Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor Amerika Serikat terhadap panel surya Indonesia dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dan menyerap produksi lokal. Namun, hambatan TKDN dan masih lemahnya permintaan membayangi percepatan tersebut.

Departemen Perdagangan AS sebelumnya telah mengumumkan penerapan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Dalam pengumuman pada laman resminya, AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Adapun, Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi antidumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri.

Yuliot menuturkan, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, industri panel surya dalam negeri dapat memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (29/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembangunan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan dengan kapasitas 17 GW terlebih dahulu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1.494,10 megawatt pada 2025. Angka tersebut tumbuh 64,30% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan 2024 sebesar 909,4 megawatt.

Panel Surya RI Ditolak AS karena Dugaan Komponen China

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tarif tersebut murni merupakan isu dagang. Menurutnya, AS menduga produk panel surya Indonesia masih mengandung cukup banyak komponen dari China.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut pun berpotensi mengurangi ekspor panel surya asal Indonesia ke pasar AS, yang berujung pada penurunan devisa dari sektor ini.

Meski demikian, Wijayanto menilai kebijakan tarif tersebut perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi nasional.

“Bagi Indonesia, ini justru kesempatan untuk meningkatkan local content dan mengkonsumsi di dalam negeri untuk mempercepat transisi energi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tarif AS justru dapat mempercepat pemanfaatan panel surya di dalam negeri dan menjaga arah industrialisasi hijau berbasis pasar domestik.

Wijayanto menambahkan, pemanfaatan pasar domestik untuk menyerap produk panel surya Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, dia mengingatkan transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada PLTS karena struktur kebutuhan listrik Indonesia lebih besar pada malam hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut dukungan baterai atau sistem penyimpanan energi dalam skala besar yang masih mahal.

“Jadi, transisi energi harus mengandalkan berbagai jenis energi yang bisa diandalkan sepanjang waktu, ini meliputi angin, hydro, geothermal, surya dan biomassa,” ujarnya.

Terserap

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, rencana pemerintah mendorong permintaan domestik melalui pembangunan PLTS merupakan langkah yang tepat. Dia menuturkan, hal ini akan membuat produk panel surya Indonesia terserap secara optimal.

"Jika kebijakan ini berkelanjutan juga bisa mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri," ujarnya.

Meski demikian, untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah perlu membenahi persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bisman mengatakan tantangan TKDN pada sektor panel surya Indonesia terletak pada keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan impor.

Bisman menyarankan adanya pelonggaran standar TKDN agar penyerapan produk tidak terhambat.

"Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus seperti keringanan atau tarif khusus pajak," tambahnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan masih adanya jarak antara kapasitas produksi industri dengan permintaan dalam negeri yang masih terbatas.

Yusuf mengatakan, target pembangunan PLTS yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan yang operasional hingga saat ini. Tanpa peningkatan permintaan yang nyata, kelebihan kapasitas industri yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif AS akan sulit terserap.

Jika akses AS sebagai pasar utama panel surya asal Indonesia tertutup, proses industrialisasi sektor ini berisiko terhenti. Hal tersebut akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan investasi, tertahannya transfer teknologi, hingga melemahnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Situasinya masih bisa dikelola, tetapi ruang waktunya terbatas. Diversifikasi pasar perlu dipercepat, bersamaan dengan upaya menciptakan permintaan domestik yang lebih kuat,” ujarnya.

Agar tidak mengganggu agenda transisi energi nasional, Yusuf mengatakan dalam jangka menengah respons kebijakan perlu difokuskan pada sinkronisasi perencanaan transisi energi, penciptaan permintaan domestik, dan dukungan pembiayaan yang lebih konkret.

Dia mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan Indonesia telah memiliki basis industri energi bersih yang nyata. Seiring dengan hal tersebut, transisi energi tidak lagi menjadi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi nasional.

“Kalau momentum ini dimanfaatkan, tekanan eksternal bisa berubah menjadi dorongan untuk memperkuat pasar domestik. Jika tidak, peluang yang sudah terbentuk berisiko hilang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara terkait komitmen impor beras asal Amerika Serikat (AS) sebesar 1.000 ton per tahun dalam kerangka perjanjian perdagangan AS—Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Negara Paman Sam.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Haryo menambahkan, dalam 5 tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Di sisi lain, dia juga menegaskan volume impor sebesar 1.000 ton beras tersebut tidak signifikan dibandingkan produksi beras nasional.

“Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui, Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung.

Dalam hal beras, Indonesia harus memastikan bahwa impor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam dokumen kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS.

Dalam dokumen itu disebutkan, Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi pengaturan komersial untuk mengimpor komoditas pertanian Negara Paman Sam senilai US$4,5 miliar.

Adapun, Indonesia akan menghapus hambatan tarif pada lebih dari 99% produk AS yang diekspor ke Indonesia di semua sektor, termasuk produk pertanian, produk kesehatan, makanan laut, teknologi informasi dan komunikasi, produk otomotif, dan bahan kimia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya usai menghadiri penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Airlangga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan isu-isu utama dalam kerangka perundingan tarif perdagangan resiprokal RI–AS, dan kini fokus beralih pada penyusunan detail tekhnis perjanjian.

Tim dari kedua negara dijadwalkan bertemu di Washington, D.C. pada 12–19 Januari 2026 untuk menyelesaikan tahapan legal drafting perjanjian.

“Tadi under secretary nya baru saja ketemu di kantor khususnya negosiator mengenai agriculture, secara keseluruhan isu-isu sudah terselesaikan. Hari Senin tim akan berangkat ke Washington. Dijadwalkan untuk legal drafting dalam waktu 5-7 hari, sesudah itu kita tentukan kapan sekiranya di Amerika berproses kapan presiden Prabowo ke Amerika,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya soal tarif, tetapi juga mencakup isu volume impor dan pengaturan teknis lainnya.

Ia mengklarifikasi bahwa perundingan itu tidak secara spesifik membahas tujuan untuk menetapkan tarif nol persen bagi semua komoditas, termasuk yang 0%.

Justru, kata dia, negosiasi difokuskan pada pengaturan volume dan aspek teknis perdagangan.

“Kita kan sekarang ini untuk agriculture kan positif terhadap AS. Terkait migas juga nanti kita akan laksanakan sesudah perjanjian reciprocal tarif ditandatangani baru kita mulai bicara impor migas, cuma kan kemarin MOU impor sudah ditandatangani,” ucapnya

Untuk sektor migas, lanjut Airlangga, pembicaraan akan berlanjut setelah perjanjian tarif resiprokal ditandatangani.

Indonesia dan AS sebelumnya juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai impor migas.

Mengenai target penandatanganan dokumen perjanjian, Airlangga mengatakan jadwal akhir penandatanganan akan ditentukan berdasarkan hasil legal drafting di AS. Pemerintah berharap dokumen tersebut dapat ditetapkan pada akhir Januari 2026.

Konflik AS vs Venezuela

Airlangga juga menanggapi kekhawatiran adanya pengaruh konflik geopolitik antara AS dan Venezuela terhadap negosiasi.

Dia menilai konflik tersebut merupakan persoalan geopolitik yang berbeda dan tidak berdampak langsung terhadap negosiasi tarif Indonesia–AS.

Apalagi, kata Airlangga, pembicaraan perdagangan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah berlangsung sejak 2025. Pemerintah Indonesia dan pihak AS telah menyepakati substansi utama perjanjian tarif dagang resiprokal, termasuk pengaturan tarif dan akses pasar, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen perjanjian (Agreement on Reciprocal Trade/ART).

Negosiasi ini dipandang strategis bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral, termasuk di bidang pertanian dan komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti minyak sawit, kopi, dan kakao, yang direncanakan mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam kesepakatan akhir.

“Tidak. Itu kan geopolitik. Berbeda. Itu wilayah backyard Amerika dan itu sudah menjadi persoalan sejak nasionalisasi Hugo Chavez, persoalannya panjang hanya saja setahun ke belakang ekskalasi terjadi. Tapi tak berkaitan dengan kepentingan Asean, karena Asean juga menjadi kepentingan, karena berada di regional Asia Pasifik juga,” pungkas Airlangga.