Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menyiapkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030 melalui kemitraan Green Indonesia Future Initiative (GIFT).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menjelaskan bahwa GIFT mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan tidak hanya mencakup kepentingan saat ini, melainkan juga untuk masa depan dan generasi mendatang.

“Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Teguh dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Bappenas telah menjalin kemitraan bersama GGGI sejak 2013 yang diwujudkan melalui Green Growth Program (GGP).

GGP telah berlangsung dalam tiga fase, dengan fase terakhir dijalankan pada rentang waktu 2021-2025.

Kontribusi kemitraan diukur dari hasil yang telah diwujudkan, bukan dari implementasi langsung, yang diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi setara 183,54 juta ton CO₂ serta penciptaan 271.095 lapangan kerja ramah lingkungan.

Selain itu, investasi ramah lingkungan juga telah dihasilkan sebesar sekitar 776,5 miliar dolar AS yang dimobilisasi di berbagai sektor, mulai dari energi dan kawasan perkotaan hingga perhutanan sosial dan ekonomi biru.

Pada fase berikutnya, yakni rentang 2026-2030, Bappenas dan GGI meluncurkan inisiatif GIFT yang akan diresmikan pada 4 Juni 2026.

Melalui GIFT, Bappenas dan GGI membidik target ambisius dengan nilai investasi melampaui dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.

GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

“GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser menambahkan.

Ke depan, inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peluang penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat keamanan energi, dan mendukung praktik ekonomi sirkular di berbagai sektor.

Selain itu, juga memobilisasi investasi hijau dari berbagai sumber pendanaan menjadi pilar pendukung pertumbuhan hijau yang memberikan dampak konkret bagi masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan mobilisasi investasi hijau senilai US$2 miliar hingga 2030 melalui program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Program yang dijalankan melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut akan diluncurkan pada 4 Juni 2026. Nilai investasi yang ditargetkan itu sekitar dua kali lipat dibandingkan total investasi hijau yang berhasil dimobilisasi selama fase kerja sama sebelumnya.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi mengatakan kerja sama pemerintah dengan GGGI telah berlangsung selama 12 tahun dan berkontribusi terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.

“Kerja sama yang sudah terjalin dengan GGGI sejak 12 tahun yang lalu, selalu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional kita. Untuk itu, GGGI bekerja bersama kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga keuangan untuk merancang kondisi yang mendukung investasi dan mendorong perubahan sistemik,” kata Nizhar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bappenas mencatat berbagai intervensi kebijakan dan alur investasi yang dikembangkan melalui kemitraan tersebut diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi sebesar 183,54 juta ton setara CO₂ serta menciptakan 271.095 lapangan kerja hijau.

Selain itu, kerja sama tersebut disebut telah memobilisasi investasi hijau sekitar US$776,5 juta di berbagai sektor, mulai dari energi, pembangunan perkotaan, perhutanan sosial, hingga ekonomi biru.

Melalui GIFT 2026–2030, pemerintah berupaya meningkatkan peran investasi non-anggaran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dan berbagai skema pembiayaan inovatif.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan target investasi hijau tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi ekonomi hijau dalam pembangunan nasional.

“Nama GIFT sendiri mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan dan generasi mendatang. Setelah kami memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan, tantangannya adalah bagaimana merealisasikannya. Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bappenas, GIFT dibangun di atas pengalaman kerja sama selama lebih dari satu dekade yang mencakup pengembangan model pembiayaan hijau, dukungan implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta pembukaan akses terhadap sumber pendanaan internasional.

GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser mengatakan fase baru kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek hijau yang dinilai layak secara ekonomi.

"Melalui GIFT 2026–2030, kami memasuki fase yang dibangun di atas fondasi yang telah kami letakkan. GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata Rowan.

Ke depan, GIFT juga diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ketahanan energi, mendorong ekonomi sirkular, serta meningkatkan arus investasi ke berbagai sektor pembangunan rendah karbon.

Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Ekonomi Sirkular yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta mendukung agenda transformasi ekonomi hijau dan berketahanan iklim,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) bekerja sama mempercepat pengembangan rantai nilai plastik berkelanjutan.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Ekonomi Sirkular yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta mendukung agenda transformasi ekonomi hijau dan berketahanan iklim,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti dalam Business Matchmaking Program: Policy Dialogue dan Peluncuran Call for Proposal (CfP) Plastics Circular Investment Initiative, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut menghasilkan 5,5 juta ton sampah plastik per tahun, tetapi baru 22 persen yang berhasil dikumpulkan untuk didaur ulang.

Tingkat utilisasi industri daur ulang pun dinilai masih jauh dari optimal, hanya sekitar 40 persen kapasitas yang beroperasi, sehingga dibutuhkan investasi lebih kuat pada infrastruktur, teknologi, riset bioplastik, serta insentif fiskal dan non fiskal.

Karena itu, melalui kemitraan antara Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI, diharapkan dapat melanjutkan kolaborasi lebih dari satu dekade dalam pertumbuhan hijau yang turut memperluas jalur pembangunan hijau dan mendukung kepemimpinan Indonesia menuju ekonomi lebih berkelanjutan.

Deputy Country Representative GGGI Vidya Fauzianti menegaskan bahwa Plastic Circularity Investment Initiative (PCII) dirancang untuk mengatasi tantangan struktural dalam rantai nilai plastik, mulai dari ketidakstabilan bahan baku hingga fragmentasi pasar.

“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mempercepat upaya transisi tersebut melalui Call for Proposal yang dapat diikuti oleh seluruh pelaku sektor plastik daur ulang dan bioplastik,” ungkap Vidya.

Lebih lanjut, inisiatif tersebut bertujuan untuk memperkuat segmen penting dalam rantai nilai yang dapat membuka peluang investasi konkret, sehingga mampu membangun proyek-proyek siap dibiayai.

PCII sendiri memiliki tiga komponen utama untuk memperkuat jalur investasi, yakni analisis lanskap, business matchmaking, dan asesmen teknis.

“Proyek ini dirancang untuk mengatasi berbagai kesenjangan sekaligus mengidentifikasi peluang, memastikan keahlian internasional dapat benar-benar mendukung prioritas lokal Indonesia,” katanya.

Bappenas dan GGGI menegaskan, komitmen bersama untuk mempercepat transformasi sektor plastik Indonesia melalui regulasi lebih kuat, teknologi lebih bersih, dan kolaborasi internasional lebih erat.

“Sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci membangun industri plastik berkelanjutan yang berdaya saing dan mendukung komitmen iklim global,” ucap Teni.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Indonesia telah mengambil inisiatif awal dalam penerapan pasar karbon internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Paris.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto mengemukakan pembahasan Pasal 6 Perjanjian Paris di COP30 di Belem, Brasil menghasilkan kesepakatan resmi yang positif. Salah satunya adalah mengenai pencatatan internasional (international registry) yang kini dinyatakan selesai.

“Para pihak menyepakati operasionalisasi dari ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah dirumuskan di Baku. Namun, Indonesia sebenarnya telah mengambil inisiatif lebih awal untuk menerapkannya,” kata Ary di sela-sela Global Carbon Summit 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia memberi contoh pada penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) dari proyek energi terbarukan.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation-Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia-Norwegia yang telah disepakati antara Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

Penandatanganan Framework Agreement PLN-GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025.

Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Perjanjian Paris, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih. Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga US$260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia.

“Hal ini menjadi poin penting bagi Indonesia karena kita dapat menunjukkan bahwa ketentuan yang sebelumnya disepakati di Baku sudah dapat diaplikasikan secara nyata,” lanjut Ary.

Meski kesepakatan tersebut bersifat bilateral, Ary menjelaskan bahwa perdagangan karbon Indonesia dan Norwegia menggunakan dasar yang dibangun melalui proses multilateral. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan bahwa operasionalisasi Article 6, meskipun baru tercapai hampir sepuluh tahun setelah Paris Agreement 2015, sudah dapat dilaksanakan secara konkret di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ary juga mengatakan bahwa Indonesia tengah menyusun skema safeguard atau pengamanan untuk menjamin integritas kredit karbon. Safeguard ini akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim karena berkaitan dengan aspek seperti sanksi apabila terjadi kecurangan atau pelanggaran.

“Pengaturan mengenai sanksi harus berada pada tingkat undang-undang, tidak dapat diatur melalui peraturan presiden atau peraturan menteri,” katanya.

Sebelum RUU tersebut terbit sebagai Undang-Undang, pengawasan terhadap kualitas dan integritas karbon disebut Ary tetap dilakukan. Dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama dengan International Voluntary Carbon Market (ICVCM), yang merupakan lembaga pengawas standar internasional dalam pasar karbon sukarela.

“Dengan berpartisipasi dalam mekanisme yang memiliki standar high integrity, sebagian unsur safeguard sudah termuat sejak awal melalui penerapan standar tersebut. Inilah langkah awal Indonesia dalam memastikan adanya safeguard sebelum kerangka hukum nasionalnya terbentuk secara penuh,” ujar Ary.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 10 bus listrik Hyundai akan mengaspal di jalanan Pulau Bali. Ini setelah Hyundai Motor Company resmi terpilih sebagai pemasok bus listrik dalam proyek pengembangan transportasi umum ramah lingkungan yang dijalankan Global Green Growth Institute (GGGI) dengan dukungan pemerintah Korea Selatan.

Melalui proyek bertajuk “e-Mobilitas Bali”, Hyundai akan menghadirkan bus listrik County Electric untuk mendukung layanan transportasi umum di Pulau Dewata. Langkah ini menjadi kelanjutan dari program serupa di Surabaya yang telah lebih dulu mengoperasikan armada bus listrik Hyundai sejak tahun lalu.

“Merupakan kehormatan besar bagi Hyundai untuk menghadirkan bus listrik pertama untuk transportasi publik di Bali, salah satu destinasi wisata paling ikonik di dunia,” ujar Sunny Kim, Presiden Hyundai Motor Asia-Pacific, dalam keterangan resminya, Rabu (12/11/2025). “Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung transisi Indonesia menuju mobilitas berkelanjutan.”

Proyek e-Mobilitas Bali merupakan hasil kerja sama Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan dengan pemerintah Indonesia. Melalui program Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance/ODA), kedua negara berupaya mempercepat transisi sistem transportasi menuju era kendaraan listrik.

GGGI, lembaga internasional yang fokus pada pembangunan hijau, menggelar tender terbuka pada Agustus lalu. Hyundai berhasil menjadi pemenang pada Oktober setelah mendapatkan nilai tertinggi dalam aspek kualitas kendaraan, layanan purna jual, serta pengalaman pada proyek ODA berbasis lingkungan.

County Electric akan menjadi bus listrik pertama yang digunakan secara resmi dalam transportasi umum di Bali. Kehadiran armada ini diharapkan membantu mendukung kebijakan pariwisata berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon di wilayah yang menjadi ikon wisata dunia tersebut.

Selain menghadirkan kendaraan listrik, Hyundai Motor juga berfokus pada pembangunan ekosistem transportasi hijau yang efisien dan terintegrasi.

“Kami akan terus mendorong pengembangan transportasi umum ramah lingkungan di berbagai kota besar di Indonesia,” tutur Sunny Kim.