Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan Israel perlu dengar bahwa Rusia dan China ada di belakang Iran. Meski tidak eksplisit, namun dua negara tersebut seolah melindungi Teheran.

Dilansir dari VOA.GOV, Rusia dan China terus menghalangi kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari kolaborasi mereka dengan rezim Iran, kata Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mike Waltz.

Laporan menyebut bahwa pada 19 September 2025, Dewan Keamanan PBB memberikan suara untuk mengaktifkan kembali enam resolusi Dewan Keamanan yang sebelumnya ditangguhkan terkait Iran.

Ini berarti bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran dan melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal.

Selain itu, Waltz juga menyebut jika perintah ini sekaligus bisa membekukan aset keuangan terkait sesuai dengan sanksi PBB yang kuat yang telah berlaku sebelum tahun 2015 dan sekarang telah diberlakukan kembali.

“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali…bercakupan sempit untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran serta dukungan Iran yang berkelanjutan terhadap terorisme," katanya.

“Iran memiliki banyak kesempatan untuk mencegah hasil ini,” tegas Duta Besar Waltz.

Namun, Iran tetap menentang. Laporan Direktur Jenderal IAEA baru-baru ini menegaskan kembali bahwa Iran adalah satu-satunya negara di dunia tanpa senjata nuklir yang telah memproduksi dan mengakumulasi uranium yang diperkaya hingga 60 persen.

Laporan yang sama menyatakan bahwa selama lebih dari delapan bulan terakhir, Iran menolak untuk memberikan informasi terbaru kepada IAEA atau akses ke stok uranium mereka.

Tapi Rusia dan China berusaha menghalangi manuver yang dilakukan PBB tersebut.

Mengacu pada alasan ini, Waltz mengatakan bahwa sikap Rusia dan China ini seolah melindungi Iran.

“Yang sebenarnya adalah bahwa Rusia dan China… ingin melindungi mitra mereka, Iran, dan terus mempertahankan kerja sama pertahanan yang sekarang sekali lagi dilarang,” kata Duta Besar Waltz.

Sebagaimana diketahui, negara-negara tersebut telah mempertahankan hubungan perdagangan militer.

Pada tahun 2022, Rusia mulai membeli drone Iran yang melanggar Resolusi PBB 2231, yang memberlakukan pembatasan waktu terhadap aktivitas senjata nuklir dan konvensional Iran.

Rusia juga telah memperoleh rudal balistik jarak dekat dari Iran dan menyediakan helikopter serang kepada Iran awal tahun ini, yang melanggar Resolusi 1929, yang memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap program nuklir rezim tersebut.

“Semua ini terjadi sementara Iran terus menghindari sanksi, menembakkan rudal balistik dan drone ke warga sipil di kawasan tersebut, menyerang kapal-kapal sipil di Teluk, dan menimbulkan kekacauan di Selat Hormuz,” kata Duta Besar Waltz.

Terlepas dari halangan Rusia dan China, Amerika Serikat akan terus berupaya untuk memastikan Iran tidak lagi dapat menyandera dunia dengan program rudal, drone, dan nuklirnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menyampaikan pernyataan paling terang sejauh ini mengenai nasib program nuklirnya setelah serangan Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengayaan uranium di Iran saat ini terhenti karena fasilitas-fasilitas utama negara itu hancur dalam serangan tersebut.

"Kami tidak memiliki pengayaan nuklir yang tidak diumumkan di Iran. Semua fasilitas kami berada di bawah perlindungan dan pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)," kata Araghchi kepada The Associated Press (AP) dalam forum konferensi bersama para wartawan, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia menekankan bahwa penghentian pengayaan bukanlah keputusan politik, tetapi akibat kerusakan fisik. "Tidak ada pengayaan sekarang karena fasilitas kami, fasilitas pengayaan kami, telah diserang."

Ketika ditanya apa yang dibutuhkan Iran untuk kembali bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan pihak lain, Araghchi menegaskan bahwa posisi Iran terkait hak nuklirnya tidak berubah.

"Hak Iran untuk melakukan pengayaan, untuk penggunaan teknologi nuklir secara damai, termasuk pengayaan, tidak dapat disangkal," tuturnya.

"Kami memiliki hak ini dan kami akan terus menjalankannya, dan kami berharap komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, mengakui hak kami dan memahami bahwa ini adalah hak yang tidak dapat dicabut dari Iran dan kami tidak akan pernah menyerahkan hak kami."

Di forum yang sama, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami mengungkapkan bahwa Iran mendapat ancaman terkait kemungkinan akses ke lokasi-lokasi pengayaan yang telah hancur. Situasi keamanan disebutnya belum berubah sejak serangan tersebut.

"Situasi keamanan kami belum berubah. Jika Anda menonton berita, Anda melihat bahwa setiap hari kami diancam dengan serangan lain," ujar Eslami. "Setiap hari kami diberi tahu bahwa jika kami menyentuh apa pun, kami akan diserang."

Adapun analisis citra satelit oleh AP menunjukkan belum ada pekerjaan besar di fasilitas Fordo, Isfahan, dan Natanz setelah serangan itu.

Ketegangan Nuklir

Sebelum serangan, Iran sempat memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, tinggal selangkah dari tingkat senjata nuklir. Lonjakan pengayaan itu terjadi setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian nuklir 2015 pada tahun 2018.

Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meski negara-negara Barat dan IAEA menyebut bahwa Iran memiliki program senjata nuklir terorganisasi hingga 2003.

Pada September lalu, negara-negara Eropa mendorong pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya. Pekan ini, Dewan Gubernur IAEA dijadwalkan bersidang dan dapat memutuskan resolusi baru yang menegur Iran atas kegagalannya bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut.

Araghchi sendiri membuka kemungkinan negosiasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat, namun menyatakan bahwa pendekatan Washington selama ini tidak mencerminkan kesiapan mereka untuk dialog yang setara.

"Apa yang kami lihat dari pihak Amerika sejauh ini sebenarnya merupakan upaya untuk mendikte tuntutan mereka, yang bersifat maksimalis dan berlebihan. Kami tidak melihat peluang dialog jika menghadapi tuntutan seperti itu," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 450 tokoh Yahudi terkemuka di seluruh dunia telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Mereka menuduh tindakan Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, sebagai tindakan genosida.

Dalam laporan Guardian, para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Ketua Knesset (Parlemen Israel) Avraham Burg, mantan Negosiator Perdamaian Israel Daniel Levy, dan pembuat film peraih Oscar Jonathan Glazer. Tak hanya itu penulis Kanada Naomi Klein, aktor AS Wallace Shawn, dan filosof Israel Omri Boehm, juga turut serta menandatangani petisi ini.

Para penandatangan secara kolektif menuntut para pemimpin dunia untuk menjunjung tinggi putusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC).

Mereka juga secara eksplisit mendesak negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap negara tersebut.

Selain itu, inti dari pesan mereka adalah pengakuan atas sejarah penderitaan Yahudi dan dampaknya terhadap hukum internasional, yang kini digunakan sebagai kerangka kritik.

"Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terukur karena bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida," demikian bunyi surat terbuka tersebut yang dirilis Rabu (22/10/2025), memperingatkan potensi konsekuensi hukum.

Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa banyak undang-undang, piagam, dan konvensi yang dibentuk untuk menjaga kehidupan manusia diciptakan sebagai tanggapan atas Holocaust. Mereka mengklaim bahwa perlindungan tersebut "telah dilanggar tanpa henti oleh Israel."

Tak hanya menuntut dijaminnya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, mereka juga secara tegas menolak klaim palsu anti-Semitisme yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap Israel.

"Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira seiring dengan banyaknya bukti yang terkumpul bahwa tindakan Israel akan dinilai memenuhi definisi hukum genosida," bunyi surat itu.

Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa solidaritas kami terhadap Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, namun merupakan pemenuhannya. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel saat ini sangat menciderai prinsip-prinsip perdamaian.

"Ketika orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa menghancurkan satu kehidupan berarti menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi warga Palestina. Kita tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid."

Seruan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam opini di kalangan komunitas Yahudi di AS dan pemilih yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat Washington Post menemukan bahwa 61% orang Yahudi AS percaya Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, dan 39% mengatakan Israel melakukan genosida.

Di antara masyarakat Amerika secara luas, 45% mengatakan kepada Brookings Institution bahwa mereka yakin Israel melakukan genosida, sementara survei Quinnipiac pada bulan Agustus menemukan setengah dari pemilih AS memiliki pandangan yang sama, termasuk 77% dari Partai Demokrat.