REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- PT Saige Teknologi Indonesia mengklaim tidak sekadar memasarkan kendaraan listrik global ke Indonesia. Perusahaan asal China itu menyebut sejumlah produknya telah disesuaikan secara khusus dengan karakter jalan, iklim, dan kebutuhan pengguna di Tanah Air.

Direktur Pemasaran PT Saige Teknologi Indonesia Tony Tang mengatakan, pasar kendaraan listrik Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar dalam satu dekade ke depan. Karena itu, perusahaannya memilih mengembangkan produk yang lebih dekat dengan kebutuhan konsumen lokal.

"Kami mendesain beberapa produk khusus untuk Indonesia. Sistem suspensi, sasis, hingga manajemen baterainya disesuaikan dengan kondisi di sini," kata Tony di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, kualitas produk yang dipasarkan di Indonesia tetap sama dengan yang dijual di China. Namun, terdapat sejumlah penyesuaian teknis karena kondisi geografis dan pola penggunaan kendaraan yang berbeda.

Tony mencontohkan, banyak wilayah di Indonesia memiliki kontur berbukit dan jalan yang lebih menantang dibandingkan kawasan perkotaan di China. Karena itu, Saige mengembangkan sistem suspensi yang lebih fleksibel dan memiliki daya tahan lebih baik untuk pasar domestik.

"Di Indonesia banyak daerah pegunungan dan kondisi jalannya beragam. Karena itu sistem suspensinya kami buat berbeda agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna," ujarnya.

Selain suspensi, perusahaan juga melakukan penyesuaian pada sistem manajemen baterai atau battery management system (BMS). Menurut Tony, suhu udara yang relatif panas sepanjang tahun membuat kendaraan listrik memerlukan pengaturan termal yang berbeda dibandingkan negara yang memiliki empat musim.

"Untuk Indonesia kami menggunakan sistem baterai yang dirancang menghadapi kondisi panas. Itu bagian dari alasan mengapa kami selalu menekankan aspek keamanan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kendaraan listrik komersial PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) mengeklaim telah menguasai sekitar 30% armada bus listrik TransJakarta hingga kuartal I/2026 seiring dengan pengiriman tambahan armada listrik ke operator transportasi ibu kota tersebut.

Direktur Utama VKTR A. Ardiansyah Bakrie mengatakan perseroan telah mengirimkan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter kepada TransJakarta sepanjang Januari—Maret 2026.

Dengan tambahan tersebut, secara kumulatif VKTR telah memasok 152 unit bus listrik atau sekitar 30% dari total armada bus listrik TransJakarta yang saat ini mencapai 500 unit.

“Fokus kami tidak hanya pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bisnis melalui penguatan ekosistem TKDN, kesiapan kapasitas produksi, perluasan portofolio produk, serta layanan purnajual yang komprehensif,” ujar Ardi dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/5/2026).

VKTR menyebut bus listrik produksinya menjadi satu-satunya armada TransJakarta yang dirakit di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40% untuk lini bus 12 meter maupun 8 meter.

Kesiapan lokalisasi tersebut diperkuat dengan peresmian fasilitas perakitan VKTR Sakti Industries di Magelang pada April 2026.

Dari sisi kinerja, VKTR mencatat pertumbuhan penjualan bersih sebesar 58% secara tahunan atau year on year (YoY) pada kuartal I/2026. Pertumbuhan terutama ditopang peningkatan permintaan kendaraan listrik komersial, sementara segmen manufaktur suku cadang tumbuh lebih terbatas mengikuti pemulihan industri otomotif nasional.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba usaha perseroan melonjak 832% YoY. Perseroan menyebut lonjakan tersebut didorong efisiensi operasional yang mampu menjaga stabilitas beban usaha di tengah ekspansi armada listrik dan kenaikan tarif energi akibat dinamika geopolitik global.

VKTR juga membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 98% YoY sepanjang tiga bulan pertama 2026 berkat pengendalian biaya yang lebih disiplin.

Dari sisi neraca, total aset perseroan tumbuh 2% secara year to date (YTD). Sementara itu, liabilitas meningkat 5% YTD dan ekuitas naik 1% YTD.

Memasuki kuartal II/2026, manajemen optimistis permintaan kendaraan listrik komersial akan terus meningkat. Perseroan menilai kenaikan harga minyak dunia akibat volatilitas geopolitik global membuat biaya kepemilikan dan operasional kendaraan listrik semakin kompetitif dibandingkan kendaraan konvensional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- VinFast resmi meluncurkan mobil listrik tujuh penumpang VF MPV 7 di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Model ini menjadi salah satu kendaraan strategis VinFast di pasar Indonesia sekaligus menandai dimulainya produksi lokal perusahaan di Tanah Air.

Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan VF MPV 7 dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia yang dinamis dengan mengutamakan kenyamanan, kepraktisan, dan teknologi pintar.

“Melalui VF MPV 7 kami menghadirkan kendaraan yang benar-benar dapat menjadi bagian dari keseharian keluarga Indonesia. Praktis digunakan setiap hari, namun tetap nyaman dan modern,” ujar Kariyanto saat peluncuran.

Menurut dia, peluncuran VF MPV 7 juga menjadi tonggak penting bagi VinFast setelah beberapa bulan lalu memulai pembangunan fasilitas produksi di Indonesia. Kehadiran model rakitan lokal pabrik di Subang disebut menunjukkan komitmen jangka panjang VinFast dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Harga VinFast VF MPV 7 dibanderol mulai Rp345 juta untuk skema berlangganan baterai (Battery Subscription) dan Rp420 juta untuk skema pembelian utuh beserta baterai (on the road Jakarta). Harga ini tak berubah dari saat perkenalan VinFast VF MPV 7 di IIMS lalu. Saat itu, unit yang dipajang masih setir kiri.

VF MPV 7 hadir di Indonesia dengan desain modern khas VinFast yang ditandai sistem pencahayaan LED berbentuk huruf V. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.740 mm, lebar 1.872 mm, tinggi 1.734 mm, serta wheelbase 2.840 mm yang diklaim menghadirkan salah satu kabin paling lapang di kelasnya.

Interior tiga baris kursi dirancang untuk memberikan kenyamanan penumpang dengan ruang kepala dan kaki yang lega. Kapasitas bagasi juga fleksibel untuk menunjang kebutuhan keluarga maupun perjalanan jarak jauh.

Dalam konfigurasi normal, kapasitas bagasi mencapai 240 liter. Saat kursi baris ketiga dilipat, kapasitas meningkat menjadi 665 liter, dan akan semakin luas ketika baris kedua dan ketiga dilipat rata.

Bisnis.com, JAKARTA – Di kandang-kandang ayam petelur yang tersebar dari Blitar, Lampung, Kendal hingga Sidrap, ada harapan baru yang mulai tumbuh bersamaan dengan bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya diproyeksikan menjadi mesin besar pemenuhan gizi nasional, tetapi juga diharapkan menjadi penyangga baru ekonomi peternak rakyat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah gejolak harga pakan dan fluktuasi harga telur.

Pemerintah kini berusaha memastikan bahwa miliaran butir telur yang kelak masuk ke piring anak-anak sekolah Indonesia tidak berasal dari impor atau rantai pasok besar yang terpusat, melainkan dari kandang-kandang lokal di sekitar daerah penerima manfaat. Di balik kebijakan itu, tersimpan pertaruhan besar: apakah MBG mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus solusi gizi nasional?

Ketika kebutuhan protein hewani menjadi perhatian utama dalam program tersebut, telur muncul sebagai komoditas strategis. Harganya relatif terjangkau, distribusinya luas, mudah diolah, dan memiliki kandungan gizi tinggi. Namun di sisi lain, meningkatnya kebutuhan telur dalam skala nasional juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan produksi, distribusi, stabilitas harga, hingga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.

Karena itu, BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan bahan pangan hasil produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur yang menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ucapnya di Jakarta, Jumat (13/5/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan arah besar kebijakan pemerintah: rantai pasok pangan MBG tidak boleh terpusat hanya pada pemasok besar nasional. Pemerintah ingin uang yang berputar dari program itu juga menghidupkan ekonomi desa, koperasi peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.

Dengan cakupan penerima manfaat yang diproyeksikan mencapai puluhan juta orang, MBG akan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah sangat besar setiap hari. Dalam konteks telur, kebutuhan nasional berpotensi melonjak signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi telur ayam ras nasional pada 2024 mencapai sekitar 6,5 juta ton. Sentra terbesar produksi telur berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi telur masyarakat Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, konsumsi telur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 7 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya, sehingga pemerintah melihat ruang peningkatan konsumsi protein hewani masih sangat besar.

Dalam konteks itu, MBG dinilai dapat menjadi katalis baru peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak.

Dadan menjelaskan, bahkan jika mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau pemasok sendiri, sumber bahan pangan tetap diharapkan berasal dari produksi peternak di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

Kebijakan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kebutuhan telur dalam Program MBG dipenuhi dari produksi dalam negeri.

"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," sambungnya.

Telur Sebagai Simbol Protein Murah dan Efektif

Di banyak negara, telur kerap disebut sebagai sumber protein paling murah dan paling mudah dijangkau. Kandungan proteinnya tinggi, mengandung vitamin penting, serta mudah diterima berbagai kelompok usia.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebut telur sebagai salah satu sumber protein hewani paling efisien karena memiliki kandungan asam amino esensial lengkap. Satu butir telur ayam mengandung sekitar 6 gram protein dan berbagai mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kolin, hingga selenium.

Dalam konteks Indonesia, telur memiliki keunggulan lain: produksinya tersebar luas dan relatif dekat dengan pusat konsumsi.

Karena itu, pemerintah melihat telur sebagai komponen penting dalam menu MBG.

Dadan mengatakan Presiden juga meminta agar konsumsi telur lebih sering dimasukkan dalam menu program.

Namun, pemerintah tidak menetapkan satu pola menu nasional yang seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi.

"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucap Dadan.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat kondisi pangan setiap daerah berbeda-beda. Di wilayah pesisir misalnya, sumber protein bisa berasal dari ikan. Di daerah sentra peternakan ayam, telur dapat menjadi menu utama. Sementara di beberapa wilayah timur Indonesia, bahan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian juga dapat menjadi bagian dari komposisi makanan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap MBG tidak mematikan keragaman pangan lokal. Sebaliknya, program itu diharapkan menjadi instrumen penguatan pangan berbasis daerah.

Menjaga Harga di Tingkat Peternak

Di luar isu gizi, Program MBG juga mulai dilihat sebagai instrumen stabilisasi harga produk peternakan.

Selama bertahun-tahun, peternak ayam petelur di Indonesia hidup dalam siklus fluktuasi harga yang tajam. Ketika produksi melimpah dan permintaan turun, harga telur di tingkat peternak bisa jatuh jauh di bawah biaya produksi. Situasi itu beberapa kali memicu protes peternak di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada bahkan surplus untuk komoditas daging ayam dan telur.

Menurutnya, MBG justru dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga.

“Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sedang ekspor ke beberapa negara,” katanya.

Data Pinsar Petelur Nasional menunjukkan harga telur di tingkat peternak dalam beberapa tahun terakhir sering bergerak di bawah harga acuan pemerintah.

Kenaikan harga jagung sebagai bahan baku pakan juga menjadi tekanan berat bagi peternak rakyat. Biaya pakan sendiri menyumbang sekitar 70% dari total biaya produksi telur ayam ras.

Ketika harga jagung naik sementara harga telur jatuh, margin keuntungan peternak bisa terkikis bahkan berubah menjadi kerugian.

Karena itu, hadirnya permintaan besar dan relatif stabil dari program pemerintah dinilai bisa menciptakan kepastian pasar.

“Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air. Karena sebelum ada program ini, harga di tingkat peternak itu sangat fluktuatif," tuturnya.

Agung mengungkapkan Kementerian Pertanian bahkan sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan penyerapan produk peternak lokal dilakukan oleh SPPG.

"Bahkan belakangan ini, baru saja kami juga kemarin mengadakan pertemuan dengan seluruh asosiasi, termasuk kami mengundang juga Deputi dari BGN, dan saya sudah bersurat langsung juga dengan Deputi Penyaluran dan Distribusi BGN untuk meminta agar SPPG-SPPG yang ada saat ini, pertama melakukan penyerapan khususnya dari peternak-peternak yang ada di sekitarnya," imbuhnya.

Berdasarkan data paparan “Proyeksi Neraca Pangan Sampai Dengan Juni 2026” dari Kementerian Pertanian, komoditas beras diperkirakan memiliki ketersediaan sebesar 31,880 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 15,486 juta ton. Dengan demikian, surplus beras diproyeksikan mencapai 16,394 juta ton dan dikategorikan dalam kondisi swasembada.

Selain beras, pemerintah juga mencatat surplus pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Jagung diproyeksikan surplus 4,972 juta ton, gula konsumsi 863.000 ton, cabai besar 58.000 ton, dan cabai rawit 88.000 ton.

Untuk komoditas peternakan, daging ayam diperkirakan surplus 930.000 ton dan telur ayam surplus 524.000 ton. Pemerintah bahkan membuka peluang ekspor pada beberapa komoditas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia alat kesehatan diagnostik PT UBC Medical Indonesia Tbk. (LABS) menyatakan kesiapan mendukung deteksi dini dan edukasi terkait ancaman penyakit zoonotik, menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap kasus Hantavirus.

Direktur Operasional UBC Medical Indonesia Yudha Indrawirawan mengatakan perseroan bergerak cepat dengan menjalin kerja sama bersama sejumlah produsen alat kesehatan luar negeri untuk mendistribusikan alat pemeriksaan kesehatan dan reagen khusus penyakit infeksi zoonotik.

“LABS merespons kasus Hantavirus ini dengan cepat dan siap bekerja sama dengan beberapa produsen alat kesehatan luar negeri untuk mendistribusikan alat pemeriksaan kesehatan dan reagen khusus untuk penyakit infeksi zoonotik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/5/2026).

Selain distribusi alat diagnostik, LABS juga aktif melakukan edukasi preventif kepada masyarakat terkait penyakit infeksi zoonotik.

Yudha menambahkan, perseroan juga membuka peluang untuk memproduksi reagen pemeriksaan penyakit zoonotik di dalam negeri melalui anak usaha, PT Esora Medika Indonesia.

Menurutnya, strategi tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor dan mengurangi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap biaya produksi.

“Hal ini tentunya demi menekan biaya impor dan kurs dolar yang semakin tidak terkendali sehingga dapat meningkatkan margin perusahaan,” katanya.

Dia menambahkan, upaya produksi lokal itu pada akhirnya diharapkan dapat membuat biaya pemeriksaan diagnostik di Indonesia menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya Kementerian Kesehatan yang telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan Hantavirus. Pemerintah meminta setiap kasus suspek dan konfirmasi dilaporkan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan laboratorium, termasuk penguatan kapasitas rapid test dan PCR.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman sebelumnya menyatakan bahwa hingga kini belum terdapat kasus Hantavirus yang menular antarmanusia di Indonesia.

Dia menjelaskan, kasus yang dilaporkan pada kapal pesiar MV Hondius merupakan jenis Andes virus, sedangkan kasus positif di Indonesia mayoritas berasal dari strain Seoul virus.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor Amerika Serikat terhadap panel surya Indonesia dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dan menyerap produksi lokal. Namun, hambatan TKDN dan masih lemahnya permintaan membayangi percepatan tersebut.

Departemen Perdagangan AS sebelumnya telah mengumumkan penerapan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Dalam pengumuman pada laman resminya, AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Adapun, Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi antidumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri.

Yuliot menuturkan, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, industri panel surya dalam negeri dapat memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (29/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembangunan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan dengan kapasitas 17 GW terlebih dahulu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1.494,10 megawatt pada 2025. Angka tersebut tumbuh 64,30% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan 2024 sebesar 909,4 megawatt.

Panel Surya RI Ditolak AS karena Dugaan Komponen China

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tarif tersebut murni merupakan isu dagang. Menurutnya, AS menduga produk panel surya Indonesia masih mengandung cukup banyak komponen dari China.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut pun berpotensi mengurangi ekspor panel surya asal Indonesia ke pasar AS, yang berujung pada penurunan devisa dari sektor ini.

Meski demikian, Wijayanto menilai kebijakan tarif tersebut perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi nasional.

“Bagi Indonesia, ini justru kesempatan untuk meningkatkan local content dan mengkonsumsi di dalam negeri untuk mempercepat transisi energi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tarif AS justru dapat mempercepat pemanfaatan panel surya di dalam negeri dan menjaga arah industrialisasi hijau berbasis pasar domestik.

Wijayanto menambahkan, pemanfaatan pasar domestik untuk menyerap produk panel surya Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, dia mengingatkan transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada PLTS karena struktur kebutuhan listrik Indonesia lebih besar pada malam hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut dukungan baterai atau sistem penyimpanan energi dalam skala besar yang masih mahal.

“Jadi, transisi energi harus mengandalkan berbagai jenis energi yang bisa diandalkan sepanjang waktu, ini meliputi angin, hydro, geothermal, surya dan biomassa,” ujarnya.

Terserap

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, rencana pemerintah mendorong permintaan domestik melalui pembangunan PLTS merupakan langkah yang tepat. Dia menuturkan, hal ini akan membuat produk panel surya Indonesia terserap secara optimal.

"Jika kebijakan ini berkelanjutan juga bisa mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri," ujarnya.

Meski demikian, untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah perlu membenahi persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bisman mengatakan tantangan TKDN pada sektor panel surya Indonesia terletak pada keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan impor.

Bisman menyarankan adanya pelonggaran standar TKDN agar penyerapan produk tidak terhambat.

"Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus seperti keringanan atau tarif khusus pajak," tambahnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan masih adanya jarak antara kapasitas produksi industri dengan permintaan dalam negeri yang masih terbatas.

Yusuf mengatakan, target pembangunan PLTS yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan yang operasional hingga saat ini. Tanpa peningkatan permintaan yang nyata, kelebihan kapasitas industri yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif AS akan sulit terserap.

Jika akses AS sebagai pasar utama panel surya asal Indonesia tertutup, proses industrialisasi sektor ini berisiko terhenti. Hal tersebut akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan investasi, tertahannya transfer teknologi, hingga melemahnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Situasinya masih bisa dikelola, tetapi ruang waktunya terbatas. Diversifikasi pasar perlu dipercepat, bersamaan dengan upaya menciptakan permintaan domestik yang lebih kuat,” ujarnya.

Agar tidak mengganggu agenda transisi energi nasional, Yusuf mengatakan dalam jangka menengah respons kebijakan perlu difokuskan pada sinkronisasi perencanaan transisi energi, penciptaan permintaan domestik, dan dukungan pembiayaan yang lebih konkret.

Dia mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan Indonesia telah memiliki basis industri energi bersih yang nyata. Seiring dengan hal tersebut, transisi energi tidak lagi menjadi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi nasional.

“Kalau momentum ini dimanfaatkan, tekanan eksternal bisa berubah menjadi dorongan untuk memperkuat pasar domestik. Jika tidak, peluang yang sudah terbentuk berisiko hilang,” katanya.

PASURUAN, KOMPAS.com - Industri farmasi Indonesia tengah berada di titik krusial. Di satu sisi mampu memenuhi mayoritas kebutuhan obat nasional, namun di sisi lain masih bergantung besar pada bahan baku impor.

Ketimpangan ini kini mulai dijawab melalui penguatan produksi dalam negeri, termasuk ekspansi industri cairan infus yang menjadi bagian vital layanan kesehatan.

Untuk itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan pentingnya percepatan kemandirian sektor farmasi sebagai langkah strategis menghadapi tantangan tersebut.

"Produk obat jadi dalam negeri memang didominasi lokal, namun bahan baku masih bergantung impor hingga 70–80 persen, ini yang harus kita dorong kemandiriannya," kata Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Deputi 1) BPOM William Adi Teja saat Peresmian Pabrik Line 4 Satoria Pharma di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (28/6/2026).

Dalam upaya mengurangi impor, BPOM melihat peluang besar pada pengembangan industri bahan baku dalam negeri, salah satunya garam farmasi yang menjadi komponen penting dalam produksi cairan infus.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki empat perusahaan industri garam farmasi, dengan tiga di antaranya berada di Jawa Timur.

Total kapasitas produksinya mencapai sekitar 4.000 ton per tahun.

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Adi Pranoto Alim, Managing Director Satoria Pharma saat menjelaskan sejumlah cairan infus produksi industri farmasi yang dilakukan oleh PT Satoria Aneka Industri yang merupakan produsen infus dalam negeri usai peresmian pabrik Line 4 Satoria Pharma di Pasuruan, Selasa (28/4/2026) siang.

Jumlah tersebut dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional yang berada di kisaran 1.500 hingga 1.700 ton per tahun berdasarkan data 2025.

Kondisi ini membuka peluang besar untuk menggantikan impor secara bertahap.

Ekspansi Industri Infus Perkuat Ketahanan Nasional

Langkah konkret dalam memperkuat ketahanan farmasi juga dilakukan oleh PT Satoria Aneka Industri melalui unit bisnisnya, Satoria Pharma.

Dengan peresmian pabrik Line 4 menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kapasitas produksi cairan infus nasional.

"Peningkatan kapasitas produksi dan penambahan lini baru, kami berharap industri farmasi nasional semakin mandiri," kata William Adi Teja.

Sementara itu CEO dan Pendiri PT Satoria Aneka Industri, Alim Satria, menyampaikan bahwa dengan beroperasinya lini produksi baru tersebut, kapasitas produksi infus ditargetkan mencapai 230 juta botol per tahun.

Tidak berhenti di situ, perusahaan juga tengah menyiapkan pembangunan Line 5 yang akan mendorong kapasitas hingga 400 juta botol per tahun pada 2028 mendatang.

Ia mengisahkan perjalanan panjang perusahaan yang berdiri sejak 2014 lalu.

Dalam kurun waktu 12 tahun, perusahaan berkembang pesat meski menghadapi berbagai tantangan.

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Deputi 1) BPOM dr. William Adi Teja MD., BMed., MMed. (dua dari kiri), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan CEO PT Satoria Aneka Industri, Alim Satria (dua dari kanan) foto bersama saat peresmian pabrik Line 4 Satoria Pharma di Pasuruan, Selasa (28/4/2026) siang.

"Sebagai pabrik infus terbesar di Indonesia pertumbuhan pasar infus di Indonesia serta kinerja pertumbuhan tahunan Satoria Pharma yang secara konsisten berada pada sekitaran 35 persen setiap tahunnya," ujar Alim Satria.

Untuk itu ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menjaga ketersediaan produk sekaligus meningkatkan kualitas demi mendukung kemandirian industri farmasi nasional.

"Sehingga dipandang penting untuk terus melakukan ekspansi bisnis sekaligus memperkuat fondasi di sektor infus," imbuhnya.

Dukungan Pemerintah dan Harapan dari Jawa Timur

Kini dukungan terhadap penguatan industri farmasi juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meresmikan pabrik Line 4 yang berlokasi di Pasuruan.

"Kita sangat menyambut baik, terutama karena dari pabrik ini ada potensi kerjasama dengan 14 rumah sakit milik pemprov Jawa Timur untuk mendapatkan suplai infus," tuturnya.

Selanjutnya ia juga menekankan bahwa keberadaan industri seperti Satoria Pharma menjadi bagian penting dari upaya besar dalam mendorong substitusi impor dan hilirisasi industri di Indonesia.

"Mudah-mudahan terus tumbuh berkembang luas dan makin hebat makin hebat lagi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Toyota Indonesia pernak diajak berdiskusi oleh perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengenai proyek pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Memang benar kami dari Toyota sempat diajak berdiskusi dengan rekan-rekan dari Agrinas mengenai rencana kebutuhan pengadaan untuk pikap dan light truck, sayangnya tidak terjadi kesepakatan," kata Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

"Kenapa keputusannya kita tidak bisa penuhi, mohon maaf, salah satunya (perihal) jenis kendaraan, harga, itu kita tidak ketemu," katanya.

Hal lain yang membuat Toyota tidak mencapai kesepakatan dengan Agrinas perihal pengadaan pikap dan truk, menurut Ernando, berkenaan dengan struktur biaya pembelian kendaraan.

"Kalau dilihat di harga kami, misalnya Hilux double cabin, sekitar Rp456 juta. Tapi di dalam harga on the road itu ada banyak komponen, mulai dari harga kendaraan, pajak barang mewah, bea balik nama, dan lain sebagainya," kata Ernando menjelaskan.

Menurut dia, kendaraan pikap 4x4 di Indonesia dikenai pajak cukup tinggi karena menurut regulasi dikategorikan sebagai kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan personal.

"Padahal kalau kita lihat yang terjadi di lapangan lebih banyak digunakan untuk alat kerja, itu juga salah satu kenapa secara struktur akhirnya kita tidak bisa terjadi kesesuaian," kata dia menjelaskan.

Namun, Ernando menolak menyebutkan penawaran harga dari Agrinas. Ia meminta awak media menanyakannya langsung kepada Agrinas.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto menambahkan, produsen lokal kemungkinan bisa memenuhi pesanan kendaraan untuk operasional KDKMP jika proyek itu direalisasikan.

Namun, ia menjelaskan, proses produksi kendaraan dalam jumlah besar melalui perakitan komponen kendaraan di fasilitas lokal membutuhkan persiapan matang dan waktu.

"Kalau kita bicara CKD atau produksi lokal itu perlu waktu, perlu volume dan skala ekonomi yang mencukupi. Memang 105 ribu unit itu angka yang besar, tetapi kita juga harus melihat timing-nya,” kata dia.

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi sorotan karena menjalankan proyek pengadaan kendaraan operasional berskala besar untuk mendukung distribusi hasil pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Perusahaan negara itu berencana mengimpor 105.000 kendaraan dari pabrikan India.

Sebanyak 70.000 kendaraan niaga akan dibeli dari Tata Motors, yang menyediakan 35.000 pikap Tata Yodha dan 35.000 truk ringan Tata Ultra T.7. Mahindra & Mahindra, perusahaan India yang lain, akan menyuplai 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Xpeng Indonesia menjjaki potensi memasarkan sedan listrik Xpeng P7 versi setir kanan di Indonesia. VP Marketing Xpeng Indonesia Hari Arifianto mengatakan, pihaknya masih mempelajari tanggapan konsumen Indonesia terhadap Xpeng P7.

"Keinginan untuk membelinya bagus. Respons terhadap desain dan fitur juga sesuai ekspektasi," kata Hari dalam acara temu media di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menyampaikan, tantangan utama menghadirkan sedan listrik Xpeng P7 di Indonesia ada pada ketersediaan mobil versi setir kanan. Hari mengatakan bahwa konversi mobil setir kiri ke setir kanan memerlukan waktu.

Selain itu, menurut dia, pasar otomotif Indonesia masih didominasi model SUV dan MPV, yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap penjualan kendaraan di Indonesia.

Hari mengemukakan bahwa perusahaan mempertimbangkan kondisi pasar dalam menentukan model mobil baru yang akan dibawa ke pasar Indonesia.

"Kapasitas produksi kami terbatas, jadi harus memilih model yang paling sesuai dengan karakter pasar Indonesia," katanya.

Xpeng juga mempertimbangkan kemungkinan untuk menghadirkan mobil dalam bentuk kendaraan utuh (Completely Built Up/CBU) atau dalam bentuk komponen (Completely Knocked Down/CKD) dan dirakit di fasilitas lokal.

Opsi CKD dinilai lebih menguntungkan karena memungkinkan perusahaan memanfaatkan insentif pemerintah dan mengefisienkan biaya produksi.

Xpeng saat ini bekerja sama dengan PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk merakit produk mereka di pabrik Purwakarta, Jawa Barat sejak Juli 2025. Tahap awal, kata dia, produksi difokuskan pada X9 diikuti kemudian oleh G6.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp500 juta per hari untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, angka tersebut menunjukkan bahwa dari Rp268 triliun anggaran per hari, 93 persennya atau Rp240 triliun beredar langsung ke daerah melalui dapur MBG tersebut.

"Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari, setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," ujar Dadan dalam keterangan, yang dikutip Jumat (27/2).

Dadan menyampaikan uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke hingga hari ini mencapai kurang lebih Rp36 triliun. Perputaran dana tersebut dinilai menjadi penggerak roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menekankan bahwa jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah masing-masing. Artinya, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya dan ini dinilai menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.

"Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat," jelasnya.

Dadan pun yakin bahwa Program MBG bakal berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebutkan bahwa rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102.

"Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150," tegasnya.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mengklaim harga bahan pokok penting (bapokting) di wilayahnya masih dalam kondisi normal menjelang bulan suci Ramadan.

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan terjadi lonjakan harga sejumlah komoditas hortikultura, terutama cabai dan bawang merah, yang mulai merangkak naik seiring meningkatnya permintaan masyarakat jelang munggahan.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan harga pangan di pasar tradisional masih terkendali dan ketersediaan stok dinilai aman. Ia menegaskan pemerintah daerah telah menugaskan dinas teknis untuk terus memantau perkembangan harga agar tidak melampaui tahun sebelumnya.

Menurut Syakur, pola kenaikan harga menjelang Ramadan merupakan fenomena berulang akibat meningkatnya konsumsi. Meski demikian, ia meminta agar kenaikan tidak melampaui batas kewajaran.

Ia pun mengakui adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas sayuran. Selain cabai merah dan bawang merah, komoditas seperti cabai merah keriting dan tomat juga mengalami penyesuaian harga.

"Stok barang secara umum masih tersedia dan distribusi berjalan lancar," kata Syakur, Jumat (13/2/2026).

Menurut Syakur, lonjakan harga dipicu peningkatan permintaan musiman serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Beberapa komoditas hortikultura belum sepenuhnya mampu dipenuhi dari produksi lokal sehingga pedagang harus mendatangkan barang dari sentra produksi lain.

Kondisi ini membuat harga rentan terpengaruh biaya distribusi dan fluktuasi pasokan.

Pemerintah daerah menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memperkuat produksi lokal melalui intensifikasi lahan dan penguatan petani unggulan.

"Garut selama ini dikenal sebagai salah satu daerah produsen hortikultura, namun alih fungsi lahan dan faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pasokan," kata Syakur.

Selain penguatan produksi, Pemkab Garut juga berharap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang segera disalurkan dapat membantu menjaga stabilitas harga, khususnya beras.

Intervensi bantuan sosial dinilai dapat menopang daya beli masyarakat sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar terbuka.

Harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Garut, Jawa Barat mulai merangkak naik jelang perayaan Imlek dan Ramadan. Data per Jumat (13/2/2026) menunjukkan lonjakan paling signifikan terjadi pada kelompok cabai dan protein hewani, sementara beras dan gula relatif stabil sehingga menahan tekanan inflasi lebih dalam.

Cabai rawit merah tercatat menembus Rp91.600 per kilogram atau naik 13,72% dibanding periode sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar yang mencapai Rp43.400 per kilogram naik 12,87% dan cabai merah keriting Rp45.050 per kilogram naik 11,65%.Sementara cabai rawit hijau berada di level Rp58.250 per kilogram atau naik 1,22%.

Di sisi protein hewani, daging ayam ras segar naik 10,12% menjadi Rp41.350 per kilogram. Telur ayam ras segar turut terkerek 8,22% ke posisi Rp30.950 per kilogram. Berbeda dengan ayam dan telur, harga daging sapi kualitas 1 dan 2 masih stabil masing-masing di Rp145.550 dan Rp136.800 per kilogram.

Untuk komoditas pangan pokok, harga beras cenderung terkendali. Beras kualitas bawah I berada di Rp13.850 per kilogram dan bawah II Rp13.300 per kilogram, masing-masing naik tipis Rp50.

Beras medium I dan II masing-masing Rp15.150 dan Rp14.500 per kilogram, juga naik Rp50. Beras super I tercatat Rp16.700 per kilogram, sedangkan super II stabil di Rp15.700 per kilogram.

Sementara itu, gula pasir premium dan lokal tidak mengalami perubahan harga, masing-masing di Rp18.950 dan Rp18.000 per kilogram.

Minyak goreng mulai menunjukkan kenaikan tipis, yakni minyak curah Rp20.500 per kilogram naik Rp200, minyak kemasan bermerek 1 Rp21.900 per kilogram naik Rp100, dan bermerek 2 Rp21.300 per kilogram naik Rp200.

Pantauan di Pasar Ciawitali Garut menunjukkan aktivitas transaksi mulai meningkat, terutama pada lapak cabai dan ayam potong. Sejumlah pedagang menyebut kenaikan harga cabai sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

"Pasokan agak seret dari petani, sementara pembeli mulai banyak karena mau Imlek dan persiapan puasa," ujar Hartono, seorang pedagang cabai di Pasar Ciawitali.

Di los ayam, pedagang mengakui permintaan dari rumah tangga dan pelaku usaha kuliner mulai naik. Beberapa pembeli membeli dalam jumlah lebih besar dari biasanya untuk kebutuhan acara keluarga dan stok awal Ramadan.

Meski demikian, transaksi beras terpantau normal tanpa lonjakan pembelian signifikan. Pembeli cenderung membeli sesuai kebutuhan harian. Pedagang beras menyebut distribusi masih lancar dan belum ada gangguan pasokan.

Secara struktur, kenaikan harga saat ini didominasi kelompok volatile food, terutama cabai dan ayam. Komoditas tersebut secara historis menjadi penyumbang utama inflasi pangan jelang hari besar keagamaan.

Kenaikan 2 digit pada cabai menunjukkan tekanan pasokan yang cukup kuat, diduga dipengaruhi faktor cuaca dan distribusi. Jika tren ini berlanjut dalam 2 hingga 3 pekan ke depan, harga cabai rawit merah berpotensi menembus level Rp100.000 per kilogram.

Di sisi lain, stabilnya harga beras dan gula menjadi penahan laju inflasi pangan Garut. Komoditas tersebut memiliki bobot besar dalam konsumsi rumah tangga, sehingga kestabilannya membantu menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan laporan terbaru Media Partners Asia dan platform pengukuran AMPD, menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan di pasar streaming premium di Asia Tenggara.

Pasar wilayah ini memperoleh momentum signifikan pada tahun 2025, didorong oleh kebangkitan pertumbuhan akun, perluasan adopsi TV cerdas (smart TV), dan jadi tahun yang penting bagi program produksi lokal.

Berdasarkan laporan tersebut, langganan akun streaming berbayar di seluruh wilayah Asia Tenggara meningkat 19% dari tahun ke tahun hingga melebihi 61 juta di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura pada tahun 2025.

Indonesia mendominasi penambahan akun baru dan mengonsumsi porsi terbesar dari total waktu menonton, sementara Thailand dan Filipina memberikan kontribusi ekspansi tambahan yang konsisten.

Di Malaysia dan Singapura, di mana pasar telah mencapai titik jenuh, operator berfokus pada peningkatan aktivitas pengguna dan perolehan pendapatan daripada menambah pelanggan.

Penonton di Asia Tenggara mengonsumsi 4,2 miliar jam konten streaming premium pada kuartal terakhir tahun 2025, naik 8% dari kuartal sebelumnya.

Penayangan Netflix di kawasan ini melonjak 14% sementara iQIYI naik 10%, meskipun layanan Indonesia Vidio mencatatkan peningkatan paling tajam sebesar 24%.

Basis pelanggan layanan streaming Indonesia juga berkembang menjadi 26,9 juta akun, dengan Netflix, Vidio, Viu, dan iQIYI semuanya berkontribusi pada peningkatan tersebut.

Pasar Indonesia mencapai tonggak sejarah pada kuartal keempat tahun 2025 karena produksi Indonesia menyamai program Korea dalam pangsa penonton, masing-masing sebesar 30%.

Sementara kedua jenis konten tersebut mencapai porsi basis pengguna yang hampir identik, yaitu 47-48%. Beberapa produksi asli Indonesia termasuk di antara judul-judul berkinerja terbaik pada kuartal tersebut, terutama dipimpin oleh jajaran konten Vidio, yang menunjukkan bagaimana produksi dalam negeri menjadi pendorong yang layak secara komersial untuk akuisisi dan retensi pelanggan.

“Konten Korea terus menjadi andalan jangkauan di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2025, tetapi konten orisinal lokal kini memainkan peran yang jauh lebih sentral dalam mendorong akuisisi dan keterlibatan,” kata Dhivya T, analis utama dan kepala wawasan di MPA dan AMPD, dilansir Variety, Kamis (12/2/2026).

Dia menambahkan bahwa ndonesia menonjol tahun ini, dengan judul-judul lokal bersaing langsung dengan drama Korea di puncak peringkat VOD premium.

Ini adalah pergeseran yang signifikan yang mencerminkan peningkatan kualitas konten, distribusi yang lebih kuat, dan meningkatnya kepercayaan penonton terhadap penceritaan lokal.

Adapun, konten Thailand juga menunjukkan kemampuan lintas batas yang kuat, sementara drama Tiongkok tetap menjadi pendorong keterlibatan utama di platform freemium dan hybrid di berbagai pasar.

Dari sisi platform, Netflix mempertahankan posisinya sebagai layanan streaming dominan di kawasan ini di semua metrik utama, termasuk jumlah pelanggan, pengguna aktif bulanan, dan total waktu menonton.

Kekuatan platform ini berasal dari kombinasi waralaba global yang sukses, serial Korea utama, dan konten yang diperoleh secara lokal dari Indonesia dan Thailand.

Selanjutnya, Viu menempati posisi kedua di kawasan ini dalam hal pelanggan, pengguna aktif bulanan, dan keterlibatan pengguna untuk tahun 2025, diuntungkan oleh minat yang konsisten terhadap drama Korea dan China bersama dengan produksi lokal yang ditargetkan.

Vidio menyusul, memimpin di antara platform lokal Indonesia dalam hal pelanggan dan pengguna aktif bulanan, sementara menempati posisi kedua setelah Netflix dalam hal waktu menonton dan perolehan pendapatan.

Layanan ini mencatat jam streaming tertinggi kedua di kawasan ini pada kuartal keempat, hanya kalah dari Netflix, didorong oleh perluasan perpustakaan konten orisinal Indonesia dan program olahraga.

iQIYI mendapatkan kembali momentum pelanggan dan penonton pada paruh kedua tahun 2025, terutama di Indonesia dan Thailand, didorong oleh drama China berdurasi penuh, produksi live-action, drama pendek China, dan serial Thailand.

Produksi Thailand mencapai jangkauan internasional terkuat di Asia Tenggara, menarik 11,1 juta penonton dari luar perbatasan Thailand. Kinerja ini sebagian besar berasal dari film dan serial horor berlisensi dan produksi Netflix.

Ekspansi pelacakan TV terhubung AMPD yang dimulai pada kuartal kedua tahun 2025 mengungkap adanya pergeseran substansial dalam cara penonton Asia Tenggara mengonsumsi konten streaming.

Meskipun perangkat seluler terus menjadi platform menonton yang dominan, TV cerdas (smart TV) yang terhubung langsung dengan platform-platform tersebut kini menyumbang porsi yang semakin besar dari total jam menonton, sesi menonton individu yang lebih lama, dan interaksi yang lebih besar dengan serial episodik, film layar lebar, siaran olahraga, dan konten yang ditonton oleh beberapa anggota rumah tangga.

Pertumbuhan penggunaan smart TV juga terbukti paling dramatis di Indonesia dan Filipina, menyoroti bagaimana menonton di ruang tamu pada layar besar menjadi pusat evolusi kategori streaming.

Konsentrasi industri juga semakin intensif karena tiga hingga empat platform menguasai sekitar 70% langganan dan aktivitas penayangan di berbagai pasar, yang menunjukkan bahwa sektor ini sedang terkonsolidasi di sekitar sekelompok kecil layanan terkemuka.