kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional

Jakarta (ANTARA) - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT FiberHome Technologies Indonesia selaku anak usaha FiberHome Telecommunication Technologies Co. Ltd, yaitu perusahaan teknologi telekomunikasi berasal dari China.

Kedua entitas tersebut menjalin kerja sama dalam rangka pembangunan megaproyek infrastruktur kabel laut dan penguatan konektivitas antarpulau di Indonesia.

Direktur Utama INET, Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional.

"Pontianak memiliki posisi geopolitik dan geografis yang sangat strategis sebagai gerbang alternatif konektivitas global Indonesia. Melalui pembangunan cabang ini, INET tidak hanya melipatgandakan kapasitas jaringan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk memangkas kesenjangan digital di dalam negeri," ujar Arif.

Kerja sama kedua entitas mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan ASEAN Fiber Connect System (AFC System), pengembangan cabang (branching) kabel laut menuju Pontianak, pembangunan konektivitas domestik antarpulau, serta pemanfaatan kapal khusus FH-21 untuk instalasi dan pemeliharaan jangka panjang.

AFC System merupakan sistem transmisi serat optik bawah laut berkapasitas tinggi yang dirancang untuk menghubungkan pusat ekonomi Asia, mulai dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia.

Dalam proyek ini, INET memegang peran kunci sebagai landing station partner (mitra pendaratan) di Indonesia, sekaligus mengamankan hak akses kapasitas (capacity rights) langsung pada jaringan utama AFC System.

Dari sisi pembagian kompetensi teknologi dan operasional, FiberHome akan memimpin penyediaan teknologi mutakhir, rekayasa sistem (system engineering), dan eksekusi teknis laut.

Sementara itu, INET bertindak sebagai jangkar lokal yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pendaratan kabel (landing station), pembangunan infrastruktur darat (terrestrial), serta pemenuhan regulasi dan perizinan di Indonesia.

"Proyek ini mencakup siklus penuh infrastruktur telekomunikasi, mulai dari perancangan sistem, pengadaan perangkat, penggelaran (deployment), hingga pengoperasian jaringan," ujar Arif.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan efisiensi operasional (operational excellence), INET dan FiberHome mengamankan aset strategis berupa kapal khusus FH-21.

Kapal tersebut dirancang secara spesifik untuk menangani pemasangan, pemeliharaan preventif, hingga mitigasi gangguan darurat (cable repair) di laut dalam.

"Pada fase krusial ini, fokus kami adalah memastikan kesiapan teknis yang presisi, kepatuhan regulasi, tata kelola proyek (project governance) yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang terukur," ujar Arif.

INET menegaskan bahwa rincian komersial dan dampak terhadap kinerja keuangan perseroan akan dirilis secara transparan kepada publik dan otoritas bursa, seiring perkembangan proyek sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan regulasi pasar modal yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Shanghai — Kawasan Asia Pasifik dan Cina berada di garda terdepan dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) global.

Bagi industri telekomunikasi (telco), implementasi AI tidak lagi sebatas instrumen untuk menekan biaya operasional atau efisiensi, melainkan telah bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan baru penyumbang pundi-pundi pendapatan dan inovasi bisnis yang konkret.

Riset terbaru dari GSMA Intelligence menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pemanfaatan AI oleh operator seluler di seluruh dunia, khususnya di regional Asia Pasifik (APAC).

Integrasi infrastruktur telekomunikasi pintar, perluasan jaringan 5G Standalone (5G SA), hingga komersialisasi kemampuan komputasi berbasis awan (cloud) membuka ruang monetisasi segmen Business-to-Business (B2B) yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Head of Research and Commercial Content Strategy GSMA Intelligence, Pablo Lacopino, menjelaskan korporasi skala besar di wilayah Asia Pasifik memiliki kecepatan adopsi teknologi yang luar biasa tinggi pada teknologi AI. Dinamika ini memberikan peluang strategis bagi para penyedia layanan konektivitas untuk masuk ke dalam ekosistem operasional enterprise.

Sekitar 85% perusahaan jumbo di Cina dan Asia Pasifik telah menggunakan AI dalam bisnis mereka. Lebih tinggi dari perusahaan besar di Eropa (74%) dan rata-rata global 82%.

“Apa yang kami lihat adalah Cina dan Asia Pasifik memimpin menggunakan penggunaan AI. daerah Asia Pasifik menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam implementasi AI,” kata Pablo dalam MWC 2026 yang digelar di Shanghai, Kamis (26/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat pergeseran orientasi proyek AI yang cukup tajam dari kuartal II/2025 menuju kuartal I/2026. Jika pada masa awal pengembangan teknologi ini industri telekomunikasi lebih fokus pada aspek cost savings (penghematan biaya), kini sebagian besar inisiatif baru sengaja dirancang untuk mendongkrak pendapatan direct (revenue generation).

Di regional Asia Pasifik dan Cina, persentase inisiatif operator yang membidik pertumbuhan pendapatan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

Pada kuartal II/2025, perusahaan telekomunikasi global sebagian besar (84%) menggunakan AI untuk efisiensi dan 16% untuk pendapatan. Namun, pada kuartal I/2026 angkanya bergeser di mana porsi pendapatan meningkat menjadi 38% dan porsi efisiensi 62%.

Hal yang mengejutkan adalah di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan Cina AI memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pendapatan telekomunikasi kawasan tersebut dibandingkan dengan Global.

Sebanyak 45% perusahaan telekomunikasi di Asia Pasifik dan Cina menggunakan AI untuk memacu pendapatan. Sementara 55% sisanya masih menggunakan AI untuk efisiensi.

Pablo Lacopino menambahkan transisi ini dimungkinkan oleh kesiapan infrastruktur generasi kelima (5G) yang semakin matang di berbagai negara, sehingga implementasi kecerdasan buatan dapat berjalan beriringan dengan pemrosesan data berkecepatan tinggi.

“Bagi Telco, AI tidak lagi hanya alat efisiensi, tetapi menjadi pengembara peningkatan uang dan inovasi,” kata Pablo.

Hingga saat ini, penetrasi jaringan masa depan terus meluas secara masif. Berdasarkan pemantauan GSMA Intelligence, terdapat 19 operator seluler yang telah menggelar jaringan 5G Advanced di 14 negara, di mana pasar Cina bertindak sebagai salah satu motor penggerak paling krusial. Secara keseluruhan, ada 74 operator di 43 negara yang terus mendorong 5G Advanced menjadi realitas komersial global. Kombinasi murni antara AI, 5G, Cloud, dan teknologi Edge inilah yang mendasari pembentukan infrastruktur digital pintar bagi lanskap bisnis modern.

Dalam konteks monetisasi segmen B2B, kata Pablo, operator tidak lagi bisa menawarkan layanan konektivitas tradisional secara terpisah. Kebutuhan industri horizontal mengharuskan operator seluler menyajikan paket solusi terintegrasi yang menggabungkan Internet of Things (IoT), cloud, keamanan siber (security), dan AI sebagai komponen utamanya.

Upaya ini membuahkan hasil positif, di mana kontribusi pendapatan dari sektor B2B terhadap total pendapatan operator utama di global menyentuh angka 30% pada 2024 atau meningkat 400 basis points (bps) dari posisi 2017 yang sebesar 26%. Peningkatan ini diproyeksi akan terus terjadi ke depan didorong oleh inovasi yang dihadirkan oleh operator seluler.

Data internal GSMA Intelligence mengidentifikasi tiga sektor terbesar di wilayah Asia Pasifik dan Cina yang paling aktif berkolaborasi dengan operator seluler dalam memanfaatkan teknologi AI. Sektor-sektor penggerak utama tersebut adalah Sektor Publik (26%), Layanan Kesehatan (26%), dan Pertanian (30%). Sementara itu sektor Media dan hiburan (13%), logistik dan transportasi (16%), dan energi & utilisasi menjadi 3 sektor dengan kontribusi terendah.

Lebih lanjut sekitar 20% dari korporasi di sektor-sektor ini tercatat telah menjalin kemitraan strategis bersama operator telco untuk membangun solusi berbasis AI.

Langkah taktis memonetisasi pasar B2B ini dirangkum oleh GSMA Intelligence ke dalam 8 skenarios komersial yang tidak saling eksklusif, melainkan dapat dikombinasikan. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan layanan Inference Service, pengembangan Sovereign AI, hingga pemanfaatan Foundation Model.

Melalui kombinasi skenario tersebut, operator telekomunikasi dapat menciptakan hubungan komersial jangka panjang yang bernilai tinggi dengan penyedia teknologi (vendor) maupun pelanggan korporat.

Bukti nyata keberhasilan monetisasi AI ini sudah mulai terlihat pada beberapa operator pionir di Asia Timur. China Mobile dan SK Telecom (Korea Selatan) tercatat sebagai perusahaan telekomunikasi dengan kontribusi AI terhadap total pendapatan terbesar pada 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.

Pada 2025, total kontribusi AI terhadap pendapatan China Mobile mencapai 9% atau naik 100 bps dibandingkan dengan 2024. Pengelolaan algoritma data, layanan AI untuk e-commerce, layanan AI pada industri digital, hingga pemanfaatan AI untuk hal-hal berbau budaya menjadi beberapa kasus pemanfaatan (use case) AI yang berdampak pada pendapatan operator seluler.

Sementara itu AI di SK Telecom telah memberi kontribusi pendapatan yang lebih kecil yaitu 4% pada 2025. Meski demikian angkanya naik 100 bps dalam setahun, di mana pada 2024 berada pada posisi 3%.

SK Telecom tidak spesifik menjelaskan layanan yang diberikan, tetapi sektor manufaktur, iklan, dan sektor publik menjadi kontributor utama yang disumbangkan oleh bisnis AI mereka.

“Jadi, kemungkinan AI adalah nyata di beberapa pasar dan operator-operator yang benar-benar menghasilkan penjualan nilai. Operator-operator telah memulai menghubungkan ekonomi token AI. Dan Cina menetapkan jalan untuk hal ini,” papar Pablo.

Di Cina, tiga operator telekomunikasi terbesar negara tersebut bahkan telah mengambil langkah visioner dengan menjadi entitas pertama di dunia yang merilis rencana layanan AI berbasis token (token-based AI plans).

Skema pengisian tarif kuota AI ini dijalankan dengan mekanisme komersial yang sangat mirip dengan model bisnis penjualan kuota data tradisional.

Kehadiran inovasi komersial bernama ekonomi token AI ini secara cerdas mampu menjembatani serta menghubungkan secara langsung antara permintaan riil terhadap aplikasi cerdas dengan besarnya investasi infrastruktur komputasi yang telah dikucurkan oleh pihak operator. Layanan ini menyasar segmen korporasi (B2B) sekaligus konsumen retail (B2C).

GSMA Intelligence meyakini tren digitalisasi progresif yang dipelopori oleh Cina dan Korea Selatan ini akan segera diikuti oleh operator-operator telekomunikasi di negara lain, termasuk Indonesia. Langkah komersialisasi kemampuan kecerdasan artifisial, komputasi, dan ekosistem awan dipandang menjadi keniscayaan mutlak bagi keberlanjutan industri telekomunikasi global di tengah tuntutan investasi teknologi yang sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menargetkan sisa pengalihan aset serat optik ke Infranexia rampung pada kuartal III/2026, setelah sebelumnya mengalihkan lebih dari 50% aset.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini mengungkapkan perseroan telah merampungkan pengalihan aset fase pertama ke Infranexia. Nilai aset fiber yang dipindahkan pada tahap awal tersebut mencapai Rp35,8 triliun.

Dian memerinci bahwa aset yang dialihkan pada fase pertama tersebut mencakup infrastruktur vital jaringan telekomunikasi milik Telkom, mulai dari jaringan akses hingga jaringan tulang punggung (backbone).

“Nilai aset yang dipindahkan di tahap pertama adalah Rp35,8 triliun,” ujar Dian saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pasca-rampungnya fase pertama, emiten telekomunikasi pelat merah ini berencana untuk mempersiapkan pemindahan aset tahap berikutnya.

Manajemen TLKM menargetkan seluruh proses pengalihan aset fiber ke entitas Infraco ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun ini.

“Kami mengharapkan untuk fase kedua itu bisa dilaksanakan dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga 2026,” pungkas Dian.

Spin-off dan pengalihan aset infrastruktur itu merupakan bagian integral dari implementasi agenda transformasi perseroan yang bertajuk Telkom 30. Melalui strategi ini, Telkom membagi fokus bisnisnya ke dalam empat pilar utama, yakni segmen B2C, penyedia infrastruktur digital, bisnis internasional, serta B2B IT.

Infranexia sendiri diproyeksikan menjadi motor utama pada pilar penyedia infrastruktur digital Telkom Group, bersanding dengan pengelolaan pusat data (data center), menara telekomunikasi melalui PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, serta layanan satelit melalui Telkomsat.

Hingga kuartal I/2026, Telkom mengoperasikan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 211.000 km yang diperkuat 27 sistem kabel laut internasional.

Sementara itu, dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,34 triliun atau mengalami penurunan 21,72% secara tahunan (year on year/YoY).

Penurunan laba bersih ini terjadi seiring dengan menyusutnya laba periode berjalan perseroan menjadi Rp6,05 triliun. Secara rinci, porsi kepentingan non-pengendali mengamankan bagian sebesar Rp1,71 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyepakati delapan paket kolaborasi dalam Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 demi menggenjot pemerataan ekosistem digital nasional dan memastikan dampak nyata pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Gerakan kolaboratif ini mengintegrasikan peran pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, pelaku startup, UMKM, komunitas, hingga pemerintah daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan Digital Ecosystem Alignment merupakan gerakan penyatuan, gerakan bersama, sekaligus gerakan solidaritas bagi seluruh ekosistem digital di tanah air. Tujuannya berfokus pada tiga aspek utama, yaitu percepatan, produktivitas, serta keterjagaan.

Melalui DEAL 2026, Komdigi bersama berbagai pemangku kepentingan mendeklarasikan delapan paket kolaborasi DEAL. Delapan paket tersebut antara lain konektivitas dan nilai tambah industri telekomunikasi, perlindungan konsumen digital, inovasi digital dan technopreneur, serta ekosistem digital yang sehat dan aman.

Selanjutnya, paket kerja sama ini mencakup penguatan ekosistem startup nasional, kolaborasi ekosistem AI nasional, inklusivitas digital dan adopsi teknologi baru, hingga peningkatan efisiensi biaya logistik.

Meutya menilai solidaritas dan gotong royong lewat DEAL sangat diperlukan. Pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar ekosistem digital Indonesia semakin merata dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Gotong royong diperlukan di dalam pembangunan sebuah ekosistem digital. Ini penting karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ekosistem digital bisa jadi tumpang dan apa yang kita harapkan dari pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu akan tercapai,” kata Meutya dilansir dari Antara, Selasa (23/6/2026)

Sejumlah implementasi nyata dari kesepakatan ini telah berjalan di berbagai daerah. Di antaranya terlihat pada pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan.

Selain itu, terdapat program pelatihan AI praktis bagi 100–150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi, pengembangan fitur DARA untuk mitigasi risiko adiksi gim pada anak, serta pembangunan Dashboard Ecosystem sebagai single source of truth data nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan Indonesia tengah menghadapi fase transformasi besar yang didorong oleh perkembangan kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya ekonomi berbasis data, serta berbagai tantangan dan perubahan dalam perekonomian global. Menurutnya, situasi tersebut menuntut hadirnya ekosistem digital nasional yang kuat sekaligus berkelanjutan.

Transformasi digital dinilai tidak bisa dijalankan secara parsial oleh salah satu pihak saja. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat serta keselarasan tujuan di antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital mutlak diperlukan untuk menghindari ketimpangan pertumbuhan.

"Transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tidak dapat digerakkan oleh industri sendiri, dan tidak berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat," kata Edwin.

Dian menguraikan DEAL dirancang berdasarkan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah alignment of interest atau penyelarasan kepentingan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, bukan hanya kepada kelompok atau sektor tertentu.

Pilar kedua berupa shared responsibility atau tanggung jawab bersama dari seluruh elemen. Sementara itu, pilar ketiga yakni nation prosperity berfokus memastikan pertumbuhan ekonomi digital mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja saham-saham emiten BUMN dalam IDX BUMN 20 sepanjang tahun berjalan menunjukkan kinerja outperform dibandingkan dengan benchmarkIHSG maupun blue chips di LQ45.

Saat semua indeks secara year to date (YtD) terpangkas, koreksi IDX BUMN20 menjadi yang paling kecil.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (19/6/2026), indeks saham BUMN secara YtD terkoreksi hanya 17,28%, lebih rendah dibandingkan dengan IHSG yang ambles 28,56% YtD maupun LQ45 yang terkontraksi 28,02% YtD.

Adapun, faktor yang menjadi katalis ialah status pelat merah dianggap menjadi nilai tambah bagi saham emiten perusahaan negara. Di sektor pertambangan misalnya, PTBA dinilai memiliki posisi strategis ketika kebijakan ekspor satu pintu berisiko menghambat margin emiten batu bara. Sebagai BUMN, PTBA dirasa punya perlindungan alami terhadap buyer resistance risk yang timbul dari kebijakan baru ekspor satu pintu.

Selain PTBA, ada pula ANTM yang memiliki growth story baru berupa penugasan khusus pemerintah untuk mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi nikel dari hulu ke hilir.

Sementara di sektor perbankan, PT Danantara Indonesia bersiap melakukan buyback saham-saham Himbara yang telah undervalued. Sedangkan di sektor konstruksi, BP BUMN menargetkan merger BUMN Karya akan rampung tahun ini. Perampingan usaha dinilai akan memperbaiki kondisi keuangan di tubuh emiten konstruksi pelat merah dalam jangka panjang.

"Faktor-faktor tersebut membuat investor melihat saham BUMN memiliki downside risk yang lebih terbatas dibanding pasar secara umum," kata Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas kepada Bisnis, dikutip Jumat (19/6/2026).

Selain itu, Sukarno menilai outperform-nya IDX BUMN 20 juga ditopang oleh kombinasi valuasi yang sudah murah, dukungan kebijakan pemerintah, serta munculnya berbagai katalis korporasi pada emiten BUMN.

Bila dibedah, menurutnya pendorong utama penguatan indeks berasal dari sektor perbankan, pertambangan, dan telekomunikasi. Saham perbankan BUMN mendapat dukungan dari ekspektasi buyback dan pemulihan kualitas aset, sedangkan di sektor pertambangan, PTBA dan ANTM diuntungkan oleh prospek komoditas dan program hilirisasi nasional.

"Sementara itu, sektor telekomunikasi melalui TLKM mulai menarik perhatian seiring perbaikan profitabilitas industri dan potensi peningkatan shareholder return," jelasnya.

Untuk rekomendasi, sejumlah nama yang direkomendasikan buy Kiwoom Sekuritas Indonesia adalah TLKM dengan target harga Rp3.630, MTEL Rp705, JSMR Rp3.850, ANTM Rp4.800, BBRI Rp3.500, BBNI Rp4.400, BMRI Rp5.300, serta PGEO dengan target harga di Rp1.100.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi menjelaskan bahwa satu pendorong utama mengapa kinerja IDX BUMN 20 mampu outperform dibandingkan IHSG adalah besarnya bobot sektor perbankan di dalam indeks tersebut.

"Saham-saham perbankan BUMN, khususnya BMRI, BBRI, dan BBNI, mencatatkan penguatan yang cukup signifikan setelah jajaran direksi bank-bank Himbara dipanggil oleh Danantara. Pasar menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal positif bahwa pemerintah dan Danantara memiliki komitmen untuk menjaga kinerja serta meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan BUMN yang saat ini diperdagangkan pada valuasi yang relatif murah," kata Imam.

Selain itu, sentimen positif semakin kuat dengan munculnya rencana Danantara untuk melakukan buyback pada saham-saham Himbara yang dinilai undervalued. Rencana tersebut dipersepsikan oleh investor sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas harga saham sekaligus menunjukkan keyakinan pemegang saham pengendali terhadap prospek jangka panjang sektor perbankan BUMN.

Faktor lainnya, kondisi global yang lebih kondusif menurut Imam juga turut membantu penguatan saham-saham BUMN. Meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mendorong peningkatan minat investor terhadap aset berisiko di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di saat yang sama, sambung dia, penguatan nilai tukar rupiah memberikan sentimen tambahan bagi pasar karena berpotensi mengurangi tekanan terhadap arus modal dan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan domestik.

Menilik masing-masing katalis di tiap sektor emiten pelat merah, Imam menjelaskan bahwa dari sektor komoditas, sentimen positif datang setelah adanya klarifikasi terkait kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penjelasan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap berhasil meredakan kekhawatiran pasar mengenai potensi gangguan terhadap kontrak penjualan maupun margin perusahaan batu bara.

"Kondisi ini memberikan ruang bagi saham-saham BUMN sektor pertambangan, khususnya PTBA, untuk kembali mendapatkan perhatian investor," jelasnya.

Imam menegaskan, bahwa secara keseluruhan penguatan IDX BUMN 20 saat ini ditopang oleh sektor perbankan sebagai kontributor terbesar indeks, sementara sektor pertambangan dan sektor BUMN lainnya turut memberikan dukungan melalui berbagai katalis kebijakan yang dinilai positif oleh pasar.

"Untuk rekomendasi saham BUMN, kami merekomendasikan buy PGEO di rentang Rp850-Rp885, dengan target harga Rp970 dan stop loss di bawah Rp830," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) siap mengoptimalkan konektivitas Satelit Satria-1 di lebih dari 31.000 titik layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tersebar di 31.000 titik, konektivitas Satria-1 disebut dapat melayani Sekolah Rakyat dan KDPM hingga di lokasi terpencil, termasuk di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum memiliki akses internet memadai.

Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhillah Mathar, menjelaskan beragam infrastruktur yang dikelola instansinya untuk daerah 3T kini dalam posisi siap menyokong agenda strategis nasional tersebut.

Kehadiran jaringan Satria-1 dinilai krusial untuk membangun fondasi konektivitas di sektor pendidikan dan ekonomi kawasan pelosok.

"Infrastruktur SATRIA 1 yang saat ini telah menjangkau lebih dari 31.000 titik layanan memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, digitalisasi layanan pendidikan, serta penguatan ekosistem ekonomi desa termasuk Koperasi Desa Merah Putih," ujar Fadhillah dilansir dari Antara, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan data terkini 5 Juni 2026, Bakti mencatat akumulasi jangkauan Satria-1 telah menyentuh 31.803 lokasi. Sektor pendidikan mendominasi pemanfaatan dengan total 21.718 lokasi terhubung, disusul oleh kantor pemerintahan sebanyak 6.353 lokasi, layanan kesehatan 1.880 lokasi, serta fasilitas pertahanan dan keamanan mencapai 528 lokasi.

Infrastruktur satelit ini juga telah menjangkau 488 pusat kegiatan masyarakat dan 437 tempat ibadah. Sisa cakupan lainnya sebanyak 399 titik dialokasikan untuk memfasilitasi sektor pariwisata, pelayanan usaha, hingga penunjang transportasi publik di berbagai daerah operasional.

Adapun untuk wilayah di luar kategori 3T yang telah didukung oleh infrastruktur komersial dari penyelenggara telekomunikasi swasta, penyediaan konektivitas digital program prioritas akan ditangani khusus oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Langkah ini diambil untuk memastikan pembagian kerja yang efisien dalam pemerataan sinyal.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda strategis yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat langsung dari tingkat pedesaan. Melalui integrasi jaringan Satria-1, implementasi digitalisasi koperasi dan sekolah di garis depan tanah air diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan hingga pukul 15.00 WIB, Selasa (16/6/2026), terdapat 29 site base transceiver station (BTS) atau 1,04% dari total 2.601 site di tiga kabupaten/kota yang mengalami gangguan layanan telekomunikasi pascagempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah.

Data tersebut berdasarkan pemantauan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kemkomdigi. Dari total site yang terdampak, sebanyak delapan site telah berhasil dipulihkan atau sekitar 27,59%.

“Data PMT menunjukkan masih terdapat 21 site atau 72,41% yang berada dalam kondisi down,” tulis Kemkomdigi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (18/6/2026).

Gangguan layanan telekomunikasi tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso. Pemulihan tercepat tercatat di Kota Palu dengan lima site yang telah kembali beroperasi, disusul Kabupaten Sigi sebanyak tiga site.

Sementara itu, proses pemulihan masih berlangsung di Kabupaten Poso yang memiliki 13 site terdampak. Berdasarkan laporan operator telekomunikasi, gangguan terjadi akibat terputusnya jalur transmisi dan pasokan listrik sebagai dampak gempa.

Kemkomdigi memastikan koordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait terus dilakukan guna mempercepat pemulihan layanan di seluruh wilayah terdampak.

Selain memastikan keberlangsungan layanan telekomunikasi, Kemkomdigi juga terus memantau kondisi personel serta fasilitas telekomunikasi di lapangan. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban di lingkungan fasilitas telekomunikasi yang terdampak gempa.

“Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan jaringan sesuai hasil pemantauan dan laporan dari operator telekomunikasi,” tulis Kemkomdigi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan terhadap konektivitas internet yang andal dinilai makin krusial dalam penyelenggaraan event berskala besar seiring dengan digitalisasi aktivitas bisnis.

Direktur PT Matrix NAP Info, Omar Syarif Nasution mengatakan seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, aktivitas bisnis di area pameran kini semakin bergantung pada jaringan internet.

Dia menyebutkan mulai dari transaksi non-tunai menggunakan QRIS dan electronic data capture (EDC), pemantauan keamanan melalui CCTV, hingga promosi digital dan siaran langsung membutuhkan koneksi yang stabil.

"Kondisi tersebut menjadikan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu penunjang utama kelancaran operasional selama penyelenggaraan pameran. Gangguan jaringan berpotensi memengaruhi proses transaksi maupun pelayanan kepada pengunjung," kata Omar dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan tren digitalisasi juga makin terlihat pada pelaku UMKM yang kini memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Menurutnya, infrastruktur jaringan yang telah menjangkau seluruh area pameran memungkinkan pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis secara real-time, termasuk mendukung operasional tenant yang mengandalkan layanan digital dalam kegiatan sehari-hari.

Adapun, Matrix NAP Info merupakan penyedia kebutuhan konektivitas di kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran selama penyelenggaraan Jakarta Fair. Kegiatan yang berlangsung selama 32 hari tersebut melibatkan lebih dari 2.000 perusahaan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pameran seperti Jakarta Fair menunjukkan bagaimana internet telah menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga mendukung transaksi, pelayanan pelanggan, hingga operasional usaha secara menyeluruh. Karena itu, keandalan jaringan menjadi faktor yang semakin krusial," katanya.

Vice President of Sales Matrix NAP Info, Ilhami Efendi menambahkan kebutuhan terhadap layanan konektivitas yang fleksibel terus meningkat, terutama pada kegiatan yang memiliki intensitas transaksi dan interaksi pelanggan yang tinggi.

"Pelaku usaha saat ini membutuhkan akses internet yang mampu mengikuti dinamika bisnis mereka. Selain stabilitas jaringan, aspek responsivitas layanan juga menjadi perhatian karena setiap gangguan berpotensi memengaruhi pengalaman pelanggan maupun peluang transaksi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan distributed denial-of-service (DDoS) terhadap wilayah Indonesia melonjak 62% secara tahunan pada kuartal I/2026. Pelaku biasanya melakukan pemerasan dengan tuntutan tebusan yang muncul lebih sering dibandingkan rata-rata global.

Berdasarkan laporan StormWall, dikutip Rabu (17/6/2026), lebih dari 280.000 serangan berhasil dimitigasi selama Januari-Maret 2026. Jumlah itu setara dengan sekitar 3.100 serangan setiap hari yang menargetkan organisasi di Indonesia.

StormWall yang merupakan perusahaan keamanan siber yang berfokus pada perlindungan DDoS mencatat sekitar 70% serangan DDoS di Indonesia bermotif finansial. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41% disertai tuntutan tebusan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di kisaran 30%.

Temuan itu muncul ketika secara global serangan DDoS pada kuartal pertama 2026 lebih banyak dipicu oleh aksi hacktivisme yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah dibandingkan motif komersial.

Pendiri sekaligus CEO StormWall Ramil Khantimirov mengatakan pola serangan di Indonesia menunjukkan orientasi pelaku yang lebih berfokus pada keuntungan finansial dibandingkan dengan motif politik.

"Salah satu tren yang kami amati adalah meningkatnya aktivitas low-and-slow probing, yaitu serangan berintensitas rendah yang berlangsung secara bertahap, yakni pelaku serangan sengaja menjaga volume lalu lintas tetap berada di bawah ambang deteksi untuk mengidentifikasi titik-titik lemah sebelum melancarkan serangan utama," ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, menciptakan risiko yang serius bagi organisasi yang tidak memiliki perlindungan DDoS yang andal.

Selain lebih banyak bermotif ekonomi, durasi serangan DDoS di Indonesia juga relatif lebih panjang dibandingkan rata-rata dunia. Hanya 62% serangan yang berakhir dalam waktu kurang dari lima menit, sedangkan secara global proporsinya mencapai sekitar 78%.

Dari sisi teknis, StormWall mencatat serangan multi-vector meningkat 47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini, sekitar 62% dari seluruh serangan menggabungkan dua atau lebih vektor serangan, sementara 26% menggunakan tiga vektor atau lebih secara bersamaan.

Adapun serangan probing yang dilakukan untuk mencari celah keamanan meningkat 81% secara tahunan. Sementara itu, serangan carpet bombing, yakni metode yang menyebarkan lalu lintas serangan ke banyak alamat IP dalam satu jaringan, melonjak 76%.

Berdasarkan sektor industri, telekomunikasi menjadi target utama dengan porsi 26% dari total lalu lintas serangan. Posisi berikutnya ditempati industri hiburan sebesar 22% dan sektor keuangan sebesar 17%.

StormWall juga mencatat industri hiburan menjadi sasaran yang jauh lebih dominan di Indonesia dibandingkan tren global. Secara global, hanya sekitar 9% serangan DDoS yang menyasar sektor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan fitur DigiHer pada platform Sisternet.

Keduanya ingin mengikis kesenjangan penetrasi internet gender sekaligus mengejar target ambisius mendigitalisasikan 2,4 juta perempuan Indonesia pada 2026.

Urgensi pemangkasan celah digital ini mengacu pada dinamika pasar riil saat ini. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet pada laki-laki telah mencapai angka 82,7%, sedangkan pada kelompok perempuan baru menyentuh 78,6%.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perempuan masih menghadapi tantangan dalam keterhubungan digital, akses terhadap pelatihan berkualitas, informasi, serta peluang pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut positif kehadiran sinergi lintas sektor ini demi mendorong inklusivitas ekonomi nasional.

Peningkatan literasi dan keterampilan digital perempuan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pemberdayaan perempuan di Indonesia.

"Perempuan perlu mendapatkan akses yang setara terhadap pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi digital agar dapat berkontribusi lebih besar bagi keluarga, komunitas, dan pembangunan nasional,” ujar Meutya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Melalui DigiHer, pengguna dapat mengakses berbagai modul pembelajaran digital kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Sisternet. Konten yang tersedia mencakup literasi digital, keamanan digital, kecerdasan buatan atau AI, produktivitas digital, digital marketing, personal branding, kewirausahaan digital, pengembangan karier, komunikasi, hingga soft skills.

Pada tahap awal peluncuran, DigiHer menghadirkan ratusan materi pembelajaran digital yang berasal dari kurasi konten Sisternet dan integrasi program Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Desain ekosistem ini dikembangkan secara khusus dengan memahami kebutuhan perempuan Indonesia. Tidak hanya menghadirkan materi pembelajaran, DigiHer juga menjadi bagian dari ekosistem Sisternet yang mencakup komunitas, webinar, mentoring, networking, informasi peluang pengembangan karier, serta berbagai program pemberdayaan perempuan lainnya.

Fitur ini terbuka untuk seluruh perempuan Indonesia, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga ibu rumah tangga yang ingin meningkatkan kemampuan digital mereka.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengutarakan nilai strategis keterlibatan kaum perempuan dalam struktur ekonomi modern yang berbasis teknologi.

“Melalui kolaborasi bersama Komdigi, kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan Indonesia untuk meningkatkan keterampilan digital dan mengambil peran lebih besar dalam ekonomi digital,” kata Merza.

Merza menambahkan perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga, komunitas, UMKM, dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan keterampilan digital perempuan akan memberikan dampak yang lebih luas untuk pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Sebagai perusahaan konektivitas digital, XLSMART berkepentingan memastikan infrastruktur pendukung berjalan optimal. Korporasi terus memperkuat fondasi konektivitas nasional melalui kepemimpinan jaringan, penguatan layanan 4G, serta pengembangan 5G Blanket di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) mengakui kondisi ekonomi saat ini turut memengaruhi sejumlah aspek bisnis, termasuk harga bahan baku dan perangkat jaringan fiber optik. Meski demikian, perusahaan tetap akan menggeber penggelaran jaringan karena beberapa hal.

Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo mengatakan perusahaan telah menyiapkan komponen jaringan sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan sesuai rencana. Langkah tersebut juga didasarkan pada kebutuhan bisnis, permintaan pasar, serta target pasar yang tepat.

Menurut Adrianto, Biznet tetap fokus pada optimalisasi teknologi dan pengembangan jaringan yang efektif sesuai dengan target pasar.

“Tentunya kami melihat sesuai demand/kebutuhan kualitas Internet yang tinggi di tiap area,” kata Adrianto.

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur Biznet tetap berjalan sesuai rencana berkat ketersediaan komponen jaringan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kualitas layanan pelanggan.

Selain memperluas jaringan ke lebih banyak wilayah, Biznet juga memperkuat infrastruktur melalui kehadiran kantor cabang agar dapat melayani pelanggan dengan lebih dekat dan cepat.

Terkait tarif layanan, Adrianto mengatakan hingga saat ini belum ada perubahan harga.

“Bahkan di beberapa kota kedua dan ketiga, harga untuk layanan perumahan kami, Biznet Home, kami buat lebih terjangkau mengikuti daya beli di kota-kota tersebut,” kata Adrianto.

Dia menegaskan kondisi tersebut tidak memengaruhi kualitas layanan internet Biznet karena seluruh layanan didukung infrastruktur yang andal serta teknologi modern sehingga tetap stabil dalam berbagai kondisi.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengakui harga fiber optik telah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) turut mendorong kenaikan harga perangkat karena tingginya ketergantungan pada komponen impor.

“Dampaknya yang dikuatirkan, expansi di beberapa perusahaan pasti akan terganggu dan akan fokus dengan coverage yang sudah ada sekarang,” kata Arif.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menyatakan kenaikan harga bahan baku, termasuk High-Density Polyethylene (HDPE) sebagai pelindung kabel, berdampak langsung terhadap pembangunan jaringan.

Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian industri teknologi informasi dan telekomunikasi. Pasalnya, sebagian besar perangkat teknologi informasi (TI) dan sarana jaringan telekomunikasi yang digunakan di Indonesia masih bergantung pada komponen serta produk impor.

Menurut Jerry, pelemahan rupiah membuka peluang kenaikan harga berbagai perangkat TI seperti laptop, server, perangkat jaringan, dan komponen impor lainnya.

“Selama satu tahun terakhir harga memang sempat membaik setelah meredanya krisis chip global, namun pelemahan mata uang dapat menekan biaya impor,” kata Jerry.

Perangkat yang berpotensi terdampak antara lain laptop dan komputer pribadi (PC) berbasis komponen impor, server dan perangkat penyimpanan data (storage), perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall, serta berbagai komponen pendukung seperti chipset, modul memori, unit catu daya (PSU), dan periferal lainnya.

Menurut Jerry, bagi distributor dan integrator, pelemahan kurs biasanya langsung terasa pada biaya pengadaan. Sejumlah pelaku industri memperkirakan kenaikan harga dapat mencapai 5% hingga 10%, tergantung durasi pelemahan rupiah dan kontrak pengadaan masing-masing vendor.

Untuk sektor telekomunikasi yang menjadi fokus APJATEL, ketergantungan terhadap komponen impor bahkan lebih tinggi. Kenaikan biaya berpotensi terjadi pada sejumlah komponen vital, seperti kabel fiber optic (FO), aksesori jaringan FO seperti patch cord, splitter, closure, dan drop core, perangkat aktif seperti Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Terminal/Optical Network Unit (ONT/ONU), Optical Distribution Frame (ODF), serta Optical Distribution Cabinet (ODC).

Selain itu, perangkat pendukung jaringan metro, transport, dan berbagai peralatan teknis juga berpotensi mengalami kenaikan harga.

Jerry mengatakan sebagian besar komponen tersebut masih menggunakan bahan baku atau modul impor sehingga pelemahan rupiah meningkatkan biaya pembangunan jaringan baru maupun perluasan kapasitas. Pelaku industri memperkirakan penyesuaian harga berada pada kisaran 5% hingga 12%, tergantung vendor, negara asal produk, dan metode pembayaran.

Dia menambahkan biaya tenaga kerja dalam pekerjaan konstruksi jaringan, seperti pembangunan jaringan fiber, pemeliharaan, dan instalasi pelanggan, memang tidak terdampak langsung oleh kurs.

Namun, dalam praktiknya, kontraktor dan penyedia jasa sering kali harus menyesuaikan tarif akibat kenaikan harga perangkat dan material pendukung, kebutuhan penggantian alat kerja yang sebagian besar juga berbasis impor, serta perubahan struktur biaya operasional akibat fluktuasi ekonomi.

“Hal ini berpotensi mendorong peningkatan biaya total proyek meski proporsinya lebih kecil dibanding kenaikan pada perangkat,” kata Jerry.

APJATEL memandang pelemahan rupiah perlu direspons melalui berbagai langkah mitigasi, antara lain optimalisasi stok dan perencanaan pengadaan agar tidak tertekan fluktuasi jangka pendek, negosiasi dengan vendor global untuk memperoleh skema pembayaran yang lebih stabil, peningkatan penggunaan komponen lokal yang memenuhi standar kualitas, serta kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga kesehatan ekosistem industri di tengah tekanan kurs.

“Apjatel juga mendorong seluruh anggota untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap berjalan, karena konektivitas adalah kebutuhan dasar masyarakat dan fondasi ekonomi digital,” kata Jerry.