Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Harga minyak mentah melesat di atas 100 dolar AS per barel pada perdagangan Senin (9/3/2026). Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai lonjakan tajam tersebut hanya bersifat sementara dan merupakan harga kecil yang harus dibayar demi keamanan global.

Dalam unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump menyatakan kenaikan harga minyak saat ini akan terkoreksi setelah ancaman nuklir dari Iran berhasil diatasi.

“Dalam jangka pendek harga minyak memang naik, tetapi akan turun dengan cepat setelah ancaman nuklir Iran dihancurkan. Ini adalah harga yang sangat kecil untuk keselamatan dan perdamaian Amerika Serikat dan dunia,” tulis Trump.

Ia juga menegaskan bahwa pihak yang menilai situasi tersebut secara berbeda tidak memahami konteks keamanan global.

"HANYA ORANG BODOH YANG BERPIKIR BERBEDA," katanya.

Lonjakan harga minyak terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Salah satu faktor utama adalah risiko terhadap jalur distribusi minyak strategis dunia, yakni Strait of Hormuz.

Selat tersebut merupakan jalur utama bagi sekitar seperlima perdagangan minyak global. Ketidakstabilan di kawasan tersebut kerap langsung memicu lonjakan harga karena pasar khawatir pasokan minyak akan terganggu.

Kenaikan harga minyak saat ini tercatat sebagai yang terbesar sejak pecahnya Russian invasion of Ukraine, yang sebelumnya juga sempat mengguncang pasar energi global. Para analis energi menilai arah harga minyak dalam waktu dekat akan sangat bergantung pada perkembangan konflik di kawasan tersebut.

Dilansir BBC, para analis memprediksi kenaikan harga bisa mencapai 150 dolar AS per barel pada akhir Maret. Jika ketegangan mereda, harga minyak berpotensi turun. Namun jika konflik meluas atau mengganggu produksi maupun distribusi minyak, tekanan harga dapat bertahan lebih lama.

Lonjakan harga energi sendiri berpotensi menimbulkan dampak lanjutan bagi perekonomian global, mulai dari peningkatan inflasi hingga kenaikan biaya transportasi dan logistik di berbagai negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) merupakan forum paling prestisius dan berpengaruh yang pernah dibentuk, dengan fokus utama pada satu hal yakni keamanan.

Dalam pidato pada pertemuan perdana BoP di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat, Trump menyebut keamanan sebagai kata yang mudah diucapkan namun sulit diwujudkan.

“Forum ini bernama Border of Peace dan semuanya tentang sebuah kata yang mudah untuk dikatakan, tetapi sebuah kata yang sulit untuk diproduksi, keamanan, tapi kita akan memproduksinya,” ujar Trump.

Dia mengapresiasi para pemimpin dunia yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara daring. Menurutnya, forum tersebut diisi oleh para kepala negara dan tokoh penting global yang memiliki komitmen nyata terhadap stabilitas dunia.

Trump juga mengklaim, dalam tahun pertamanya menjabat, pemerintahannya berhasil menyelesaikan delapan konflik bersenjata.

“Kami memiliki tahun pertama seperti mungkin tidak ada yang lain di negara kita karena kita menyelesaikan 8 perang,” katanya.

Klaim Tekanan Tarif Hentikan Konflik India–Pakistan

Dalam pidatonya, Trump menyinggung upaya mediasi antara India dan Pakistan yang disebutnya berhasil dihentikan dalam hitungan hari. Dia mengaku menggunakan ancaman tarif dagang tinggi untuk mendorong kedua negara menghentikan konflik.

“Jika Anda berlawan, saya akan meletakkan tarif 200% di setiap negara Anda,” ucap Trump, seraya menambahkan bahwa kedua negara akhirnya sepakat berdamai.

Dia juga menyebut berbagai konflik lain yang diklaim mengalami kemajuan, termasuk Armenia–Azerbaijan, Kosovo–Serbia, hingga dinamika di Timur Tengah.

Gaza Jadi Agenda Utama

Trump menegaskan bahwa isu Gaza menjadi salah satu fokus utama pembahasan BoP. Ia menyebut forum ini sebagai wadah kolaborasi pemimpin dunia untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

“Hari ini adalah kehormatan yang besar untuk menyambut Anda semua ke Institute of Peace of the United States untuk mesyuarat inaugurasi Board of Peace sangat penting, saya percaya ini adalah board yang paling berkonsekuensi,” ucapnya.

Trump menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa BoP akan menjadi instrumen utama dalam menjaga keamanan global, seraya menyatakan optimisme terhadap masa depan stabilitas internasional.

Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa biaya perang jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk menciptakan perdamaian.

“Ketika Anda pergi ke perang itu membutuhkan 100 kali harga untuk membuat keamanan,” tandas Trump.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi maritim nasional dengan kebijakan pertahanan dan keamanan yang mumpuni di tengah meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian global.

Dalam konferensi pers yang digelar National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu, Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama TNI Salim menyampaikan penguatan maritim nasional sangat penting karena domain maritim adalah penggerak utama ekonomi dan keamanan global.

“Meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Domain maritim sebagai penggerak utama ekonomi dan keamanan global ini sangat penting,” ujar Salim.

Salim menambahkan rivalitas Amerika Serikat dan China di kawasan, invasi AS ke Venezuela, serta potensi konflik China–Taiwan menjadi faktor yang memperburuk kondisi global.

“Kita harus mempersiapkan strategi maritim yang mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan yang mumpuni, sekaligus ditopang teknologi maritim yang memadai,” ucap dia.

Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi menilai dinamika global tersebut berpengaruh langsung terhadap biaya logistik dan keamanan maritim Indo-Pasifik.

“Peristiwa invasi Amerika ke Venezuela membuat arus perdagangan global terganggu, dan sudah pasti berdampak pada sektor maritim,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan diplomat Kementerian Luar Negeri yang juga mantan Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar RI di Beijing Ple Priatna menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan luar negeri dengan kebijakan maritim.

“Kebijakan luar negeri kita harus terkait dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan, sehingga ekonomi maritim bisa bersaing di tengah dinamika global,” ujarnya.

Sementara itu, pakar pelabuhan Wahyono Bimarso menyoroti dasar kebijakan dalam Undang-Undang Pelayaran yang harus dijalankan, terutama terkait kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, hingga perlindungan lingkungan maritim.

“Sebagai negara kepulauan, kita masih menghadapi banyak tantangan. Ini yang harus dilakukan agar kinerja logistik meningkat,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menyampaikan pernyataan paling terang sejauh ini mengenai nasib program nuklirnya setelah serangan Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengayaan uranium di Iran saat ini terhenti karena fasilitas-fasilitas utama negara itu hancur dalam serangan tersebut.

"Kami tidak memiliki pengayaan nuklir yang tidak diumumkan di Iran. Semua fasilitas kami berada di bawah perlindungan dan pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)," kata Araghchi kepada The Associated Press (AP) dalam forum konferensi bersama para wartawan, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia menekankan bahwa penghentian pengayaan bukanlah keputusan politik, tetapi akibat kerusakan fisik. "Tidak ada pengayaan sekarang karena fasilitas kami, fasilitas pengayaan kami, telah diserang."

Ketika ditanya apa yang dibutuhkan Iran untuk kembali bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan pihak lain, Araghchi menegaskan bahwa posisi Iran terkait hak nuklirnya tidak berubah.

"Hak Iran untuk melakukan pengayaan, untuk penggunaan teknologi nuklir secara damai, termasuk pengayaan, tidak dapat disangkal," tuturnya.

"Kami memiliki hak ini dan kami akan terus menjalankannya, dan kami berharap komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, mengakui hak kami dan memahami bahwa ini adalah hak yang tidak dapat dicabut dari Iran dan kami tidak akan pernah menyerahkan hak kami."

Di forum yang sama, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami mengungkapkan bahwa Iran mendapat ancaman terkait kemungkinan akses ke lokasi-lokasi pengayaan yang telah hancur. Situasi keamanan disebutnya belum berubah sejak serangan tersebut.

"Situasi keamanan kami belum berubah. Jika Anda menonton berita, Anda melihat bahwa setiap hari kami diancam dengan serangan lain," ujar Eslami. "Setiap hari kami diberi tahu bahwa jika kami menyentuh apa pun, kami akan diserang."

Adapun analisis citra satelit oleh AP menunjukkan belum ada pekerjaan besar di fasilitas Fordo, Isfahan, dan Natanz setelah serangan itu.

Ketegangan Nuklir

Sebelum serangan, Iran sempat memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, tinggal selangkah dari tingkat senjata nuklir. Lonjakan pengayaan itu terjadi setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian nuklir 2015 pada tahun 2018.

Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meski negara-negara Barat dan IAEA menyebut bahwa Iran memiliki program senjata nuklir terorganisasi hingga 2003.

Pada September lalu, negara-negara Eropa mendorong pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya. Pekan ini, Dewan Gubernur IAEA dijadwalkan bersidang dan dapat memutuskan resolusi baru yang menegur Iran atas kegagalannya bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut.

Araghchi sendiri membuka kemungkinan negosiasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat, namun menyatakan bahwa pendekatan Washington selama ini tidak mencerminkan kesiapan mereka untuk dialog yang setara.

"Apa yang kami lihat dari pihak Amerika sejauh ini sebenarnya merupakan upaya untuk mendikte tuntutan mereka, yang bersifat maksimalis dan berlebihan. Kami tidak melihat peluang dialog jika menghadapi tuntutan seperti itu," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewanti-wanti potensi terjadinya Perang Dunia 3 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Ia menilai rivalitas kekuatan besar dan perlombaan persenjataan kini mengancam stabilitas dunia.

Hal ini ia sampaikan dalam orasi ilmiah pada puncak Dies Natalis ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), di Graha ITS pada Selasa (11/11/2025).

"Dengan nasionalisme yang ekstrem dan tindakan sepihak, terutama dari negara-negara besar yang punya veto power, terjadi kemunduran kerja sama global, baik multilateral maupun regional," ujar SBY, seperti dikutip detikcom.

SBY menegaskan, situasi tersebut harus segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi konflik berskala besar.

"This one has to stop. Kalau tidak dihentikan, sangat mungkin terjadi peperangan yang lebih besar. World War 3 sangat mungkin terjadi," tegasnya.

Sebagai mantan jenderal dan pemimpin negara, SBY mengaku memahami dinamika geopolitik dan keamanan internasional. "Saya jenderal, saya ngerti geopolitik, saya ngerti hubungan internasional, saya mengerti peace and security," ucapnya.

Meski memperingatkan potensi perang besar, SBY tetap optimistis bahwa Perang Dunia 3 masih bisa dicegah.

"Saya termasuk barisan yang percaya perang dunia ketiga bisa dihindari.Can be prevented,can be avoided. If there is a will, there is a way. Tergantung para pemimpin dunia sekarang ini," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Rusia Vladimir Putin dikonfirmasi akan segera mengunjungi tetangga RI di Asia, India. Kunjungan ini akan menjadi yang pertama pasca serangan Moskow ke Ukraina

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan persiapan untuk kunjungan Putin ke India telah "memasuki tahap akhir". Rencananya, dalam kunjungan ini, Putin dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Mod akan membahas masalah keamanan global dan regional, serta perdagangan.

"Kami secara aktif mempersiapkan kunjungan Putin ke India, yang dijadwalkan pada akhir tahun ini. Kami berharap ini menjadi kunjungan yang bermakna," kata Peskov kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Meski begitu, Peskov menolak untuk mengungkapkan agenda perjalanan tersebut. Hanya ia mengatakan rinciannya "akan diumumkan pada waktu yang tepat."

Kunjungan Putin ke India akan menjadi yang pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Langkah ini dipandang sebagai bukti kegagalan upaya yang dipimpin AS untuk mengisolasi Putin di panggung global, sekaligus menyoroti pentingnya India dalam menyeimbangkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Teknologi Nuklir Generasi Keempat

Sementara itu, isu yang juga akan menjadi fokus kerja sama adalah ekspansi energi nuklir sipil. Badan energi nuklir negara Rusia, Rosatom, telah mengintensifkan pembicaraan dengan India mengenai proyek-proyek baru.

Proyek-proyek ini mencakup instalasi berkapasitas besar 1.000 megawatt atau lebih, serta reaktor modular kecil, kelas baru reaktor fisi nuklir yang dapat dirakit di lokasi. Ini sesuai dengan target peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir dari 10 GW menjadi 100 GW selama beberapa dekade mendatang.

"Selain area-area tradisional, kami sedang membahas pembangkit-pembangkit kecil, baik yang berbasis di darat maupun yang terapung. Ini merupakan kompetensi unik Rosatom," ujar Kepala Rosatom, Aleksey Likhachev.

"Kami siap beroperasi tidak hanya di perairan utara yang dingin, tetapi juga di perairan hangat Samudra Hindia. Ada pengembangan khusus yang dikenal sebagai 'varian tropis' dari pembangkit listrik tenaga nuklir terapung."

Likhachev menambahkan bahwa Rosatom melihat potensi untuk meningkatkan tingkat lokalisasi teknologi Rusia di India secara signifikan. Terutama untuk instalasi yang lebih kecil.

"Kami siap mentransfer teknologi terkait peralatan dan pulau turbin stasiun, serta kompetensi pembuatan kapal, kepada mitra kami. Sebagaimana diketahui, India adalah kekuatan maritim dan memiliki pengalaman yang luas tidak hanya dalam operasi tetapi juga dalam pembangunan armada sipilnya. Diskusi seputar topik ini sedang berlangsung," ujar pimpinan Rosatom itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan China kembali memanas. Dalam setahun terakhir, ketiga negara adidaya ini sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sebagai bagian dari modernisasi kekuatan nuklir mereka, langkah yang memicu kekhawatiran akan babak baru perlombaan senjata global.

Amerika Serikat baru saja meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dalam uji coba yang digelar pada Rabu waktu setempat. Komando Serangan Global Angkatan Udara AS menyebut tes ini bertujuan mengevaluasi keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem persenjataan yang sudah beroperasi sejak 1970 itu.

"Peluncuran ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari uji rutin untuk memastikan pencegah nuklir AS tetap aman dan efektif," demikian pernyataan militer AS, dikutip dari Newsweek, Sabtu (8/11/2025).

Langkah Washington ini datang di tengah meningkatnya aktivitas serupa dari Moskow dan Beijing. Rusia pada Oktober lalu menggelar latihan kekuatan nuklir besar yang diawasi langsung Presiden Vladimir Putin. Latihan itu mencakup peluncuran rudal ICBM Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah dari pesawat pengebom.

"Latihan tersebut mengevaluasi kesiapan komando militer dalam menghadapi ancaman strategis," kata Kremlin dalam pernyataannya.

Sementara itu, China terakhir kali menguji rudal ICBM DF-31AG pada September 2024, uji pertama sejak 1980-an. Kementerian Pertahanan China menyebut langkah itu sebagai "pengaturan yang sah dan rutin" untuk pelatihan militer.

"China berkomitmen pada kebijakan 'tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu' dan strategi yang berfokus pada pertahanan diri," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Ia menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir dan mendukung rezim perlucutan senjata global.

Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stoknya, sementara Rusia dan China masing-masing memiliki 4.309 dan 600 unit. Dalam hal rudal ICBM, AS mengoperasikan 400 unit, Rusia 333, dan China 462.

Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, mengatakan pihaknya tengah "merombak kekuatan nuklir secara besar-besaran."

"Kami adalah kekuatan nuklir nomor satu di dunia, meski saya akui itu bukan hal yang membanggakan. Rusia nomor dua, dan China akan menyusul dalam empat hingga lima tahun. Kami mungkin sedang menyusun rencana denuklirisasi bersama, kita lihat saja apakah itu berhasil," ujarnya.

Namun, para analis memperingatkan tren yang justru berlawanan dengan denuklirisasi.

"Era pengurangan senjata nuklir yang berlangsung sejak akhir Perang Dingin tampaknya akan segera berakhir. Kini kita melihat peningkatan persenjataan nuklir dan melemahnya rezim pengendalian senjata," kata Hans Kristensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia buka suara soal manuver Amerika Serikat (AS) terkait uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III. Respon Moskow disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov menyampaikan kepada wartawan bahwa pemberitahuan diberikan AS, sebelum Angkatan Udara menguji rudal berkekuatan lebih dari 300 kiloton TNT itu pada hari Rabu. AS sebelumnya menembakkan Minuteman III di Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg.

"AS menginformasikan kepada Rusia mengenai niatnya untuk meluncurkan rudal balistik antarbenua Minuteman III sebelum diuji tembak pada hari Rabu," ujar Peskov dikutip Russia Today, Kamis (6/11/2025).

Peskov menjelaskan bahwa komunikasi semacam itu adalah prosedur standar yang diwajibkan oleh peraturan internasional. Rudal Minuteman III termasuk dalam kategori persenjataan strategis yang harus diidentifikasi dan diinformasikan kepada pihak lain sebelum pengujian dilakukan.

"Kami juga memberi tahu (negara-negara lain) ketika melakukan peluncuran semacam itu," kata Peskov lagi.

Ia menyiratkan bahwa meskipun ada retorika yang keras, saluran komunikasi dan protokol militer tingkat tinggi tetap dipertahankan oleh kedua negara adidaya nuklir tersebut.

Konfirmasi ini muncul hanya beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan persiapan untuk pengujian nuklir penuh dan menuduh Rusia serta China melakukan "ledakan nuklir rahasia". Trump mengatakan keduanya menguji nuklir sembunyi-sembunyi bahkan di bawah tanah.

Meski menunjukkan kepatuhan pada protokol, Peskov juga menekankan kemampuan militer Rusia. Menurutnya, Moskow saat ini tidak terlibat dalam perlombaan senjata, tetapi telah secara sistematis mengembangkan senjata strategisnya selama bertahun-tahun sesuai dengan visi jangka panjangnya.

"Rusia saat ini memiliki triad nuklir paling modern di dunia," katanya, mengacu pada kemampuan peluncuran nuklir dari darat, laut, dan udara.

Meski demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri telah mengklarifikasi bahwa Rusia hanya akan melanjutkan pengujian nuklir skala penuh sebagai tindakan pembalasan jika AS terlebih dahulu melanggar Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT). AS telah menerapkan moratorium uji coba nuklir eksplosif sejak tahun 1992.

Sebelumnya, peluncuran Minuteman III, yang diberi nama GT 254 ini diprakarsai oleh Sistem Kendali Peluncuran Lintas Udara (Airborne Launch Control System). Ini merujuk ke sebuah sistem komando dan kendali cadangan untuk pasukan ICBM berbasis darat, dari pesawat E-6B Angkatan Laut AS untuk menguji efektivitas dan ketersediaan sistem secara berkelanjutan.

Letnan Kolonel Angkatan Udara AS Karrie Wray, komandan Skuadron Uji Terbang ke-576, menggambarkan GT 254 sebagai "penilaian komprehensif", yang memastikan keandalan dan akurasi sistem senjata ICBM secara berkelanjutan dengan mengumpulkan data "berharga". Uji coba ini dilakukan seiring AS memodernisasi pasukan ICBM-nya dengan mengganti rudal Minuteman III, yang telah beroperasi sejak tahun 1970.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk "mulai menguji Senjata Nuklir kami" dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

"Proses itu akan segera dimulai," tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba "atas dasar yang setara."

Senat Vs Pentagon

Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

"Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian," ujar Correll.

Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

"Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman," ujar Drozdenko.

Reaksi Keras dari China dan Putin

Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

"Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian," ujarnya dikutip Newsweek.

Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. "Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar "mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)" dan tidak memicu instabilitas global.

"Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah peningkatan konflik di seluruh dunia, 73% orang di seluruh dunia merasa aman berjalan sendirian di malam hari di negara mereka.

Lebih lanjut, ini menandai persentase tertinggi dalam hampir dua dekade. Pada tahun 2006, misalnya, persepsi global tentang keselamatan mencapai 63%, angka yang terus meningkat selama bertahun-tahun.

Grafik ini menunjukkan negara-negara teraman dan paling tidak aman di dunia, berdasarkan Laporan Keselamatan Global Gallup 2025.

10 Negara Teraman dan Terburuk

Berikut ini, adalah peringkat keamanan global, berdasarkan persentase penduduk yang merasa aman berjalan kaki pulang sendirian di malam hari:

1. Singapore 98%

2. Tajikistan 95%

3. China 94%

4. Oman 94%

5. Saudi Arabia 93%

6. Hong Kong, S.A.R. of China 91%

7. Kuwait 91%

8. Norway 91%

9. Bahrain 90%

10. United Arab Emirates 90%

Negara paling tidak aman:

1. Chad 41%

2. Myanmar 41%

3. Eswatini 40%

4. Zimbabwe 40%

5. Chile 39%

6. Ecuador 38%

7. Liberia 37%

8. Botswana 34%

9. Lesotho 34%

10. South Africa 33%

Singapura memiliki persepsi keamanan tertinggi di dunia, didukung oleh tingkat kejahatan yang rendah dan penegakan hukum yang tinggi.

Faktanya, negara ini mencapai salah satu skor tertinggi yang pernah tercatat, dengan 98% penduduk merasa aman, termasuk 97% perempuan.

Sebaliknya, AS memiliki kesenjangan gender sebesar 26 poin persentase, dengan hanya 58% perempuan yang merasa aman berdasarkan ukuran ini.

Menariknya, banyak negara di Asia dan Timur Tengah memiliki peringkat tinggi dalam persepsi keamanan, dengan Tajikistan, Tiongkok, Arab Saudi, dan UEA semuanya berada di 10 besar. Norwegia, di peringkat kedelapan, adalah satu-satunya negara Eropa dalam daftar ini.

Sementara itu, Afrika Selatan menempati peringkat sebagai negara dengan tingkat keamanan paling rendah di dunia. Seringkali, warga negara menghadapi risiko perampokan atau penyerangan, mengingat sistem kepolisian yang sangat tidak efektif dan sejarah kekerasan di negara tersebut. Di Amerika Latin, Chili memiliki persepsi keamanan terendah, diikuti oleh Ekuador.

Lantas di mana posisi Indonesia?

Dalam Laporan Keselamatan Global Gallup 2025, Indonesia berada di urutan ke-25, dengan 83% penduduk merasa aman untuk berjalan sendirian di malam hari.

Indonesia disebut masih lebih aman jika dibandingkan dengan Belanda di 82% dan Korea selatan di 80%.