Beijing (ANTARA) - Di dalam paviliun energi bersih di Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) keempat di Beijing, sebuah pajangan silinder menjulang menawarkan visi masa depan yang mencolok: peralatan ekstraksi minyak lepas pantai yang berdampingan secara harmonis dengan kehidupan laut.

Stan yang dihadirkan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) itu menandai pergeseran besar bagi China sebagai produsen energi terbesar di dunia Melalui pajangan tersebut, bahan bakar fosil tradisional tidak lagi identik dengan emisi karbon tinggi dan degradasi lingkungan.

Presiden CNOOC, Huang Yongzhang, menekankan bahwa pembangunan rendah karbon kini menjadi konsensus global, seraya menyoroti komitmen perusahaan itu untuk berkolaborasi dengan mitra internasional di seluruh rantai nilai guna mendorong transformasi ini.

Transisi hijau perusahaan tersebut mencerminkan pergeseran yang lebih luas di sektor energi China menuju pertumbuhan ramah lingkungan yang didorong oleh teknologi.

Selain energi tradisional, paviliun itu menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) muncul sebagai mesin baru untuk pengurangan biaya dan pengembangan berkualitas tinggi di sektor energi bersih.

Shenglong Electric, sebuah perusahaan swasta yang berkembang pesat dan berspesialisasi dalam jaringan pintar dan manajemen energi cerdas, meluncurkan switchgear tegangan rendah generasi berikutnya yang didukung AI dan sistem manajemen energi cerdas berbasis replika digital (digital twin).

Menurut Hu Jia, seorang insinyur di Shenglong, teknologi AI bertindak sebagai "otak cerdas" di balik peralatan energi bersih. Switchgear baru ini memungkinkan pengguna untuk memantau sistem distribusi daya melalui antarmuka tunggal, memungkinkan prediksi kegagalan, pemeliharaan, dan penghematan energi berbasis AI yang dapat mengurangi biaya operasional hingga 60 persen. Sistem manajemen energi cerdasnya secara signifikan mengurangi konsumsi energi bangunan.

Peralatan perusahaan itu kini banyak digunakan dalam proyek-proyek global, seperti pabrik minyak nabati di Brasil, perguruan tinggi putri di Niger, dan pabrik material baru di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang mencakup lebih dari 50 negara dan kawasan, Shenglong menghadirkan solusi energi cerdas China ke dunia, memungkinkan transisi hijau setempat.

Sementara itu, Ming Yang Smart Energy Group, penyedia solusi energi bersih global terkemuka, memamerkan inovasinya di bidang energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Dengan memanfaatkan data ladang angin lepas pantai yang ekstensif, perusahaan tersebut, yang mengoperasikan lebih dari 20.000 turbin angin di seluruh dunia, telah mengembangkan teknologi turbin angin terapung terkemuka di dunia.

Seorang perwakilan perusahaan mencatat bahwa turbin perusahaannya telah mendapatkan daya tarik yang kuat di pasar-pasar Amerika Selatan, Jepang, dan Vietnam, sekaligus memperdalam kehadirannya di Eropa dan Timur Tengah, yang ditandai dengan kemitraan terbaru di Arab Saudi.

Secara kolektif, para peserta pameran di paviliun tersebut, termasuk raksasa energi milik negara, produsen peralatan, dan mitra internasional, telah menghadirkan sebuah ekosistem komprehensif industri energi bersih China, yang mencakup pengembangan sumber daya, manufaktur, dan kolaborasi lintas perbatasan.

Menurut Liang Changxin, seorang pejabat senior di Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China, China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsumsi energi nonfosil negara itu telah memimpin dunia selama 11 tahun berturut-turut, dengan energi terbarukan menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas daya terpasang. Instalasi tenaga angin dan surya telah melampaui tenaga termal, menyumbang lebih dari setengah penambahan baru global.

Bertumpu pada skala domestik yang masif ini, China kini mengubah kekuatan industrinya menjadi kolaborasi global. Saat ini, negara tersebut bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan, menyediakan lebih dari 80 persen komponen fotovoltaik dan 70 persen peralatan tenaga angin untuk dunia. Dampaknya tidak luput dari perhatian para pakar internasional.

"Ketika saya pertama kali terjun ke bidang ini, tenaga surya fotovoltaik, penyimpanan baterai, dan tenaga angin terlalu mahal untuk dianggap serius," kata Ned Ekins-Daukes, Dekan Fakultas Teknik Fotovoltaik dan Energi Terbarukan di Universitas New South Wales di Australia.

"Namun, saat ini, China telah membangun manufaktur dan rantai pasokan yang sangat efisien sehingga teknologi-teknologi tersebut kini menyediakan listrik dengan biaya paling murah. Teknologi itu telah menjadi fondasi transisi energi global, memungkinkan negara-negara di setiap tahap pembangunan mendapatkan manfaat dari perangkat keras yang terjangkau ini untuk menggerakkan perekonomian mereka," tambahnya. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan di rantai pasok sektor industri mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten menghadirkan layanan sistem operasional yang terintegrasi di Pelabuhan Ciwandan untuk memastikan kelancaran aktivitas pelabuhan yang mendukung kelancaran rantai pasok berbagai sektor industri.

General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pengguna jasa dan memberikan solusi yang tepat.

"Momentum Hari Pelayanan Publik menjadi pengingat bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi pelanggan. Kami berupaya memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif sehingga pengguna jasa dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lancar," ujar Benny dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa.

Sistem operasional yang responsif ini diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan yang terukur berdasarkan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG), serta didukung fasilitas operasional dan koordinasi layanan yang efektif.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan di rantai pasok sektor industri mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan memiliki sembilan dermaga yang terdiri dari Dermaga 1, Dermaga 2, Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5A, Dermaga 5B, Dermaga 5C, Dermaga 6, dan Dermaga 7.

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penopang tingginya aktivitas bongkar muat berbagai komoditas industri yang berlangsung setiap hari yang menuntut pelayanan cepat, tepat, dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan secara dinamis agar arus logistik dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan operasional pelabuhan, Pelindo Regional 2 Banten juga menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten di seluruh area kerja. Penerapan aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, mitra usaha, dan pengguna jasa.

"Kami meyakini bahwa pelayanan yang andal harus berjalan seiring dengan budaya keselamatan yang kuat. Karena itu, setiap aktivitas operasional dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan prinsip kehati-hatian agar layanan dapat berlangsung aman, lancar, dan berkelanjutan," ujar Benny pula.

Melalui momentum Hari Pelayanan Publik, Pelindo Regional 2 Banten terus berkomitmen menghadirkan layanan kepelabuhanan yang responsif, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan sehingga Pelabuhan Ciwandan dapat terus berkontribusi dalam mendukung kelancaran logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Energi dari Koalisi Energi Untuk Rakyat Kaharuddin menilai perlunya evaluasi rantai pasok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero).

"Pemadaman yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sistem kelistrikan. Yang perlu dievaluasi bukan hanya gangguan teknis di lapangan, tetapi juga rantai pasok energi dan memastikan keandalan sistem tetap terjaga," ujar Kaharuddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, gangguan pasokan energi primer, dalam hal ini batu bara, maupun keluarnya pembangkit dari sistem sebaiknya dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan manajemen risiko yang kuat.

Sebagai operator sistem kelistrikan terbesar di Indonesia, lanjut dia, PLN harus memiliki langkah mitigasi yang mampu meminimalkan dampak terhadap masyarakat.

Kaharuddin menegaskan listrik bukan sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis yang menopang rumah tangga, sektor pendidikan, layanan kesehatan, industri, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, setiap gangguan pasokan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.

"Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aktivitas rumah tangga. Produktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha masyarakat ikut terdampak. Karena itu, pengelolaan sistem kelistrikan harus dilakukan dengan standar yang sangat tinggi," ujar dia.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia lantas membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Kemudian, pada Jumat (19/6), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia merinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dari sektor yang dulu dipandang teknis dan domestik, kini tumbuh wajah baru industri pupuk yang lebih kompetitif, terbuka, dan terhubung dengan dinamika ekonomi dunia

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, pupuk lebih sering ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pertanian. Perhatian publik biasanya tertuju pada besaran subsidi, kelancaran distribusi, atau ketersediaannya menjelang musim tanam.

Kedekatannya dengan aktivitas di lahan pertanian membuat pupuk jarang dipandang sebagai industri strategis bagi daya saing nasional.

Meski demikian, cara pandang itu perlahan bergeser. Pengiriman perdana sekitar 47.250 ton urea Indonesia ke Australia beberapa waktu lalu menjadi salah satu penanda penting. Ekspor tersebut menjadi pintu awal kerja sama jangka panjang yang diperkirakan bernilai sekitar Rp7 triliun.

Lebih dari sekadar transaksi dagang, langkah ini memperlihatkan pergeseran peran pupuk menuju bagian dari rantai pasok industri regional.

Ada perubahan yang tidak selalu tampak di permukaan, justru dari titik-titik seperti inilah arah baru sebuah industri mulai terbentuk.

Perubahan itu terjadi di tengah dunia yang tidak sedang stabil. Ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga tekanan perubahan iklim membuat banyak negara kembali menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda utama.

Dalam situasi tersebut, pupuk tidak lagi sekadar input pertanian, tetapi bagian dari infrastruktur strategis yang menentukan keberlanjutan produksi pangan.

Di titik inilah posisi Indonesia mulai mendapat ruang yang lebih luas. PT Pupuk Indonesia mencatat kapasitas produksi urea sekitar 9,4 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik berada pada kisaran 6-7 juta ton.

Selisih ini membuka ruang manuver untuk menjaga ketahanan pasokan sekaligus memperluas peluang ekspansi ekspor dengan tetap mengutamakan kebutuhan petani.

Seiring itu, posisi Indonesia di industri global perlahan mulai terbentuk ulang. Kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat peran di rantai pasok regional. Di tengah kebutuhan global akan pemasok yang stabil, kemampuan menjaga produksi secara konsisten menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki semua negara produsen.

Membaca peluang

Akan tetapi, kekuatan industri tidak lagi ditentukan oleh kapasitas semata. Di pasar pupuk global, efisiensi energi, kualitas produk, kepastian distribusi, dan kecepatan merespons permintaan menjadi penentu utama daya saing.

Karena itu, transformasi industri pupuk Indonesia tidak hanya terjadi di hilir, melainkan dimulai dari hulu. Modernisasi fasilitas produksi terus dilakukan untuk menekan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi operasional. Pada saat yang sama, digitalisasi mulai memperkuat pengelolaan stok dan distribusi agar lebih presisi serta adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Peran data menjadi semakin krusial dalam fase ini. Informasi produksi, distribusi, hingga pola permintaan kini dapat dianalisis lebih cepat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan rantai pasok lebih responsif terhadap perubahan. Dari sini, industri bergerak tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur dan konsisten.

Sejalan dengan penguatan basis data tersebut, pola perubahan yang terjadi mulai terlihat lebih jelas. Dari sistem yang sebelumnya sangat bergantung pada siklus musiman, berkembang menjadi struktur industri yang lebih disiplin, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan hasil akumulasi pembenahan yang membentuk fondasi baru industri. Di atas fondasi tersebut, ruang ekspansi mulai terbuka lebih terarah, termasuk ke pasar regional yang menuntut stabilitas pasokan jangka panjang.

Di dalam negeri, keseimbangan tetap dijaga. Mengacu pada data PT Pupuk Indonesia, memasuki awal Mei 2026 realisasi penebusan pupuk bersubsidi mencapai sekitar 3,4 juta ton, naik sekitar 36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga pertengahan Mei 2026, stok pupuk nasional berada pada level terjaga sekitar 1,1 juta ton yang tersebar di berbagai wilayah distribusi.

Stok tersebut berfungsi sebagai penyangga penting agar pasokan tetap stabil, terutama pada fase awal musim tanam yang biasanya paling sensitif terhadap lonjakan kebutuhan.

Jika dilihat secara menyeluruh, pola ini menunjukkan satu hal penting, ekspansi pasar tidak berjalan dengan mengorbankan kebutuhan domestik, melainkan bertumpu pada penguatan sistem yang lebih efisien dan terkelola.

Ekspor ke Australia menjadi contoh paling konkret. Nilai strategisnya tidak hanya terletak pada volume, tetapi pada kemampuan membangun reputasi sebagai pemasok yang konsisten menjaga kualitas dan kontinuitas. Dalam perdagangan internasional, kepercayaan seperti ini sering menjadi fondasi jangka panjang.

Di sisi lain, tantangan tetap hadir. Fluktuasi harga gas alam sebagai bahan baku utama dapat mempengaruhi struktur biaya produksi, sementara persaingan global terus mendorong efisiensi dan inovasi lebih cepat.

Di tengah tekanan tersebut, kemampuan beradaptasi menjadi kunci. Pengembangan teknologi produksi, riset pupuk yang lebih tepat guna, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai tambah industri.

Peran data yang semakin kuat juga membuat industri lebih siap membaca perubahan. Tidak hanya untuk merespons, tetapi juga untuk mengantisipasi arah permintaan dan dinamika pasar.

Perubahan ini tidak selalu tampak dari permukaan, tetapi dari waktu ke waktu mulai terlihat pola yang semakin konsisten. Di balik aktivitas yang identik dengan musim tanam, berkembang sistem industri yang semakin terstruktur, disiplin, dan kompetitif.

Daya saing itu tidak hanya tercermin dari volume produksi, tetapi dari kemampuan menghasilkan produk yang efisien, menjaga kepercayaan pasar, dan memperluas peran dalam struktur ekonomi nasional.

Jika arah ini terus terjaga, pupuk tidak lagi sekadar penopang sektor pertanian. Ia perlahan menjadi bagian dari cara Indonesia memperkuat posisinya dalam rantai nilai global.

Dari sektor yang dulu dipandang teknis dan domestik, kini tumbuh wajah baru industri pupuk yang lebih kompetitif, terbuka, dan terhubung dengan dinamika ekonomi dunia.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia berpeluang masuk dalam pembentukan rantai pasok baru global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" di Jakarta, Jumat.

“Forum ini adalah forum komunikasi yang baik untuk membuat rantai pasok yang baru, karena Indonesia dilihat cukup konsisten dan stabil,” kata Anindya.

Menurut dia, stabilitas Indonesia menjadi salah satu modal penting dalam menarik kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 patut diapresiasi karena menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan 5,61 persen itu adalah pertumbuhan yang patut diapresiasi,” ujar dia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebelumnya menyampaikan investasi memberikan kontribusi sekitar 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen pada kuartal I 2026, atau sekitar 31–32 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anindya mengatakan pertumbuhan tersebut didorong konsumsi pemerintah yang kemudian berlanjut pada konsumsi domestik, serta kinerja investasi yang dinilai tetap sehat.

Ia menyebut realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp500 triliun dan tidak hanya berasal dari proyek besar, tetapi juga tersebar di berbagai daerah.

“Pertumbuhan investasi kita sangat sehat, sekitar Rp500 triliun di kuartal I. Tidak semuanya harus investasi yang mega, tetapi banyak sekali investasi di daerah,” ucapnya.

Forum "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" pada bulan Mei 2026 dihadiri puluhan duta besar, kepala perwakilan diplomatik, kamar dagang asing, pimpinan Kadin daerah, serta pejabat pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi Indonesia.

Sejumlah negara yang hadir antara lain Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Uni Emirat Arab, Belanda, Thailand, Vietnam, hingga Uni Eropa.

Menurut Anindya, keterlibatan Kadin daerah dalam forum diplomasi ekonomi penting untuk mempertemukan peluang investasi daerah dengan mitra luar negeri.

Ia mengatakan kerja sama dengan negara sahabat dapat mendorong perdagangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah komoditas strategis yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi.

Anindya menyebut komoditas seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan komoditas lain tidak hanya perlu diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga didorong masuk ke proses hilirisasi.

“Ini kesempatan untuk memikirkan bagaimana komoditas-komoditas kita dari palm oil (minyak sawit), batu bara, nikel sampai yang lain itu bukan saja kita ekspor, tapi bisa kita hilirisasi,” ujar dia.

Ia menambahkan dunia usaha memilih untuk tetap menyiapkan diri menghadapi pertumbuhan, bukan hanya berfokus pada efisiensi di tengah ketidakpastian.

Anindya menilai kerja sama pusat dan daerah serta penguatan perdagangan antara Indonesia dan mitra luar negeri menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang di tengah perubahan ekonomi global.

“Kadin memilih untuk fokus juga di pertumbuhan. Nah ini yang kita lihat sehingga kita bisa menjaga lapangan kerja bahkan meningkatkan,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM.

"Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengatakan tantangan utama daerah tersebut bukan pada potensi sumber daya, tetapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.

Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dia merekomendasikan adanya koridor eco tourism terpadu dan inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional dan memangkas jalur distribusi.

"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju," katanya.

Di sisi lain, Hendry menambahkan langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, kontrol BBM bersubsidi, pajak air permukaan, merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dunia hari ini kembali menahan napas. Eskalasi konflik antara poros AS-Israel melawan Iran pada awal April 2026, bukan sekadar peristiwa militer di layar televisi, melainkan hantaman langsung bagi urat nadi ekonomi dunia.

Hanya dalam sepekan, harga minyak mentah Brent melonjak 42 persen, hingga menembus angka psikologis 100 dollar AS per barel—level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Bagi Indonesia, lonjakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal nasional. Secara teknokratik, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dollar AS per barel berpotensi membengkakkan belanja negara, hingga Rp10,3 triliun. Persoalan bangsa jauh lebih fundamental daripada sekadar angka defisit anggaran.

Gangguan di Selat Hormuz—jalur yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia dan 30 persen perdagangan pupuk global—telah memicu disrupsi rantai pasok yang masif.

Saat biaya kontainer meroket, hingga 200 persen, publik dipaksa melihat kerentanan struktur manufaktur domestik yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan Timur Tengah.

Indonesia, dengan tingkat konsumsi minyak mencapai 1,6 juta barel per hari, namun produksi dalam negeri hanya mampu menutup sepertiganya, berada dalam posisi yang terjepit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal bahwa sejumlah sektor industri mulai mengalami kendala operasional akibat kelangkaan bahan baku di pasar internasional.

Fenomena dimaksud menegaskan persoalan krusial: tanpa jaminan bahan baku, roda industri akan berhenti berputar, dan masyarakatlah yang paling pertama menanggung beban kenaikan harga.

Rantai pasok putus

Konflik di wilayah Teluk tidak hanya menguras cadangan energi, tetapi secara masif memutus pasokan nafta, etana, dan butana yang merupakan komponen vital bagi industri petrokimia.

Otoritas di kementerian terkait telah mengonfirmasi adanya koreksi suplai pada sektor-sektor yang mengandalkan nafta, khususnya industri plastik dan bahan kimia dasar.

Dampak turunan dari kelangkaan bahan baku dimaksud memicu lonjakan biaya produksi, yang pada akhirnya memaksa konsumen akhir membayar lebih mahal untuk berbagai barang kebutuhan pokok.

Sektor strategis, seperti otomotif dan elektronik, yang 65 persen komponennya masih mengandalkan impor, kini menghadapi kenyataan pahit berupa kelangkaan semikonduktor, dengan durasi tunggu hingga 26 minggu.

Potensi kerugian ekspor pada sektor manufaktur tersebut diperkirakan mencapai 500 juta dollar AS.

Bahkan, komoditas unggulan hilirisasi, seperti nikel dan baja, tidak luput dari tekanan biaya transportasi yang membengkak 20 persen.

Kita sedang menyaksikan bagaimana daya saing industri nasional goyah akibat fluktuasi logistik global yang tidak menentu.

Urgensi kemandirian ini kian nyata jika kita menelisik kinerja sektor Industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) yang menjadi penopang utama pertumbuhan manufaktur nasional, dengan kontribusi PDB di kisaran 3,82–3,93 persen.

Meski subsektor industri kimia dan farmasi mampu tumbuh impresif sebesar 11,65 persen pada Triwulan III-2025, capaian tersebut masih dibayangi oleh ketergantungan kronis pada impor bahan baku hulu.

Laporan IKFT 2026 menegaskan bahwa defisit neraca dagang yang besar masih terus terjadi akibat impor bahan baku penolong, seperti refraktori, silika, dan grafit yang belum optimal diproduksi di dalam negeri.

Kondisi tersebut kian terjepit oleh tantangan energi berupa pembatasan alokasi gas industri melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang sering kali tidak konsisten pemenuhannya.

Tanpa kepastian pasokan bahan baku hulu dan energi yang kompetitif, ambisi hilirisasi akan terus tersandera oleh disrupsi geopolitik global.

Oleh karena itu, strategi penguatan struktur industri melalui integrasi hulu-hilir—termasuk percepatan PSN industri klor-alkali dan penghapusan bea masuk bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri—harus segera dieksekusi sebagai prioritas nasional.

Mandiri total

Setiap kemelut selalu menghadirkan ruang untuk transformasi. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik terbesar di kawasan ASEAN dan basis manufaktur yang terus berkembang.

Momentum krisis tersebut seharusnya menjadi titik balik untuk mempercepat penguatan industri petrokimia nasional secara radikal.

Sektor petrokimia merupakan jantung dari ekosistem produksi modern, mulai dari penyediaan pupuk bagi ketahanan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di berbagai fasilitas medis.

Solusi jangka panjang bagi persoalan dimaksud bukan sebatas pembangunan pabrik secara sporadis, melainkan penciptaan ekosistem industri yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Pertama, program hilirisasi petrokimia harus menjadi prioritas utama melalui percepatan investasi pada fasilitas cracker berskala besar guna memangkas ketergantungan terhadap impor ethylene dan propylene.

Kedua, pemerintah perlu menginisiasi pembentukan cadangan strategis bahan baku industri (strategic industrial reserves), yang mencakup nafta dan berbagai produk turunannya.

Keberadaan stok penyangga tersebut sangat krusial agar aktivitas produksi tidak langsung lumpuh setiap kali terjadi ketegangan geopolitik.

Pemerintah juga berkewajiban memastikan kebijakan harga energi yang kompetitif bagi pelaku usaha, tanpa mengeyampingkan insentif bagi investasi hijau.

Pemberian insentif fiskal untuk efisiensi energi serta optimalisasi bahan baku alternatif harus diimplementasikan secara sistematis.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi suatu negara diukur dari kemampuannya untuk memproduksi kebutuhan strategis secara mandiri.

Gejolak di Timur Tengah merupakan alarm keras agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar yang bergantung pada pasokan global.

Bangsa yang berdaulat secara ekonomi adalah bangsa yang mampu menguasai rantai nilai produksinya sendiri. Transformasi menuju kemandirian industri harus dilakukan sekarang, sebelum ketergantungan global benar-benar melumpuhkan masa depan ekonomi nasional.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta pemerintah China membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM Indonesia sekaligus memperkuat integrasi UMKM Indonesia ke dalam rantai pasok China.

“Kami bicara tentang potensi market yang ada di China untuk bisa dibuka seluas-luasnya kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah kita,” kata Maman ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin.

Menteri UMKM sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke China pekan lalu untuk mengikuti acara "Indonesia–China SME, Trade and Investment Cooperation Forum 2026" pada Rabu (1/4) yang mempertemukan para pelaku usaha asal China dan para pembuat kebijakan dari Indonesia terkait dunia usaha dan UMKM.

Menurut Maman, sejumlah komoditas unggulan Indonesia memiliki peluang besar di pasar China, mulai dari durian, manggis, buah naga, hingga sarang burung walet.

Maman menyampaikan kebutuhan durian di China sangat tinggi, sementara pasokan terbesar masih berasal dari Thailand dan Vietnam.

Ia menilai posisi Indonesia masih sangat kecil dalam pasar tersebut, sehingga pemerintah mendorong agar para petani durian di dalam negeri dapat lebih optimal memanfaatkan peluang ekspor.

Selain durian, Maman juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM yang bergerak di komoditas sarang burung walet.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan pasar China, namun akses bagi UMKM masih terbatas sehingga perlu diperluas agar manfaat komoditas strategis tersebut dapat dirasakan lebih merata terutama oleh pengusaha kecil dan menengah di dalam negeri.

“Kami membicarakan bagaimana membuka akses yang lebih besar lagi bagi sarang burung walet kita, terutama bagi pengusaha kecil menengah,” tuturnya.

Selain komoditas, Maman juga menekankan pentingnya integrasi sistem digital SAPA UMKM dengan platform di China.

Sistem ini, menurutnya, akan memudahkan pelaku UMKM Indonesia terhubung lintas daerah sekaligus membuka peluang pertukaran manfaat dengan mitra internasional.

SAPA UMKM adalah platform digital terintegrasi yang sedang dikembangkan Kementerian UMKM untuk menghimpun, mengelola, dan menghubungkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dalam satu ekosistem.

“Prinsipnya kita komunikasikan dan kita buka akses, tetapi tetap dengan aturan agar yang dijual bukan hanya raw material, melainkan produk hilirisasi turunan yang kita dorong,” katanya.

Maman menyebut pembahasan dengan China ini akan ditindaklanjuti dalam pertemuan forum kerja sama ekonomi lintas negara Asia-Pasifik (APEC) khusus UMKM pada September mendatang di China. Forum ini juga bakal menjadi puncak penandatanganan nota kesepahaman kerja sama.

“Kita akan eksekusi semua perjanjian kita nanti di APEC khusus untuk UMKM,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, akhirnya waktu menjadi faktor penting. Terlambat bergerak bisa berarti kehilangan momentum

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan soal keamanan energi di kawasan Indo-Pasifik semakin menguat. Ini bukan tanpa alasan.

Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim membuat energi tidak lagi sekadar soal ekonomi, melainkan berkelindan pula dengan isu kedaulatan. Negara yang tidak mampu mengamankan pasokan energinya bakal lebih rentan terhadap guncangan, baik secara ekonomi maupun politik.

Kebergantungan yang tinggi pada pasokan eksternal dapat dengan cepat berubah menjadi titik lemah strategis. Di sinilah posisi kawasan Indo-Pasifik menjadi semakin penting. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, kawasan ini mengalami lonjakan kebutuhan energi yang sangat pesat.

Namun, peningkatan kebutuhan tersebut tidak selalu dibarengi dengan jaminan pasokan yang stabil serta aman, sehingga menjadikan isu keamanan energi semakin krusial dan tak terpisahkan dari dinamika kawasan.

Posisi strategis

Indonesia menempati posisi strategis di tengah lanskap Indo-Pasifik. Ia tidak hanya menghubungkan dua samudra besar -- Hindia dan Pasifik --tetapi juga tengah menghadapi dinamika sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang kian bertumbuh.

Namun, posisi strategis Indonesia tidak selalu berarti kuat. Pasalnya, Indonesia justru menghadapi paradoks energi yang cukup nyata. Di satu sisi kaya sumber daya, di sisi lain masih bergantung pada impor.

Indonesia pernah menjadi eksportir minyak. Bahkan, pernah pula menjadi bagian penting dari OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak). Tapi, itu cerita itu masa lalu.

Saat ini, produksi minyak Indonesia terus turun. Adapun konsumsi domestik meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Akibatnya, Indonesia kini menjadi importir bersih.

Situasi ini membuat Indonesia ikut rentan terhadap dinamika global. Gangguan di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, buntut perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, langsung terasa, meski letaknya jauh dari sini.

Walau demikian, cerita Indonesia tidak berhenti pada persoalan minyak. Ada cerita lain yang justru lebih menarik sekarang ini, yaitu soal mineral kritis. Salah satunya adalah nikel.

Seperti kita ketahui, dunia kiwari sedang bergerak menuju elektrifikasi. Kendaraan listrik, baterai, dan teknologi penyimpanan energi membutuhkan nikel dalam jumlah besar.

Nah, Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat signifikan. Bahkan, termasuk yang terbesar di dunia. Sudah barang tentu, ini bukan sekadar sebagai keunggulan, tetapi juga sebagai daya tawar.

Persoalannya adalah: Apakah daya tawar itu sudah dimanfaatkan secara optimal atau justru masih sebatas potensi yang belum sepenuhnya dikapitalisasi?

Beberapa langkah sejauh ini sudah terlihat. Hilirisasi menjadi salah satu agenda penting. Larangan ekspor bahan mentah, pembangunan smelter, hingga investasi industri baterai menjadi bagian dari strategi.

Akan tetapi, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Ia membutuhkan teknologi, investasi besar, dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, nilai tambah bisa saja malah bocor ke luar negeri.

Selain nikel, Indonesia juga memiliki gas alam. Dalam konteks transisi energi, gas sering disebut sebagai “energi jembatan” karena posisinya berada di antara energi fosil tradisional dan energi terbarukan. Gas lebih bersih dibanding batu bara, meski tetap fosil.

Gas memberi ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih fleksibel. Tidak hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem energi domestik.

Sayangnya, pemanfaatan gas juga masih menghadapi kendala. Infrastruktur distribusi belum merata. Harga domestik sering menjadi perdebatan. Dan investasi tidak selalu datang dengan mudah.

Di sisi lain, potensi energi terbarukan Indonesia sebenarnya sangat besar. Ada matahari, angin, air, hingga panas bumi yang tersedia dalam jumlah melimpah.

Kendati begitu, potensi sering kali tidak otomatis menjadi realitas. Banyak proyek energi terbarukan berjalan lambat. Masalah regulasi, pembiayaan, hingga kepastian pasar masih menjadi kendala.

Padahal, dalam konteks keamanan energi, energi terbarukan punya nilai strategis. Ia mengurangi ketergantungan pada impor. Ia juga mengurangi risiko geopolitik.

Beberapa negara di Asia sudah membaca hal tersebut lebih cepat. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam energi bersih, bukan hanya karena alasan lingkungan, tetapi juga karena strategi.

Sementara itu, Indonesia tampaknya masih berada di fase antara. Ada kesadaran untuk bergerak, tetapi langkahnya belum selalu konsisten. Kadang maju, kadang tertahan.

Diversifikasi pasokan

Dalam arsitektur Indo-Pasifik, kerja sama menjadi faktor kunci. Pasalnya, tidak ada negara yang bisa sepenuhnya mandiri dalam energi. Semua saling terhubung.

Karenanya, forum-forum regional Indo-Pasifik mulai menekankan pentingnya diversifikasi pasokan dan jalur distribusi. Ini adalah respons terhadap risiko seperti konflik di Timur Tengah yang sedang terjadi saat ini.

Bagi Indonesia, kerja sama tentu saja membuka sejumlah peluang. Investasi, transfer teknologi, dan akses pasar bisa diperoleh jika posisi tawar dikelola dengan baik.

Namun demikian, kerja sama juga berarti kompetisi. Negara-negara lain di kawasan juga ingin menjadi pusat energi. Mereka berlomba menarik investasi dan membangun ekosistem industri.

Oleh sebab itu, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan sumber dayanya. Indonesia harus mampu pula membangun sistem yang efisien, transparan, dan menarik bagi investor.

Di titik ini, kebijakan menjadi sangat penting. Konsistensi, kepastian hukum, dan arah jangka panjang akan menentukan apakah Indonesia bisa naik kelas atau tidak.

Ada pula satu hal yang sering luput dibahas. Energi bukan hanya menyangkut perkara produksi, tetapi juga menyangkut perkara tata kelola. Tanpa tata kelola yang baik, potensi sebesar apa pun bisa terbuang.

Indonesia memiliki semua bahan untuk menjadi pemain penting dalam arsitektur energi Indo-Pasifik. Sumber daya ada. Letak strategis ada. Pasar domestik juga besar.

Yang belum sepenuhnya ada adalah orkestrasi yang solid. Menghubungkan semua potensi itu menjadi kekuatan yang nyata bukanlah pekerjaan sederhana.

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, akhirnya waktu menjadi faktor penting. Terlambat bergerak bisa berarti kehilangan momentum.

Dalam arsitektur energi Indo-Pasifik yang terus berubah, Indonesia punya peluang untuk lebih dari sekadar penonton. Tinggal bagaimana peluang itu dibaca dan — yang lebih penting — dimanfaatkan secara optimal.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2026

Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan mengubah peta perdagangan. Ketika global supply chain (rantai pasok global) terganggu akan ada pasar yang kosong karena pemasoknya terhambat,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan peluang ekspor yang muncul ketika gangguan rantai pasok global mengubah peta perdagangan internasional.

Menurut Budi, dinamika geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan barang dari negara pemasok tertentu.

“Kalau krisis geopolitik itu biasanya akan mengubah peta perdagangan. Ketika global supply chain (rantai pasok global) terganggu akan ada pasar yang kosong karena pemasoknya terhambat,” kata Budi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan pasar di sejumlah negara tujuan ekspor.

Pemerintah, kata dia, akan memetakan negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik untuk dijadikan target ekspor baru.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha nasional tetap dapat memperluas pasar meskipun terjadi gangguan perdagangan global.

Budi mengatakan, Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan para eksportir guna mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi pelaku usaha.

“Kami akan bertemu para eksportir untuk mengetahui secara teknis kira-kira masalahnya di mana,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat situasi geopolitik global tersebut.

Menurut dia, perhitungan yang lebih akurat masih memerlukan masukan dari para pelaku usaha serta evaluasi terhadap kondisi perdagangan internasional.

Meski demikian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global agar aktivitas ekspor Indonesia tetap berjalan.

Budi menegaskan, pemerintah saat ini memetakan sejumlah negara tujuan ekspor yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik untuk dijadikan pasar alternatif bagi produk Indonesia.

“Kita harus mencari pasar lain ketika pasar tertentu terganggu,” tuturnya.

Ia menyebut negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Afrika berpotensi menjadi tujuan ekspor alternatif karena dinilai relatif tidak terdampak konflik geopolitik global saat ini.

Lebih lanjut, Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan program business matching untuk mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli dari berbagai negara tersebut.

Kementerian Perdagangan sebelumnya mencatat program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) telah memfasilitasi 1.217 pelaku usaha dengan nilai transaksi mencapai 134,87 juta dolar AS atau sekitar Rp2,27 triliun sepanjang 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026