 12 tahun dan berkontribusi terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.

“Kerja sama yang sudah terjalin dengan GGGI sejak 12 tahun yang lalu, selalu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional kita. Untuk itu, GGGI bekerja bersama kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga keuangan untuk merancang kondisi yang mendukung investasi dan mendorong perubahan sistemik,” kata Nizhar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bappenas mencatat berbagai intervensi kebijakan dan alur investasi yang dikembangkan melalui kemitraan tersebut diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi sebesar 183,54 juta ton setara CO₂ serta menciptakan 271.095 lapangan kerja hijau.

Selain itu, kerja sama tersebut disebut telah memobilisasi investasi hijau sekitar US$776,5 juta di berbagai sektor, mulai dari energi, pembangunan perkotaan, perhutanan sosial, hingga ekonomi biru.

Melalui GIFT 2026–2030, pemerintah berupaya meningkatkan peran investasi non-anggaran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dan berbagai skema pembiayaan inovatif.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan target investasi hijau tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi ekonomi hijau dalam pembangunan nasional.

“Nama GIFT sendiri mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan dan generasi mendatang. Setelah kami memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan, tantangannya adalah bagaimana merealisasikannya. Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bappenas, GIFT dibangun di atas pengalaman kerja sama selama lebih dari satu dekade yang mencakup pengembangan model pembiayaan hijau, dukungan implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta pembukaan akses terhadap sumber pendanaan internasional.

GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser mengatakan fase baru kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek hijau yang dinilai layak secara ekonomi.

"Melalui GIFT 2026–2030, kami memasuki fase yang dibangun di atas fondasi yang telah kami letakkan. GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata Rowan.

Ke depan, GIFT juga diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ketahanan energi, mendorong ekonomi sirkular, serta meningkatkan arus investasi ke berbagai sektor pembangunan rendah karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Instrumen sukuk, khususnya skema Green Waqf Sukuk (GWS), dinilai berpotensi menjadi alternatif pendanaan yang efektif untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Kepala Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UIII, Luthfi Hamidi, menilai tantangan utama pengembangan energi surya nasional bukan semata keterbatasan dana, melainkan desain pembiayaan yang belum menyentuh komunitas.

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi bertajuk Green Sukuk untuk Transisi Energi: Model Pembiayaan Inovatif bagi Program 100 GW Energi Surya yang digelar di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

“Masalahnya bukan hanya kekurangan dana, tapi desain pembiayaan kita memang belum menjangkau komunitas. Ini yang menciptakan gap besar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pendekatan pembiayaan yang selama ini bersifat top-down masih bergantung pada proyek berbasis APBN, sehingga belum optimal menjangkau desa, koperasi, maupun komunitas lokal.

Selain itu, terdapat sejumlah kendala lain seperti ekosistem pembiayaan yang terfragmentasi, belum adanya roadmap nasional yang terukur, serta keterbatasan sumber daya manusia teknis di tingkat lokal.

Luthfi menekankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi, tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam simulasi, proyek PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan investasi sekitar Rp17 miliar dengan umur proyek 20 tahun. Proyek ini diperkirakan menghasilkan listrik sekitar 1.577 MWh per tahun dengan biaya listrik (levelized cost of electricity/LCOE) sekitar Rp618 per kWh—lebih rendah dibandingkan tarif listrik konvensional.

Secara finansial, proyek ini dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp788 juta per tahun dengan potensi surplus Rp533 juta, terutama dalam skema berbasis hibah. Namun, dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership/PPP), proyek masih tergolong borderline bankable dengan tingkat pengembalian sekitar 7%.

Artinya, proyek memerlukan kombinasi pembiayaan, seperti 30% subsidi dan 70% investasi, agar lebih menarik bagi investor.

“Dalam beberapa skema, proyeknya masih borderline secara komersial. Karena itu, kombinasi pembiayaan menjadi penting,” kata Luthfi.

Meski demikian, dari sisi risiko pembiayaan, proyek dinilai cukup aman. Dalam skema pembiayaan melalui lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), rasio kemampuan bayar utang (debt service coverage ratio/DSCR) mencapai sekitar 1,78.

Sejalan dengan itu, perwakilan MOSAIC, Hidayat Tri Sutardjo, menilai pelibatan masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan energi menjadi kunci untuk memperluas dampak ekonomi.

“Ketika masyarakat memiliki dan mengelola energinya sendiri, dampaknya bukan hanya pada akses listrik, tetapi juga pada pergerakan ekonomi di tingkat lokal,” katanya.

Dalam forum tersebut, salah satu pendekatan yang disorot adalah skema blended finance syariah, yakni integrasi berbagai sumber pembiayaan mulai dari sukuk negara, sukuk korporasi, hingga dana sosial seperti zakat dan wakaf.

Potensi dana sosial syariah di Indonesia dinilai sangat besar, dengan estimasi zakat mencapai Rp327 triliun per tahun dan wakaf sekitar Rp180 triliun. Integrasi sumber dana ini dinilai dapat membantu menutup kesenjangan pembiayaan energi terbarukan.

Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah, menegaskan pentingnya peran KNEKS dalam mengorkestrasi integrasi berbagai instrumen tersebut.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang diusulkan adalah Green Waqf Sukuk, pengembangan dari Cash Waqf Linked Sukuk yang mengarahkan imbal hasil sukuk untuk mendukung proyek energi hijau seperti PLTS berbasis komunitas.

Selain aspek finansial, proyek PLTS berbasis komunitas juga dinilai memiliki dampak sosial yang signifikan. Satu unit PLTS 1 MW diperkirakan dapat melayani sekitar 900 rumah tangga dan 79 UMKM.

Nilai social return on investment (SROI) mencapai 1,75 kali dari investasi awal, yang berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan dapat menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp1,75.

Dengan potensi tersebut, pemanfaatan sukuk—khususnya Green Waqf Sukuk—dinilai tidak hanya relevan untuk mempercepat transisi energi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Samsung menjadi raja smartphone dunia selama kuartal III-2025. Dua ponsel lipat terbarunya disebut menciptakan momentum baru.

Firma analis, IDC mengungkapkan Samsung berada di puncak daftar smartphone dunia. Pada kuartal III-2025 perusahaan mengirimkan 61,4 juta unit, naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya 57,7 juta unit.

Market share Samsung juga mengalami kenaikan. Dari 18,4% pada Q3-2024 menjadi 19,0% pada kuartal III tahun ini.

IDC menyebutkan Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7 mengungguli ponsel lipat sebelumnya pada periode kuartal itu. Hal ini menciptakan momentum baru pada segmen ponsel lipat.

Vice President Client Devices IDC, Fransisco Jeronimo menjelaskan Samsung mencatatkan pertumbuhan pada kuartal Juli tersebut. Perusahaan bersama Apple, yang berada di peringkat kedua, disebutnya bisa mendorong konsumen beralih ke perangkat baru.

"Meski terjadi ketidakpastian ekonomi, pasar smartphone menunjukkan ketahanan. Apple dan Samsung mencatatkan hasil kuat sebab perangkat terbaru mereka membuat konsumen beralih ke perangkat baru pada segmen premium," jelasnya dikutip Kamis (16/10/2025).

"Sementara smartphone baru berteknologi AI dengan harga terjangkau mendorong peningkatan signifikan pada kategori harga lebih terjangkau," dia menambahkan.

Secara keseluruhan, IDC mencatat pasar smartphone global pada kuartal III ini mengalami peningkatan 2,6% secara tahunan. Jumlahnya dilaporkan mencapai 322,7 juta unit.

IDC menyebutkan segmen premium jadi faktor pendorong pemulihan pasar smartphone. Disebutkan konsumen beralih pada perangkat terbaru dengan faktor yang lebih inovatif, smartphone berbasis AI yang lebih terjangkau.

"OEM menguasai seni inovasi, tidak hanya pada hardware dan software untuk menarik minat konsumen melakukan peningkatan, namun menghilangkan hambatan pada pembelian. Mereka menggabungkan perangkat mutakhir dengan model pembiayaan inovatif dan program tukar tambah yang agresif, membuat keputusan melakukan peningkatan lebih mudah untuk konsumen," jelas Senior Research Director for Worldwide Client Devices IDC, Nabila Popal.