Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa jumlah tunggakan iuranBPJS Kesehatan mencapai Rp26,47 triliun.

Dia merincikan bahwa hingga Februari 2026 jumlah peserta non aktif mencapai 63,4 juta jiwa dari total peserta yang sebanyak 284,5 juta jiwa. Sementara itu, jumlah peserta non aktif pada 2025 ada 49,2 juta jiwa.

“Total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih, itu ada Rp26,47 triliun,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, bila ditilik secara dalam dari sisi jumlah peserta, kategori yang menunggak paling banyak terletak di peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 16,9 juta jiwa atau sebesar Rp84 miliar.

“Dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar yang PBPU mandiri sebesar Rp22,29 triliun. Jadi, kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat, pasti yang enggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi ya,” jelasnya.

Menilik pemaparannya, jumlah tunggakan pada kategori Pekerja Penerima Upah penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai Rp1.474 miliar. Kemudian, tunggakan di kategori PBPU Pemda menyentuh Rp1.025 miliar, kategori bantuan pemerintah untuk PBPU kelas 3 sebesar Rp804 miliar, kategori PPU BU sebesar Rp792 miliar.

Sementara itu, jumlah peserta yang menunggak di kategori BP PN (pensiunan) sebesar 0,3 juta jiwa, PBPU-BP (peserta mandiri) ada 13,9 juta jiwa dan 1,7 juta jiwa. Kemudian, PPU PN (ASN/TNI/Polri) sebesar 0,7 juta jiwa. PPU BU (Pekerja Formal) mencapai 7,8 juta jiwa, PBPU Pemda (PBI APBD) mencapai 7,9 juta jiwa, dan PBI ada 16,9 juta jiwa.

Lebih jauh, Budi menjelaskan peserta non aktif itu terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tidak aktif karena menunggak iuran. Yang kedua adalah karena mereka mutasi atau keluar dari kategori awal.

“Jadi misalnya yang PBI, 16,9 juta jiwa itu tidak aktif kenapa? Karena dia dimutasi keluar dari PBI bisa ke kategori-kategori PBPU mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya. Itu perbedaannya antara yang tidak aktif menunggak. Kalau tidak aktif menunggak itu benar-benar misalnya PBPU mandiri 13,8 juta itu memang statusnya dia dari dulu di situ kemudian dia berhenti bayar. Kalau PBPU mandiri yang 1,7 nah artinya dia pindah keluar dari kategori itu, sehingga dia berhenti membayar,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapus piutang iuran dan denda bagi peserta BPJS Kesehatan segmen pekerja mandiri alias Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR perihal polemik penonaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terjadi belakangan.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Perpres penghapusan piutang iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri dan BP Kelas 3 akan terbit dalam waktu dekat. Peserta yang tergolong penduduk miskin dan telah mendapatkan penghapusan piutang iuran dapat didaftarkan menjadi peserta PBI.

Adapun, peserta yang mendapatkan penghapusan piutang dan denda juga diberikan waktu untuk melakukan reaktivasi, sehingga bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari program JKN.

Di tengah upaya pembersihan neraca piutang tersebut, bendahara negara menjelaskan alokasi anggaran kesehatan pada APBN 2026 tetap ekspansif. Tahun ini, sambungnya, pemerintah mematok anggaran kesehatan senilai Rp247,3 triliun atau naik 13,2% dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya.

Dari total belanja tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup 96,8 juta jiwa. Secara total, intervensi pemerintah melalui program makan bergizi gratis (MBG), subsidi, hingga bantuan sosial mencapai Rp897,6 triliun, di mana 59% menyasar masyarakat desil 1—5.

Kendati demikian, Purbaya menyoroti adanya anomali data pada PBI JKN. Berdasarkan catatan otoritas fiskal, sekitar 41% masyarakat PBI justru berada pada desil 6—10, yang secara profil ekonomi seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan.

Selain soal piutang, Purbaya memberikan catatan keras terkait manajemen pemutakhiran data PBI yang sempat memicu kegaduhan di masyarakat pada awal tahun ini. Dia mensinyalir adanya lonjakan drastis pada jumlah peserta yang dihapus atau diganti.

Purbaya mencontohkan, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK mencapai 11 juta orang, atau hampir 10% dari total peserta. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 1 jutaan.

"Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu," jelasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta agar ke depan, proses pembersihan data dilakukan secara moderat atau melalui mekanisme perataan dalam kurun 3—5 bulan guna menghindari guncangan sosial.

Dia pun mengusulkan masa transisi atau grace period selama 2—3 bulan sebelum penonaktifan peserta PBI JK benar-benar berlaku. Selama masa tersebut, lanjutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif agar peserta yang tidak lagi masuk daftar dapat mengambil langkah antisipasi.

"Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ; uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya. (Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak semua orang berhak mendapatkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Sebab, hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan keringanan tersebut.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

Syarat lainnya lanjut halaman 2...

Syarat Lain

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini.

Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"Itu (Rp 20 triliun) kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10).

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

Hal ini sudah hasil pembicaraan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan program pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai akhir tahun.

"Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan," katanya, saat memberikan keterangan pers di istana, malam ini.

Untuk itu, Cak Imin meminta peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran untuk bersiap melakukan registrasi ulang. Sebabnya dari registrasi ulang itu membuat para peserta kembali mendapatkan perlindungan kesehatan dari BPJS.

"Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," kata Cak Imin.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjawab mengenai skema pemutihan ini akan dibebankan kepada APBN. Menurutnya, tanggungan untuk tunggakan utang itu akan diambil alih oleh lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu BPJS Kesehatan.

"Ya otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih menggodok rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada tahun ini, sambil memastikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak akan naik sampai pertengahan 2026 atau tepatnya Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini. Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"(Rp 20 triliun) Itu kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10)/

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang. Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

Seusai mengadakan pertemuan dengan Purbaya pada Rabu (22/10/2025), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti juga mengaku sudah membahas soal pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di tingkat Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri, namun sudah kehilangan kemampuan untuk pelunasan.

"Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ucap Ghufron.

Ia pun mengakui, program pemutihan ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final tentang besaran iuran yang dihapus atau persyaratan rincinya.

Namun, Ghufron memastikan, tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara perihal wacana ini. Menurutnya, BPJS Kesehatan masih membahas mengenai kebijakan ini.

"Masih dalam proses pembahasan," katanya singkat kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/10/2025).

Adapun, Ali Ghufron belum memastikan jumlah besaran tunggakan BPJS Kesehatan saat ini. Pada Februari 2025, BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 28,85 juta peserta menunggak iuran per Desember 2024. Total nilai tunggakan mencapai Rp21,48 triliun pada akhir 2024.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu detail rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam (14/10/2025), tidak menyinggung masalah BPJS Kesehatan tersebut.

"Nggak ada. Belum-belum, semalam sih ya. Jelas semalam enggak bicara itu," tegas Purbaya, kemarin di Kantor Pusat DJP, Senin (13/10/2025).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof Abdul Kadir mengatakan bahwa penghapusan tunggakan peserta JKN bisa saja dilakukan. Namun pihaknya menyebut butuh adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu," kata Abdul kepada awak media di Jakarta Pusat.