Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini dinilai sudah tidak lagi berkaitan dengan fundamental ekonomi Indonesia, melainkan ketidakjelasan proses penyesuaian kebijakan ekonomi dalam negeri terhadap tekanan global.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai rupiah memikul beban penyesuaian utama dari berbagai tekanan yang semestinya tersebar ke berbagai sektor ekonomi lainnya. Misalnya, pemerintah menahan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia melonjak tajam.

Fakhrul menjelaskan bahwa ketika penyesuaian kebijakan domestik dilakukan dengan sangat hati-hati demi menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, tekanan ekonomi tersebut akhirnya terkonsentrasi pada nilai tukar.

"Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Fenomena di mana harga domestik dibiarkan kaku (rigid) sementara sentimen global terus naik ini dinilai sangat sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting. Fakhrul mencatat bahwa akibat dilema pemerintah antara mempertahankan daya beli dan stabilitas eksternal, pasar valuta asing akhirnya menjadi pihak yang bergerak paling ekstrem.

Fundamental makroekonomi seperti inflasi, sektor perbankan, dan pertumbuhan ekonomi dinilai masih lebih baik dibandingkan banyak negara berkembang lain, namun pasar tengah menguji kredibilitas dan konsistensi kebijakan Indonesia dalam merespons tekanan global.

Keseimbangan Bauran Kebijakan

Menurutnya, langkah Bank Indonesia (BI) yang menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada rapat dewan gubernur edisi Mei 2026 sudah tepat untuk memulihkan kredibilitas otoritas moneter. BI dianggap mulai kembali menerapkan pendekatan pre-emptive (antisipatif), front loading (pengetatan di awal), dan ahead the curve (mendahului kurva) sebagaimana yang dilakukan pada era 2018.

Kendati demikian, stabilisasi nilai tukar rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi seperti BI semata. Fakhrul menekankan perlunya balanced policy mix atau bauran kebijakan yang seimbang antara moneter dan fiskal.

Dia meyakini bahwa pasar saat ini melihat adanya ketidakseimbangan di mana BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras akibat kebijakan fiskal yang memilih untuk menjaga inflasi tetap rendah dengan penyesuaian harga yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Fakhrul mendorong agar fiscal stance (sikap fiskal) Indonesiamulai menyesuaikan diri dengan realitas global baru.

Realitas tersebut mencakup era inflasi struktural yang lebih tinggi, fragmentasi geopolitik, biaya energi mahal, dan rantai pasok yang kian kompleks. Fakhrul membeberkan sejumlah kondisi yang diperlukan agar tekanan terhadap rupiah dan instrumen investasi domestik dapat mereda.

Pertama, perlunya sinkronisasi dan burden sharing yang lebih seimbang sehingga semua tekanan ekonomi tidak ditanggung sendirian oleh rupiah dan BI.

Kedua, pemerintah perlu memberikan peta jalan (roadmap) penyesuaian ekonomi yang jelas dan kredibel untuk merespons dinamika global.

Ketiga, normalisasi kurva imbal hasil surat berharga negara (SBN) wajib dilakukan setelah stabilitas pulih demi memancing capital inflow secara bertahap.

Keempat, penyesuaian imbal hasil instrumen moneter jangka pendek seperti SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) nantinya perlu dilakukan agar likuiditas tidak terus tersedot ke instrumen moneter, yang dapat mengerek biaya dana dan menghambat penyaluran kredit ke sektor produktif riil.

"Kita perlu burden sharing yang lebih seimbang antara fiskal, moneter, sektor energi, dan sektor riil. Karena kalau rupiah terus menjadi penanggung terakhir dari semua tekanan ekonomi, maka volatilitas akan terus berulang," katanya.

Ke depan, Fakhrul meyakini bahwa rupiah masih memiliki ruang berbalik arah. Jika perbaikan policy mix terwujud dan pasar melihat adanya pembagian beban yang seimbang antara fiskal dan moneter maka rupiah berpotensi menguat secara signifikan ke level Rp16.800—Rp17.000.

Jakarta (ANTARA) - Ketimpangan ekonomi kerap dipahami sebagai persoalan jarak yang lebar antara kelompok atas dan bawah. Ketika jarak itu menyempit, persoalan dianggap selesai.

Dalam praktik pembangunan, ketimpangan jarang benar-benar hilang. Ia lebih sering berubah bentuk. Pada fase tertentu, ketimpangan tidak lagi tampil sebagai jurang yang mencolok, tetapi sebagai perbedaan yang lebih halus, terutama dalam kemampuan rumah tangga menjaga kesinambungan kesejahteraannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi pengeluaran di Indonesia menunjukkan perbaikan yang nyata. Jarak pengeluaran antarkelompok menyempit, dan porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meningkat. Perubahan ini menandai bahwa hasil pertumbuhan ekonomi semakin tersebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atas. Pemerataan tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Perbaikan ini juga tercermin dalam perkembangan ketimpangan pengeluaran secara nasional. Menurut data BPS, pada September 2025, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio tercatat sebesar 0,363, lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tren penurunan ini memperpanjang kecenderungan membaiknya distribusi pengeluaran, setelah tekanan ketimpangan sempat meningkat pada masa pandemi. Secara agregat, gambaran ini memperlihatkan bahwa ketimpangan berkurang dan struktur distribusi pengeluaran penduduk menjadi lebih seimbang.

Perbaikan distribusi tersebut terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan di kota menurun, demikian pula di desa, dengan tingkat ketimpangan perdesaan yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan perkotaan. Hanya saja, pemerataan ini memiliki karakter yang berbeda antara desa dan kota. Di perdesaan, porsi pengeluaran kelompok bawah relatif lebih besar, mencerminkan distribusi yang lebih merata. Akan tetapi, pemerataan ini berlangsung dalam struktur ekonomi yang masih terbatas. Variasi pengeluaran antarkelompok lebih sempit karena keseluruhan tingkat pengeluaran relatif rendah. Dengan kata lain, pemerataan di desa tidak selalu identik dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.

Di perkotaan, situasinya berbeda. Meski ketimpangan menurun, struktur ekonomi yang lebih kompleks menciptakan variasi pengeluaran yang tetap lebar. Pada September 2025, gini ratio perkotaan tercatat sebesar 0,383, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 0,295. Kota menyediakan lebih banyak peluang pendapatan, tetapi juga menghadirkan biaya hidup yang tinggi dan perbedaan kualitas pekerjaan yang tajam. Di sini, ketimpangan tidak hanya soal besar kecilnya pengeluaran, melainkan tentang stabilitas pendapatan, keamanan kerja, dan akses terhadap perlindungan.

Perbedaan karakter ini semakin terlihat ketika ditarik ke level wilayah. Ketimpangan antardaerah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, termasuk di provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Beberapa daerah dengan basis ekonomi kuat tetap mencatat tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional, sementara daerah lain menunjukkan distribusi yang jauh lebih merata. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan daerah tertinggal versus daerah maju. Bahkan di wilayah dengan kapasitas ekonomi besar, distribusi kesejahteraan di dalamnya tidak selalu merata.

Pada titik ini, penurunan ketimpangan pengeluaran perlu dibaca lebih dalam. Perbaikan distribusi memang memperkecil jarak antara kelompok atas dan bawah, tetapi juga membuat semakin banyak rumah tangga berada pada posisi antara—tidak lagi tergolong miskin, namun belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Perubahan ini bersifat nyata, tetapi belum cukup kuat untuk membentuk ketahanan jangka panjang.

Data distribusi pengeluaran menunjukkan bahwa pada September 2025, porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi kelompok terbawah dalam struktur konsumsi. Namun, pada saat yang sama, kelompok 40 persen menengah—yang berada tepat di atas kelompok terbawah—menjadi kelompok kunci dalam struktur distribusi, karena menampung banyak rumah tangga yang telah keluar dari kondisi paling rentan tetapi belum sepenuhnya memiliki bantalan ekonomi yang kuat.

Kelompok inilah yang menjadi kunci dalam memahami wajah baru ketimpangan. Banyak rumah tangga hidup tepat di atas lapisan terbawah, dengan pengeluaran yang relatif memadai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tanpa penyangga yang cukup. Kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kesinambungan pendapatan. Gangguan kecil seperti kenaikan harga, berkurangnya jam kerja, atau kebutuhan mendadak dapat dengan cepat menggerus kondisi ekonomi mereka.

Dalam konteks ini, ketimpangan tidak lagi terutama soal jarak pengeluaran, melainkan soal tingkat kerentanan. Dua rumah tangga dengan pengeluaran yang relatif serupa dapat memiliki tingkat keamanan hidup yang sangat berbeda. Rumah tangga dengan pekerjaan stabil, tabungan, atau akses perlindungan memiliki ruang bernapas yang lebih panjang. Sebaliknya, rumah tangga tanpa penyangga tersebut berada pada posisi yang jauh lebih rapuh, meskipun secara kasatmata tampak cukup.

Selain kerentanan ekonomi, perbedaan akses turut membentuk ketimpangan yang semakin menentukan. Distribusi pengeluaran yang membaik membuka peluang pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih luas. Namun akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung produktivitas masih sangat dipengaruhi oleh lokasi dan kondisi sosial ekonomi. Perbedaan ini tidak selalu tercermin langsung dalam angka pengeluaran, tetapi berpengaruh besar terhadap peluang jangka panjang.

Akumulasi perbedaan akses inilah yang berpotensi membentuk ketimpangan antargenerasi. Anak-anak dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang mirip dapat tumbuh dengan kualitas modal manusia yang berbeda, tergantung pada layanan dan lingkungan yang mereka terima. Dalam jangka pendek, distribusi pengeluaran terlihat membaik. Dalam jangka panjang, ketimpangan peluang dapat tetap bertahan jika tidak dikelola dengan cermat.

Dalam situasi ini, kebijakan pembangunan dihadapkan pada tantangan menjaga agar mobilitas ekonomi yang telah terbuka tidak kembali tertutup. Pemerataan pengeluaran menciptakan ruang bagi lebih banyak rumah tangga untuk naik kelas, tetapi kesinambungan proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem ekonomi menyerap tenaga kerja secara produktif dan menjaga daya beli. Ketika peluang kerja, kualitas layanan, dan perlindungan sosial bergerak searah, perbaikan distribusi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membentuk lintasan kesejahteraan yang lebih stabil bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada di wilayah transisi.

Karena itu, penurunan ketimpangan pengeluaran sepatutnya dipahami sebagai fondasi, bukan titik akhir. Fondasi ini penting dan patut diapresiasi, karena tanpa distribusi yang lebih seimbang, upaya penguatan kesejahteraan tidak memiliki pijakan yang kokoh. Namun fondasi tersebut perlu diikuti oleh upaya memperkuat kualitas pertumbuhan agar pemerataan yang terjadi tidak bersifat sementara.

Perbaikan distribusi pengeluaran memberikan dasar yang semakin kuat bagi pembangunan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, penguatan kualitas pertumbuhan melalui penciptaan pekerjaan yang lebih stabil, peningkatan akses layanan dasar, serta perlindungan sosial yang adaptif menjadi langkah penting agar pemerataan yang telah dicapai dapat berkelanjutan dan memperluas mobilitas ekonomi masyarakat.

Dengan memahami bahwa ketimpangan dapat berubah bentuk, tantangan pembangunan ke depan tidak lagi semata mengecilkan jarak antarkelompok, melainkan memastikan bahwa pemerataan yang berlangsung hari ini benar-benar bertahan. Ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada seberapa kecil jarak yang tersisa, tetapi pada seberapa kuat masyarakat bertahan dan melangkah maju di tengah ketidakpastian.

*) Lili Retnosari merupakan statistisi pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerhati isu sosial ekonomi

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, INDRAMAYU -Perum BulogCabang Indramayu menyalurkan bantuan kepada314.129 penerima bantuan pangan (PBP) untuk alokasi Februari–Maret 2026.

Volume bantuan yang disiapkan mencapai 6.282 ton beras dan minyak goreng 1.256.516 liter untuk seluruh penerima bantuan di wilayah Kabupaten Indramayu.

Pimpinan Cabang Bulog Indramayu Sri Wahyuni mengatakan setiap penerima memperoleh beras sebanyak 20 kilogram serta minyak goreng total 4 untuk dua bulan sekaligus

“Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras. Karena alokasi bantuan diberikan untuk dua bulan sekaligus, masyarakat juga menerima minyak goreng sebanyak empat liter,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Menurut Sri, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu kelompok rentan menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Distribusi bantuan pangan mulai dilakukan pada 12 Maret 2026 dengan tahap awal penyaluran di sejumlah desa. Pada tahap pertama, penyaluran dilakukan di tiga desa dengan total 1.915 penerima bantuan pangan.

Perincian bantuan disalurkan ke Desa Karanganyar sebanyak 589 penerima terdiri 11.780 kg beras dan 2.356 liter minyak goreng. Desa Kepandean sebanyak 480 penerima berupa 9.600 kg beras serta 1.920 liter minyak goreng.Desa Margadadi dengan 846 penerima terdiri 16.920 kilogram beras dan 3.384 liter minyak goreng.

"Jika diakumulasi, penyaluran pada tahap awal di tiga desa tersebut mencapai 38.300 kilogram beras serta 7.660 liter minyak goreng," tuturnya.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa distribusi bantuan pangan di tiga desa tersebut diharapkan rampung sebelum memasuki periode cuti bersama Lebaran 2026.Setelah tahap awal rampung, penyaluran bantuan akan dilanjutkan secara bertahap ke desa-desa lain di Kabupaten Indramayu hingga seluruh penerima terlayani.

Program bantuan pangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, terutama menjelang periode Lebaran yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi rumah tangga.

Anggota Satuan Tugas Pangan Kabupaten Indramayu, Ipda F. Yudha, memastikan seluruh komoditas yang disalurkan telah melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Menurut dia, pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari uji tanak untuk memastikan kualitas beras, pemeriksaan kondisi fisik bahan pangan, hingga verifikasi timbangan guna memastikan jumlah bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan program.

“Kami memastikan kualitas bahan pangan telah melalui pemeriksaan, termasuk uji tanak beras serta pengecekan fisik dan timbangan. Pengawasan juga terus dilakukan selama proses distribusi berlangsung,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, tingkat kepatuhan Meta yang masih berada di bawah 30% tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi efektivitas mitigasi risiko keamanan digital.

Menurutnya, regulasi nasional disusun untuk melindungi data pribadi masyarakat, memastikan moderasi konten dilakukan secara bertanggung jawab, serta menekan penyebaran konten ilegal di ruang digital.

“Apabila kepatuhan rendah, maka kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi,” ujarnya dalam pesan singkat, Jumat (7/3/2026).

Pratama mengaitkan rendahnya kepatuhan platform dengan meningkatnya kasus penipuan digital atau digital scamming yang merugikan masyarakat. Platform media sosial saat ini menjadi salah satu medium utama berbagai modus kejahatan siber, mulai dari investasi palsu, impersonasi, phishing, hingga penipuan berbasis rekayasa sosial.

Dalam sejumlah kasus, distribusi konten penipuan diperkuat oleh sistem rekomendasi algoritma yang memprioritaskan tingkat interaksi pengguna atau engagement, tanpa selalu mempertimbangkan risiko keamanan publik.

Algoritma pada platform digital juga dinilai berperan sebagai infrastruktur kekuasaan informasi karena menentukan konten apa yang menjadi viral, siapa yang memperoleh visibilitas lebih besar, serta narasi mana yang menguat di ruang publik.

“Apabila negara tidak memahami dan mengawasi arah kerja algoritma, maka ruang publik nasional dapat secara efektif dikendalikan oleh logika komersial global,” tegas Pratama.

Selain itu, soal masih ditemukannya konten disinformasi pada platform milik Meta, Pratama menilai disinformasi bukan hanya persoalan etika komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ketahanan nasional.

“Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi, mengganggu proses demokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” jelasnya.

Di sisi lain, promosi judi online juga disebut kerap muncul dengan berbagai metode yang dirancang untuk menghindari deteksi sistem moderasi otomatis. Konten promosi sering disamarkan melalui tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun palsu atau akun yang diretas.

Bahkan dalam sejumlah kasus, ditemukan jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui komentar, pesan pribadi, hingga fitur siaran langsung.

“Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah, sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus,” tutur Pratama.

Oleh karena itu, Pratama menilai langkah inspeksi yang dilakukan Komdigi bukan sekadar simbol ketegasan pemerintah, melainkan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital nasional. Dalam kerangka tata kelola digital, tindakan tersebut merupakan bentuk eskalasi kebijakan ketika mekanisme koordinatif tidak lagi efektif.

“Negara memiliki mandat untuk memastikan setiap entitas yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya tunduk pada aturan nasional,” sebutnya

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik Indonesia akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan investasi.

Hal tersebut disampaikan dalam Gala Iftar Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa berbagai reformasi dan kebijakan pemerintah bertujuan memperkuat stabilitas nasional yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.

Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan latar belakangnya tidak hanya sebagai mantan perwira militer, tetapi juga sebagai pelaku bisnis yang pernah berinvestasi di berbagai negara.

Dia menyebut pengalaman berusaha di Kazakhstan dan Azerbaijan memberinya pemahaman langsung mengenai kekhawatiran serta kebutuhan investor asing.

“Setelah militer, saya terjun ke dunia bisnis. Saya juga berbisnis di negara-negara di luar Indonesia. Jadi, saya tahu dan memiliki pengalaman menjadi investor asing,” tuturnya.

Kepala Negara menilai stabilitas sosial dan politik yang terjaga akan memperkuat kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Dengan kepastian hukum, penghormatan terhadap kontrak, serta pengalaman pemerintah memahami kebutuhan investor, dia optimistis Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang semakin menarik.

Menurutnya, pengalaman tersebut membuat pemerintahannya lebih peka terhadap kepastian hukum, perlindungan investasi, serta stabilitas kebijakan yang dibutuhkan pelaku usaha internasional.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi menghormati tamu dan mitra asing. Dia menilai nilai budaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi investor dan menjunjung tinggi kontrak bisnis.

Dia juga menyebut hubungan personal jangka panjang dengan mitra internasional sebagai bukti konsistensi komitmen Indonesia dalam menjaga kepercayaan.

“Itulah tradisi kami. Semua tamu kami anggap harus dilindungi. Kami boleh saja bertengkar di antara sesama kami, tetapi bagi kami, tamu asing atau tamu dalam tradisi kami harus dilindungi dan dihargai,” kata Prabowo.

Bisnis.com, KUNINGAN- Kabupaten Kuningan menjadi wilayah dengan tingkat keamanan tertinggi di Metropolitan Rebana. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), daerah ini mencatat rasio kejahatan terendah dibanding wilayah lain di Jawa Barat bagian timur.

Sepanjang 2024, angka kriminalitas di Kuningan berada pada level yang sangat rendah, dengan crime rate hanya 18 kasus per 100.000 penduduk.

Capaian ini jauh di bawah rata-rata Jawa Barat yang berada di kisaran 62, sekaligus menempatkan Kuningan sebagai salah satu daerah paling aman di provinsi tersebut.

Data BPS menunjukkan, dari total penduduk sekitar 1,21 juta jiwa, jumlah tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kuningan hanya 224 kasus selama setahun. Angka ini lebih rendah dibanding Kabupaten Majalengka yang mencatat lebih dari 300 kasus, serta sangat kontras dengan Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon yang menghadapi tekanan kriminalitas jauh lebih tinggi.

Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menjelaskan, crime rate merupakan indikator penting untuk menilai tingkat risiko keamanan suatu wilayah karena dihitung berdasarkan rasio kejahatan terhadap jumlah penduduk. Menurutnya, rendahnya kriminalitas di Kuningan mencerminkan kondisi sosial yang relatif stabil.

“Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta aktivitas ekonomi yang tersebar cenderung lebih aman. Kuningan memiliki karakteristik tersebut,” ujar Darwis, Jumat (19/12/2025).

Sebaliknya, wilayah perkotaan di kawasan Rebana menunjukkan pola berbeda. Kota Cirebon tercatat sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi di kawasan ini, dengan crime rate mencapai 124. Tingginya mobilitas masyarakat, intensitas perdagangan, dan arus keluar-masuk penduduk dinilai menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Perbedaan tajam antarwilayah ini menegaskan bahwa persoalan keamanan tidak semata ditentukan oleh jumlah penduduk atau luas wilayah, melainkan oleh karakter aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan kondisi keamanan yang relatif kondusif, Kuningan dinilai memiliki daya tarik lebih bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang, termasuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Lingkungan yang aman, suasana agraris, serta stabilitas sosial menjadi modal penting bagi daerah ini sebagai destinasi wisata keluarga.

BPS menilai data kriminalitas tersebut dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah, baik dalam menjaga stabilitas wilayah yang sudah aman maupun dalam merancang kebijakan pengendalian kejahatan di daerah dengan tingkat risiko lebih tinggi.

“Kuningan perlu mempertahankan kondisi sosialnya yang kondusif, sementara daerah lain memerlukan pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing,” kata Darwis.

Dengan catatan keamanan yang konsisten dan tingkat kriminalitas yang rendah, Kabupaten Kuningan kini dipandang sebagai salah satu wilayah paling aman di Rebana, sekaligus pilihan ideal untuk berwisata dan beraktivitas selama libur panjang Nataru 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Saat ini, diabetes melitus menjadi masalah utama di kesehatan dunia karena dampaknya meluas, tidak hanya terhadap kualitas hidup individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, dengan jumlah penderita mencapai sekitar 537 juta orang pada 2021 dan diproyeksikan meningkat hingga 783 juta pada tahun 2045.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes yang besar, dengan kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lonjakan ini terutama terlihat di kawasan perkotaan, seiring pola hidup tidak sehat, meningkatnya obesitas, serta berbagai faktor risiko lain yang turut mendorong tingginya angka diabetes.

Dilansir dari Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hampir setengah penduduk Indonesia berusia di atas 3 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari. Selain itu, sekitar 43,3 persen lainnya mengonsumsinya satu hingga enam kali dalam seminggu.

Kementerian Kesehatan juga menyebut Indonesia sebagai negara dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Padahal, satu kemasan 250 ml rata-rata mengandung 22,8 gram gula atau hampir setengah dari batas konsumsi gula harian yang dianjurkan.

Tingginya konsumsi gula tersebut memperberat upaya pengendalian diabetes, sehingga pemantauan kadar gula darah secara rutin menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi. Oleh karena itu, penderita diabetes dianjurkan menjaga kadar gula darah tetap dalam rentang target yang direkomendasikan.

Kadar gula darah yang dianjurkan:
- Sebelum makan: 80–130 mg/dL.
- Dua jam setelah mulai makan: kurang dari 180 mg/dL.
Namun, sasaran kadar gula darah tidak bersifat sama untuk semua orang. Usia, kondisi kesehatan penyerta, serta arahan dokter atau tenaga medis perlu dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan target yang paling aman.

Selain pola makan, berbagai kondisi sehari-hari juga berperan dalam meningkatnya kadar gula darah. Karena itu, penderita diabetes perlu mengenali pemicunya agar bisa lebih waspada dan segera melakukan pencegahan.

Penyebab kadar gula darah tinggi (hiperglikemia):
- Sedang sakit atau mengalami infeksi.
- Mengalami stres fisik maupun emosional.
- Mengonsumsi makanan lebih banyak dari biasanya.
- Kekurangan insulin atau obat diabetes.
Apabila sedang sakit dan kadar gula darah mencapai 240 mg/dL atau lebih, pemeriksaan keton sangat dianjurkan. Kadar keton yang tinggi dapat menjadi tanda awal ketoasidosis diabetik, yaitu kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan medis segera.

Cara Mencegah Diabetes

Untuk mencegah diabetes perlu memahami batas aman asupan gula dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya, penerapan kebiasaan sehari-hari untuk menekan konsumsi gula menjadi hal yang perlu segera dilakukan.

Berikut cara pencegahannya:

1. Membaca Label Makanan

Biasakan memeriksa label nilai gizi pada kemasan makanan dan minuman, terutama informasi kandungan gula per sajian. Dengan membaca label, Anda bisa mengetahui apakah produk tersebut mengandung gula tambahan yang sering ditulis dengan berbagai nama, sehingga lebih mudah memilih makanan yang lebih aman.

2. Memilih Pemanis Alami

Saat membeli makanan atau minuman, pilih produk yang tidak mengandung pemanis buatan atau tambahan. Beberapa pilihan dengan rasa manis alami antara lain buah segar, oatmeal, dan susu kedelai tanpa gula.

3. Mengombinasikan Gula dengan Makanan Lain

Mengonsumsi gula secara berlebihan dapat membuat kadar gula darah naik dan turun dengan cepat sehingga mudah lapar. Untuk menghindarinya, kombinasikan makanan manis dengan protein, serat, atau lemak sehat agar rasa kenyang bertahan lebih lama.

4. Membiasakan Pola Makan Rendah Gula

Terapkan pola makan rendah gula dengan mengurangi makanan tinggi karbohidrat sederhana dan memperbanyak asupan serat serta protein. Sayur, buah, dan produk susu rendah lemak dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kestabilan gula darah.

Selain menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik dan menerapkan gaya hidup sehat juga berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah. Semua upaya ini sebaiknya dimulai dari diri sendiri agar kesehatan tetap terjaga dalam jangka panjang. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan faktor penyebab gelombang relokasi pabrik industri padat karya ke Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

“Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Dia lantas menggarisbawahi faktor dukungan dari pemerintah daerah setempat. Menurutnya, pengurusan perizinan dan kebutuhan industri di Jawa Tengah yang lebih mudah turut menjadi daya tawar relokasi pabrik.

Sebaliknya, Sanny menjelaskan terdapat pertimbangan lain bagi perusahaan untuk melakukan pemindahan pabrik, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, infrastruktur industri di Jawa Tengah belum semaju kawasan Bekasi atau Karawang, mulai dari suplai tenaga listrik, air, kabel fiber optik, dan lain sebagainya.

“Jadi memang masing-masing daerah ada karakteristiknya sendiri,” terang Sanny.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya. Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang juga memiliki upah minimum relatif rendah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga inflasi sebagai kunci stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Hal ini bahkan dinilai berperan membuat Presiden ke-2 RI Soeharto menjabat selama lebih dari 3 dekade.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10/2025), Purbaya mengatakan pengendalian harga di daerah-daerah, terutama untuk komoditas beras, menjadi penting untuk dilakukan. Menurutnya, stabilitas harga akan berpengaruh ke terjaganya kondisi sosial dan politik.

Purbaya juga menyebut, stabilitas harga itu menjadi salah satu penyebab Presiden ke-2 RI Soeharto dapat menjabat selama 32 tahun.

“Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Inflasi bisa menjaga stabilitas sosial dan politik. Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah karena beliau bisa menjaga stabilitas harga beras,” ujar Purbaya dikutip dari siaran langsung pada kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri.

Purbaya menjelaskan harga beras memiliki peran sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika harga beras stabil, maka komoditas lain cenderung ikut terkendali, sehingga tekanan sosial dapat diminimalkan.

Selain berdampak pada stabilitas nasional, Purbaya menilai inflasi yang terkendali juga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di tingkat daerah.

Dia menuturkan, jika sebuah daerah mampu menjaga kestabilan harga-harga barang pokok, maka peluang pemimpin daerah tersebut untuk terpilih kembali. Sebaliknya, pemimpin daerah akan sulit untuk terpilih kembali jika tak mampu menjaga level inflasi dengan baik.

Dia menambahkan kendali terhadap harga kebutuhan pokok, terutama bahan pangan, masih menjadi instrumen politik paling efektif di Indonesia. “Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa stabilitas inflasi nasional menjadi penyebab pemerintahan Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun di tangan kepemimpinan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto.

Purbaya menyebutkan, inflasi bisa mendukung stabilitas sosial dan politik suatu negara.

"Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas, harga beras utamanya, yang lain akan ikut harga beras," ujar Purbaya dalam rapat koordinasi inflasi daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain sebut Menkeu Purbaya, kestabilan inflasi juga sangat penting untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah.

Jika kondisi inflasi daerah stabil dan harga pangan terjaga, maka kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah juga meningkat.

Sehingga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), petahana berpeluang besar terpilih kembali.

"Kalau di daerahnya harganya enggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu enggak kepilih lagi. Kalau Bapak-bapak, Ibu bisa ngendali-in harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain," jelas dia.

"Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia," tegas Menkeu Purbaya.

Khusus untuk menjaga inflasi daerah, Purbaya menekankan peran tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang sangat penting.

Menkeu Purbaya menyatakan bahwa TPID memantau kondisi harga di berbagai wilayah di daerah.

Salah satu parameternya dilihat dari keterjangkauan harga bahan pangan dan kelancaran distribusinya.

"Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil," tutur dia.

"Tapi kita tidak boleh lengah, tekanan harga pangan dan energi bisa datang kapan saja. Terutama menjelang akhir tahun atau musim tanam baru," tambah Menkeu Purbaya.