Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media usai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tidak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pada 19 Juni 2026, MSCI juga telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026.

Secara singkat, dari lima segmen Market Accessibility yang terdiri dari 18 Measurement (kriteria), hasil asesmen penilaian MSCI masih sama, kecuali hanya saru kriteria yaitu Information Flow di segmen Market Infrastructure.

Rinciannya, di antaranya 10 dari 18 kriteria dinilai “++” (double plus, yang merupakan kriteria tertinggi) yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada isu, kemudian 6 kriteria masih dinilai “+” (single plus) yang diharapkan terus ada improvement.

Sementara itu, pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level dinilai “-“ (negatif), yang menunjukkan adanya concern untuk ada improvement.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal David Sutyanto menilai, catatan yang diberikan MSCI dalam hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal Indonesia.

David saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa hasil tinjauan klasifikasi pasar tersebut perlu dibaca secara proporsional.

Indonesia masih dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market, sehingga belum ada perubahan status. Namun, MSCI memberi catatan penting terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading yang dinilai dapat memengaruhi persepsi investability pasar Indonesia.

“Menurut saya, catatan ini harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal,” kata David yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI).

Ia menilai beberapa langkah yang sudah diumumkan regulator telah berada di arah yang tepat, seperti keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka High Shareholding Concentration, serta roadmap kenaikan minimum free float ke 15 persen.

“Tantangannya sekarang adalah memastikan implementasinya konsisten, terukur, dan terlihat dampaknya oleh investor global,” kata David

Terkait tenggat waktu hingga November 2026 untuk pembuktian kemajuan reformasi pasar modal Indonesia, David menilai waktunya masih cukup, namun relatif sempit. Karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tetapi bukti implementasi.

Apabila reformasi transparansi, surveillance, dan enforcement berjalan efektif, David menilai peluang Indonesia untuk mempertahankan status Emerging Market tetap terbuka.

“Yang paling penting adalah menjaga trust investor global melalui pasar yang semakin transparan, likuid, dan kredibel,” kata David.

Pada Rabu (23/6) waktu Amerika Serikat (AS), penyedia indeks global MSCI merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 yang diumumkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada hari ini merupakan awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal Indonesia.

Ia mencatat bahwa fokus MSCI saat ini tidak lagi pada pengumuman reformasi, melainkan pada efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam praktik sehari-hari.

“Kalau sebelumnya tantangannya adalah merancang reformasi, maka sekarang tantangannya adalah menunjukkan bahwa reformasi tersebut benar-benar bekerja. Investor global ingin melihat perbaikan yang nyata dalam transparansi, pembentukan harga yang sehat, kualitas pengawasan, dan integritas pasar,” kata Fakhrul saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Secara umum, ia menilai keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market untuk sementara waktu ini merupakan perkembangan yang positif bagi pasar modal nasional.

Keputusan tersebut menghilangkan risiko penurunan klasifikasi dalam jangka pendek sekaligus menunjukkan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan regulator mendapat pengakuan dari investor global.

Hasil tinjauan klasifikasi pasar MSCI juga mengakui arah kebijakan yang telah ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar.

“Menurut saya ini merupakan hasil yang konstruktif. MSCI mempertahankan Indonesia di kategori Emerging Market dan secara eksplisit mengakui berbagai langkah reformasi yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pasar global melihat adanya kemajuan yang nyata dalam upaya memperkuat kualitas pasar modal Indonesia,” ujar Fakhrul.

Menurut dia, keberhasilan Indonesia mempertahankan status Emerging Market bukan hanya penting bagi pasar saham, tetapi juga bagi persepsi investor terhadap keseluruhan ekosistem keuangan nasional.

"MSCI tidak lagi meminta Indonesia membuat reformasi baru. MSCI sekarang meminta Indonesia membuktikan bahwa reformasi yang sudah dibuat benar-benar bekerja,” ujar dia.

Ia menggarisbawahi isu yang menjadi perhatian MSCI, yakni kualitas infrastruktur pasar modal Indonesia. Menurutnya, respons yang diperlukan bukan hanya tambahan regulasi, tetapi juga konsistensi pelaksanaan, penegakan aturan, dan peningkatan kualitas pengawasan pasar.

Mengenai batas waktu hingga November 2026 yang diberikan MSCI, Fakhrul menilai jangka waktu tersebut masih memadai bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang meyakinkan.

“Menurut saya waktu yang tersedia masih cukup. Yang terpenting adalah sebagian besar kerangka reformasi utama sebenarnya sudah berada di tempat. Indonesia tidak memulai dari nol. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi implementasi dan kemampuan menunjukkan hasil yang dapat diukur oleh investor global,” jelas Fakhrul.

Ia menambahkan bahwa pasar modal Indonesia saat ini berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu. Ketidakpastian mengenai arah reformasi sudah jauh berkurang dan regulator telah menunjukkan respons yang cepat terhadap berbagai masukan investor internasional.

Meski demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa risiko belum sepenuhnya hilang. Selanjutnya, November 2026 akan menjadi titik evaluasi penting yang menentukan apakah reformasi yang telah diumumkan mampu meningkatkan kualitas pasar secara berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terpilih untuk periode jabatan 2026-2030, memberikan kontribusi terbaik dengan mengedepankan tata kelola yang kuat bagi pengembangan pasar modal Indonesia ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hal ini terutama berkaitan dengan kelanjutan agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia, sebagaimana yang telah diupayakan sejak beberapa bulan terakhir.

“Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan, untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya,” kata Friderica dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Friderica juga berharap pasar modal Indonesia dapat menjadi rumah yang baik untuk seluruh pihak, baik investor, emiten, perusahaan efek, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita kedepankan integritas tata kelola dan kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang, dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia.

Menyusul pengumuman jajaran direksi BEI terpilih, DPR RI pada Kamis sore mengadakan pertemuan dengan OJK dan BEI guna penguatan koordinasi lebih lanjut.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengonfirmasi nama-nama calon anggota direksi BEI yang terpilih untuk periode jabatan 2026-2030.

OJK telah menyelesaikan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota direksi BEI sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek.

Jeffrey Hendrik terpilih sebagai Direktur Utama BEI 2025-2030. Adapun Jeffrey saat ini menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

Seluruh anggota direksi terpilih akan diajukan dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026 pada Senin (29/6).

Berikut daftar lengkap calon direksi BEI periode 2026-2030 yang ditetapkan OJK untuk disetujui dalam RUPST.

Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono
Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim​​​​​​​
Direktur Pengembangan: Iding Pardi​​​​​​​
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum: Umi Kulsum​​​​​​​

​​​​​​​

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan untuk melakukan reformasi pasar modal secara komprehensif dan kredibel. DEN akan mendukung penuh OJK dalam mengawal proses ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendiskusikan penguatan reformasi pasar modal dan mitigasi kerentanan sektor keuangan bersama jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menuturkan kebijakan reformasi yang telah diumumkan OJK sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, pemerintah juga mengidentifikasi adanya tantangan nyata berupa keraguan dari pelaku pasar, khususnya investor institusi asing, terhadap konsistensi dan kecepatan eksekusi reformasi di lapangan.

“Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan untuk melakukan reformasi pasar modal secara komprehensif dan kredibel. DEN akan mendukung penuh OJK dalam mengawal proses ini,” kata Luhut.

Menurut Luhut, bila implementasi dapat dijaga secara konsisten, arus modal asing akan kembali masuk dan secara langsung memperkuat fundamental nilai tukar rupiah.

Terkait kondisi perbankan nasional, lanjut Luhut, pemerintah menilai situasi makro saat ini masih relatif stabil.

Meski begitu, DEN mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan pembiayaan terhadap program-program prioritas pemerintah dengan penegakan tata kelola yang baik (good corporate governance) serta manajemen risiko yang ketat.

OJK juga didorong untuk terus melahirkan inovasi kebijakan, khususnya dalam aspek pendalaman sektor keuangan (financial deepening). Hal itu bertujuan agar ekosistem industri tetap sehat dan mampu memberikan daya dukung maksimal bagi pembiayaan ekonomi nasional.

Pemerintah pun menyoroti perlunya mitigasi risiko yang tegas pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

DEN mencatat tren peningkatan Rasio Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang cukup signifikan.

Meski mengamini OJK telah mengambil langkah-langkah strategis, DEN menilai proses restrukturisasi dan penguatan kelembagaan BPR perlu dilakukan secara lebih komprehensif sebagai langkah antisipatif.

Luhut juga menyampaikan bahwa DEN dan OJK sepakat membangun mekanisme koordinasi yang lebih erat untuk memantau perkembangan nilai tukar rupiah, kondisi pasar keuangan, dan persepsi investor secara berkala.

“Di tengah tekanan global dan domestik yang masih tinggi, koordinasi adalah kunci. Pertemuan reguler antara DEN dan OJK akan kita rutinkan sebagai forum untuk saling bertukar pandangan dan merumuskan kebijakan yang responsif demi menjaga stabilitas sistem keuangan negara,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan perbaikan, reformasi integritas yang kita lakukan, pasti ada dampaknya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini reformasi integritas pasar modal Indonesia akan membawa keuntungan jangka panjang (long term gain), meski berpotensi memicu perubahan komposisi saham dalam indeks MSCI pada hasil rebalancing yang akan diumumkan Selasa (12/5).

“Dengan perbaikan, reformasi integritas yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Dan kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai short term pain, tapi Insya Allah long term gain,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat dijumpai media di BEI, Jakarta, Senin.

Friderica atau akrab disapa Kiki menilai, potensi perubahan komposisi saham Indonesia dalam indeks MSCI merupakan konsekuensi dari upaya pembenahan fundamental pasar modal, termasuk penguatan keterbukaan informasi, integritas pasar, serta penegakan hukum.

“Kan mereka (MSCI) sudah bilang freeze kan, jadi tidak ada saham baru yang masuk (ke indeks MSCI), tapi yang lama mungkin akan keluar. Tapi, ya, kita lihat semoga ini bisa kita antisipasi dengan baik,” kata dia.

Ia pun meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil rebalancing MSCI. Menurutnya, potensi penyesuaian indeks akibat reformasi pasar modal merupakan konsekuensi jangka pendek yang perlu dilihat sebagai bagian dari penguatan fundamental pasar keuangan Indonesia.

“Jadi jangan orang terus jadi dibikin panik dan lain-lain, enggak. Ini memang konsekuensi dari perbaikan yang kita lakukan,” kata Kiki.

Mengenai potensi penurunan status Indonesia dari emerging market, Kiki mengatakan bahwa keputusan tersebut baru akan ditinjau MSCI pada Juni 2026.

Berbagai perbaikan yang dilakukan regulator diharapkan menjadi pertimbangan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok emerging market.

Menurutnya, Indonesia memiliki kualitas keterbukaan informasi dan granularitas data yang baik, termasuk dalam aspek integritas pasar yang selama ini menjadi perhatian investor global.

Kiki juga memastikan bahwa regulator terus melakukan pembenahan fundamental pasar modal melalui delapan aksi reformasi, termasuk penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas perusahaan tercatat, serta upaya mendorong lebih banyak investor masuk ke pasar modal domestik.

Selain itu, OJK juga terus memperdalam pasar keuangan melalui peningkatan basis investor domestik, baik ritel maupun institusi. Menurut Kiki, pendalaman pasar menjadi penting untuk memperkuat ketahanan pasar modal Indonesia terhadap gejolak global.

“Dulu, dua puluh tahun lalu, kalau ada guncangan global itu panik semua karena kalau terjadi outflow isinya kan asing. Kalau sekarang, investor kita (domestik) 26 juta dan kemudian semakin banyak investor, baik retail maupun institusi, semakin banyak masuk ke pasar modal Indonesia,” kata Kiki.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyesuaian terhadap berbagai Peraturan OJK (POJK) agar selaras dengan agenda demutualisasi bursa, apabila Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana telah diterbitkan.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi POJK-POJK yang perlu disesuaikan dengan jumlah yang disebutnya cukup banyak.

“Kalau dilihat di POJK yang ada sekarang, tentu kalau dibaca itu ada sebagian peraturan yang memang bisa berlaku hanya untuk yang mutual saat ini. POJK itu sudah kami identifikasi. Sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian,” kata Hasan.

Namun, mengingat target waktu implementasi yang relatif singkat, OJK berencana mengusulkan perubahan aturan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, OJK akan memprioritaskan revisi terhadap POJK inti yang belum selaras dengan skema demutualisasi. Aturan-aturan tersebut akan menjadi fokus perubahan lebih dahulu.

Sementara itu, ketentuan lain yang sifatnya belum mendesak akan dimasukkan ke dalam agenda penyesuaian pada tahap berikutnya.

Hasan mencontohkan, misalnya terdapat regulasi yang mengatur pembatasan pembagian dividen. Apabila ketentuan tersebut belum diubah, maka proses demutualisasi tetap dapat berjalan, namun pembagian dividen berpotensi tertunda sementara waktu.

“Kemudian mekanisme pemilihan pengurus. Kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK. Kan itu tidak perlu diubah juga masih bisa jalan,” kata dia.

Mengenai perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi bursa, Hasan menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu proses finalisasi yang saat ini tengah dilakukan secara internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, OJK telah menyampaikan tanggapan resmi atas RPP tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memaparkan lebih jauh substansi maupun norma pasal yang diatur karena masih dalam tahap perumusan akhir.

Meski begitu, Hasan memastikan materi RPP sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang membuka peluang bagi pihak selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham atau pemilik bursa efek.

Dengan demikian, struktur kepemilikan bursa dimungkinkan berubah dari model mutual, yang hanya dimiliki anggota, menjadi demutualisasi dengan kepemilikan yang lebih terbuka.

“Di dalam RPP tersebut tentu kaidah itu dijabarkan ke aturan pelaksanaan. Nanti kita harapkan di sana ada guidance atau acuan bagaimana mekanisme dan struktur untuk melaksanakan tahapan menuju ke demutualisasi,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, sesuai mekanisme pembentukan peraturan, RPP akan diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kemudian dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan DPR sebelum ditetapkan dan diundangkan.

“PP yang nanti terbit itulah yang akan menjadi acuan kami di OJK untuk mengidentifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK,” kata Hasan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Analis ekonomi politik pasar modal Kusfiardi mengingatkan bahwa reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, sembari menawarkan tiga rekomendasi kebijakan yaitu penguatan instrumen makroprudensial, audit independen OJK dan BEI, serta dana stabilisasi pasar transparan.

“Indonesia tidak boleh menjadi koloni finansial. Reformasi pasar modal harus memastikan kedaulatan struktural, bukan sekadar memenuhi standar global yang belum tentu netral,” kata Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pada rekomendasi pertama, Kusfiardi menekankan pentingnya instrumen makroprudensial untuk mengendalikan arus modal jangka pendek yang spekulatif, termasuk melalui penerapan pajak progresif atas hot money.

Pada rekomendasi kedua, ia mendorong audit tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh lembaga internasional independen yang bebas konflik kepentingan guna memperkuat akuntabilitas dan kredibilitas pengawasan.

Sementara pada rekomendasi ketiga, ia mengusulkan penguatan dana stabilisasi pasar yang dikelola secara transparan agar mampu melindungi investor domestik saat terjadi volatilitas ekstrem.

Kusfiardi mengingatkan, dinamika kepemimpinan di OJK dan BEI turut menambah ketidakpastian pasar. Oleh sebab itu, reformasi regulasi tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan struktur pasar.

Menurutnya, delapan agenda reformasi OJK, termasuk penguatan manajemen risiko, perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap praktik perdagangan berkecepatan tinggi dan penguatan instrumen stabilisasi pasar.

Ia juga memandang, inklusivitas pasar belum diimbangi perlindungan struktural yang memadai, meski data BEI menunjukkan jumlah investor ritel telah menembus 21 juta dengan kontribusi transaksi harian lebih dari 50 persen.

“Investor ritel domestik berpotensi menjadi bantalan likuiditas saat investor asing melakukan exit strategy. Demokratisasi pasar tidak boleh berhenti pada kuantitas partisipasi, tetapi harus menjamin distribusi risiko yang adil,” jelas Kusfiardi.

Ia mengingatkan bahwa volatilitas yang tinggi sering kali menghasilkan keuntungan signifikan bagi investor institusional global, sementara investor ritel domestik menanggung risiko yang tidak proporsional.

Mengenai kebijakan batas free float minimum 15 persen, ia menilai langkah tersebut berpotensi mendorong pemegang saham pengendali domestik melepas kepemilikan dalam jumlah signifikan.

Dalam kondisi pasar yang sensitif terhadap sentimen global, pelepasan saham dalam skala besar dinilai berisiko membuka ruang transfer kepemilikan ke institusi global seperti BlackRock dengan valuasi diskon.

Karena itu, ujar Kusfiardi, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan semata pilihan antara oligarki lokal dan transparansi global, melainkan bagaimana memastikan kedaulatan kepemilikan strategis tetap terjaga.

Kebijakan pembukaan data ultimate beneficial owner (UBO) serta daftar pemegang saham di bawah 5 persen, menurutnya, memang secara teoritis mendukung pemberantasan manipulasi pasar.

Namun dalam praktiknya, ia mengingatkan adanya potensi pemanfaatan data tersebut oleh algoritma high-frequency trading dan robot trading asing untuk menyusun strategi akumulasi maupun distribusi saham secara presisi.

“Tanpa firewall struktural, transparansi bisa berubah menjadi peta navigasi bagi modal global untuk mengekstraksi likuiditas domestik,” kata Kusfiardi.

Ia menambahkan bahwa struktur emerging markets pascakrisis 1997 relatif terbuka terhadap arus modal jangka pendek. Di Indonesia, arus masuk asing berkontribusi signifikan terhadap likuiditas, tetapi juga kerap menjadi sumber volatilitas saat terjadi gejolak.

Terbaru soal rencana perilisan shareholders concentration list atau daftar konsentrasi pemegang saham pada akhir Februari 2026, ia memandang bahwa secara struktural hal itu tidak terlepas dari dinamika dan tekanan lembaga pemeringkat indeks global seperti MSCI.

“Dengan aset terindeks sekitar 18 triliun dolar AS, MSCI memiliki daya tekan luar biasa terhadap arus modal pasif global. Ketika status Indonesia dipertanyakan atas nama transparansi, itu bukan sekadar isu tata kelola. Itu adalah instrumen leverage politik pasar,” kata Kusfiardi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Di sisi lain, kita juga meningkatkan transparansi. Dengan transparansi yang lebih tinggi, upaya untuk melakukan manipulasi akan lebih sulit

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini kebijakan peningkatan batas minimal free float menjadi 15 persen dapat memperdalam likuiditas pasar, meningkatkan transparansi, hingga mempersempit ruang praktik manipulasi harga saham.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa semakin besar porsi saham yang beredar di publik, maka semakin sulit pihak tertentu menggerakkan harga secara tidak wajar karena dibutuhkan dana dan volume transaksi yang jauh lebih besar.

“Bayangkan saja, untuk memanipulasi free float 10 (jumlah saham beredar di publik relatif kecil), dengan memanipulasi free float 1000, itu tentu tingkat kesulitannya beda,” kata Jeffrey saat dijumpai media usai acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa apabila pasar lebih dalam, free float lebih besar, serta transparansi lebih tinggi, diharapkan upaya-upaya manipulasi pasar dapat ditekan.

Di sisi lain, pengawasan dan penindakan juga terus dilakukan. Mengenai keakuratan laporan free float emiten, Jeffrey menyebutkan bahwa tersedia mekanisme hukum bagi pihak-pihak yang memberikan informasi palsu.

Dalam hal pengawasan perdagangan, BEI memiliki perangkat untuk memantau pergerakan saham. Selain itu, bursa juga menjalankan investor stewardship dengan rutin memberikan peringatan dan informasi kepada investor.

Terhadap saham-saham yang mengalami pergerakan harga di luar kewajaran, jelas Jeffrey, BEI mengeluarkan peringatan berupa unusual market activity (UMA) agar investor mencermati kembali informasi yang tersedia di pasar.

Apabila volatilitas masih berlanjut, BEI dapat melakukan suspensi perdagangan untuk memberikan waktu kepada investor mencerna informasi yang ada.

Terkait pihak-pihak yang melakukan manipulasi pasar, BEI melakukan penindakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey menambahkan, sejumlah pihak juga telah diberikan sanksi oleh OJK dan penindakan tersebut akan terus dilakukan.

“Di sisi lain, kita juga meningkatkan transparansi. Dengan transparansi yang lebih tinggi, upaya untuk melakukan manipulasi akan lebih sulit. Kombinasi pengawasan yang terus berjalan dengan transparansi yang lebih tinggi, itu kita harapkan akan meningkatkan integritas pasar kita. Itu yang kita lakukan,” kata dia.

BEI menyadari adanya kekhawatiran terkait potensi tekanan dari sisi pasokan (supply) saham di pasar, merespons penyesuaian ketentuan free float.

Oleh sebab itu, ujar Jeffrey, pihaknya menyatakan telah mengkaji berbagai dampak yang mungkin timbul agar implementasinya tetap terkelola dengan baik.

Dari total 956 perusahaan tercatat di bursa, ia menyebutkan bahwa sebanyak 268 emiten saat ini masih memiliki free float di bawah 15 persen.

Namun jika difokuskan pada 49 perusahaan di antaranya, kelompok ini dinilai telah mewakili sekitar 90 persen kapitalisasi pasar dari keseluruhan emiten yang belum memenuhi batas tersebut.

“Bagaimana 49 perusahaan ini bisa kita atur dengan baik supaya pasar kita tetap imbang. Oleh karena itu, kami menyediakan hot desk untuk perusahaan-perusahaan tercatat bisa berdiskusi dengan kami bagaimana timing-nya disesuaikan dengan kondisi pasar supaya mereka bisa menambahkan float di pasar tetapi tidak akan mengganggu kestabilan pasar,” jelas Jeffrey.

Mengenai initial public offering (IPO), BEI menegaskan bahwa ke depan akan lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas perusahaan yang melantai di bursa.

Dalam peraturan pencatatan yang saat ini masih dalam proses rule making, ujar Jeffrey, BEI juga menaikkan persyaratan bagi perusahaan yang ingin menjadi perusahaan tercatat. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas emiten yang masuk ke pasar modal.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan quality. Tentu calon perusahaan tercatat juga mengikuti itu dan mungkin harus menyesuaikan,” kata dia.

Ke depan, BEI berharap semakin banyak perusahaan besar yang memanfaatkan pasar modal untuk berbagi kepemilikan dengan publik, termasuk perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Danantara maupun perusahaan besar yang mengelola sumber daya alam Indonesia.

Dengan demikian, publik diharapkan dapat ikut menikmati pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut melalui kepemilikan saham di pasar modal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Investor asing berkontribusi kira-kira 30 persen terhadap transaksi harian dan selebihnya adalah institusi domestik kita

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kontribusi investor ritel mencapai 52 persen dari total rata-rata nilai transaksi harian pasar modal sepanjang 2026 hingga saat ini (year to date/ytd), dengan nilai perdagangan ritel sekitar Rp16 triliun per hari.

“(Investor) asing berkontribusi kira-kira 30 persen (terhadap transaksi harian) dan selebihnya adalah institusi domestik kita,” kata Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.

Pada 2026 hingga saat ini, catat Jeffrey, total rata-rata nilai transaksi harian di bursa mencapai sekitar Rp32 triliun per hari. Adapun sepanjang 2025, rata-ratanya tercatat sebesar Rp18,1 triliun per hari.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas tersebut, Jeffrey menyebutkan jumlah investor ritel per 11 Februari 2026 mencapai 21,3 juta.

Sejak awal tahun hingga 11 Februari 2026, terdapat penambahan sebanyak 1,3 juta investor baru. Adapun pada 2025, total penambahan investor tercatat sebanyak 5,4 juta.

Terkait rencana penyesuaian ketentuan free float menjadi minimal 15 persen, BEI menyadari adanya kekhawatiran terkait potensi tekanan dari sisi pasokan (supply) saham di pasar.

Oleh sebab itu, ujar Jeffrey, pihaknya menyatakan telah mengkaji berbagai dampak yang mungkin timbul agar implementasinya tetap terkelola dengan baik.

Dari total 956 perusahaan tercatat di bursa, sebanyak 268 emiten saat ini masih memiliki free float di bawah 15 persen. Namun jika difokuskan pada 49 perusahaan di antaranya, Jeffrey mengatakan kelompok ini telah mewakili sekitar 90 persen kapitalisasi pasar dari keseluruhan emiten yang belum memenuhi batas tersebut.

“Bagaimana 49 perusahaan ini bisa kita atur dengan baik supaya pasar kita tetap imbang. Oleh karena itu, kami menyediakan hot desk untuk perusahaan-perusahaan tercatat bisa berdiskusi dengan kami bagaimana timing-nya disesuaikan dengan kondisi pasar supaya mereka bisa menambahkan float di pasar tetapi tidak akan mengganggu kestabilan pasar,” jelas dia.

Di sisi lain, BEI juga memperhitungkan potensi permintaan (demand) yang dinilai terus meningkat. Pertumbuhan jumlah investor ritel yang signifikan disertai kenaikan aset investor ritel menjadi salah satu penopang permintaan di pasar.

Selain itu, dukungan pemerintah yang memberikan ruang lebih besar bagi institusi domestik untuk berinvestasi di pasar modal hingga 20 persen juga dinilai menjadi sumber permintaan tambahan.

Jeffrey juga menyatakan BEI terus berupaya menjaga kepercayaan investor asing sekaligus mendorong masuknya aliran dana baru dari luar negeri.

“Hari ini kita sama-sama bekerja keras untuk memastikan tidak hanya investor asing tetap ada di sini, tetapi bagaimana supaya lebih banyak lagi investor asing datang. Itu juga adalah potensi demand kita,” kata dia.

Jeffrey pun menegaskan akan terus memantau respons pasar terhadap berbagai kebijakan tersebut guna memastikan proses pembentukan harga (price discovery) berjalan efisien.

Upaya ini dilakukan agar integritas dan transparansi pasar tetap terjaga, sekaligus memastikan mekanisme perdagangan berlangsung secara teratur, wajar dan efisien.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi pada akhir Februari atau awal Maret 2026, bersamaan dengan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

“Sesuai dengan timeline, itu (shareholders concentration list) akan berbarengan dengan transparansi pemegang saham di atas 1 persen yang kita harapkan bisa dilakukan di akhir Februari ini atau di awal Maret,” kata Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik saat dijumpai media usai acara Bloomberg Technoz Economic Oulook 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, pengungkapan shareholders concentration list merupakan bagian dari upaya pasar modal Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Daftar ini memberikan gambaran kepada investor terkait dengan konsentrasi dari kepemilikan saham.

“Dengan demikian investor bisa memutuskan apakah tetap mau melakukan investasi di perusahaan itu atau mencari alternatif lain,” kata dia.

Jeffrey mengatakan, shareholders concentration list dapat digunakan investor asing dan investor institusi sebagai referensimelakukan balancing. Hal ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh investor asing dan institusi di Bursa Hong Kong.

“Mereka juga menggunakan perangkat yang sama, Bursa di Hong Kong juga menerbitkan shareholders concentration list dan itu akan kita lakukan juga di bursa kita,” kata dia.

Adapun pascapublikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 28 Januari lalu, BEI sudah melakukan pertemuan dengan penyedia indeks global itu pada 2 dan 11 Februari 2026.

Dalam hal ini, BEI tidak hanya menyampaikan proposal kepada MSCI, tetapi juga kepada Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell. Sebagai tindak lanjut, BEI tetap menyampaikan transparansi dan informasi terkini kepada publik mengenai progres reformasi integritas yang sedang dijalankan.

Selain rencana pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen dan shareholders concentration list, bursa mengungkap data investor yang lebih granular dari hanya 9 tipe investor menjadi hingga 28 sub-tipe investor, khususnya yang ada di dalam kategori korporasi dan lain-lain.

Untuk memastikan pasar modal Indonesia ke depan lebih dalam, bursa akan mengeluarkan peraturan terkait ketentuan minimum free float untuk bisa tetap tercatat di BEI dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

“Itu semua dapat kami lakukan karena pada momen ini kita mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh pihak untuk bisa melakukan pembenahan dan perbaikan yang signifikan,” kata Jefrrey.

Ia mencatat bahwa pasar modal Indonesia telah berulang kali menghadapi tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Namun, setiap kali menghadapi krisis, pasar modal Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat.

“Kalau kita ibaratkan saat ini adalah kondisi turbulensi, maka kita hanya punya satu pilihan, yaitu terbang lebih tinggi dan itu yang sedang kita lakukan. Karena kita terbang lebih tinggi, ini adalah momen yang sangat tepat dan berharga untuk melakukan pembenahan secara signifikan terhadap pasar kita,” kata Jefrrey.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan regulasi yang tersedia selama ini sebenarnya sudah memberi ruang maksimal bagi investasi dana pensiun dan asuransi yang memungkinkan penempatan saham hingga batas kumulatif tinggi.

"Sebenarnya, ruangnya di regulasi itu sudah terbuka," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam acara PTIJK 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa dari segi regulasi, baik peraturan pemerintah (PP), peraturan OJK (POJK), maupun peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang mengatur dana pensiun dan asuransi sejauh ini cukup longgar. Artinya, masing-masing lembaga diberikan kewenangan untuk menempatkan investasi saham dengan ruang yang memadai.

Ia mencatat saat ini penempatan saham per emiten rata-rata masih berada di kisaran 8 persen dari total investasi, sehingga masih tersedia ruang untuk dorongan lebih lanjut.

Selain memberikan proteksi dan perlindungan terhadap risiko peserta, Ogi mengingatkan dana pensiun dan asuransi juga berperan sebagai investor institusional, sehingga kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif di pasar modal perlu didorong.

OJK pun akan berkoordinasi untuk mendorong dana pensiun dan asuransi agar dapat melakukan investasi lebih agresif.

Dengan perbaikan tata kelola dan ekosistem, peran lembaga-lembaga ini sebagai investor institusional diperkirakan akan semakin besar.

"Seperti yang dicontohkan oleh Pak Menko Airlangga atau Menteri Keuangan, di LQ45 dulu dan tidak di saham-saham yang berisiko tinggi. Kemudian di produk pasar modal selain saham, apakah itu di reksadana atau SBN dan sebagainya, itu ruangnya masih besar," kata dia.

Ogi mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan mengubah peraturan apapun, mengingat sejumlah regulasi terkait yang mengatur batasan investasi sudah cukup memadai.

"Cuma bagaimana, kok, kurang investasi (di pasar modal)? Itu yang mesti harus dicarikan solusinya agar itu lebih menarik. Tentunya, yang risiko lebih termonitor dengan baik, misalkan saham-saham LQ45, itu kan lebih baik. Nah, itu kita arahkan investasi yang lebih risikonya terkendali," kata dia.

Sebagai informasi, beberapa regulasi telah mengatur batas investasi pada instrumen saham bagi industri dana pensiun dan asuransi.

Salah satunya, POJK Nomor 26 Tahun 2025 mengatur batas maksimal investasi perusahaan asuransi dan reasuransi pada saham tercatat di bursa efek, yaitu paling tinggi 10 persen per emiten dan 40 persen secara keseluruhan dari total investasi.

Selain itu, ada PMK Nomor 118 Tahun 2025 yang membatasi investasi program tabungan hari tua (THT) berupa saham dari emiten, dengan ketentuan serupa yakni paling tinggi 10 persen per emiten dan 40 persen secara keseluruhan dari total investasi.

OJK telah menetapkan kebijakan prioritas untuk tahun ini, salah satunya pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

Di dalamnya, prioritas ini mencakup peningkatan peran perbankan, asuransi dan dana pensiun terutama yang dimiliki pemerintah, sebagai investor institusional.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan arah kebijakan peningkatan batas atau limit investasi saham bagi industri dana pensiun dan asuransi menjadi 20 persen, dengan tahap pertama rencananya difokuskan pada saham-saham LQ45.

Hal ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026