Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada PT Indosaku Digital Technology (Indosaku) terkait ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, serta menegaskan tanggung jawab pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (Koin P2P) di tengah proses hukum yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga atau debt collector.

“OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan juga pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain sanksi tersebut, OJK juga mengenakan denda administratif sebesar Rp875 juta kepada perusahaan.

OJK turut memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku serta memerintahkan perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan terhadap kegiatan penagihan, terutama yang melibatkan pihak ketiga.

Kasus ini mencuat menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector Indosaku di Semarang yang menjadi perhatian publik.

Dalam kesempatan yang sama, OJK juga mencermati perkembangan proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P.

Friderica mengatakan, sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus Koin P2P oleh Kejati DKI Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham perusahaan untuk menegaskan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.

“OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Langkah tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang diterima OJK terkait Koin P2P.

OJK menegaskan akan terus mengawasi pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pengguna layanan serta memastikan operasional perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan di tengah proses hukum yang berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam prosedur penagihan piutang oleh debt collector (DC).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menjelaskan sanksi ini diberikan lantaran tidak patuhnya penyelenggara terhadap pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

“OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan juga pengawasan kegiatan penagihan, khususnya dilakukan melalui pihak ketiga,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga memberikan denda dan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, Yulvina Napitupulu.

“Kami juga memberikan denda sebesar Rp875 juta dan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan terhadap kegiatan penagihan mereka, khususnya dilakukan melalui pihak ketiga,” tegas Kiki.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh Indosaku.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan yang dipicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penilaian tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 26 Mei 2026.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Mei 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan,” kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berlanjut telah menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi suku bunga global yang akan bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer, sehingga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara.

Meski demikian, perekonomian global dinilai masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur dunia masih berada di zona ekspansi meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan sebelumnya.

Di Amerika Serikat, perekonomian disebut masih cukup resilien dengan pasar tenaga kerja yang kuat, meski tekanan inflasi mulai memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah akibat permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Friderica mengatakan perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global dan memicu volatilitas pasar keuangan, terutama terkait aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali mencatat ekspansi pada Mei 2026.

Sementara dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik dinilai masih terjaga meskipun inflasi mengalami peningkatan seiring tekanan harga energi global.

“Inflasi meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih berada pada level yang terkendali,” ujar Friderica.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

OJK menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance membeberkan tiga strategi yang dilakukan dalam menjaga kualitas pembiayaan UMKM di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi menuturkan cara itu meliputi disiplin dalam menerapkan prinsip analisa yang prudent, melakukan pemantauan portofolio secara berkala, serta menyesuaikan penyaluran pembiayaan dengan profil risiko dan kondisi pasar.

“Dengan strategi tersebut, pertumbuhan pembiayaan dapat tetap terjaga dan berkelanjutan,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Bagi WOM Finance, lanjutnya, potensi pembiayaan UMKM masih terbuka luas di berbagai sektor, sepanjang memenuhi kriteria, persyaratan, serta analisa risiko yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, perusahaan memandang seluruh sektor memiliki prospek usaha baik dan memenuhi kelayakan pembiayaan sebagai peluang yang dapat didukung oleh perusahaan.

Kendati demikian, Cincin turut membeberkan tantangan dalam penyaluran pembiayaan UMKM antara lain beragamnya karakteristik dan skala usaha, dinamika kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja usaha.

“Serta kemampuan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas arus kas dan keberlangsungan bisnis,” sebutnya.

Sebab itu, imbuh Cincin, WOM Finance terus memperkuat proses penilaian risiko dan menyesuaikan pendekatan pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing pelaku UMKM.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan oleh industri multifinance kepada UMKM pada Maret 2026 mencapai Rp160,60 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan nilai itu setara dengan 29,54% dari total piutang pembiayaan industri.

“Dalam penyalurannya masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait penguatan kualitas kredit debitur serta pengelolaan risiko yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen,” kata Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT AIA Financial berpendapat setidaknya ada empat faktor pendorong yang membuat laba industri asuransi jiwa meningkat menjadi Rp7,85 triliun pada Maret 2026.

Direktur Hukum dan Kepatuhan AIA, Rista Qatrini Manurung mengatakan faktor itu mencakup perbaikan hasil investasi yang dipengaruhi oleh strategi investasi yang lebih hati-hati dan terdiversifikasi.

“Kemudian, pertumbuhan premi pada kanal distribusi utama, khususnya bancassurance yang menjadi kontributor besar premi industri,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Selanjutnya, faktor ketiga adalah adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki proteksi meningkat. Faktor keempat adalah adanya penguatan manajemen risiko dan tata kelola.

Untuk terus menjaga pertumbuhan laba, AIA terus memperkuat fokus pada proteksi jiwa dan kesehatan. Pendekatan ini dilakukan dengan menghadirkan solusi yang relevan, komprehensif, dan memberikan nilai tambah bagi konsumen.

Dilanjutkan Rista, cara kedua adalah AIA memperkuat jalur distribusi, baik melalui kanal keagenan maupun bancassurance. Pihaknya pun terus meningkatkan kualitas tenaga pemasar agar dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Kami juga terus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan [GCG], termasuk dalam pengelolaan klaim, agar tetap prudent, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen,” tegasnya.

Sebab demikian, Rista menekankan AIA optimis prospek bisnis industri asuransi jiwa hingga akhir 2026 akan terus tumbuh positif. Hal ini didukung oleh kinerja yang solid sepanjang 2025.

“Dengan fondasi tersebut serta didukung penguatan investasi, transformasi produk terutama di asuransi kesehatan dan peningkatan inklusi, kami optimis industri asuransi jiwa akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dengan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan proteksi bagi seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” pungkas Rista.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa pada Maret 2026, kinerja profitabilitas industri perasuransian secara umum menunjukkan perbaikan, terutama untuk asuransi jiwa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan per kuartal I/2026, laba setelah pajak industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp7,85 triliun atau meningkat Rp3,96 triliun dibandingkan periode sebelumnya.

“Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya hasil investasi, pertumbuhan premi pada beberapa lini usaha, serta penguatan efisiensi dan manajemen risiko perusahaan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan pada Maret 2026 naik 15,3% (year on year/YoY) menjadi Rp6,72 triliun dari sebelumnya Rp5,83 triliun.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen mengatakan tren itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi kesehatan dan refleksi dari inflasi medis yang terjadi.

“Kemudian, peningkatan ini juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan meningkatnya kesadaran tentang proteksi kesehatan,” ucapnya dalam konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, lanjut Wianto, angka tersebut menunjukkan bahwa manfaat asuransi kesehatan semakin dirasakan dengan tingginya permintaan terhadap permintaan asuransi kesehatan itu sendiri.

Wianto merinci, klaim asuransi kesehatan pada segmen perorangan dan kumpulan kompak mengalami kenaikan. Untuk segmen perorangan, klaim naik 12,1% YoY menjadi Rp4,20 triliun, sedangkan untuk segmen kumpulan naik 20,9% YoY menjadi Rp2,52 triliun.

Secara lebih dalam, jumlah penerima manfaat klaim kesehatan pada kuartal I/2026 sebanyak 1,35 juta orang. Untuk klaim kesehatan perorangan, nilai klaimnya sebesar Rp4,20 triliun dan jumlah penerima manfaat 0,10 juta orang. Sementara itu, klaim kesehatan kumpulan nilainya mencapai Rp2,52 triliun dan jumlah penerima manfaatnya 1,26 juta orang pada Maret 2026.

“Karena itu keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan ini menjadi fokus utama yang sangat penting dan industri kita terus beradaptasi melalui transformasi yang sejalan dengan regulator agar perlindungan kesehatan ini tetap memberikan manfaat yang optimal jangka panjang dan berkelanjutan,” tegas Wianto.

Lebih jauh, Wianto turut membeberkan mengacu survei Wills Tower Watson, inflasi medis di Indonesia diperkirakan akan bergerak di level 15,1%. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong inflasi medis ini sampai menjadi double digit.

“Kalau dari sisi permintaan itu memang kita tahu bahwa dari data permintaan asuransi kesehatan itu terus naik. Kedua, tentunya kita juga tahu dari pola penyakit severe seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya sekarang itu naik tinggi. Juga ada faktor di mana penggunaan manfaat pendidikan asuransi kesehatan itu melebihi daripada yang diperlukan,” bebernya.

Selain itu dari sisi penyedia layanan kesehatan atau supply, terlihat bahwa tarif rumah sakit belum memiliki standar yang beragam. Kondisi ini tercermin dari kenaikan tarif yang relatif tinggi setiap tahun untuk obat-obatan, jasa dokter, perawatan, dan lainnya.

Selain itu, tekanan biaya juga berpotensi meningkat akibat faktor inflasi impor yang dipengaruhi pergerakan nilai tukar dolar AS. Pasalnya, sebagian besar instrumen medis masih bergantung pada produk impor.

“Sehingga rumah sakit, perusahaan penyelenggara, fasilitas kesehatan, BPJS itu perlu lebih koordinasi lagi supaya kita bisa me-manage peningkatan klaim ini yang ujung-ujungnya akan membawa soal premi. Karena premi itu akan menyesuaikan dengan inflasi medis,” jelas Wianto.

Sebab demikian, Wianto menilai POJK 36/2025 adalah langkah transformatif untuk menekan inefisiensi dalam proses klaim asuransi kesehatan.

“Kalau klaimnya efisien, terkoordinasi, tidak membayar berlebih-lebih, tidak double, tentunya premi ini bisa kita stabilkan. Jadi saya pikir fundamentalnya sudah benar,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mandat Bank Indonesia (BI) kian meluas setelah 27 tahun reformasi institusi tersebut. Usai DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mandat bank sentral menjadi semakin kompleks guna menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

Pada Kamis (4/6/2026), kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Sejatinya, UU P2SK ini tidak hanya mengatur ihwal tugas atau mandat dan kelembagaan BI. UU tersebut turut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih independen, menambah mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan mengakomodasi instrumen pembiayaan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia yakni Danantara.

Namun demikian, perluasan mandat baru BI menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Apalagi, kini bank sentral tengah menjadi sorotan akibat nilai tukar rupiah yang kian melemah diterpa sentimen pasar dan gejolak perang.

Intervensi padahal sudah dilakukan habis-habisan. Cadangan devisa terkuras sampai ke US$146,2 miliar per April 2026 atau turun hingga 6,58% secara tahun berjalan atau year to date (YtD). Outstanding penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tembus hingga Rp957,9 triliun pada periode yang sama.

Kendati demikian, rupiah tetap tak berdaya. Nilai tukar mata uang Garuda sudah terdepresiasi sekitar 7% (YtD) ke lebih dari Rp18.000 per dolar AS. Ini pun sudah bergerak semakin menjauh dari asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500.

BI pun menegaskan tak segan-segan untuk meningkatkan intensitas intervensi. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti melalui keterangan tertulis menyebut pihaknya akan terus berada di pasar seiring dengan tensi geopolitik yang belum mereda, serta kebutuhan valas di domestik yang masih tinggi.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Di bulan yang sama pada 28 tahun yang lalu, atau tepatnya 1998, rupiah juga jatuh ke level terendah yakni Rp16.800. Saat itu terjadi krisis finansial Asia atau yang akrab diingat sebagai krisis moneter (krismon). Namun, usai jatuhnya Orde Baru pada 1988, Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie justru melakukan putar balik kebijakan negara.

Habibie mengeluarkan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Payung hukum ini memberikan jalan kepada bank sentral untuk mendapatkan independensi sehingga terlepas dari pemerintah. Sebelumnya, BI merupakan bagian dari pemerintahan.

Dalam pertimbangan UU tersebut, dituliskan bahwa "untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen". Saat itu, Pasal 7 UU BI hanya mengatur bahwa tugas bank sentral yakni "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah".

Setelah itu, ada sekitar empat kali perubahan mandat dan tugas BI selama 27 tahun belakangan. Pada 2004, DPR mempertegas kedudukan lembaga yang berkantor di MH Thamrin ini sebagai institusi yang independen, serta menyempurnakan pengaturan tugas dan wewenang, sekaligus menata fungsi pengawasannya.

Pada 2009, DPR mengesahkan UU No.6/2009 tentang Peraturan Pengganti Pemerintah (Perppu) No.2/2008 yang memperjelas BI sebagai lender of the last resort. Dua tahun setelahnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, pada 2023, UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan dan memberikan mandat baru BI di bidang makroprudensial. Kebijakan ini menjadi amunisi BI untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana mandat baru "dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

Selang tiga tahun berikutnya, tugas BI dalam mendukung pertumbuhan kian meluas. Pada rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perubahan atas UU P2SK, Rabu (3/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kelembagaan BI adalah satu dari 17 poin substansi yang tertuang dalam revisi omnibus law tersebut.

"Tentang kelembagaan BI, selanjutnya pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Usai disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi XI DPR, Purbaya menyampaikan bahwa perubahan mandat BI ini tidak jauh berbeda dengan UU P2SK sebelumnya. Tidak hanya itu, fungsi BI yang mendukung penciptaan lapangan kerja pun juga ada pada bank sentral negara lain yakni AS dengan Federal Reserve.

"Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tetapi juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru," ujarnya kepada wartawan.

Adapun pada rapat pengambilan keputusan tingkat I sore itu, Purbaya juga menjelaskan bahwa aspek kelembagaan BI yang dibahas dalam beleid ini turut mencakup penguatan perlindungan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur (ADG), pejabat serta pegawai BI yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik.

Beberapa aturan terkait bank sentral yang juga tercantum dalam beleid terbaru juga meliputi pengaturan mengenai Rapat Dewan Gubernur, pengisian Anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas BI dalam melaksanakan program edukasi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tidak hanya itu, di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Anggaran Tahunan BI beserta perubahannya yang membutuhkan persetujuan DPR termasuk mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bank sentral.

"Kemudian tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," ujar pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Tidak Ganggu Independensi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun menyampaikan bahwa perluasan mandat maupun aspek kelembagaan BI lainnya di revisi UU P2SK secara umum hanya bersifat penguatan. Dia menyebut tak ada independensi bank sentral yang diganggu.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi berkualitas secara teoretis mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, itu tetap dalam kerangka besar menjaga stabilitas sistem keuangan.

Politisi Partai Golkar ini pun menyampaikan, tidak ada hierarki maupun prioritas tertentu yang harus diterapkan BI dalam melaksanakan bauran kebijakannya. Semuanya diserahkan ke BI sebagai otoritas moneter.

"Enggak ada [hierarki]. Bagaimanapun juga, kita adalah negara kesejahteraan. Tugas utama kita adalah kesejahteraan, dan itu dicapai dengan cara apa? Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh instrumen fiskal dalam APBN, dan kebijakan moneter di Bank Indonesia," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Adapun mengenai evaluasi kinerja, yang juga menyasar pada OJK maupun LPS, Misbakhun menyebut itu bersifat penguatan alih-alih sesuatu yang baru. Pasal 58 ayat (4) UU No.4/2023 juga sudah mengatur bahwa laporan tiga bulanan dan tahunan BI dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur dan BI.

Secara spesifik, DPR akan meminta pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaporkan BI ke depannya. Hasil evaluasi di Komisi XI ini pun nantinya bisa menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan DPR.

"Komisi XI itu hanya bisa lapor ke pimpinan DPR. Terserah pimpinan DPR mau digunakan untuk apa," jelasnya.

Harus Hati-Hati

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai perluasan mandat BI untuk mencakup penciptaan lapangan kerja harus dilihat dengan sangat hati-hati. Kendati bisa dipahami niatnya, penciptaan lapangan kerja bukan instrumen langsung bank sentral.

Josua mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja secara langsung lebih banyak ditentukan oleh investasi, pendidikan, industrialisasi, regulasi tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan fiskal.

Apabila penciptaan lapangan kerja ditempatkan sejajar dengan stabilitas rupiah dan inflasi, maka BI bisa menghadapi tekanan untuk menahan suku bunga terlalu rendah, memperbesar likuiditas, mendorong kredit secara agresif, atau membeli surat utang pemerintah ketika pasar sedang menekan, meskipun kondisi inflasi dan nilai tukar membutuhkan kebijakan yang lebih ketat.

Akibatnya, mandat BI yang terlalu luas akan menjadi sulit diukur.

"Perluasan mandat ke penciptaan kerja berisiko mengaburkan fokus BI terhadap stabilitas harga dan stabilitas keuangan, serta membuka ruang pengaruh politik yang lebih besar jika tidak diimbangi batas hukum yang jelas," jelas Josua kepada Bisnis.

Josua tidak menampik bahwa perluasan mandat BI bisa memberikan ruang berkurangnya independensi bank sentral. Apalagi jika perumusannya terlalu politis dan tidak memiliki urutan prioritas. Dia mencontohkan pada 2006 ketika BI perlu ruang untuk mengambil kebijakan tidak populer dalam jangka pendek demi menjaga stabilitas.

"Bila ruang itu dipersempit oleh target lapangan kerja yang terlalu langsung, kredibilitas BI bisa menurun," tuturnya.

Akan tetapi, koordinasi antara BI dan pemerintah tetap penting. Adanya kebijakan makroprudensial sejak UU No.4/2023 lalu menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak lagi hanya bekerja melalui suku bunga, tetapi juga melalui kebijakan yang mendukung pembiayaan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman menyebut mandat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara konsep bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Bank Sentral AS merupakan contoh terdekat yang turut memiliki mandat ganda.

Namun, Rizal menjelaskan bahwa konteks Indonesia berbeda. Dia menyebut independensi BI justru menjadi jangkar utama kepercayaan investor di kala rupiah semakin tertekan, volatilitas global tinggi, dan persepsi pasar terhadap fiskal mulai sensitif.

Dia menilai pasar akan lebih fokus pada potensi implikasi terhadap independensi kebijakan moneter dibandingkan sekadar narasi pro-growth itu sendiri.

"Jika mandat BI terlalu melebar dan menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap arah kebijakan moneter, maka risiko tekanan terhadap rupiah, arus modal, dan premi risiko pasar keuangan domestik dapat meningkat," ujar Rizal kepada Bisnis.

Meski demikian, senada dengan Josua, koordinasi kebijakan moneter dan sektor riil dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sekali lagi, mandat pertumbuhan tidak boleh mengurangi fokus utama BI dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan kredibilitas kebijakan moneter.

"Investor pada dasarnya membutuhkan kepastian bahwa BI tetap independen, profesional, dan tidak menjadi instrumen pembiayaan atau kepentingan jangka pendek pemerintah," katanya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji penerapan sistem pembayaran terpusat untuk umrah melalui e-wallet, sehingga dana jemaah tidak langsung masuk ke rekening biro perjalanan umrah. Wacana itu muncul untuk mencegah kasus seperti Hanania Travel kembali terulang.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut bahwa pihaknya mempertimbangkan salah satu opsi, yakni meniru pemerintah Arab Saudi yang menerapkan platform e-wallet untuk pembayaran berbagai keperluan operasional haji.

Dalam skema tersebut, Indonesia memiliki akun e-wallet sendiri untuk keperluan haji. Ketika pemerintah Indonesia akan membayar keperluan akomodasi atau lainnya, otoritas Saudi akan mentransfer dana dari e-wallet itu kepada pihak lain ketika semua aspek telah dinyatakan baik dan terpenuhi.

Menurut Gus Irfan, dalam konteks e-wallet umrah, jemaah haji tidak akan membayarkan langsung dana ke biro perjalanan, melainkan ke akun e-wallet terlebih dahulu. Dana tersebut baru dapat dicairkan kepada penyelenggara secara bertahap setelah layanan yang menjadi kewajibannya benar-benar dilaksanakan.

Irfan menilai pola tersebut berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana jemaah sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh penyelenggara perjalanan. Meski demikian, dia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Kalau travel sudah melakukan sesuatu baru uangnya dikeluarkan, dibayarkan ke travel. Ini juga masih salah satu pemikiran kami. Yang jelas kita berpikiran bagaimana regulasi bisa dijalankan," ujar Gus Irfan pada Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi melindungi kepentingan jemaah.

Dia menyoroti masih adanya sejumlah kasus yang merugikan masyarakat, termasuk kasus Hanania Travel yang belakangan menjadi perhatian publik. Namun, menurutnya, kasus tersebut kemungkinan hanya salah satu dari sejumlah persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan perjalanan umrah.

"Kita ingin bahwa nanti tidak ada lagi korban-korban dari travel-travel yang bermain-main seperti ini," ujar Gus Irfan.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kasus Hanania Travel menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Menurut Dahnil, jumlah korban dalam kasus tersebut mencapai ratusan hingga lebih dari seribu orang. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus yang saat ini ditangani aparat penegak hukum, tetapi juga membangun sistem perlindungan baru yang lebih kuat bagi jemaah umrah.

"Kami akan membangun sistem baru terkait perlindungan finansial jemaah," kata Dahnil di Jeddah, Arab Saudi.

Berupaya Kembalikan Dana Korban Hanania Travel

Selain menyiapkan regulasi baru, Kemenhaj juga akan mengawal penyelesaian kasus Hanania Travel yang saat ini sedang ditangani kepolisian. Dahnil mengatakan pemerintah akan memperjuangkan dua aspirasi utama korban, yakni pengembalian dana atau pemberangkatan ke Tanah Suci.

Namun berdasarkan komunikasi awal yang diterimanya, sebagian besar korban lebih menginginkan pengembalian dana dibandingkan melanjutkan keberangkatan melalui biro perjalanan lain.

"Kami akan mengupayakan pengembalian dana atau pemberangkatan. Tetapi informasi yang kami terima, mayoritas korban memilih refund," katanya.

Dia menambahkan, apabila ditemukan indikasi dana jemaah sudah tidak tersedia, pemerintah akan mendorong penelusuran aset melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kepentingan utama kami adalah melindungi jemaah dan memastikan hak-hak mereka bisa dipulihkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) atau Superbank mengungkapkan proses pengalihan saham milik Singtel Alpha Investments Pte. Ltd. kepada GXS Bank Pte. Ltd. tengah dipersiapkan dan ditargetkan terealisasi paling lambat pada Juni 2026.

Manajemen Superbank menjelaskan transaksi tersebut akan membuat Grab memiliki hak suara lebih dari 50% di perseroan melalui kombinasi kepemilikan langsung dan tidak langsung, sehingga memungkinkan perusahaan teknologi asal Singapura tersebut mengonsolidasikan kinerja keuangan Superbank ke dalam laporan keuangannya.

Dalam tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Superbank menyebut Singtel Alpha Investments dan GXS Bank telah menandatangani perjanjian pengalihan saham.

"Sampai dengan tanggal surat ini, sepanjang sepengetahuan Perseroan, Singtel Alpha Investments Pte. Ltd. dan GXS Bank Pte. Ltd. telah menandatangani perjanjian pengalihan saham," tulis manajemen Superbank dalam keterbukaan informasi, Kamis (4/11/2026).

Perseroan juga menyampaikan kedua pihak saat ini sedang mempersiapkan implementasi transaksi yang ditargetkan terlaksana paling lambat pada Juni 2026.

Hingga saat ini, perusahaan tidak melihat adanya faktor yang berpotensi menggagalkan pengalihan kepemilikan saham tersebut.

Berdasarkan penjelasan perusahaan, Grab memiliki kepemilikan langsung di Superbank sebesar 32,81% melalui PT Kudo Teknologi Indonesia dan A5-DB Holdings Pte. Ltd.

Sementara itu, kepemilikan tidak langsung diperoleh melalui GXS Bank sebesar 17,66%. Dengan demikian, total kepemilikan langsung dan tidak langsung Grab melampaui 50%.

Perseroan menjelaskan perhitungan tersebut turut mempertimbangkan bahwa Grab memiliki 60% hak suara di GXS Bank, sehingga seluruh hak suara GXS Bank dapat diperhitungkan sebagai hak suara Grab.

Adapun setelah transaksi selesai, kepemilikan saham GXS Bank di Superbank akan meningkat menjadi 17,66% dari sebelumnya 10,44%. Jumlah saham yang dimiliki GXS Bank bertambah dari 3,54 miliar saham menjadi 5,99 miliar saham.

Meski demikian, Superbank menegaskan bahwa PT Elang Media Visitama (EMV) akan tetap menjadi pemegang saham pengendali langsung perseroan setelah transaksi pengalihan saham dari Singtel kepada GXS Bank. EMV juga tetap mempertahankan statusnya sebagai pengendali langsung Superbank.

Terkait dasar konsolidasi keuangan oleh Grab, perusahaan menjelaskan bahwa penilaian pengendalian dilakukan berdasarkan total hak suara langsung dan tidak langsung yang dimiliki Grab di Superbank setelah transaksi.

Perseroan juga menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian pemegang saham (shareholders' agreement) atau perjanjian lain yang memberikan hak pengendalian khusus kepada Grab maupun GXS Bank.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Aladin Syariah Tbk. mencatat lonjakan laba 304,48% menjadi Rp150,7 miliar sepanjang 2025 dan menyiapkan strategi ekspansi ekosistem digital pada tahun ini untuk mempercepat pertumbuhan dana murah serta memperkuat posisi di industri perbankan syariah digital.

Kinerja positif tersebut ditopang pertumbuhan aset yang mencapai Rp14,4 triliun atau naik 53,89% secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih agresif sebesar 92,18% menjadi Rp10,4 triliun, sementara pembiayaan meningkat 9,58% menjadi Rp5,2 triliun.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Rachmadi mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan efektivitas strategi pengembangan produk, penguatan layanan digital, serta perluasan kolaborasi ekosistem yang dilakukan perseroan selama beberapa tahun terakhir.

"Bank Aladin Syariah mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pengembangan produk dan layanan, serta penguatan sistem digital yang mendukung kemudahan akses perbankan bagi para nasabah," ujarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (4/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, jumlah nasabah Bank Aladin Syariah mencapai 3,7 juta pengguna hingga akhir 2025 atau meningkat 12,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal (CAR) juga tetap terjaga tinggi di level 49,3%.

Memasuki 2026, perseroan berfokus memperluas ekosistem digital melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk memperkuat akuisisi nasabah dan penghimpunan dana murah (CASA).

Salah satu kekuatan utama perseroan berasal dari strategi offline-to-online (O2O) bersama Grup Alfamart yang memiliki lebih dari 23.000 jaringan gerai di seluruh Indonesia. Selain itu, Bank Aladin Syariah juga memperluas kolaborasi dengan Flip, Mekari, Persis Solo, Muhammadiyah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perseroan juga memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan syariah nasional setelah ditunjuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Pada kuartal I/2026, Bank Aladin Syariah membukukan laba bersih Rp23,3 miliar. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, perseroan akan memperluas layanan digital, memperkuat jaringan transaksi melalui ATM BCA, serta meningkatkan penetrasi segmen nasabah ritel menengah atas melalui layanan Aladin Premier.

Di sisi pembiayaan, perseroan akan memperluas kerja sama dengan mitra strategis melalui produk pembiayaan syariah yang lebih kompetitif dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kualitas aset.

"Kami percaya bahwa perluasan akses layanan keuangan syariah melalui inovasi digital dan kolaborasi ekosistem dapat menjadi bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Indonesia," kata Koko.

Strategi tersebut dijalankan di tengah upaya industri perbankan syariah memperbesar pangsa pasar yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan nasional. Bank Aladin Syariah menilai penguatan ekosistem digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat inklusi keuangan syariah sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.