Jayapura (ANTARA) - Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom meminta seluruh 39 kepala distrik untuk memfokuskan program pada penguatan ekonomi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong penguatan ekonomi berbasis wilayah melalui optimalisasi peran distrik sebagai ujung tombak pembangunan daerah,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Rabu (22/4).

Menurut Aletinus, rapat koordinasi tingkat distrik se-Kabupaten Lanny Jaya 2026 harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata.

“Oleh sebab itu pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam memperkuat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap kepala distrik wajib mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.

“Distrik harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Potensi yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan distrik agar arah pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan visi dan misi daerah.

“Saya minta seluruh kepala distrik menyampaikan laporan kinerja, termasuk capaian, kendala, serta kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat ekonomi masyarakat di seluruh distrik.

“Tantangan pembangunan di Lanny Jaya membutuhkan komitmen, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap melalui langkah tersebut, penguatan ekonomi lokal dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih tiga penghargaan pada ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Jumat (17/4/2026).

Pencapaian ini menjadi apresiasi atas kiprah berkelanjutan TelkomGroup dalam menjaga resiliensi jaringan, memperluas akses digital, serta mendorong pemerataan konektivitas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh Indonesia. 

Dalam ajang tersebut, TelkomGroup meraih tiga penghargaan, yakni Perusahaan Terbaik dalam Menjaga Resiliensi Konektivitas Digital di Seluruh Indonesia untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang diterima oleh Direktur Network Telkom Nanang Hendarno.

Kemudian, Operator Selular Perintis Pemerataan Konektivitas Digital di Wilayah 3T Terbaik untuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang diterima oleh Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna. Selanjutnya, Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T untuk PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) yang diterima oleh Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto. 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemerataan konektivitas digital nasional.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu kerja sama dengan banyak pihak. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, industri, dan mitra strategis memudahkan langkah pemerintah untuk terus memastikan agar konektivitas ini bisa berjalan dengan baik di seluruh daerah,” ujarnya. 

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi strategis TelkomGroup sebagai enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global melalui penguatan infrastruktur konektivitas secara menyeluruh yang mencakup jaringan darat, laut, hingga satelit.

Sejalan dengan langkah transformasi perusahaan, TelkomGroup terus memperluas kapabilitas digital dan kualitas layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur Network Telkom, Nanang Hendarno, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan konsistensi seluruh insan TelkomGroup dalam membangun dan memastikan ketahanan jaringan digital Indonesia.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai amanah untuk terus menjaga keandalan jaringan sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah yang menantang secara geografis. Bagi TelkomGroup, konektivitas bukan sekadar infrastruktur, melainkan enabler yang membuka akses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan berbagai peluang kemajuan bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Melalui sinergi kekuatan dan kepemilikan infrastruktur yang ekstensif, TelkomGroup terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional, mulai dari backbone fiber optic hingga layanan satelit untuk menjangkau area blank spot dan wilayah geografis menantang. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. 

Ke depannya, TelkomGroup akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital, sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berdaya saing, dan turut berkontribusi dalam mendorong kemajuan Indonesia. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Ketimpangan ekonomi kerap dipahami sebagai persoalan jarak yang lebar antara kelompok atas dan bawah. Ketika jarak itu menyempit, persoalan dianggap selesai.

Dalam praktik pembangunan, ketimpangan jarang benar-benar hilang. Ia lebih sering berubah bentuk. Pada fase tertentu, ketimpangan tidak lagi tampil sebagai jurang yang mencolok, tetapi sebagai perbedaan yang lebih halus, terutama dalam kemampuan rumah tangga menjaga kesinambungan kesejahteraannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi pengeluaran di Indonesia menunjukkan perbaikan yang nyata. Jarak pengeluaran antarkelompok menyempit, dan porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meningkat. Perubahan ini menandai bahwa hasil pertumbuhan ekonomi semakin tersebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atas. Pemerataan tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Perbaikan ini juga tercermin dalam perkembangan ketimpangan pengeluaran secara nasional. Menurut data BPS, pada September 2025, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio tercatat sebesar 0,363, lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tren penurunan ini memperpanjang kecenderungan membaiknya distribusi pengeluaran, setelah tekanan ketimpangan sempat meningkat pada masa pandemi. Secara agregat, gambaran ini memperlihatkan bahwa ketimpangan berkurang dan struktur distribusi pengeluaran penduduk menjadi lebih seimbang.

Perbaikan distribusi tersebut terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan di kota menurun, demikian pula di desa, dengan tingkat ketimpangan perdesaan yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan perkotaan. Hanya saja, pemerataan ini memiliki karakter yang berbeda antara desa dan kota. Di perdesaan, porsi pengeluaran kelompok bawah relatif lebih besar, mencerminkan distribusi yang lebih merata. Akan tetapi, pemerataan ini berlangsung dalam struktur ekonomi yang masih terbatas. Variasi pengeluaran antarkelompok lebih sempit karena keseluruhan tingkat pengeluaran relatif rendah. Dengan kata lain, pemerataan di desa tidak selalu identik dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Di perkotaan, situasinya berbeda. Meski ketimpangan menurun, struktur ekonomi yang lebih kompleks menciptakan variasi pengeluaran yang tetap lebar. Pada September 2025, gini ratio perkotaan tercatat sebesar 0,383, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 0,295. Kota menyediakan lebih banyak peluang pendapatan, tetapi juga menghadirkan biaya hidup yang tinggi dan perbedaan kualitas pekerjaan yang tajam. Di sini, ketimpangan tidak hanya soal besar kecilnya pengeluaran, melainkan tentang stabilitas pendapatan, keamanan kerja, dan akses terhadap perlindungan.

Perbedaan karakter ini semakin terlihat ketika ditarik ke level wilayah. Ketimpangan antardaerah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, termasuk di provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Beberapa daerah dengan basis ekonomi kuat tetap mencatat tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional, sementara daerah lain menunjukkan distribusi yang jauh lebih merata. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan daerah tertinggal versus daerah maju. Bahkan di wilayah dengan kapasitas ekonomi besar, distribusi kesejahteraan di dalamnya tidak selalu merata.

Pada titik ini, penurunan ketimpangan pengeluaran perlu dibaca lebih dalam. Perbaikan distribusi memang memperkecil jarak antara kelompok atas dan bawah, tetapi juga membuat semakin banyak rumah tangga berada pada posisi antara—tidak lagi tergolong miskin, namun belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Perubahan ini bersifat nyata, tetapi belum cukup kuat untuk membentuk ketahanan jangka panjang.

Data distribusi pengeluaran menunjukkan bahwa pada September 2025, porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi kelompok terbawah dalam struktur konsumsi. Namun, pada saat yang sama, kelompok 40 persen menengah—yang berada tepat di atas kelompok terbawah—menjadi kelompok kunci dalam struktur distribusi, karena menampung banyak rumah tangga yang telah keluar dari kondisi paling rentan tetapi belum sepenuhnya memiliki bantalan ekonomi yang kuat.

Kelompok inilah yang menjadi kunci dalam memahami wajah baru ketimpangan. Banyak rumah tangga hidup tepat di atas lapisan terbawah, dengan pengeluaran yang relatif memadai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tanpa penyangga yang cukup. Kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kesinambungan pendapatan. Gangguan kecil seperti kenaikan harga, berkurangnya jam kerja, atau kebutuhan mendadak dapat dengan cepat menggerus kondisi ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, ketimpangan tidak lagi terutama soal jarak pengeluaran, melainkan soal tingkat kerentanan. Dua rumah tangga dengan pengeluaran yang relatif serupa dapat memiliki tingkat keamanan hidup yang sangat berbeda. Rumah tangga dengan pekerjaan stabil, tabungan, atau akses perlindungan memiliki ruang bernapas yang lebih panjang. Sebaliknya, rumah tangga tanpa penyangga tersebut berada pada posisi yang jauh lebih rapuh, meskipun secara kasatmata tampak cukup.

Selain kerentanan ekonomi, perbedaan akses turut membentuk ketimpangan yang semakin menentukan. Distribusi pengeluaran yang membaik membuka peluang pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih luas. Namun akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung produktivitas masih sangat dipengaruhi oleh lokasi dan kondisi sosial ekonomi. Perbedaan ini tidak selalu tercermin langsung dalam angka pengeluaran, tetapi berpengaruh besar terhadap peluang jangka panjang.

Akumulasi perbedaan akses inilah yang berpotensi membentuk ketimpangan antargenerasi. Anak-anak dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang mirip dapat tumbuh dengan kualitas modal manusia yang berbeda, tergantung pada layanan dan lingkungan yang mereka terima. Dalam jangka pendek, distribusi pengeluaran terlihat membaik. Dalam jangka panjang, ketimpangan peluang dapat tetap bertahan jika tidak dikelola dengan cermat.

Dalam situasi ini, kebijakan pembangunan dihadapkan pada tantangan menjaga agar mobilitas ekonomi yang telah terbuka tidak kembali tertutup. Pemerataan pengeluaran menciptakan ruang bagi lebih banyak rumah tangga untuk naik kelas, tetapi kesinambungan proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem ekonomi menyerap tenaga kerja secara produktif dan menjaga daya beli. Ketika peluang kerja, kualitas layanan, dan perlindungan sosial bergerak searah, perbaikan distribusi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membentuk lintasan kesejahteraan yang lebih stabil bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada di wilayah transisi.

Karena itu, penurunan ketimpangan pengeluaran sepatutnya dipahami sebagai fondasi, bukan titik akhir. Fondasi ini penting dan patut diapresiasi, karena tanpa distribusi yang lebih seimbang, upaya penguatan kesejahteraan tidak memiliki pijakan yang kokoh. Namun fondasi tersebut perlu diikuti oleh upaya memperkuat kualitas pertumbuhan agar pemerataan yang terjadi tidak bersifat sementara.

Perbaikan distribusi pengeluaran memberikan dasar yang semakin kuat bagi pembangunan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, penguatan kualitas pertumbuhan melalui penciptaan pekerjaan yang lebih stabil, peningkatan akses layanan dasar, serta perlindungan sosial yang adaptif menjadi langkah penting agar pemerataan yang telah dicapai dapat berkelanjutan dan memperluas mobilitas ekonomi masyarakat.

Dengan memahami bahwa ketimpangan dapat berubah bentuk, tantangan pembangunan ke depan tidak lagi semata mengecilkan jarak antarkelompok, melainkan memastikan bahwa pemerataan yang berlangsung hari ini benar-benar bertahan. Ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada seberapa kecil jarak yang tersisa, tetapi pada seberapa kuat masyarakat bertahan dan melangkah maju di tengah ketidakpastian.

*) Lili Retnosari merupakan statistisi pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerhati isu sosial ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan sinergi pemerataan pembangunan kawasan.

Dia menekankan pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan.

“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin..

Pembangunan jalan tol, peningkatan jalan nasional, pengembangan kawasan industri, serta perbaikan fasilitas publik menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di daerah.

AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Ia menjelaskan geopolitik global saat ini tidak lagi terbatas pada ruang diplomasi dan pertahanan, tetapi telah berdampak langsung terhadap rantai pasok, sistem energi, platform digital, hingga jaringan infrastruktur nasional.

AHY juga menyoroti tantangan perubahan iklim yang kini menjadi bagian dari risiko ekonomi global. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dirancang untuk menghadapi kondisi masa depan dan memperkuat daya tahan nasional.

AHY menegaskan pembangunan infrastruktur nasional harus diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, memperkuat konektivitas logistik, serta mendorong pemerataan pertumbuhan antar-wilayah di seluruh Indonesia.

Selain memperkuat ketahanan nasional, AHY menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat proyek-proyek strategis yang kredibel, transparan, dan siap investasi, guna mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai memiliki masa depan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut. Menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua dengan target 1.000 lokasi, Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Gema Sasmita, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

Gema menilai fokus pembangunan di Papua merupakan kebijakan visioner yang mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, Papua memiliki potensi kelautan yang besar dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir jika dikelola secara optimal.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program tersebut. Menurut Gema, peran TNI sangat penting dalam menghadapi tantangan geografis Papua, terutama dalam menjamin kelancaran logistik, keamanan, dan percepatan pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, HMNI disebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai penghubung antara nelayan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar setiap lokasi KNMP benar-benar memberikan manfaat nyata.

Gema menegaskan pentingnya sinergi, transparansi, dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan program ini. Ia berharap keberhasilan KNMP di Papua dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan sektor kelautan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaya saing.

JAKARTA - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan.

"Kasus OTT Tulungagung dugaan pemerasan," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026).

Asep tak merinci lebih jauh terkait konstruksi kasus ini. Sejauh ini, KPK juga belum mengumumkan status hukum dari para pihak yang ditangkap.

Selain Bupati Tulungagung, sebanyak 12 orang lainnya turut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dalam perkara ini. Seluruhnya telah dibawa dan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Para pihak akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dalam operasi penangkapan ini, KPK turut menyita uang tunai ratusan juta. Hanya saja, jumlah pastinya belum diumumkan.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya. Selain itu, KPK juga turut membawa barang bukti.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, barang bukti yang dibawa uang tunai ratusan juta. Dia tidak merinci jumlah pasti uang yang dibawa.

"Ada (barang yang dibawa), uang ratusan juta," ucap Fitroh dikutip Sabtu (11/4/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyangkal memberi uang Rp300 juta ke Kabiro Penindakan KPK gadungan untuk mengurus perkara. Ia menegaskan, tak ada pernyataan atau tekanan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan itu meminta uang buat urus perkara.

Sahroni menjelaskan, kejadian itu terjadi saat dirinya memimpin rapat di Komisi III DPR RI pada Senin, 6 April 2026 pukul 10.30 WIB. Kala itu, ia dihubungi ada seseorang utusan pimpinan KPK ingin bertemu.

"Nah itu, staf saya tuh yang nemuin, tuh Askar, menerima yang bersangkutan atas informasi dari Pamdal kalau ada tamu mengatasnamakan pimpinan KPK. WhatsApp, saya bilang 'Wuih, ngapain?', gitu. 'Enggak, ada yang mau disampaikan dari pimpinan KPK, atas nama pimpinan KPK'," kata Sahroni menirukan percakapan, saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).

Saat itu, kata Sahroni, seorang stafnya menerima utusan itu yang mengaku sebagai Kabiro Penindakan KPK. Lantas, pegawai KPK gadungan itu pun menyampaikan pesan yang diklaim dari pimpinan KPK.

"Ini permintaan dari pimpinan KPK, jumlah uangnya Rp300 juta," ujar Sahroni menirukan permintaan pegawai KPK gadungan itu.

"Oke, Bu, nanti ya saya lagi mimpin rapat," kata Sahroni menjawab permintaan tersebut.

"Dan dia minta nomor telepon saya. Karena minta telepon, saya kasih," tutur Sahroni.

Setelah rapat, kata Sahroni, pegawai KPK gadungan ini menghampirinya dan menanyakan kejelasan soal uang. "Pak, kalau bisa hari ini atau besok," ujar Sahroni menirukan permintaan orang tersebut.

"Bu, nanti ya, saya dalam keadaan lagi enggak baik," jawab Sahroni.

Pada sore hari, Sahroni mengaku mengonfirmasi orang tersebut ke pimpinan KPK. Lantas, pimpinan KPK menyebut bahwa hal itu penipuan. "Langsung gua bilang, tangkap nih kalau begini, enggak bener, gitu," ucap Sahroni.

Akhirnya, kata Sahroni, KPK berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya . "Barulah itu ceritanya berproses. Gua minta kerja samanya untuk melakukan tangkap itu si yang gadungan. Tanggal 9 lah akhirnya berproses itu, 9 malam tuh penangkapannya perkiraan hampir jam 12-an lah," jelasnya.

Dalam proses penangkapan, Sahroni pun menginstruksikan stafnya untuk memberikan uang Rp300 juta dalam bentuk US$17.400. Ia sengaja memberikan uang itu melalui utusannya agar bisa memastikan pegawai KPK gadungan ini yang menerima.

"Untuk memastikan, jangan sampai entar uang itu enggak diterima sama yang bersangkutan, nanti bagaimana mau nangkap orang gitu. Akhirnya kasih uang, nilainya dengan ekuivalen US$ 17.400," jelasnya.

Namun, Saroni menilai, persepsi publik terhadap dirinya menjadi berbeda. Dia merasa publik menganggap pemberian uang itu terkait pengurusan perkara.

"Nah, tapi narasi orang jadi beda nih, seolah-olah gua berperkara, padahal enggak ada. Si Ibu itu tidak ngomongin perkara, sama sekali enggak ada. Pokoknya minta duit aja atas nama pimpinan KPK. Jadi, jangan bernarasi seolah-olah ngurus perkara, kagak ada perkara sama sekali. Cuma minta duit aja, cuma mintanya maksa gitu," tegas Sahroni.

Sahroni pun menilai, tak ada unsur pemerasan dalam kasus ini Menurutnya, tindakan yang dilakukan pegawai KPK gadungan ini bentuk pidana penipuan mengatasnamakan lembaga.

"Nah, tapi kemarin kan jadi liar, kok ya seolah-olah Sahroni panik gara-gara dimintain uang dan berperkara. Barulah narasi Sahroni panik ngasih duit gara-gara untuk mungkin ngurus perkara," tegas Sahroni.

Jadi, kata Sahroni, dirinya merasa perlu meluruskan narasi tersebut. "Tidak ada perkara. Kalau dibilang maksa, iya, tapi pemerasan enggak ada, apalagi ngancem, enggak ada itu. Tapi kalau dibilang dia maksa, bener maksa. Karena telepon terus," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengungkapkan kronologi dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman oleh pegawai KPK gadungan. Sahroni diperas Rp300 juta oleh KPK gadungan tersebut.

“Jadi kronologinya, ada seorang ibu-ibu datang ke DPR dan meminta bertemu saya. Kemudian saya temui dan dia mengaku utusan dari pimpinan KPK dan di situ dia meminta uang senilai Rp300 juta untuk dukungan pimpinan KPK," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Jumat (10/4/2026).

Sahroni pun langsung cek ke KPK. Hasilnya, KPK menyangkal ada utusan tersebut. KPK kemudian melakukan kordinasi dengan Polda Metro Jaya

“Dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini ke Polda Metro Jaya. Saya kemudian bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan KPK untuk menangkap orang ini dengan memberikan uang tersebut di rumahnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Sahroni melaporkan peristiwa pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Laporan telah dilayangkan pada Kamis (9/4/2026).

"Kami menerima laporan pada Kamis, 9 April malam 2026 sekira pukul 22.00 dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).

JAKARTA - Anggota DPR RI Ahmad Sahroni melaporkan peristiwa pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Laporan resmi dilayangkan pada Kamis (9/4/2026).

"Kami menerima laporan pada Kamis, 9 April malam 2026 sekira pukul 22.00 dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).

Dalam laporan itu, kata Budi, Ahmad Sahroni mengaku diperas para pelaku yang mengatasnamakan sebagai pimpinan KPK. Adapun, total uang yang diminta ke Ahmad Sahroni berjumlah Rp300 juta.

"Diduga orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait dengan pengurusan perkara penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak Rp300 juta," katanya.

Di lain sisi, kata Budi, Polda Metro Jaya juga mendapatkan ada informasi terkait dugaan pencemaran nama pimpinan KPK terkait perkara ini. Budi meminta masyarakat menunggu selagi penyelidikan ini berjalan.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Foto/Jonathan Simanjuntak

"Penyidik juga ada informasi dari pihak KPK bahwa adanya dugaan pencemaran nama pimpinan di KPK. Ini juga kami akan mendalami tentang informasi tersebut ada satu laporan dari anggota dewan," tandas Budi.

Terpisah, dalam keterangan tertulisnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan Tim gabungan KPK dan Polda Metro Jaya telah menangkap empat orang terkait kasus dugaan pemerasan ini. Empat orang pelaku menggunakan modus menjadi pegawai KPK dan mengaku utusan pimpinan.

"Oknum ini mengaku sebagai utusan dari Pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya," ujar Budi Prasetyo.

Budi Prasetyo menyebut empat pelaku diamankan Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini, tim gabungan juga menyita barang bukti uang tunai senilai 17.400 dolar AS.

"Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah USD17.400," kata Budi.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di angka 7,4 sampai 8,0 persen pada 2027, guna mengejar target perekonomian nasional sebesar 6,3 sampai 7,5 persen pada tahun depan.

"Target ekonomi Kepri tahun 2027, selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Virgiyanti menyebut Kepri merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di wilayah Barat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2025, yakni mencapai 6,94 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Menurutnya, sektor ekonomi Kepri ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 41,91 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), terutama di sektor elektronik dan logam.

Kota Batam menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kepri yang sebesar Rp61,69 triliun atau 26 persen.

"Ini menegaskan Kepri memiliki basis manufaktur strategis yang terhubung langsung dengan rantai pasok global," ujarnya.

Namun demikian, Virgiyanti memberikan beberapa catatan terkait disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Kepri, seperti perekonomian Kabupaten Anambas 2025 mampu tumbuh 15,4 persen pada 2025.

Sementara itu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah, masing-masing sebesar 3,31 persen dan 3,35 persen.

"Ekonomi Tanjungpinang dan Lingga cukup rendah dibanding angka rata-rata nasional maupun kabupaten/kota lainnya di Kepri," paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di Kepri, dengan penguatan konektivitas serta intervensi yang lebih terarah.

Dia mencontohkan ke depan intervensi pertumbuhan ekonomi Kepri lebih difokuskan pada teknologi tinggi dan maritim, lalu percepatan energi bersih, digitalisasi layanan, hilirisasi sektor kelautan serta pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.

Posisi Kepri yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional, memiliki keterbatasan konektivitas dan distribusi logistik.

"Kepri harus memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarpulau, seperti pengembangan pelabuhan serta akses mendukung menuju kawasan industri," ungkapnya.

Selain itu, ia pun berharap ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas, melalui penyediaan infrastruktur dasar dan memadai, salah satunya ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk perumahan, kawasan industri dan perkotaan.

Kementerian PPN/Bappenas berharap melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027, perencanaan pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras supaya berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemprov Kepri harus memprioritaskan proyek prioritas sebagai daya ungkit ekonomi, lalu pengendalian inflasi, serta memastikan sinergi perencanaan pusat dan daerah di dalam Musrenbang RKPD 2027," demikian Virgiyanti.

Adapun tema Musrenbang RKPD Kepri 2027 mengangkat tema "Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter, Didukung oleh Pelayanan Publik yang Bermutu".

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan listrik di Desa Ombolata, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, guna pemerataan akses energi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Listrik merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut,” ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir di Medan, Sabtu.

Ia mengatakan program “Listrik Desa” tersebut mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), serta gardu distribusi sebagai penopang utama suplai listrik bagi masyarakat.

Ia mengatakan program tersebut merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

“Kehadiran listrik di Desa Ombolata tidak hanya sekadar penyalaan jaringan, tapi membuka akses yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Menurut dia, kehadiran listrik di desa tersebut menjadi simbol kemajuan, pemerataan, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan seperti Nias Utara memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga keterbatasan akses logistik.

Namun, melalui kolaborasi antarPLN, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, seluruh tantangan tersebut dapat dilalui.

“PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh pelosok. Tahun ini, kami menargetkan sebanyak 21 desa lainnya di Nias Utara dapat segera menikmati listrik,” ujar dia.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengapresiasi kehadiran PLN dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan listrik desa tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan seluruh Forkopimda yang telah hadir dan berkontribusi dalam peresmian listrik ini. Ini merupakan langkah besar bagi kemajuan Nias Utara,” ujar dia.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan listrik secara produktif dan bijak sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan.

“Mari kita manfaatkan listrik untuk terus berdoa, berusaha, dan berkarya demi kemajuan daerah. Dengan hadirnya listrik, kita harus mampu menciptakan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya peredaran surat pemanggilan pemeriksaan palsu yang mengatasnamakan KPK. Masyarakat diimbau waspada adanya penipuan yang mengatasnamakan lembaga antirasuah itu.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi beredarnya surat panggilan palsu yang mengatasnamakan KPK. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan seperti ini,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Budi menerangkan, surat palsu tersebut beredar di wilayah Jawa Timur (Jatim). Surat palsu tersebut mencantumkan pemanggilan terhadap sejumlah badan usaha atau perusahaan untuk dimintai keterangan.

“Surat panggilan palsu yang diketahui beredar di wilayah Jawa Timur tersebut, mencantumkan pemanggilan terhadap sejumlah badan usaha atau perusahaan untuk dimintai keterangan, disertai nomor surat perintah penyelidikan, hingga mengatasnamakan Direktur Penyelidikan KPK,” ujar dia.

KPK menegaskan bahwa surat pemanggilan tersebut adalah palsu dan tidak pernah diterbitkan oleh KPK. “Atas beredarnya surat tersebut, KPK meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK, termasuk pemerasan, pengurusan perkara, maupun permintaan sejumlah uang atau sumbangan dalam bentuk apapun,” ungkapnya.

Budi pun meminta agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK. Termasuk tindakan pemerasan, pengurusan perkara, maupun permintaan sejumlah uang atau sumbangan dalam bentuk apa pun.

“KPK juga mengimbau kepada masyarakat, jika mengetahui atau menemukan adanya tindakan kriminal yang mengatasnamakan pihak dari KPK, agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau KPK,” jelasnya.

Budi pun mengimbau jika masyarakat mengetahui atau menemukan adanya tindakan kriminal yang mengatasnamakan pihak KPK bisa untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau KPK.

“Laporan kepada KPK dapat disampaikan secara langsung melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) di Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Perasa Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi call center KPK di 198 atau menyampaikan laporannya melalui laman kws.kpk.go.id, Whatsapp KPK – 0811 959 575, maupun surel [email protected].,” pungkasnya.