Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) melihat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemunculan virus, mulai dari Covid-19 hingga Hantavirus dapat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.

Bahkan, Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin mengatakan kondisi saat pandemi Covid-19 terjadi turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bisnis asuransi kesehatan syariah di perusahaannya.

Iskandar menuturkan sepanjang 2025 Prudential Syariah mencatat pertumbuhan kontribusi bisnis baru sebesar 31% atau Rp1 triliun. Padahal, secaramarketpertumbuhan keseluruhan hanya 13%.

“Dan sebagian besar pertumbuhan itu disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan medis karena Covid, juga karena ketidakpastian seputar layanan medis. Kita berbicara tentang Covid, tentang Hantavirus, tetapi seringkali sekarang orang merasa bahwa situasinya sedikit lebih mengkhawatirkan. Jadi, ada kebutuhan akan semacam perlindungan,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Dia menyampaikan, Prudential Syariah optimistis menghadapi hal itu karena memiliki rangkaian produk asuransi syariah yang lengkap dan termasuk sebagai perusahaan asuransi syariah yang terbesar di Indonesia.

Kendati demikian, Iskandar tidak menampik bahwa inovasi berkelanjutan adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan perusahaan, mengingat kebutuhan banyak orang yang juga terus meningkat.

“Namun salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di industri ini adalah, dengan meningkatnya permintaan akan masalah medis, inflasi medis juga meningkat secara signifikan. Saya pikir mengelola inflasi medis akan menjadi kunci bagi industri ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Prudential Syariah akan ikut berkontribusi membuat industri ini berkelanjutan ke depannya. Sebab itu, pihaknya sangat mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyiapkan perubahan arah pengembangan produk kesehatan demi memperkuat industri asuransi nasional.

“Saya pikir itulah mengapa kami sepenuhnya mendukung langkah OJK dalam melakukan beberapa perubahan tentang bagaimana produk asuransi seharusnya dipasarkan ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus hantavirus ramai disorot usai adanya laporan infeksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Kepulauan Canary, dengan persinggahan di Antartika, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, Pulau Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension, dan Cape Verde pada (1/5/2026).

Dalam kapal yang membawa sekitar 150 penumpang ini, terdapat satu orang penumpang pertama asal Belanda yang diyakini terinfeksi hantavirus dan meninggal dunia pada 11 April 2026.

Hantavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat, yang menular ke manusia melalui penghirupan partikel udara dari kotoran hewan pengerat yang telah mengering. Virus ini disebut dapat hidup secara alami di tubuh hewan tanpa menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius saat menginfeksi manusia.

Hantavirus di Indonesia

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia justru merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus. Namun demikian, Kemenkes mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar Andi Saguni dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Biaya layanan kesehatan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan tersebut memunculkan pertanyaan baru, apakah layanan kesehatan masih akan tetap terjangkau bagi masyarakat di masa depan.

Beberapa tahun lalu, biaya perawatan penyakit yang tergolong umum seperti tipes masih relatif dapat dijangkau. Pada 2023, biaya rawat inap berkisar Rp 9 juta. Namun pada 2024, biaya perawatan penyakit yang sama meningkat menjadi sekitar Rp 16 juta atau hampir dua kali lipat.

Lonjakan tersebut berkaitan dengan inflasi medis yang tumbuh lebih cepat dibanding inflasi umum, bahkan melampaui sejumlah negara tetangga. Kenaikan biaya dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan gaya hidup yang meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan, penggunaan teknologi medis berbiaya tinggi, hingga praktik overutilisasi, yaitu penggunaan pemeriksaan atau tindakan medis yang tidak selalu diperlukan secara klinis.

Ketika kenaikan biaya terjadi secara konsisten setiap tahun, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Pengendalian inflasi medis tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Penyedia layanan kesehatan, industri asuransi, pemerintah, hingga pemasok obat dan alat kesehatan memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan sistem kesehatan. Di tengah tekanan biaya tersebut, pasien juga memiliki ruang untuk berperan lebih aktif.

Prudential Indonesia dalam siaran pers pada Rabu (13/5/2026) mengungkapkan, banyak pasien pernah mengalami keraguan setelah keluar dari ruang konsultasi dokter, ingin bertanya lebih lanjut namun memilih diam. Tidak sedikit pula pasien menerima resep maupun tindakan medis tanpa memahami alasan medis di balik keputusan tersebut. Situasi ini umum terjadi karena keterbatasan waktu konsultasi serta penggunaan istilah medis yang sulit dipahami.

Padahal, momen konsultasi merupakan saat penting bagi pasien untuk mengambil keputusan terkait kesehatan diri sendiri.

Konsep pasien bersikap kritis tidak berarti meragukan tenaga medis, melainkan membangun kolaborasi yang lebih seimbang antara pasien dan tenaga kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendorong keterlibatan aktif pasien dalam pengambilan keputusan medis karena pemahaman bersama terbukti meningkatkan keselamatan dan hasil perawatan.

Langkah paling sederhana dapat dimulai dengan membiasakan diri bertanya, misalnya mengenai manfaat tindakan medis, risiko yang mungkin muncul, durasi pengobatan, hingga alternatif perawatan yang tersedia.

Sikap kritis pasien membawa sejumlah manfaat. Pertama, meningkatkan akurasi diagnosis dan perawatan. Diagnosis yang tepat sering kali bergantung pada informasi yang disampaikan pasien secara lengkap. Penjelasan tambahan mengenai riwayat kesehatan, pola gejala, atau faktor pemicu dapat membantu dokter memperoleh gambaran klinis yang lebih menyeluruh.

Kedua, memastikan perawatan sesuai kebutuhan medis. Tidak semua keluhan memerlukan tindakan lanjutan yang kompleks atau berulang. Dengan berdiskusi terbuka mengenai frekuensi terapi atau alternatif pengobatan, pasien dapat memahami apakah suatu tindakan benar-benar diperlukan.

Ketiga, meningkatkan keamanan pasien. Risiko pemberian obat dengan kandungan serupa atau tindakan medis yang tidak diperlukan dapat diminimalkan ketika pasien aktif mengonfirmasi terapi yang diterima. WHO menempatkan keterlibatan pasien sebagai salah satu elemen penting dalam keselamatan layanan kesehatan.

Keempat, membantu pasien menjalani perawatan dengan lebih tenang dan percaya diri. Pemahaman terhadap kondisi kesehatan dan rencana terapi membuat pasien lebih siap menghadapi proses pengobatan.

Kelima, mendukung pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi pribadi. Setiap pasien memiliki kebutuhan, aktivitas, serta kemampuan finansial berbeda sehingga keputusan medis idealnya mempertimbangkan kondisi individual.

Keenam, menghindari pengeluaran kesehatan yang tidak perlu. Pemahaman yang baik terhadap kebutuhan medis membantu pasien mengelola biaya kesehatan secara lebih bijak tanpa mengurangi kualitas perawatan.

Peran aktif pasien tidak berhenti di ruang konsultasi. Perlindungan kesehatan dan finansial juga menjadi aspek penting, terutama ketika menghadapi risiko perawatan lanjutan atau rawat inap dengan biaya besar. Dalam situasi tersebut, kepemilikan asuransi kesehatan dapat menjadi penopang bagi individu maupun keluarga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya transparansi informasi serta pemahaman konsumen terhadap produk keuangan, termasuk asuransi. Sikap kritis diperlukan untuk memahami manfaat polis, pengecualian perlindungan, prosedur klaim, hingga dokumen yang dibutuhkan.

Pemahaman menyeluruh terhadap polis asuransi membantu proses klaim berjalan lebih lancar dan memastikan manfaat perlindungan dapat digunakan secara optimal ketika dibutuhkan.

Lebih luas lagi, keterlibatan aktif pasien turut memengaruhi keberlanjutan sistem kesehatan. Dengan memastikan tindakan medis yang dijalani benar-benar diperlukan, masyarakat ikut menekan praktik overutilisasi yang berpotensi meningkatkan biaya layanan dan klaim asuransi.

Di tengah tren kenaikan biaya medis, langkah sederhana seperti bertanya dan memahami keputusan medis menjadi kontribusi nyata dalam menjaga sistem kesehatan tetap efisien dan berkelanjutan.

Menjadi pasien yang kritis bukan sekadar upaya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sekaligus Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia, Albertus Wiroyo, menilai praktik tindakan medis berlebihan atau overtreatment menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan biaya kesehatan dan premi asuransi setiap tahun.

Ia mengatakan, inflasi biaya medis tidak hanya dipengaruhi kenaikan tarif layanan rumah sakit, tetapi juga pola pemberian tindakan medis yang dinilai tidak selalu diperlukan.

“Inflasi biaya kesehatan atau biaya medis itu tidak serta-merta hanya biaya medisnya yang naik. Salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya adalah overtreatment,” ujar Albertus usai Press Conference Sun Life di Jakarta, dikutip Senin (11/5/2026).

Menurut Albertus, persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama antara industri asuransi, regulator, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki tata kelola layanan kesehatan nasional. Pasalnya, praktik overtreatment kerap berkaitan dengan prosedur layanan rumah sakit sehingga keterlibatan pemerintah dinilai penting.

Ia mengungkapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini telah memfasilitasi kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, industri asuransi jiwa, dan BPJS Kesehatan melalui penerbitan aturan baru guna memperkuat tata kelola asuransi kesehatan.

“Ada salah satu POJK (Peraturan OJK) yang baru diterbitkan yang tujuannya melakukan penyehatan ekosistem asuransi kesehatan. Karena kalau overtreatment bisa dikurangi, inflasi biaya medis juga bisa ditekan. Ujungnya tentu yang akan mendapatkan manfaat adalah nasabah,” katanya.

Albertus menilai praktik overtreatment turut memengaruhi kenaikan premi asuransi kesehatan setiap tahun. Jika praktik tersebut dapat ditekan, lonjakan biaya medis diyakini bisa lebih terkendali sehingga premi asuransi menjadi lebih terjangkau.

“Karena seperti diketahui, asuransi kesehatan itu setiap tahun naik karena biaya medis juga naik. Kalau overtreatmentbisa dihilangkan atau paling tidak diminimalkan, itu akan sangat membantu agar biaya medis tidak setinggi sekarang. Tentunya premi asuransi juga bisa lebih terjangkau dan tidak perlu terus naik,” ucap Albertus.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan kesehatan secara bijak. Menurut dia, masih banyak pasien yang menjalani pemindaian atau scan meski diagnosis sebenarnya sudah dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Sinar Mas (ASM) membeberkan beberapa jenis penyakit yang banyak diklaim oleh para pemegang polis pada akhir-akhir ini.

Direktur Asuransi Sinar Mas, Dumasi M. M. Samosir menyebut klaim masih didominasi oleh penyakit katastropik seperti jantung, kanker, dan stroke.

“Kemudian, penyakit degeneratif seperti diabetes dan hipertensi, hingga kasus rawat inap dengan tindakan medis berbiaya tinggi,” ujarnya kepadaBisnis, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Dikatakan Dumasi, secara keseluruhan nilai klaim asuransi kesehatan perusahaan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika portofolio yang terjadi dalam periode berjalan.

Jika dilihat lebih dalam, imbuhnya, khususnya dari sisiburning costper peserta, terdapat tren peningkatan pada periode Januari hingga Maret 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

“Hal ini menunjukkan bahwa secaraunderlying, tekanan biaya kesehatan masih cukup tinggi, terutama didorong oleh inflasi medis dan peningkatan biaya tindakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan dari sisi pasar pertumbuhan asuransi kesehatan masih didorong oleh segmen korporasi (employee benefit) dan segmen ritel kelas menengah yang semakin sadar akan pentingnya proteksi kesehatan.

“Adapun, premi asuransi kesehatan masih menunjukkan pertumbuhan. Namun, biaya pengobatan di fasilitas kesehatan juga mengalami peningkatan akibat kenaikan harga obat dan perawatan,” tuturnya.

Lebih jauh, dia juga mengungkapkan sederet strategi yang dijalankan dan terintegrasi dari sisi underwriting hingga pengelolaan klaim untuk menjaga rasio klaim asuransi kesehatan.

Pertama, melakukan penguatanunderwritingyangprudent. Perusahaan menerapkan seleksi risiko secara disiplin dan tidak terlibat dalam kompetisi harga yang tidak sehat, sehingga kualitas portofolio tetap terjaga.

Kedua, proses klaim yang menyeluruhdengan penerapan fungsigatekeeperdanutilization review. Dalam pengelolaan klaim, perusahaan memastikan setiap tindakan medis yang diklaim sesuai secara medis dan wajar secara biaya, sekaligus mencegah overutilization melalui proses review yang komprehensif.

“Ketiga, penguatan kapabilitas medis. Termasuk pembentukanMedical Advisory Boarddan optimalisasi peran tim medis internal untuk mendukung pengambilan keputusan klaim yang lebih akurat,” ucap Dumasi.

Keempat,digitalisasi dan integrasi dengan rumah sakit dengan sistem terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses klaim, serta mendukung pengendalian biaya dan deteksi potensi fraud.

Kelima,edukasi peserta dan kolaborasi denganstakeholder. Perusahaan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara tepat serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit dan regulator.

“Dengan pendekatan tersebut, perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pelayanan yang optimal bagi peserta dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan. Kami juga konsisten melaksanakan Health Talk kepada nasabah ASM sejak tahun 2010 hingga saat ini setiap 2 minggu,” pungkas Dumasi.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha asuransi kesehatan makin terkendali. Klaim asuransi kesehatan pada Januari 2026 tercatat pada level 40,85% untuk asuransi jiwa dan 17,75% pada asuransi umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan di Indonesia mulai mengandalkan layanan kesehatan berbasis digital. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menekan biaya sekaligus menjaga produktivitas karyawan di tengah meningkatnya tekanan inflasi medis.

Laporan Indonesia Health Insights Q2 2026 yang dirilis Halodoc mencatat inflasi medis di Indonesia diproyeksikan mencapai 15,1 persen pada 2026, termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik dan melampaui rata-rata global.

Di sisi lain, lebih dari 69 persen populasi Indonesia berada pada usia produktif. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk menempatkan kesehatan karyawan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar tunjangan tambahan.

Ketergantungan pada layanan kesehatan konvensional dinilai masih menyisakan inefisiensi. Waktu kerja karyawan kerap terbuang akibat antrean di fasilitas kesehatan, sementara biaya klaim rawat jalan terus meningkat.

Chief Human Capital Halodoc, Thomas Suhardja, mengatakan produktivitas karyawan tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja, tetapi juga oleh kondisi kesehatan yang terjaga.

“Produktivitas bukan hanya soal output, tetapi seberapa optimal seseorang dapat berkontribusi ketika kondisi fisik dan mentalnya benar-benar terjaga,” ujarnya.

Dalam laporan tersebut, pendekatan digital-first melalui layanan telekonsultasi dinilai mampu menjawab tantangan tersebut. Sebagian besar keluhan medis umum dapat ditangani tanpa kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan.

Integrasi telekonsultasi sebagai lini pertama layanan kesehatan disebut mampu menyelesaikan hingga 95 persen kasus kronis dan 94 persen kasus akut tanpa kunjungan fisik dalam periode observasi 30 hingga 90 hari.

Selain meningkatkan akses, digitalisasi layanan kesehatan juga berperan dalam efisiensi biaya. Perusahaan dapat mengurangi kunjungan yang tidak diperlukan serta mengelola klaim secara lebih terukur.

Halodoc juga mengembangkan ekosistem layanan terintegrasi melalui platform Halodoc for Business, yang mencakup konsultasi dokter online 24 jam, pengiriman obat secara cashless, hingga sistem pengelolaan klaim berbasis teknologi.

Head of Business Strategy Halodoc, Puspa Angelia, menilai telekonsultasi tidak menggantikan layanan tatap muka, melainkan menjadi filter awal agar layanan kesehatan lebih tepat sasaran.

“Pendekatan digital memungkinkan perusahaan menyelesaikan sebagian besar kebutuhan kesehatan karyawan secara lebih efisien, sekaligus memastikan layanan tatap muka dilakukan untuk kasus yang memang membutuhkan penanganan lanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha asuransi kesehatan makin terkendali. Klaim asuransi kesehatan pada Januari 2026 tercatat pada level 40,85% untuk asuransi jiwa dan 17,75% pada asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut besaran klaim asuransi kesehatan ini berada pada level yang terkendali. Meski demikian dia mengakui bahwa inflasi medis masih menjadi salah satu tantangan utama bagi bisnis asuransi kesehatan.

“Di samping tingginya utilisasi layanan kesehatan serta kebutuhan penguatan manajemen risiko dan pengendalian klaim,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (17/3/2026).

Di lain sisi, dia juga membeberkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan penyesuaian strategi pemasaran produk kesehatan. OJK juga mencatat sejumlah perusahaan juga menghapus pemasaran produk ini karena rasio klaim yang tinggi.

Kendati demikian, OJK optimistis dengan adanya penguatan tata kelola melalui POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan, sektor ini dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta tetap menjadi salah satu area penting dalam pengembangan produk asuransi.

Adapun, Ogi memperkirakan dampak dari POJK yang diundangkan pada 22 Desember 2025 baru akan terlihat secara bertahap mulai kuartal II/2026.

“Terkait implementasi POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan berlaku efektif setelah tiga bulan, dampaknya diperkirakan mulai terlihat secara bertahap mulai triwulan II 2026, seiring dengan penyesuaian proses bisnis di industri,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

Bisnis.com, JAKARTA — Zurich Indonesia memprediksi bahwa premi asuransi kesehatan pada 2026 akan tetap tumbuh, walau kemungkinan tingkat pertumbuhannya akan melambat. Hal itu disampaikan setelah kinerja produk asuransi kesehatan Zurich meningkat signifikan pada Januari 2026.

Perusahaan asuransi tersebut menyatakan bahwa produk asuransi kesehatan kelompok miliknya mencatatkan pertumbuhan premi tertulis bruto atau gross written premium (GWP) hingga 40% (year on year/YoY) pada awal 2026.

Sementara itu, pada periode yang sama, produk asuransi kesehatan individu Zurich Indonesia juga mengalami kenaikan 23% (YoY). Kinerja positif pada awal tahun tersebut ikut mendorong harapan Zurich bahwa premi di sektor asuransi kesehatan akan tetap tumbuh positif pada tahun ini.

“Tahun ini kurang lebih mungkin akan melambat sedikit, enggak setinggi tahun lalu, tetapi masih mungkin bisa seperempat pertumbuhan dari overall company growth di top line-nya,” ujar Country Manager Zurich Indonesia dan Presiden Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. Edhi Tjahja Negara dalam acara kumpul media di Jakarta, belum lama ini.

Dia juga memperkirakan bahwa pertumbuhan tersebut akan terjadi pada 2026 karena pasar bagi asuransi kesehatan akan tetap ada.

Dengan begitu, salah satu fokus Zurich Indonesia dalam sektor kesehatan pada tahun ini adalah mengupayakan agar pertumbuhan yang ada dapat tetap terjaga, berkelanjutan, dan sehat. Hal tersebut ingin dicapai perusahaan melalui berbagai aktivitas kerja sama.

Edhi menyebut bahwa pertumbuhan itu akan membawa manfaat positif bagi para pelanggannya, yaitu hadirnya perlindungan kesehatan yang baik. Selain itu, pertumbuhan juga akan baik dari sisi korporat, yakni dengan memperoleh premi yang sesuai dengan risiko yang ada sehingga risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian.

Menurutnya, salah satu risiko yang harus diperhatikan oleh sektor asuransi kesehatan pada tahun ini adalah inflasi medis yang terus terjadi pada tahun lalu. Berdasarkan data yang dipunyai pihaknya, dalam 5 tahun terakhir, inflasi medis berada dalam rentang 12% hingga 15%.

Dia pun menyebutkan beberapa solusi yang dilakukan pihaknya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“[Langkah-langkah seperti] penanganan klaim yang lebih baik, memitigasi [agar] tidak overtreatment, bekerja sama dengan partner hospital agar juga tidak melakukan overutilisation,” jelasnya.

Edhi membeberkan bahwa Zurich Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak inflasi medis tersebut dengan menggunakan bantuan dari teknologi-teknologi terbaru. Jika tidak memanfaatkan kemajuan teknologi, dia mengatakan bahwa perusahaan asuransi akan bisa menaikkan bujetnya secara besar-besaran tiap tahunnya.

Sebagai informasi, Edhi mengatakan bahwa pada 2025 porsi premi asuransi kesehatan Zurich Indonesia juga tumbuh dan porsinya menjadi hampir seperempat dari keseluruhan premi perusahaan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap bahwa premi asuransi kesehatan pada 2025 turun cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi medis yang tinggi pada 2025 menjadi biang kerok tekanan kinerja asuransi kesehatan.

AAUI melaporkan bahwa premi asuransi kesehatan 2025 berada di angka Rp9,34 triliun, turun hingga Rp2,48 triliun atau 20,9% (year on year/YoY).

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menilai bahwa tingginya inflasi medis membuat perusahaan-perusahaan asuransi umum dan jiwa yang memiliki layanan asuransi kesehatan terpaksa menaikkan premi dengan cukup signifikan. Hal itu pun memengaruhi kinerja perolehan premi.

“Kalau kita bicara asuransi ini kan tidak terlepas dari medical inflation yang cukup tinggi… karena akibat dari medical inflation, ini mendorong adanya peningkatan harga yang cukup signifikan yang dibayar,” ujar Budi dalam konferensi pers pelaporan kinerja asuransi umum dan reasuransi hingga kuartal IV/2025 di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Wakil Ketua untuk Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang menilai bahwa perkembangan terbaru tersebut memang wajar industri menyikapi biaya kesehatan yang naik cukup tinggi. Dia menyebut bahwa kenaikan biaya kesehatan itu pun terjadi di negara-negara tetangga.

Dia mengatakan bahwa mungkin akan terjadi suatu tindakan efisiensi untuk menjaga keberlangsungan sektor asuransi kesehatan.

Menurutnya, di tengah pengetatan ekonomi yang dialami masyarakat dan peningkatan biaya kesehatan, terdapat pertimbangan penyesuaian pada cakupan paket-paket kesehatan yang ditawarkan, termasuk soal batas-batas dalam polis asuransi.

Trinita juga mencatat bahwa kenaikan dalam rasio klaim yang dibayar pada asuransi kesehatan juga menandakan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat. Pada 2024, rasio klaim dibayar berada di kisaran 58,2%, sementara pada 2025 rasio tersebut naik menjadi 67,3%.

Sebagai informasi, klaim dibayar asuransi kesehatan pada 2025 mencapai Rp6,29 triliun, turun 8,6% (YoY).

“Kita bisa melihat di sini bahwa kenaikan biaya kesehatan tersebut, yang direfleksikan sebagai kenaikan klaim rasio, itu tentunya dari sisi penanggung risikonya juga ada beberapa konsekuensi atau ada beberapa improvement yang dilakukan ,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Salah satu konsekuensi yang Trinita sebut adalah penyesuaian harga asuransi kesehatan. Sementara itu, dari sisi masyarakat atau konsumen, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah pemilihan cakupan asuransi yang disesuaikan dengan anggaran ataupun jangkauan yang memang benar-benar diprioritaskan.

Industri Mencari Solusi

Budi menyatakan bahwa AAUI bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), asosiasi rumah sakit swasta, dan asosiasi rumah sakit pemerintah telah menandatangani suatu nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada akhir 2025 lalu.

Meski begitu, dia menyatakan bahwa saat ini belum ada dampak yang signifikan dari MoU tersebut.

Budi juga menyinggung mengenai terdapat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh regulator atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada akhirnya menambah biaya bagi pelaku industri asuransi kesehatan untuk melakukan mitigasi risiko. Contoh aturan yang dia sebut menambah beban biaya adalah pembentukan dewan penasihat medis (DPM) dan standardisasi berbagai platform atau laporan.

“Saya pikir ini sebetulnya belum menunjukkan satu kinerja yang memang proper untuk di lini usaha asuransi kesehatan. Kita masih berjibaku,” ungkap Budi.

Dia mengatakan bahwa para asosiasi industri asuransi telah berdiskusi untuk menghadapi kondisi yang ada dan aturan-aturan yang harus diimplementasikan, yang diminta oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurutnya, jika industri asuransi harus sepenuhnya mengikuti aturan main yang diberikan oleh Kemenkes atau BPJS Kesehatan, industri tersebut bisa mempunyai performa yang tidak baik. Oleh karena itu, diskusi yang cukup signifikan sedang berjalan di antara para pemangku kepentingan agar solusi yang baik bagi semua pihak dapat tercapai.

Performa Reasuransi Kesehatan

Mengenai performa, berbeda dengan asuransi umum, performa sektor reasuransi kesehatan hingga kuartal IV/2025 mengalami kenaikan. Premi yang dicatat oleh reasuransi kesehatan tumbuh 427% (YoY) atau Rp110 miliar menjadi Rp136 miliar, sementara klaim yang dibayar tumbuh 459,6% (YoY) atau Rp80 miliar menjadi Rp97 miliar.

Budi menyebut bahwa hal tersebut bisa terjadi setelah terjadi penaikan harga yang cukup besar di industri setelah munculnya inflasi medis yang tinggi. Meski begitu, peningkatan performa tersebut belum dapat menutup rasio klaim reasuransi kesehatan di pasar.

Rasio klaim dibayar reasuransi kesehatan pada 2025 berada di angka 71,8%, naik dari angka 67,6% pada 2024. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — PT AXA Mandiri Financial Services membukukan pendapatan premiasuransi kesehatan lebih dari Rp2 triliun hingga September 2025.

Chief Customer, Marketing & Product Officer AXA Mandiri Theodores Tangke mengatakan nilai itu setara dengan 31% dari total pendapatan premi perusahaan.

“Sementara itu, hingga September 2025 secara keseluruhan klaim kesehatan mencapai lebih dari Rp200 miliar.Jumlah ini mencerminkan pemanfaatan layanan kesehatan yang baik dan pengelolaan klaim yang efektif,” ucapnya kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Theodores menyampaikan sebenarnya porsi asuransi kesehatan di perusahaannya lebih kecil bila dibandingkan dengan produk perlindungan jiwa yang menjadi fokus bisnis utamanya.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir dia menyebut AXA Mandiri terus memperkuat kapabilitas dan produk kesehatannya. Sebab itu, pihaknya menilai asuransi kesehatan memiliki prospek yang positif pada 2026 ini.

“Optimisme itu ditopang oleh beberapa faktor utama, antara lain tren inflasi medis yang mendorong masyarakat untuk mengalihkan risiko biaya kesehatan ke asuransi dan peningkatan literasi terkait manfaat dari asuransi kesehatan,” jelas Theodores.

Selain itu, lanjutnya, perubahan gaya hidupdan kebutuhan akan layanan kesehatan berkualitas turut menjadi pendorong utama permintaan produk asuransi kesehatan.

Lebih jauh, Theodores menyatakan AXA Mandiri mendukung dan menyambut baik terbitnya POJK No. 36/2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. POJK ini dijalankan dengan membangun kolaborasi bersama Persatuan Dokter Jasa Asuransi (Perdokjasi), AdMedika, penyedia layanan kesehatan seperti EMC Healthcare, Rumah Sakit Mitra Keluarga, serta jaringan agen Laku Pandai Bank Mandiri.

“Kolaborasi strategis ini memungkinkan AXA Mandiri memastikan tata kelola yang lebih baik serta menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan memperkuat edukasi tentang manfaat asuransi kesehatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (year on year/YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengimbau beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan asuransi jiwa dalam menjaga keseimbangan rasio klaim.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat mengatakan caranya adalah melalui penguatan manajemen risiko, penyesuaian desain produk, serta peningkatan kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan.

“Upaya tersebut mencakup pengelolaan jaringan fasilitas kesehatan, penerapan pendekatan managed care, serta pengawasan utilisasi layanan agar sesuai dengan indikasi medis,” katanya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Selain hal tersebut, dia menekankan bahwa pengelolaan klaim seharusnya berbasis clinical pathway dan evidence-based medicine, sehingga tindakan medis yang dibayarkan benar-benar sesuai kebutuhan klinis dan tidak menimbulkan pemborosan.

Oleh karena itu, Emira menilai pemanfaatan telaah utilisasi, dukungan Dewan Penasihat Medis, serta sistem data digital dapat membantu perusahaan melakukan penilaian klaim asuransi kesehatan secara lebih objektif dan terukur.

“Secara prinsip, rasio klaim dapat dikatakan wajar apabila masih dapat dikelola secara berkelanjutan, seimbang dengan pendapatan premi, serta memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban klaim kepada pemegang polis sekaligus menjaga kesehatan keuangan jangka panjang,” jelasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan dalam hal ini, inflasi medis tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rasio klaim.

Meski begitu, AAJI optimistis produk asuransi kesehatan masih memiliki ruang pertumbuhan yang positif pada 2026. Hal ini tercermin dari jumlah tertanggung asuransi kesehatan, khususnya segmen asuransi kesehatan perorangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, optimistis itu juga didasarkan dengan terbitnya POJK No. 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang dipandang sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan industri.

Emira berharap regulasi tersebut dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih prudent, pengendalian biaya layanan kesehatan (cost containment), serta peningkatan transparansi dan perlindungan konsumen.

“Dengan ekosistem yang lebih sehat dan terintegrasi, asuransi kesehatan diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi nasabah, sekaligus menjaga stabilitas industri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kesehatan pada November 2025 sebesar 71,66%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan ini dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko.

“Kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Kamis (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah membayarkan klaim asuransi kesehatan lebih dari Rp3 triliun sepanjang 2025.

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia, Cheang Khai Au, menyebut total tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan nasabah mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan.

Cheang meneruskan, peran asuransi kesehatan semakin penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat meningkatnya biaya kesehatan dan inflasi medis yang terjadi.

“Allianz optimistis dengan prospek asuransi kesehatan di 2026 akan tetap kuat, juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Untuk tetap menjaga momentum tersebut, Allianz Life selalu menempatkan nasabah di pusat dalam setiap keputusan. Prinsip ini diterapkan melalui pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan dan dirancang untuk memberikan manfaat yang jelas bagi berbagai tahap kehidupan.

“Perusahaan juga memastikan pengalaman nasabah yang lancar dari pembelian hingga klaim melalui integrasi digital dan layanan tatap muka,” tegasnya.

Dia turut mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan akses nasabah terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui inisiatif seperti Blue Eagle Network, yang memperkuat kolaborasi dengan mitra rumah sakit.

“Seluruh strategi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ucap Cheang.

Lebih jauh, Cheang mengapresiasi terbitnya POJK 36/2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Dia menilai ini salah satu upaya OJK dalam memperkuat ekosistem asuransi kesehatan.

“Untuk ke depannya, Allianz akan melanjutkan kolaborasi erat dengan regulator dan asosiasi untuk memastikan implementasi yang terbaik bagi nasabah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pendapatan premi Allianz Life Indonesia per Desember 2025 mengalami peningkatan sekitar 11% (year on year/YoY) menjadi Rp18,36 triliun.

Sementara itu, klaim dan manfaat yang dibayarkan sepanjang 2025 mencapai Rp5,06 triliun, tumbuh 21,05% (YoY) dari Rp4,18 triliun.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan biaya layanan kesehatan masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

Tekanan inflasi medis yang berlanjut membuat risiko pengeluaran kesehatan tak terduga semakin besar, baik bagi individu, keluarga, maupun perusahaan.

Kondisi ini mendorong perusahaan asuransi untuk menyesuaikan strategi perlindungan kesehatan agar tetap relevan dan berkelanjutan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi asuransi kesehatan.

PT Sompo Insurance Indonesia menilai inflasi medis yang berada di level tinggi akan terus memengaruhi cara masyarakat memandang pentingnya perlindungan kesehatan.

Perseroan menyatakan komitmennya untuk memperkuat solusi asuransi kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis nasional dan regional.

Proyeksi tersebut sejalan dengan laporan tren kesehatan terbaru dari Willis Towers Watson (WTW).

Dalam laporan mengenai tren kesehatan tahun 2026, WTW memperkirakan inflasi medis di Indonesia mencapai sekitar 15 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik yang diperkirakan berada di kisaran 14 persen.

Tekanan inflasi medis tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada dunia usaha. Perusahaan perlu menjaga kesinambungan manfaat kesehatan bagi karyawan tanpa menimbulkan beban berlebihan pada arus kas.

Di tengah situasi tersebut, asuransi kesehatan dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan risiko keuangan jangka panjang.

Chief Health Officer Sompo Insurance, Dolly Ritonga, mengatakan meningkatnya biaya layanan kesehatan turut mengubah cara pandang masyarakat terhadap proteksi kesehatan. Menurut dia, kebutuhan terhadap perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan semakin menguat.

Dok. Shutterstock/ Monster Ztudio Ilustrasi asuransi kesehatan

“Di tengah tantangan biaya dan kompleksitas kebutuhan kesehatan, masyarakat kini semakin memahami pentingnya perlindungan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sompo Insurance berkomitmen untuk terus menghadirkan produk yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memudahkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas,” ujar Dolly dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).

Dolly menjelaskan, Sompo Insurance menyediakan solusi asuransi kesehatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bisnis, mulai dari perusahaan berskala besar, menengah, hingga mikro.

Penyesuaian tersebut dihadirkan melalui produk Sompo HealthCare+, yang dirancang fleksibel mengikuti karakteristik dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Bagi Sompo Insurance, asuransi kesehatan tidak diposisikan semata sebagai transaksi finansial. Perlindungan kesehatan juga dipandang sebagai bagian dari strategi proteksi aset perusahaan serta perencanaan kesehatan jangka panjang bagi karyawan.

Dalam konteks sistem jaminan kesehatan nasional, Sompo HealthCare+ disebut hadir sebagai pelengkap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Asuransi swasta dinilai memiliki peran dalam menutup celah risiko finansial yang masih mungkin timbul dari lonjakan biaya layanan kesehatan.

“Sompo HealthCare+ hadir melengkapi manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan menjadi solusi penting untuk menekan risiko biaya layanan kesehatan yang tidak terduga,” kata Dolly.

Ia menambahkan, asuransi kesehatan swasta dapat memberikan perlindungan tambahan yang belum sepenuhnya tercakup dalam program JKN.

Perlindungan tersebut antara lain mencakup rawat inap dengan pilihan fasilitas yang lebih luas, rawat jalan, obat-obatan khusus, hingga manfaat untuk risiko penyakit kronis.

FREEPIK/FREEPIK Asuransi adalah sebuah perjanjian hukum antara dua pihak, yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah).

“Asuransi swasta berperan sebagai pelengkap dan menawarkan perlindungan tambahan seperti rawat inap dengan fasilitas yang lebih luas, rawat jalan, obat-obatan khusus, serta manfaat untuk risiko penyakit kronis yang belum sepenuhnya tercakup oleh BPJS. Hal ini dapat membantu menutup celah risiko finansial akibat lonjakan biaya kesehatan,” jelas Dolly.

Data internal perusahaan menunjukkan, hingga akhir 2025 Sompo Insurance telah melayani asuransi kesehatan bagi lebih dari 300 perusahaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jumlah tersebut mencerminkan masih terbukanya peluang pasar asuransi kesehatan, seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan kesehatan karyawan.

Di tengah proyeksi inflasi medis yang tetap tinggi dan dinamika biaya kesehatan yang terus berubah, Sompo Insurance menyatakan akan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi asuransi kesehatan yang berkelanjutan.

Perusahaan juga menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan asuransi kesehatan akan berlanjut sepanjang 2026, seiring kebutuhan proteksi yang semakin kompleks di sektor kesehatan.