Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyesuaian terhadap berbagai Peraturan OJK (POJK) agar selaras dengan agenda demutualisasi bursa, apabila Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana telah diterbitkan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi POJK-POJK yang perlu disesuaikan dengan jumlah yang disebutnya cukup banyak.

“Kalau dilihat di POJK yang ada sekarang, tentu kalau dibaca itu ada sebagian peraturan yang memang bisa berlaku hanya untuk yang mutual saat ini. POJK itu sudah kami identifikasi. Sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian,” kata Hasan.

Namun, mengingat target waktu implementasi yang relatif singkat, OJK berencana mengusulkan perubahan aturan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Mengenai perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi bursa, Hasan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu proses finalisasi yang saat ini tengah dilakukan secara internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, OJK telah menyampaikan tanggapan resmi atas RPP tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memaparkan lebih jauh substansi maupun norma pasal yang diatur karena masih dalam tahap perumusan akhir.

Meski begitu, Hasan memastikan materi RPP sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang membuka peluang bagi pihak selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham atau pemilik bursa efek.

Dengan demikian, struktur kepemilikan bursa dimungkinkan berubah dari model mutual, yang hanya dimiliki anggota, menjadi demutualisasi dengan kepemilikan yang lebih terbuka.

“Di dalam RPP tersebut tentu kaidah itu dijabarkan ke aturan pelaksanaan. Nanti kita harapkan di sana ada guidance atau acuan bagaimana mekanisme dan struktur untuk melaksanakan tahapan menuju ke demutualisasi,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, sesuai mekanisme pembentukan peraturan, RPP akan diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kemudian dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan DPR sebelum ditetapkan dan diundangkan.

“PP yang nanti terbit itulah yang akan menjadi acuan kami di OJK untuk mengidentifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK,” kata Hasan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa demutualisasi bursa dapat dilakukan melalui private placement atau melalui initial public offering (IPO), dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai dasar hukumnya masih dalam proses penyusunan.

“Nanti itu (opsinya) bisa secara teknis dibahas. Dan ini penting agar transparansi dan akuntabilitas bisa disengage antara bursa dan anggota bursa,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Seperti yang telah diamanahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah mendorong dilakukannya reformasi pasar modal.

Selain demutualisasi, beberapa rencana aksi yang dicanangkan regulator seperti kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO), serta perluasan pengungkapan tipe investor dan kepemilikan saham dari sebelumnya 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Kemudian, penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan seluruh pelaku industri jasa keuangan.

Ia mengatakan pemerintah juga mendorong peningkatan batas atau limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal menjadi sampai dengan 20 persen. Dalam hal itu, dana pensiun dan asuransi terutama yang dimiliki pemerintah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya.

Untuk meminimalkan risiko, investasi tersebut dilakukan pada saham-saham yang berkualitas atau LQ45. Pengaturan lanjutan mengenai investasi di saham tertentu ini diserahkan sepenuhnya kepada regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Airlangga menekankan bahwa pasar modal merupakan “jendela” integritas suatu negara, sehingga jangan sampai jendela ini dilihat “buram” oleh pihak luar atau investor. Usai dinamika yang terjadi belakangan ini, ia mencatat beberapa hari ini pasar (market) sudah melakukan penyesuaian.

“Walaupun makro kita solid dan kuat, tapi kalau jendelanya buram, ini bisa berakibat panjang. Oleh karena itu, Bapak Presiden minta supaya ini segera direspons dan harus selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengamini bahwa private placement atau IPO merupakan opsi yang akan dipertimbangkan apabila PP telah disahkan.

Ia menambahkan bahwa mekanismenya akan dilihat lebih lanjut, termasuk bagaimana opsi-opsi tersebut digunakan untuk mengubah struktur bursa dari mutual menjadi demutual. Proses ini akan dilakukan melalui aksi korporasi yang memungkinkan penawaran saham kepada pemegang saham lain, tidak terbatas hanya pada anggota bursa.

“Sekarang sedang dalam proses perumusan untuk rancangan PP-nya. Tentu akan mengalami pembahasan dan konsultasi bersama Parlemen DPR dalam hal ini Komisi XI. Dan kami dilibatkan secara penuh oleh Kementerian Keuangan pada saat kita menyusun dan merumuskan rancangan peraturan pemerintah dimaksud,” kata Hasan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia menyebut institusi asing dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) usai kebijakan demutualisasi dilaksanakan.

CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek, dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

"Jadi memang dipisahkan antara anggota dan kepemilikan karena sekarang kan anggota dan kepemilikan itu gabung, dimiliki oleh sebagian besar sekuritas-sekuritas,” tutur Rosan usai menghadiri dialog di kantor BEI, Minggu (1/2/2026).

Rosan mengatakan, dengan dilakukannya perombakan pada struktur kelembagaan BEI, dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas, pasar modal Indonesia dapat menjadi lebih baik dan transparan.

“Oleh sebab itu ini dibuka untuk supaya lebih baik dan lebih transparan,” ujarnya.

Adapun pemerintah berencana untuk mengubah struktur kelembagaan BEI. Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.

“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam. Adapun RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan tengah mengkaji struktur yang tepat untuk melakukan demutualisasi self-regulatory-organization pasar modal Tanah Air.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan demutualisasi merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kami sudah dipanggil dengan Kementerian Keuangan untuk berdiskusi, struktur yang baik seperti apa. Karena Bursa ini kan bukan perusahaan terbuka biasa,” ujar Iman di DPR, Rabu (3/12/2025).

Untuk demutualisasi ini, menurut Iman, BEI memerlukan suatu kewenangan sebagai self regulatory officer (SRO), sebagai bursa, dan independensi. Menurutnya, hal-hal ini tengah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek masih dalam proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP. Kajian tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” kata Nyoman, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993. Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 8.534,47 pada perdagangan hari ini, Selasa (25/11/2025). Sejumlah saham seperti PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) hingga bank jumbo lesu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di posisi 8.570,85 pada perdagangan hari ini. IHSG melemah 0,42% menuju ke posisi 8.534,47 pada pukul 09.05 WIB.

Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di rentang terbawah 8.521,25 dan tertinggi 8.574,39. Adapun, kapitalisasi pasar alias market cap saat pembukaan mencapai Rp15.588 triliun.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, deretan saham dengan nilai transaksi saham tinggi di pasar dibuka melemah. Harga saham bank jumbo PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) misalnya melemah 0,5% saat pembukaan perdagangan. Saham bank jumbo lainnya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga melemah 0,29%.

Kemudian, harga saham BRMS melemah 1,46% dan PT Petrosea Tbk. (PTRO) melemah 0,76%. Selain itu, harga saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) turun 2,1%.

Pada perdagangan sebelumnya, Senin (24/11/2025), IHSG ditutup menguat sebesar 1,85% ke level 8.570,25 yang merupakan level all time high (ATH) baru.

Tim Riset Phintraco Sekuritas memperkirakan secara teknikal, IHSG berpeluang melanjutkan penguatan menuju level psikologis di 8.600.

Terdapat sejumlah sentimen yang menyertai pergerakan IHSG. Rupiah tengah menguat terhadap dolar AS, seiring penguatan mata uang Asia karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed.

Pemerintah bersama otoritas pasar modal tengah melakukan kajian mendalam untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Demutualisasi Bursa Efek, yang merupakan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

RPP Demutualisasi akan menjadi dasar perubahan besar struktur kelembagaan BEI, dari yang selama ini bursa dimiliki sepenuhnya oleh anggota bursa, akan menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dimiliki lebih luas.

Sementara dari AS, investor akan menantikan kelanjutan dirilisnya data ekonomi yang sempat tertunda akibat adanya government shutdown beberapa waktu lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons recana pemerintah merombak kelembagaan otoritas bursa menjadi perusahaan terbuka yang bisa dimiliki oleh publik secara luas.

Rencana perombakan kelembagaan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi yang kini masih dalam tahap penyusunan kajian.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi bursa yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah merupakan aksi korporasi, melainkan adalah aksi shareholder yang dilakukan oleh pemegang saham BEI. Sementara, aksi korporasi benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

"Makanya kami lihat kajiannya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita pelajari bersama-sama," ujarnya kepada media, Senin (24/11/2026)

Jeffrey pun memperkirakan dampak kebijakan tersebut masih selaras dengan visi BEI pada tahun 2030, yaitu menjadi bursa atau perusahaan terbaik ke-10 di dunia.

"Harusnya sejalan [dengan target 2030 BEI]," imbuhnya.

Adapun demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

Pembahasan Aturan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI menuturkan tengah melakukan kajian dan diskusi mengenai demutualisasi ini.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek masih dalam proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP. Kajian tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” kata Nyoman, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993.

Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Adapun isu demutualisasi BEI ini berkembang setelah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan demutualisasi BEI akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Lebih lanjut, Masyita mengatakan RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diketahui tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lalu, apakah itu demutualisasi?

Melansir Investopedia, demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Dalam prosesnya, perusahaan mutual memilih untuk mengubah struktur korporasinya menjadi perusahaan publik. Pada proses ini, anggota sebelumnya dapat menerima kompensasi terstruktur atau hak konversi kepemilikan selama transisi berupa saham perusahaan.

Terdapat sejumlah metode dalam demutualisasi. Pada demutualisasi penuh, perusahaan meluncurkan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), dengan saham yang dilelang ke pemegang saham, yang kemudian dapat memperdagangkan saham tersebut di Bursa.

Dalam proses ini, para anggota perusahaan mutual sebelumnya tidak otomatis menerima saham, sehingga harus berinvestasi secara terpisah.

Sementara itu, pada metode demutualisasi sponsor, anggota sebelumnya secara otomatis akan menerima saham di perusahaan baru usai IPO.

Dalam model ini, anggota biasanya menerima kompensasi yang lebih besar atas keanggotaan mereka sebelumnya, dan umumnya tidak perlu menginvestasikan modal pribadi untuk memperoleh saham baru tersebut. Namun, mereka tetap bisa membeli tambahan saham jika menginginkannya.

Adapun dalam demutualisasi ini, perusahaan akan beralih dari orientasi nirlaba, menjadi orientasi mencari keuntungan atau profit oriented.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Lebih lanjut, Masyita mengatakan RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan langkah untuk melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Apa tujuan perombakan otoritas bursa tersebut?

Sebagai informasi, langkah itu merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui skema demutualisasi struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” katanya.

Menurutnya, BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Sementara, negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat. “Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik ritel maupun institusi, menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal.

Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Dia menyebutkan kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.

Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal
Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dalam siaran resmi, Jumat (21/11/2025).

Kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu
didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun
sisi permintaan (demand side).

Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.

Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi.

“Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik—baik
institusional maupun ritel—perlu terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan
menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya
lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss.

“Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

Strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark
terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India.