Pemusnahan ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal terus diperkuat

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur I memusnahkan 13.227.800 batang rokok ilegal hasil penindakan periode Januari hingga awal Juni 2026 dengan nilai barang mencapai Rp19,64 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi di Sidoarjo, Kamis, mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

"Pemusnahan ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal terus diperkuat. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal di Jawa Timur," kata Rusman.

Dalam kegiatan yang digelar secara simbolis di halaman Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Rusman menyatakan rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan hal tersebut dinilainya berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp12,8 miliar dari sektor penerimaan cukai.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Arie Fianto Syofian menjelaskan sebagian pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang didapat dari cukai rokok resmi juga diarahkan untuk memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan buruh industri hasil tembakau.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Kanwil Bea Cukai, dan BPJS Ketenagakerjaan mampu memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan langsung oleh para pekerja sehingga perlindungan sosial semakin kuat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAMBI - Polda Jambi menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi melalui pemusnahan barang bukti narkoba dan deklarasi Gerakan Jambi Anti Narkoba. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar ini digelar di Lapangan Mapolda Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, Kejaksaan, BNNP Jambi, tokoh agama hingga mahasiswa.

Irjen Krisno mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk nyata transparansi dan ketegasan aparat dalam memutus rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Jambi. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 20 kilogram, 20.241 butir ekstasi dengan berat sekitar 9,1 kilogram, serta 1.975 cartridge etomidate sebanyak 4.332,5 mililiter.

"Pemusnahan barang bukti yang kita saksikan hari ini bukan sekadar rutinitas formalitas hukum. Kegiatan ini adalah bukti nyata transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan Polri bersama instansi terkait dalam memutus rantai peredaran barang haram tersebut di wilayah hukum Jambi," ujar Kapolda dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan tiga laporan polisi dengan enam orang tersangka. Selama lima tahun terakhir Polda Jambi berhasil mengungkap 3.760 kasus narkoba dengan total 5.385 tersangka terdiri dari 5.088 laki-laki dan 297 perempuan, yang dari pengungkapan tersebut, aparat menyita sekitar 1,4 ton narkotika berbagai jenis.

"Melalui pengungkapan dan penyitaan barang bukti kali ini, kita telah berhasil menyelamatkan 126.391 jiwa masyarakat Jambi dan sekitarnya dari bahaya kehancuran narkoba," tuturnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Dewa Made Palguna menerangkan, pengungkapan tersebut dinilai mampu mencegah potensi kerugian negara untuk biaya rehabilitasi sebesar Rp606,7 miliar, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp26,2 miliar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memerangi narkoba.

"Kami mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, BNNP, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, civitas akademika, media pers serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan menyatakan perang terhadap narkoba," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi langkah tegas Polda Jambi dan seluruh stakeholder terkait dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi. Pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekadar rutinitas penegakan hukum, melainkan pesan keras kepada para bandar dan pengedar narkoba bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum serius melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

"Tidak ada tempat aman bagi narkoba di Provinsi Jambi," kata Al Haris.

Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Batam (ANTARA) - Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memusnahkan sebanyak 5.454 lembar temuan Rupiah tidak asli temuan periode November 2022 hingga Desember 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kepri.

"Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode November 2022 sampai dengan Desember 2025,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Rony Widijarto P. dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Botasupal, terdiri dari KPw BI Kepri, Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan uang Rupiah tidak asli.

Langkah ini merupakan mandat UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta menjadi wujud komitmen menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan upaya menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi dengan Rupiah.

Proses pemusnahan temuan Rupiah tidak asli tersebut telah melalui proses klarifikasi oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk menyatakan keaslian uang Rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

Selanjutnya, temuan uang Rupiah tidak asli tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebelum akhirnya dimusnahkan.

Pemusnahan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Batam untuk dilakukan menggunakan fasilitas Mesin Racik Kertas milik Bank Indonesia.

Mesin tersebut menghasilkan cacahan kertas berukuran sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang.

Kegiatan pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh unsur Botasupal Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilaksanakan oleh tim Bank Indonesia dengan disaksikan oleh unsur Botasupal sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun, dari 5 ppm (piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar) pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025, dan terus menurun.

Hal ini seiring dengan penguatan kualitas uang Rupiah baik bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengaman yang semakin modern, sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan.

Peningkatan kualitas uang Rupiah juga telah memperoleh pengakuan dunia dengan diterimanya penghargaan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 sebagai Seri Uang Terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Awards 2023 dan penghargaan untuk Uang Rupiah kertas pecahan Rp50.000 TE 2022 pada November 2024 yang meraih peringkat ke-2 dunia untuk pecahan yang paling aman dan yang paling sulit dipalsukan di dunia (World's Most Secure Currencies) dengan 17 unsur pengaman canggih versi BestBrokers.

Di samping itu, Bank Indonesia bersama Botasupal juga terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah sebagai upaya bersama dalam menanggulangi uang Rupiah palsu.

Di antaranya dengan mengenali ciri-ciri keaslian Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menerapkan 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi).

Melalui slogan CBP Rupiah, BI mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan negara Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) memusnahkan 14 jam mewah hasil sitaan dari terpidana kasus korupsi Asabri Jimmy Sutopo. Hal itu dilakukan karena belasan jam telah dinyatakan sebagai barang palsu.

Pemusnahan jam tangan dilakukan dalam gelaran Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026, Rabu (20/5/2026). “Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI melaksanakan pemusnahan barang sita eksekusi berupa 14 jam tangan berbagai merek yang berasal dari Terpidana Jimmy Sutopo,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dikutip Kamis (21/5/2026).

“Di mana dari hasil penyitaan dan hasil dari penelitian baik dari ahlinya bahwa ternyata barang yang disita ini, 14 jam ini dinyatakan tidak identik atau palsu,” sambungnya.

Harga 14 jam tangan palsu itu beda jauh dari produk asli. Jam tangan asli merek tersebut bisa berharga miliaran rupiah, sedangkan barang palsu itu bernilai belasan juta rupiah.

"Harganya lumayan tapi masih jauh dibanding harga asli. Harga aslinya kan satu jam bisa miliaran. Kalau ini (yang palsu) rata-rata Rp15 jutaan segitu," ucapnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna mengatakan, barang palsu tersebut sebenarnya punya nilai ekonomis. Namun, negara tidak boleh mengambil untung dari barang palsu yang melanggar hukum.

"Untuk counterfeit, itu ada standar internasional. Namanya barang yang dijual harus sesuai dengan yang aslinya. Ini berkaitan dengan hak cipta, paten, dan lain lain," ujar Narendra.

Negara tidak dapat mengedarkan kembali barang-barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) karena akan merugikan pemilik paten dan merek asli. Kejaksaan akhirnya memutuskan untuk memusnahkan barang-barang KW tersebut.

Tanpa dokumen itu, komoditas dianggap berisiko karena status kesehatan dan keamanan tidak dapat ditelusuri

Mataram (ANTARA) - Balai Karantina Nusa Tenggara Barat (NTB) memusnahkan sebanyak 5,96 ton daging ayam tanpa dokumen resmi asal Jawa Timur (Jatim) yang masuk melalui Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani mengatakan dokumen karantina bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting dalam menjamin ketertelusuran dan keamanan pangan.

"Tanpa dokumen itu, komoditas dianggap berisiko karena status kesehatan dan keamanan tidak dapat ditelusuri," katanya dalam pernyataan di Mataram, Jumat.

Ina menjelaskan proses pemusnahan daging ayam dilakukan dengan cara dikubur dan disiram cairan bioaktivator guna mempercepat proses pembusukan bahan organik di lahan kantor Karantina NTB.

Komoditas tersebut sebelumnya diamankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara NTB karena tidak dilengkapi dokumen, sehingga dilakukan tindakan penahanan oleh Karantina NTB.

Daging ayam seberat 5,96 ton itu diangkut menggunakan truk tanpa pendingin serta kondisi pengemasan dan penyimpanan tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.

Menurut dia, setiap lalu lintas produk hewan, seperti daging ayam segar, sangat krusial untuk menerapkan standar rantai dingin atau cold chain, karena suhu penyimpanan yang stabil berguna untuk menekan pertumbuhan mikroba.

Pengemasan yang buruk dan suhu penyimpanan tidak standar berisiko tinggi, kata dia, memicu kontaminasi dan mempercepat proses pembusukan selama proses distribusi. Hal itu bisa menurunkan tingkat kelayakan pangan sebelum sampai kepada konsumen.

"Tanpa rantai dingin yang konsisten, risiko kontaminasi, ancaman penyakit, dan cemaran menjadi sangat tinggi, sehingga keamanan pangan tidak lagi terjamin," papar Ina.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengawasan terhadap lalu lintas komoditas menjadi bagian dari tugas utama Badan Karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2019, yang salah satunya bertujuan menjamin keamanan pangan.

Karantina NTB mengapresiasi sinergi lintas instansi, termasuk aparat kepolisian, dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah NTB.

"Ini adalah komitmen nyata kami dalam menjaga keamanan dan kelayakan pangan yang masuk ke NTB," ucap Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAWA BARAT - Polda Jawa Barat (Jabar) melakukan pemusnahan massal barang bukti narkoba, minuman keras (miras), hingga knalpot bising yang tidak sesuai standar. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi yang digelar aparat kepolisian di 23 Polres di seluruh Jawa Barat menjelang Ramadan 1447 H/2026.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika sebanyak 28,9 Kg, psikotropika dan obat-obatan keras berbahaya sebanyak 160.334 butir, minuman keras ilegal sebanyak 60.999 botol miras; serta 4.599 knalpot brong

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman yang merusak kehidupan sosial.

“Hari ini kita memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar, yang apabila beredar di masyarakat akan membawa dampak kehancuran yang luas,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Menurut Irjen Pol Rudi, barang bukti yang dimusnahkan tersebut bukan sekadar data. Jika 1 gram sabu dapat merusak satu kehidupan, maka 28,9 Kg sabu berpotensi menghancurkan banyak masa depan.

Lihat video: Polda Jabar Bongkar Pabrik Sabu, 1 WNA Ditangkap



“Jika satu butir ekstasi dapat merusak fungsi otak, maka ratusan butir yang beredar dapat memutus harapan generasi muda. Jika ratusan ribu obat keras tertentu disalahgunakan, maka yang kita hadapi adalah generasi yang kehilangan arah, keluarga yang hancur, dan meningkatnya kriminalitas,” katanya.

Irjen Pol Rudi menyebut, pemusnahan barang-barang ini mencegah potensi kejahatan, kekerasan, dan kehancuran sosial yang lebih luas.

“Kita tidak hanya menghancurkan barang bukti, tetapi memutus mata rantai penderitaan. Begitu pula dengan pemusnahan minuman keras ilegal. Kita menyelamatkan masyarakat dari potensi kecelakaan lalu lintas kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, dan tindak pidana yang sering dipicu oleh hilangnya kesadaran akibat alkohol,” ucapnya.

Begitu juga dengan pemusnahan knalpot brong atau bising, Irjen Pol Rudi menyebut tindakan tersebut sebagai upaya mengembalikan mengembalikan hak masyarakat untuk hidup tenang, beristirahat tanpa gangguan, serta mencegah konflik sosial akibat kebisingan yang meresahkan.

Tidak hanya melakukan pemusnahan barang bukti, Polda Jabar juga berhasil mengembalikan kendaraan milik masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.

Irjen Pol Rudi menyebut Ditreskrimum Polda Jabar berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan 1.122 kendaraan. Rinciannya, 1.111 kendaraan roda dua dan 11 kendaraan roda empat.

“Hari ini akan diserahkan secara simbolis kepada masyarakat secara gratis tanpa biaya sepeserpun. Bagi sebagian orang, kendaraan mungkin hanya alat transportasi. Namun bagi banyak warga, kendaraan adalah sumber kehidupan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Rudi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari narkoba, miras illegal, dan pelanggaran hukum lainnya. Sebab keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama.

“Semoga kegiatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga ketertiban dan menyelamatkan generasi bangsa adalah tugas mulia yang harus kita emban bersama,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan bahwa seluruh biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibebankan pada importir yang bertanggung jawab.

Ia menjelaskan beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi lantaran telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

"Yang dimusnahkan itu tidak pakai APBN. Jadi yang memusnahkan itu adalah importir. Jadi kita kenakan sanksi," ungkap Budi di Jakarta, Jumat.

Adapun sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah menutup perusahaan distributor dan memusnahkan barang impor tersebut.

Budi mengatakan setiap importir yang kedapatan melanggar aturan harus menanggung sendiri seluruh konsekuensi hukum dan administratif, termasuk biaya pemusnahan barang.

"Dia yang harus memusnahkan. Nanti semua biaya dari importir," katanya.

Pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11), Purbaya mengatakan cara pemusnahan baju impor ilegal selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru membuat pemerintah mengeluarkan biaya.

Menurut Purbaya, untuk satu kontainer yang membawa balpres ilegal untuk dimusnahkan, biaya yang dikeluarkan oleh pihaknya mencapai Rp12 juta.

"Rugi. Habis itu masih beri makan orang yang ditahan. Rugi besar kita. Jadi, mau kami ubah," kata Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, akan konsisten memberantas importir pakaian bekas ilegal atau balpres. Para penentang kebijakan itupun, ia pastikan akan didatangi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena terindikasi terlibat dalam impor balpres ilegal.

Sebagaimana diketahui, larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022.

Purbaya pun menegaskan, seluruh aktivitas ilegal sudah pasti melanggar hukum. Karena itu, ia mengaku tak segan memerintahkan bawahannya untuk mengejar pihak-pihak yang mendukung importir ilegal balpres, sebagaimana yang sering tampi di televisi ataupun Youtube.

"Jadi yang di Youtube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat, masa saya diam," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Purbaya mengaku masih berusaha merampungkan peraturan yang memperkuat hukuman bagi para importir barang ilegal itu, dengan memberikan hukuman tambahan bagi 'mafia' impor pakaian bekas ini berupa denda hingga memasukkan ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

Sejak Oktober 2025, Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Terutama karena negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya enggak dapat duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," kata Purbaya.

Purbaya menganggap, selama ini negara rugi saat menindak barang tangkapan impor ilegal itu dengan cara dibakar. Konsep pemusnahan barang ilegal itu, menurutnya, memakan biaya hingga Rp 12 juta untuk satu kontainer.

"Kan saya selalu komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya enggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Itu mahal tuh satu kontainer itu sekitar Rp 12 juta kalau enggak salah. Rugi, abis itu kasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi mau kita ubah," ucapnya.

Purbaya mengatakan, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan, dan juga telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. ialah memanfaatkan hasil penindakan itu dengan menjual murah ke masyarakat atau UMKM.

Ia mengaku juga sudah melakukan konsultasi dengan Asosiasi Garment dan Textile Indonesia atau AGTI. Hasilnya, balpres ilegal yang masuk serta berhasil ditindak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu akan dicacah untuk dijadikan bahan baku atau dijual murah.

"Ini juga atas arahan presiden, ini mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja. Kita pikir-pikir gimana, apa boleh enggak kita cacah ulang? Boleh. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa enggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah," ucap Purbaya.

Purbaya mengatakan, hasil konsultasi dengan AGTI didapati sejumlah pengusaha yang siap menampung barang hasil penindakan itu untuk dicacah. Ia memastikan kebijakan ini akan jalan pekan depan dan telah mendapatkan persetujuan juga dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

"Minggu depan diskusi dengan mereka ya. jadi langsung ketuk palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah," paparnya.

"Saya juga sudah bicara dengan Kementerian UMKM, Pak Maman, beliau setuju dengan kerjasama seperti ini, karena nanti UMKM yang tahu namanya kan, nama UMKM-nya beliau. Kalau saya kan nggak tahu, nanti distribusi UMKM-nya lewat Pak Menteri UMKM," tegas Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi, yang berlangsung sepanjang pekan lalu, dapat disimak kembali hari ini mulai dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemusnahan pakaian bekas impor hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal mengatur transaksi daring.

Berikut beritanya:

1. Kemendag lakukan pemusnahan 500 balpres pakaian bekas impor

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 500 balpres dari total 19.391 balpres pakaian bekas impor atau thrifting yang disita oleh Kemendag, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan juga Polri .

Baca selengkapnya di sini

2. Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat jajarannya yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Baca selengkapnya di sini

3. Menkeu sebut redenominasi rupiah kewenangan bank sentral

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

Baca selengkapnya di sini

4. BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga minyak goreng untuk seluruh kualitas dalam kondisi stabil tinggi dan tidak pernah turun pada minggu pertama November 2025.

Baca selengkapnya di sini

5. Revisi UU perlindungan konsumen dan KPPU bakal atur transaksi daring

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengungkapkan, revisi undang-undang (UU) perlindungan konsumen dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengatur transaksi daring (online).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia telah memusnahkan 5,7 ton udang yang terkontaminasi kandungan radioaktif Cesium 137 (Cs-137) setelah adanya temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administration/FDA) Amerika Serikat.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam siaran resminya mengungkapkan telah menindaklanjuti temuan US FDA terkait kontaminasi radionuklida Cesium (Cs-137) pada udang asal Indonesia.

"Pemerintah melalui BAPETEN melakukan pengujian terhadap 2 (dua) kontainer udang suspect. Dari total 3.250 kotak karton yang diperiksa, ditemukan 494 kotak karton (5,7 ton) terkontaminasi permukaan Cs-137 pada bagian luar karton," sebut KLH dalam siaran resmi dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (15/11/2025).

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH sekaligus Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi, Rasio Ridho Sani, menyampaikan bahwa"Hasil pengujian terhadap sampel udang menunjukkan kandungan Cs-137 sebesar 10,8 Bq/kg (uji basah). Nilai ini lebih kecil dari 100 Bq/kg atau tingkat klirens Cs-137 yang dapat dilepaskan ke lingkungan."

Sesuai rekomendasi Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) dan BAPETEN tentang pemusnahan udang terkontaminasi Cs-137, serta arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, pemusnahan terhadap 494 kotak karton udang yang terkontaminasi tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).

Rasio Ridho Sani menegaskan,"Pemusnahan dilakukan dengan insinerasi menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800-900 °C, dilengkapi Peralatan Pengendalian Emisi Udara dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS)."

Abu hasil insinerasi ditangani melalui makro enkapsulasi dengan solidifikasi/concrete dalam HDPE box, kemudian ditempatkan di landfill klas 1 yang dioperasikan PT PPLI/DOWA. Proses ini dilakukan sesuai protokol keamanan radiasi dan lingkungan, serta disupervisi langsung oleh:

1.Haendra Subekti, Deputi Keselamatan Nuklir BAPETEN

2.Yudi Pramono, Direktur Keteknikan dan Kesiapan Nuklir BAPETEN

3.Syaiful Bahri, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN

4.Akhmad Alfaraby, Direktur Tindakan Karantina Ikan BARANTIN

5.Edward Nixon Pakpahan, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH

Rasio menambahkan bahwa upaya mitigasi dan dekontaminasi cemaran Cs-137 di Kawasan Cikande, Serang, terus dilakukan secara intensif oleh Satgas. Progres menunjukkan hasil signifikan: fasilitas pabrik yang terkontaminasi telah selesai didekontaminasi dan kembali beroperasi. Lokasi zona merah A, C1, D, H, dan I telah dinyatakan aman oleh BAPETEN dan BRIN. Lokasi B, E, F, F1 sedang dalam tahap cementing dengan beton K-350, sementara F2 finalisasi stripping untuk persiapan cementing. Lokasi C di belakang Pabrik PT VP sedang dipersiapkan untuk containment dengan pemagaran demi keselamatan masyarakat. Hingga kini, material terkontaminasi Cesium 137 yang berhasil dipindahkan mencapai 975 ton, ditempatkan di Interim Storage PT PMT. Seluruh proses dekontaminasi ditargetkan selesai akhir November.

Berkaitan dengan dekontaminasi Cesium 137 di Lampung Selatan, Yudi Pramono dari BAPETEN menyampaikan bahwa lokasi terdeteksi paparan di Pemakaman Jl Marga Dantaran No.11, Penengahan, Kecamatan Penengahan, telah ditangani dengan penyemenan. Paparan Cesium 137 di tiga lokasi yang disemen turun hingga di bawah 0,5 uSv/jam dan dinyatakan aman."Untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, kami akan terus melakukan monitoring pada lokasi tersebut,"ujar Yudi Pramono.

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan "pemusnahan udang terkontaminasi dan dekontaminasi kawasan terpapar Cesium 137 adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan pangan, keselamatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Tidak ada kompromi dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari ancaman radioaktif."

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan obat dan sediaan farmasi merupakan benteng utama mencegah penyalahgunaan zat berbahaya. Hal itu disampaikan di sela pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Polri, Rabu (29/10/2025).

Barang bukti narkoba yang dimusnahkan meliputi 1,3 ton sabu, 335.019 butir ekstasi, dan 608,1 kg ganja. Barang bukti ini merupakan hasil sitaan sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025 hasil operasi gabungan Bareskrim Polri bersama jajaran Polda di berbagai daerah.

"BPOM terus bersinergi dengan Polri dan BNN untuk memperkuat pengawasan, dari produksi hingga distribusi. Penyalahgunaan obat dan narkotika adalah ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia," tutur Taruna Ikrar.

Dia menambahkan, melalui sistem pengawasan berbasis sains dan digitalisasi rantai pasok bisa memastikan bahwa setiap obat yang beredar di Indonesia. Juga memenuhi standar keamanan dan tidak disalahgunakan untuk produksi narkoba sintetis.

Kegiatan pemusnahan ini menjadi simbol capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meneguhkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba melalui pendekatan keamanan, kesehatan, dan edukasi publik.

Pemusnahan narkoba kali ini juga bukan sekadar simbol penegakan hukum, melainkan manifestasi semangat kolektif bangsa dalam menjaga masa depan generasi muda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang ikut menyaksikan pemusnahan menegaskan, kejahatan narkoba merupakan ancaman multidimensi menghancurkan generasi muda, melemahkan ketahanan nasional, dan menggoyahkan masa depan Indonesia Emas 2045.

“Kalau barang ini tidak dicegah dan disita, bisa dikonsumsi oleh 629 juta manusia lebih dari dua kali jumlah penduduk Indonesia. Ini ancaman serius bagi bangsa, dan saya apresiasi kerja keras Polri, BPOM, dan BNN ” ujar Presiden.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan 49.306 kasus tindak pidana narkoba dengan 65.572 tersangka merupakan hasil kerja kolaboratif lintas lembaga.

“Peredaran narkoba adalah extraordinary crime. Untuk mewujudkan Indonesia Emas, kita harus memastikan generasi muda bebas dari narkoba,” ujar Kapolri.