Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, serta transformasi digital.

Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun.

"UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya hampir Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai hampir 50 persen, 50,83 (persen)," kata Airlangga dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6).

Airlangga melanjutkan, dana KUR tersebut telah disalurkan kepada 2,32 juta debitur dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Adapun Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui penyediaan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pelindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro.

Berbagai rangkaian kegiatan juga dihadirkan untuk memperkuat kolaborasi antarKementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna mendorong tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain KUR, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing usaha.

Menurut Airlangga, pemanfaatan AI untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah akan membantu UMKM memperluas jangkauan bisnis.

Di sisi lain, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN juga akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara menjadi semakin mudah.

"Festival ini juga menghadirkan workshop mengenai Artificial Intelligence (AI). Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM," pungkas Airlangga.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

"SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Platform SAPA UMKM merupakan super-app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program Pemerintah.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.

Melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, Pemerintah optimistis UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan, transisi energi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rachmat, Indonesia memiliki modal besar untuk menjalankan transisi energi berkat kekayaan sumber daya energi yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari panas bumi, tenaga air, energi surya, angin, bioenergi, gas, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk teknologi masa depan.

"Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara. Kita berharap seluruh potensi energi tersebut dapat dimanfaatkan, bukan hanya untuk Indonesia saat ini, tetapi juga untuk Indonesia di masa depan," ujar Rachmat dalam peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/6).

Rachmat mengatakan, proses transisi energi bukan sekadar peralihan penggunaan sumber energi, melainkan sebuah transformasi besar yang berpotensi mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan nasional secara signifikan. Oleh karena itu, proses transisi perlu dikelola secara bertahap, terencana, dan berkeadilan.

Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN tersebut mengusung pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan transisi energi.

Pendekatan tersebut dinilai relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik sistem energi, tingkat pembangunan, serta potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerah.

Melalui pendekatan berbasis wilayah, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif sehingga mampu mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo menilai strategi transisi energi harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi masing-masing wilayah.

Menurut dia, daerah dengan tingkat konsumsi energi yang masih rendah memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberian insentif, hingga pengembangan ekosistem pendukung transisi energi.

"Hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik setiap wilayah berbeda, sehingga strategi transisinya pun perlu disesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi yang masih rendah, kebijakan pertumbuhan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekosistem menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan transisi energi," ujar Teguh.

Berdasarkan kajian tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam rangka mencapai status negara maju pada 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target net zero emissions (NZE).

Karena itu, transisi energi dinilai harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang terhubung dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan energi.

Kajian tersebut juga menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga mencakup transformasi ekonomi, pembangunan industri, penguatan ketahanan energi, pemerataan pembangunan antardaerah, serta penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman untuk terus mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

"Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia melalui kerja sama berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang," kata Ralf.

Melalui peluncuran buku tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional terkait arah transisi energi Indonesia sekaligus mendukung penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” katanya dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rachmat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan untuk menuju transisi energi maka akan terjadi transformasi besar yang mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan secara radikal. Karena itu, jalan menuju transisi dinilai harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana.

Dalam Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN, pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dibahas dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan itu dianggap relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antar wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” kata Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia dianggap berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar dia.

Melalui kegiatan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) menerima kunjungan Dewan Komisaris PT Danantara Asset Management (DAM) untuk meninjau langsung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komisaris Utama PT DAM Rabin Indrajad Hattari mengatakan peninjauan tersebut menjadi bagian dari pengawalan agenda strategis nasional yang lebih luas.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan agenda besar penguatan sektor energi dan hilirisasi yang tengah kami kawal. Infrastruktur yang andal menjadi penopang bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru," ujar Rabin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Direktur Operasi I Hutama Karya Gunadi mengatakan pihaknya menyambut delegasi dan memaparkan perkembangan sejumlah penugasan yang dikerjakan perusahaan di kawasan tersebut. Menurut Gunadi, sejumlah proyek yang masih dalam tahap pengerjaan mencatatkan progres di atas rencana.

"Hingga Mei 2026, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5B ruas Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko telah mencapai 96,24 persen, sementara Segmen 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau mencapai 88,35 persen. Adapun pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif IKN telah mencapai 22,20 persen," ucap Gunadi.

Gunadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai target pada sejumlah paket proyek. Di kawasan gedung lembaga tinggi negara, lanjut Gunadi, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan serta Gedung MPR masih berada pada tahap awal konstruksi dengan progres masing-masing 7,26 persen dan 6,01 persen per 24 Juni 2026.

Hutama Karya, kata Gunadi, menjalankan sejumlah penugasan pembangunan infrastruktur di IKN yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan setiap penugasan dengan disiplin pelaksanaan dan tata kelola yang baik, sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita Pemerintah.

"Kami berterima kasih atas kehadiran Dewan Komisaris Danantara yang meninjau langsung perkembangan proyek di IKN," kata Gunadi.

Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia jauh lebih baik dari catatan Asia Pasifik maupun global sekalipun.

"Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Kota Padang, Senin.

Untuk capaian SDGs di Indonesia sendiri sudah mencapai 62 persen dimana terdapat 13 indikator yang mengalami kemajuan dan terdapat 24 persen lainnya dalam kategori merah. Dari hasil itu, Indonesia kini menempati urutan 77 dari 167 negara di dunia atau melesat 25 peringkat jika dibandingkan dengan 2019.

Dalam paparannya, ia menyampaikan sejumlah keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan poin-poin SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu meliputi akses listrik yang semakin menguat dan bagus.

Kemudian termasuk juga layanan energi, sektor ekosistem laut hingga kemajuan kemitraan yang berkontribusi terhadap implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Namun, ia tidak menampik SDGs poin pertama terkait tanpa kemiskinan menjadi pekerjaan yang mesti segera dituntaskan, dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai contoh persoalan konsumsi pangan, tengkes yang terjadi masih menjadi isu hingga praktik perdagangan orang.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah SDGs di Provinsi Sumbar maupun Pulau Sumatera. Persoalan tersebut yakni kemiskinan, tengkes, angka kematian ibu, angka kematian bayi hingga akses terhadap pendidikan tinggi dan menengah serta perlindungan terhadap perempuan.

"Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian," kata dia.

Terakhir, di sektor lingkungan pemangku kepentingan masih dihadapi dengan isu-isu air minum yang aman dikonsumsi, hunian, sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, emisi gas rumah kaca dan resiko bencana.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi pembangunan yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab perubahan lanskap media dan kebutuhan informasi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa perubahan lanskap media menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi. Namun, tujuan utama komunikasi pemerintah tetap memastikan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

"Yang paling penting adalah tantangan berubah karena teknologi berubah, media berubah, dan harapan masyarakat juga berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah masyarakat selalu ingin aspirasinya dipenuhi. Dan kewajiban pemerintah adalah memenuhi aspirasi masyarakat," katanya saat menerima audiensi Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Kepala Bakom RI M Qodari menerangkan bahwa pihaknya bertugas mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah.

Menurut dia, komunikasi pemerintah perlu dilakukan secara proaktif agar ruang informasi tidak diisi oleh spekulasi maupun informasi yang tidak utuh.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan tantangan komunikasi pemerintah saat ini tak lagi sebatas penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Karena itu, lanjutnya, kementerian dan lembaga dinilai perlu lebih aktif menyampaikan berbagai kebijakan secara jelas, berbasis data, dan tanpa sikap defensif.

“Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu membangun trust. Kementerian dan lembaga perlu lebih aktif menyampaikan aspek teknis pembangunan secara jelas serta memberikan konteks yang memadai kepada publik,” ujar Wamen Febrian.

Sementara itu Menteri PPN menambahkan bahwa komunikasi memegang peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik.

Sinergi yang terjalin ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi pembangunan yang semakin efektif dalam membangun kepercayaan publik, serta mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hingga Juni 2026, telah terdapat sepanjang 80 SDGs Center yang teregister di Bappenas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali menyatakan jumlah SDGs Center terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

“Hingga Juni 2026, telah terdapat sepanjang 80 SDGs Center yang teregister di Bappenas. Sebenarnya yang SDGs (Center) sudah ada 100 secara informal tahun ini SDG Center yang ada, dan ini tersebar di 27 provinsi,” katanya dalam agenda SDGs Center Conference 2026 di Jakarta, Kamis.

Pada tahun 2015, terdapat dua SDGs Center di Indonesia, lalu berkembang menjadi tiga pada 2017, lima pada 2017, tujuh pada 2018, 13 pada 2019, 22 pada 2020, 30 pada 2021, 40 pada 2022, 47 pada 2023, 60 pada 2024, 74 pada 2025, hingga 80 pada 2026.

Menurut dia, pertambahan jumlah SDGs Center disebabkan meningkatnya perhatian perguruan tinggi terhadap isu SDGs selama beberapa tahun terakhir yang berlangsung secara konsisten dan menjangkau lebih banyak wilayah. Akselerasi ini semakin kuat ketika Indonesia diterpa pandemi Covid-19, yang menuntut untuk segera mengimplementasikan SDGs.

Karena perkembangan SDGs Center tersebut, Bappenas meluncurkan Indonesia SDGs Center Network (ISCN) pada 2024 sebagai jejaring nasional SDGs Center.

ISCN disebut berkembang menjadi jaringan strategis dalam memperkuat kerjasama antar perguruan tinggi. Melalui jaringan ini, lanjutnya, SDGs Center dari berbagai daerah dapat saling berbuka informasi, berbagi pengetahuan dan mendiseminasikan praktek baik serta mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pencapaian SDGs.

Selain memperkuat kolaborasi internasional, ISCN turut memperluas kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan dan pembangunan konektivitas dalam jaringan global.

Pungkas menganggap perguruan tinggi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan. Modal kepercayaan tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan (center of excellence) yang mampu menghadirkan solusi relevan bagi kebutuhan pembangunan.

“Kami mengajak bapak-ibu sekalian untuk memanfaatkan ruang ini sebagai ruang bertukar gagasan, memperluas jaring, dan membuat kolaborasi,” ujar dia yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, mengingatkan transisi energi harus jangan sampai membuat masyarakat kecil terdampak risiko inflasi hijau (green inflation).

Pesan itu Rachmat sampaikan saat membuka Sustainable Development Goal (SDGs) Center Conference 2026.

Adapun green inflationmerupakan kenaikan harga barang akibat kenaikan biaya produksi buntut transisi penggunaan energi terbarukan.

Rachmat mewanti-wanti, transisi ke energi hijau yang terlalu cepat berisiko menimbulkan green inflation.

“Haruskah kita dari energi fossil fuel langsung lompat ke energi baterai? Adakah cara yang yang lain supaya semua masyarakat kita tetap terbantu? Semua masyarakat kita nanti bebas dari green inflation, inflasi yang ditimbulkan karena transisi energi yang terlalu cepat dan terlalu mahal,” kata Rachmat di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut Rachmat, perguruan tinggi di Tanah Air memiliki peran untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Bappenas memang menggandeng perguruan tinggi untuk terlibat dalam SDGs, agenda atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati 193 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs menetapkan 17 goal dengan sejumlah indikator yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia berharap, perguruan tinggi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDGs baik di sektor ekonomi, lingkungan, energi, dan lainnya.

Perguruan tinggi, menurutnya, mesti mengembangkan keunggulan komparatif berbagai daerah di Indonesia.

“Dalam suasana perubahan iklim yang makin lama makin tidak mudah kita atasi, posisi Indonesia menduduki posisi yang penting,” tutur Rachmat.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo, mengatakan green inflation berkaitan erat dengan perubahan geopolitik yang saat ini terjadi.

Di sisi lain, green inflation juga terkait erat dengan kapasitas suatu negara dalam memastikan transisi energi tetap terjangkau.

“Mengapa demikian? Karena energi baru dan terbarukan saat ini teknologinya masih berkembang dan masih mahal,” ujar Teguh.

Berkaca dari kondisi tersebut, diperlukan banyak riset dan inovasi yang bisa membuat produksi teknologi energi baru dan terbarukan secara massal sehingga harganya terjangkau.

“Lebih affordable baik itu untuk pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk bisa mengadopsinya,” kata Teguh.

Ia mengingatkan, transisi energi baru dan terbarukan rentan ketika masih mengandalkan pasokan dari negara lain.

Ketika rantai pasok itu terganggu, maka harga energi baru dan terbarukan menjadi semakin mahal.

“Oleh karena itu, apa yang kemudian kita harapkan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan dunia riset terutama yang berbasis universitas ini sangat penting,” ucap Teguh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan perguruan tinggi sebagai harapan pertama dan terakhir untuk ikut mengawal pembangunan nasional.

“Perguruan tinggi harapan pertama dan terakhir bagi pengawalan pembangunan nasional. Sekali perguruan tinggi gagal, maka gagallah pembangunan kita. Perguruan tinggi adalah tempatnya creme de la creme (yang terbaik dari yang terbaik), orang yang terpintar di Republik Indonesia. Bukan hanya orang yang terpintar, mudah-mudahan orang yang terbijak di Indonesia,” ujar dia dalam agenda SDGs Center Conference 2026 di Jakarta, Kamis.

Dia juga menekankan bahwa kampus itu harus menjadi kompas, sehingga dapat mengawal berbagai pembangunan nasional. Untuk itu, rektor yang secara internal memiliki pemikiran bebas dianggap berperan penting untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia dapat masuk top 50 besar dunia.

Kepala Bappenas turut mengarahkan seluruh pemangku kepentingan di kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan segala kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Secara khusus, Rachmat Pambudy menggarisbawahi urgensi melakukan transisi energi tanpa menimbulkaninflasi yang ditimbulkan karena transisi energi yang terlalu cepat dan terlalu mahal (green inflation).

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menceritakan tentang upaya Indonesia yang sedang mempelajari pengembangan biomedis berbasis herbal di China agar dapat dijadikan sebagai bagian dari pengendalian penyakit.

“Kami baru mengutus delegasi kita berkunjung ke RRC (Republik Rakyat China) untuk mendalami biomedis berbasis herbal, biomedis berbasis keunggulan lokal, berbasis dengan kemampuan yang didasari oleh kemampuan-kemampuan hayati tropis kita. Kalau saja ini bisa menjadi bagian daripada upaya pengendalian penyakit, upaya kesehatan kita, maka lagi-lagi kita akan unggul,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perguruan tinggi merupakan salah satu platform SDGs yang berperan penting sebagai katalisator pencapaian target SDGs.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan perguruan tinggi berperan penting sebagai katalisator pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

“Upaya percepatan pencapaian target SDGs memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Perguruan tinggi merupakan salah satu platform SDGs yang berperan penting sebagai katalisator pencapaian target SDGs,” katanya dalam agenda SDGs Center Conference 2026, di Jakarta, Kamis.

Menurut Kepala Bappenas, kampus harus menjadi dan menghasilkan riset yang berdampak terhadap lingkungan serta kurikulum yang relevan (living laboratory).

“Dampaknya terhadap perguruan tinggi Indonesia di tingkat global dan nasional setidaknya tercermin dalam pengukuran Times Higher Impact Ranking,” ujar dia.

Dalam The Impact Rankings 2025, 10 besar perguruan tinggi di Indonesia yang berkontribusi mencapai 17 tujuan SDGs mencakup Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Padjajaran, Binus, Universitas Diponegoro, hingga Universitas Negeri Sebelas Maret.

Perguruan tinggi juga telah memiliki SDGs Center yang telah berjejaring dan membentuk Indonesia SDGs Center Network (ISCN). Dengan demikian, SDGs Center diharapkan dapat berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan yang sedang dilakukan, dan menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan

Lebih lanjut, SDGs Center juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis pembangunan khususnya dalam pengembangan SDGs Entrepreneurial Center (SDC) sebagai platform pengembangan kewirausahaan.

“Dalam konteks seperti ini, SDGs Center sebagai katalisator dalam pembangunan berkelanjutan, dan ini bisa menjadikan para pihak (terlibat) dalam program SDGs Action Register dan SDGs Action Certificate. Platform ini bertujuan untuk mengukur kontribusi institusi dalam pencapaian SDGs, sehingga berbagai peran institusi tersebut bisa diakui secara transparan dan akurat,” kata Rachmat Pambudy.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, menyebut Indonesia harus bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Pesan itu Rachmat sampaikan saat membuka Sustainable Development Goal (SDGs) Center Conference 2026.

Rachmat mengatakan, pemerintah memiliki waktu sekitar 19 tahun untuk membereskan ketimpangan sosial, kemiskinan, kelaparan hingga masalah lingkungan guna mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

SHUTTERSTOCK/METAMORWORKS Ilustrasi Sustainable Development Goals atau SDGs.

“Di dalam konteks ekonomi, Indonesia harus lepas dari middle income trap guna mencapai Indonesia Emas tahun 2045,” kata Rachmat di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Adapun SDGs merupakan agenda pembangunan yang disepakati 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia.

Program itu menetapkan 17 tujuan yang harus ditangani guna mewujudkan kehidupan yang baik dengan sejumlah indikator seperti ekonomi, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan lainnya.

Agenda SDGs itu kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rahmat menyebut, laporan The Sustainable Development Goals Report 2025 menyebut hanya 18 persen negara yang dinilai berhasil mencapai target.

Sementara, sebagian besar anggota, termasuk di kawasan Asia Pasifik tidak memenuhi target.

“Di regional Asia Pasifik situasi semakin menantang dengan estimasi pencapaian SDGs bisa mundur 32 tahun jika tidak ada upaya transformatif,” ujar Rachmat.

DOK. PRASASTI Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy di acara Prasasti Economic Forum, di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Untuk mengejar target SDGs tahun 2030, Bappenas menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Pemerintah berharap perguruan tinggi bisa menghasilkan riset yang berdampak dan bisa terlibat dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Makin efisien secara energi dan juga penggunaan-penggunaan air dan juga makin ramah lingkungan,” ujar Rachmat.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno, menyebut saat ini beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) sudah berkomitmen mendukung agenda SDGs.

Beberapa kampus sudah memiliki SDGs Center tersendiri dan dua di antaranya sudah masuk majalah Times Higher Education.

Amien mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

Selain itu, pihaknya juga menerapkan metodologi Asset-Based Community Development (ABCD).

“Sebagai langkah bagaimana pendampingan penguatan ekonomi berbasis ekonomi syariah,” tutur Amien.