REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz mengancam perekonomian negara-negara di Belahan Bumi Utara. Peringatan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

"Perang di Timur Tengah menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah," demikian bunyi pernyataan tersebut pada Jumat (29/5/2026) lalu.

Keempat lembaga tersebut menyebut negara-negara yang rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar dan pupuk. Namun, negara-negara di Belahan Bumi Utara juga tidak luput dari dampak apabila krisis di Selat Hormuz terus berlanjut.

"Persediaan minyak global sedang berkurang dengan kecepatan mencapai rekor sebagai respons terhadap hilangnya pasokan besar-besaran melalui Selat Hormuz," demikian isi pernyataan tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa apabila arus pelayaran tidak kembali normal, penyusutan cepat cadangan minyak global menjelang puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara akan meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar, kondisi pasar, dan ketahanan ekonomi secara lebih luas.

Keempat lembaga itu berjanji terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan menyelaraskan upaya dalam mendukung negara-negara yang paling terdampak serta menjaga stabilitas ekonomi global.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April.

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas. Sementara itu, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- IHSG ditutup menguat 44,30 poin atau 0,72 persen ke posisi 6.206,35. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 10,77 poin atau 1,74 persen ke posisi 631,21.

“Bursa regional Asia bergerak menguat, ada sentimen membaiknya risiko global seiring harapan akan kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dari mancanegara, para pejabat senior AS mengindikasikan AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz. Mereka masih menegosiasikan sejumlah persyaratan utama dan persetujuan akhir dari kedua pihak kemungkinan memakan waktu beberapa hari.

Meskipun keputusan kesepakatan perdamaian belum final, sinyal tersebut memberikan harapan terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Pembukaan kembali Selat Hormuz juga dinilai dapat memulihkan aliran minyak dan ekonomi global.

Dari dalam negeri, IHSG bergerak fluktuatif yang dipengaruhi sentimen global dan domestik. Narasi kesepakatan AS dan Iran memberikan katalis positif, sementara tekanan terhadap kurs rupiah menjadi sentimen negatif.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit sebesar 9,15 miliar dolar AS pada kuartal I 2026 seiring dinamika perekonomian global yang mempengaruhi prospek NPI.

Defisit tersebut tercatat jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi itu memicu kekhawatiran investor terhadap ketahanan eksternal Indonesia dan meningkatkan permintaan terhadap dolar AS.

Dibuka menguat, IHSG bertahan di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG juga tetap berada di zona hijau hingga penutupan perdagangan.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor menguat dipimpin sektor transportasi dan logistik yang naik sebesar 4,20 persen. Selanjutnya sektor properti dan sektor keuangan masing-masing naik 1,23 persen dan 1,14 persen.

Sedangkan empat sektor melemah, yaitu sektor energi yang turun paling dalam sebesar 1,94 persen, diikuti sektor barang baku dan sektor kesehatan yang masing-masing turun 1,23 persen dan 0,70 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu GRIA, LAJU, TALF, RONY, dan BBHI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni DFAM, LCKM, ASPR, DAAZ, dan AREA.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.065.076 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 27,66 miliar lembar saham senilai Rp 16,95 triliun. Sebanyak 470 saham naik, 236 saham menurun, dan 114 saham tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 1.925,93 poin atau 3,04 persen ke 65.265,00, indeks Shanghai menguat 39,67 poin atau 0,96 persen ke 4.152,57, indeks Hang Seng menguat 219,51 poin atau 0,86 persen ke posisi 25.606,38, dan indeks Straits Times menguat 2,40 poin atau 0,05 persen ke posisi 5.070,55.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah memang berpotensi memberi dampak terhadap perekonomian global maupun domestik, dipicu terganggunya jalur distribusi (supply chain) energi global di Selat Hormuz. Tantangan pasar keuangan domestik semakin besar karena nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, sektor perbankan turut terimbas secara tidak langsung dari kondisi tersebut. “Dampak tidak langsung ke perbankan Indonesia dapat terjadi melalui peningkatan risiko pasar dan risiko kredit. Dari sisi risiko pasar, meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global serta tekanan terhadap nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja portofolio keuangan perbankan, khususnya bagi yang memiliki eksposur besar pada liabilitas valuta asing,” kata Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026) lalu.

Sementara itu, dari sisi risiko kredit, kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pada sektor usaha, serta menurunkan profitabilitas perusahaan, kemampuan membayar debitur, dan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, Dian menuturkan, di tengah berbagai risiko yang berasal dari dinamika global tersebut, kinerja perbankan Indonesia secara umum tetap solid, dengan profil risiko terjaga serta fungsi intermediasi yang berjalan baik. Permodalan perbankan juga dipandang masih cukup kuat untuk menjadi bantalan mitigasi risiko dalam mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

“Pada Maret 2026, kinerja permodalan perbankan terjaga tinggi tercermin dari rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 25,09 persen. Kemudian, risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL (Non-Performing Loan) di bawah 3 persen sebesar 2,14 persen, serta tren coverage pencadangan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang relatif stabil,” jelasnya.

Dian melanjutkan, untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shock makroekonomi, OJK dan perbankan masing-masing melakukan stress test secara rutin menggunakan skenario dalam menangani situasi perekonomian, pasar keuangan, dan politik global maupun domestik, termasuk dinamika harga energi.

“Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah, maupun peningkatan suku bunga yang mempengaruhi penurunan nilai aset perbankan,” terangnya.

Dian menekankan, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sektor informal memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Pada 2025, International Labour Organization (ILO) mencatat lebih dari setengah penduduk bekerja di sektor informal (57,9%). Namun, informalitas masih menempatkan pekerjanya pada risiko yang rentan dan tidak aman. Terlihat dari rendahnya penghasilan, minimnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak ada kepastian hukum dan asuransi.

Pertanyaan penting yang akan dibahas adalah apakah formalisasi sektor ekonomi secara menyeluruh dapat dicapai? Bagaimana dengan kondisi sektor informal di Indonesia?

Paul C. Godfrey dalam “Toward a Theory of the Informal Economy” (2011) menjelaskan sektor informal akan terus ada, bahkan di negara maju sekalipun. Hal ini membantah teori modernisasi yang berpandangan bahwa keberadaan sektor informal akibat dari proses tahap awal pembangunan ekonomi yang belum sempurna.

Sektor informal dianggap hanya sementara ketika proses transisi menuju ekonomi yang lebih formal dan terstruktur sedang berlangsung. Melalui teknologi dan peningkatan produktivitas maka sektor informal akan beralih ke sektor formal.

Menurut data ILO tahun 2025, persentase sektor informal di negara-negara high income hanya sebesar 8,9%. Meskipun kecil, namun bukti bahwa sektor informal masih eksis. Artinya teori modernisasi gagal dalam menjelaskan bahwa sektor informal masih ada ketika telah terjadi kemajuan teknologi, institusi, dan produktivitas.

Sektor informal akan terus eksis didukung oleh dua teori yaitu Political Economy Theory dan InstitutionalTheory. Political Economy Theory menyatakan bahwa kekuasaan politik, regulasi, dan ketimpangan sumber daya telah menimbulkan sektor informal. Pihak-pihak yang di luar kekuasaan dan tidak memiliki sumber daya (kekayaan) memilih berada di sektor informal untuk bertahan hidup.

Political Economy Theory ini membantu kita dalam memahami bahwa sektor informal tidak muncul hanya karena faktor ekonomi saja. Melainkan hasil dinamika kekuasaan dan ketimpangan kekayaan di sebuah bangsa. Ketika ada kekuasaan yang menghambat dan memperbesar ketimpangan maka disitulah muncul sektor informal.

Teori kedua yaitu InstitutionalTheory menyatakan bahwa sektor informal muncul akibat dari kelemahan, ketidaksesuaian, dan ketidakcukupan institusi formal dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi memilih jalur informal karena regulasi, perlindungan hukum, dan layanan administratif tidak cukup memenuhi kebutuhan.

InstitutionalTheory menjelaskan mengapa sektor informal terus ada. Selalu ada norma sosial, nilai, dan kebiasaan di luar aturan formal yang membuat sektor informal tetap bertahan. Keberadaan praktik sosial tidak bisa dipisahkan di dalam hubungan antarmanusia, sehingga inilah yang menyebabkan sektor informal tetap ada.

Seseorang bisa saja bekerja di perusahaan besar yang formal, namun secara status pekerjaan, dia tetap dikategorikan sebagai pekerja informal jika tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan, jaminan pensiun, atau perlindungan hukum ketenagakerjaan.

Menggagas Ulang Sektor Informal Indonesia

Menurut data BPS, sektor informal dalam satu dekade terakhir (2015–2025) stagnan di kisaran 55%-60%. Meningkat tajam ketika pandemi Covid-19. Bahkan angka pada 2025 pascapandemi belum lebih rendah daripada 2019 (pra-pandemi).

Dalam kerangka drivers of informal sectors di tingkat makro dan mikro, sektor informal adalah hasil dari interaksi antara struktur ekonomi makro, regulasi, dan karakteristik pekerja. Secara makro, masalah utamanya adalah ketidakmampuan ekonomi Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan formal yang cukup. Tekanan globalisasi dan krisis ekonomi berdampak pada minimnya upaya pengembangan human capital oleh pemerintah maupun swasta.

Krisis geopolitik terbaru yaitu perang antara Iran dengan Amerika dan Israel diikuti dengan penutupan Selat Hormuz berdampak pada melonjaknya harga minyak dan pelemahan rupiah yang mencapai Rp17.000 per dolar AS. Implikasinya akan terlihat pada peningkatan sektor informal.

Faktor krusial secara mikro yang membuat sektor informal di Indonesia terus ada adalah rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan dan keahlian membatasi pelaku usaha untuk ekspansi pasar lebih luas. Akhirnya terjebak dalam poverty trap yaitulow skill, low productivity, low income, dan berujung pada ketidakmampuan melakukan investasi pendidikan/pelatihan bagi generasi berikutnya. Inilah jebakan kemiskinan berbasis human capital di sektor informal.

Dari sisi regulasi, permasalahan terletak pada minimnya pelatihan, sistem sertifikasi, dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja informal cenderung learning by doing. Pemerintah juga belum berhasil membuktikan bahwa menjadi formal itu lebih menguntungkan. Selaras dengan Political Economy Theory, adanya kekuasaan yang cenderung berpihak pada perusahaan besar ditambah dengan meningkatnya ketimpangan sumber daya membuat sektor informal menjadi pilihan yang rasional.

Rothenburg dkk (2016) dalam “Rethinking Indonesia’s Informal Sector” menyatakan bahwa program pemerintah Indonesia yaitu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dirancang untuk mempermudah dan menghemat biaya pendaftaran ternyata tidak signifikan meningkatkan jumlah perusahaan yang mendaftar. Artinya formalisasi tidak berjalan melalui program PTSP.

Mereka menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada mempermudah pendaftaran, tetapi melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus membuktikan bahwa menjadi formal itu menguntungkan. Terutama bagi usaha-usaha kecil bagi masyarakat yang tidak memiliki modal usaha.

Kedua, membuat registrasi perusahaan yang terintegrasi untuk membantu perancangan kebijakan UKM yang lebih tepat sasaran. Momen Sensus Ekonomi tahun 2026 menjadi krusial untuk kembali menguatkan basis data ekonomi sehingga acuan kebijakan menjadi lebih tepat.

Ketiga, pemerintah harus meyakinkan dan membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kembali dalam bentuk infrastruktur (jalan, pelabuhan, sekolah) yang nantinya juga menurunkan biaya produksi mereka.

Keempat, karena ini masalah struktur ekonomi, maka solusi permanennya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Bukan dengan memacu sektor-sektor yang merusak lingkungan dan hanya menguntungkan sebagian orang.

Menghadapi tantangan sektor informal yang kompleks, tujuan kebijakan bukan menghapusnya, melainkan mentransformasikannya menjadi lebih produktif, terlindungi, dan terhubung dengan sistem ekonomi formal. Dibutuhkan komitmen nyata dalam menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha serta pemerataan kualitas pendidikan.

Sektor informal ibarat sekoci penyelamat disaat krisis, maka tugas negara adalah memastikan sekoci tersebut menjadi kapal yang tangguh, terlindungi, dan mampu berlayar mencapai tujuan.

Sektor informal memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Pada 2025, International Labour Organization (ILO) mencatat lebih dari setengah penduduk bekerja di sektor informal (57,9%). Namun, informalitas masih menempatkan pekerjanya pada risiko yang rentan dan tidak aman. Terlihat dari rendahnya penghasilan, minimnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak ada kepastian hukum dan asuransi.

Pertanyaan penting yang akan dibahas adalah apakah formalisasi sektor ekonomi secara menyeluruh dapat dicapai? Bagaimana dengan kondisi sektor informal di Indonesia?

Paul C. Godfrey dalam “Toward a Theory of the Informal Economy” (2011) menjelaskan sektor informal akan terus ada, bahkan di negara maju sekalipun. Hal ini membantah teori modernisasi yang berpandangan bahwa keberadaan sektor informal akibat dari proses tahap awal pembangunan ekonomi yang belum sempurna.

Sektor informal dianggap hanya sementara ketika proses transisi menuju ekonomi yang lebih formal dan terstruktur sedang berlangsung. Melalui teknologi dan peningkatan produktivitas maka sektor informal akan beralih ke sektor formal.

Menurut data ILO tahun 2025, persentase sektor informal di negara-negara high income hanya sebesar 8,9%. Meskipun kecil, namun bukti bahwa sektor informal masih eksis. Artinya teori modernisasi gagal dalam menjelaskan bahwa sektor informal masih ada ketika telah terjadi kemajuan teknologi, institusi, dan produktivitas.

Sektor informal akan terus eksis didukung oleh dua teori yaitu Political Economy Theory dan InstitutionalTheory. Political Economy Theory menyatakan bahwa kekuasaan politik, regulasi, dan ketimpangan sumber daya telah menimbulkan sektor informal. Pihak-pihak yang di luar kekuasaan dan tidak memiliki sumber daya (kekayaan) memilih berada di sektor informal untuk bertahan hidup.

Political Economy Theory ini membantu kita dalam memahami bahwa sektor informal tidak muncul hanya karena faktor ekonomi saja. Melainkan hasil dinamika kekuasaan dan ketimpangan kekayaan di sebuah bangsa. Ketika ada kekuasaan yang menghambat dan memperbesar ketimpangan maka disitulah muncul sektor informal.

Teori kedua yaitu InstitutionalTheory menyatakan bahwa sektor informal muncul akibat dari kelemahan, ketidaksesuaian, dan ketidakcukupan institusi formal dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi memilih jalur informal karena regulasi, perlindungan hukum, dan layanan administratif tidak cukup memenuhi kebutuhan.

InstitutionalTheory menjelaskan mengapa sektor informal terus ada. Selalu ada norma sosial, nilai, dan kebiasaan di luar aturan formal yang membuat sektor informal tetap bertahan. Keberadaan praktik sosial tidak bisa dipisahkan di dalam hubungan antarmanusia, sehingga inilah yang menyebabkan sektor informal tetap ada.

Seseorang bisa saja bekerja di perusahaan besar yang formal, namun secara status pekerjaan, dia tetap dikategorikan sebagai pekerja informal jika tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan, jaminan pensiun, atau perlindungan hukum ketenagakerjaan.

Menggagas Ulang Sektor Informal Indonesia

Menurut data BPS, sektor informal dalam satu dekade terakhir (2015–2025) stagnan di kisaran 55%-60%. Meningkat tajam ketika pandemi Covid-19. Bahkan angka pada 2025 pascapandemi belum lebih rendah daripada 2019 (pra-pandemi).

Dalam kerangka drivers of informal sectors di tingkat makro dan mikro, sektor informal adalah hasil dari interaksi antara struktur ekonomi makro, regulasi, dan karakteristik pekerja. Secara makro, masalah utamanya adalah ketidakmampuan ekonomi Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan formal yang cukup. Tekanan globalisasi dan krisis ekonomi berdampak pada minimnya upaya pengembangan human capital oleh pemerintah maupun swasta.

Krisis geopolitik terbaru yaitu perang antara Iran dengan Amerika dan Israel diikuti dengan penutupan Selat Hormuz berdampak pada melonjaknya harga minyak dan pelemahan rupiah yang mencapai Rp17.000 per dolar AS. Implikasinya akan terlihat pada peningkatan sektor informal.

Faktor krusial secara mikro yang membuat sektor informal di Indonesia terus ada adalah rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan dan keahlian membatasi pelaku usaha untuk ekspansi pasar lebih luas. Akhirnya terjebak dalam poverty trap yaitulow skill, low productivity, low income, dan berujung pada ketidakmampuan melakukan investasi pendidikan/pelatihan bagi generasi berikutnya. Inilah jebakan kemiskinan berbasis human capital di sektor informal.

Dari sisi regulasi, permasalahan terletak pada minimnya pelatihan, sistem sertifikasi, dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja informal cenderung learning by doing. Pemerintah juga belum berhasil membuktikan bahwa menjadi formal itu lebih menguntungkan. Selaras dengan Political Economy Theory, adanya kekuasaan yang cenderung berpihak pada perusahaan besar ditambah dengan meningkatnya ketimpangan sumber daya membuat sektor informal menjadi pilihan yang rasional.

Rothenburg dkk (2016) dalam “Rethinking Indonesia’s Informal Sector” menyatakan bahwa program pemerintah Indonesia yaitu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dirancang untuk mempermudah dan menghemat biaya pendaftaran ternyata tidak signifikan meningkatkan jumlah perusahaan yang mendaftar. Artinya formalisasi tidak berjalan melalui program PTSP.

Mereka menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada mempermudah pendaftaran, tetapi melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus membuktikan bahwa menjadi formal itu menguntungkan. Terutama bagi usaha-usaha kecil bagi masyarakat yang tidak memiliki modal usaha.

Kedua, membuat registrasi perusahaan yang terintegrasi untuk membantu perancangan kebijakan UKM yang lebih tepat sasaran. Momen Sensus Ekonomi tahun 2026 menjadi krusial untuk kembali menguatkan basis data ekonomi sehingga acuan kebijakan menjadi lebih tepat.

Ketiga, pemerintah harus meyakinkan dan membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kembali dalam bentuk infrastruktur (jalan, pelabuhan, sekolah) yang nantinya juga menurunkan biaya produksi mereka.

Keempat, karena ini masalah struktur ekonomi, maka solusi permanennya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Bukan dengan memacu sektor-sektor yang merusak lingkungan dan hanya menguntungkan sebagian orang.

Menghadapi tantangan sektor informal yang kompleks, tujuan kebijakan bukan menghapusnya, melainkan mentransformasikannya menjadi lebih produktif, terlindungi, dan terhubung dengan sistem ekonomi formal. Dibutuhkan komitmen nyata dalam menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha serta pemerataan kualitas pendidikan.

Sektor informal ibarat sekoci penyelamat disaat krisis, maka tugas negara adalah memastikan sekoci tersebut menjadi kapal yang tangguh, terlindungi, dan mampu berlayar mencapai tujuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya regulator untuk mendorong pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tampaknya belum membuahkan hasil. Sebab, penyaluran kredit kepada sektor ini masih lesu pada awal 2026.

Data Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.484,9 triliun atau kembali mengalami kontraksi sebesar 0,06% secara tahunan (year on year/YoY) pada Februari 2026, setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi 0,5% (YoY).

Jika menilik dari skala usahanya, otoritas moneter mencatat kredit skala usaha kecil dan menengah terkontraksi masing-masing sebesar 1,5% (YoY) dan 0,4% (YoY).

Dari sisi jenis penggunaan, BI mengungkapkan bahwa kontraksi kredit UMKM pada periode ini utamanya bersumber dari kontraksi yang lebih dalam pada Kredit Modal Kerja (KMK) yang sebesar 4,9% (YoY) dari bulan sebelumnya 4,8% (YoY).

Sebagai pengingat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan sederet upaya untuk mendorong akses pembiayaan bagi UMKM. Di antaranya, dengan diterbitkannya POJK No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK UMKM) hingga membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah.

Otoritas turut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai KUR serta pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit yang mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kondisi Geopolitik Global jadi Biang Kerok

Kalangan bankir menilai, lesunya penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM tidak lepas dari kondisi geopolitik global. Direktur PT Bank BCA Syariah Pranata menyampaikan bahwa melambatnya perekonomian global, utamanya yang dipicu oleh kondisi geopolitik, memberikan tekanan serta tantangan tersendiri terhadap perekonomian domestik.

“Kondisi geopolitik yang sangat dinamis, di mana ketidakpastian global secara langsung memengaruhi struktur biaya dan pola konsumsi yang tentunya berdampak pada UMKM di Indonesia,” kata Pranata kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).

Kendati begitu, BCA Syariah masih mencatatkan pertumbuhan pembiayaan untuk UKM. Hingga Februari 2026, perseroan mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 20,5% (YoY), menjadi Rp1 triliun. Pranata menyebut, tren positif tersebut didukung oleh pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan.

Meski demikian, BCA Syariah tetap mengantisipasi dinamika pasar yang terjadi dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-kehatian. Perseroan juga melakukan review atas portofolio yang ada secara berkala, sehingga potensi risiko yang timbul dapat diketahui sejak dini dan memberikan insight atas mitigasi yang harus dilakukan ke depannya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Bob Tyasika Ananta mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian global, perseroan terus melakukan berbagai strategi guna menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM.

“Ada satu niche market segmen UMKM yang memang mungkin BSI akan menjadi sasaran. Kita ada program yang namanya Grebek Pasar, ini baru,” ungkap Bob di sela-sela penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

Di sisi lain, Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menilai bahwa kontraksi ini merupakan fenomena double-squeeze.

Dalam hal ini, Arianto menyebut bahwa perbankan memperketat standar mitigasi risiko akibat kenaikan NPL, sementara pelaku UMKM menahan diri karena daya beli masyarakat yang lesu.

Apabila tren penurunan ini terus berlanjut, dia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia terancam mengalami deindustrialisasi dini pada level mikro.

“Banyak pelaku usaha kecil terpaksa gulung tikar secara permanen karena gagal mendapatkan bantuan likuiditas untuk modal kerja,” ungkap Arianto.

Butuh Pendekatan Holistik

Di tengah lesunya penyaluran kredit UMKM pada awal 2026, OJK memandang bahwa penguatan UMKM memerlukan pendekatan holistik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menuturkan, selain berfokus pada pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, pengembangan kapasitas, dan perluasan akses pasar UMKM juga perlu dilakukan.

“UMKM perlu didukung untuk dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok perusahaan besar baik di pasar domestik maupun internasional,” kata Dian kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).

Adapun komitmen ini telah tertuang dalam Peraturan OJK No.19/2025. Melalui beleid ini, otoritas mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok.

Selain itu, OJK terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan sinergi kebijakan pendukung ekosistem pengembangan UMKM, termasuk mendorong implementasi POJK No. 19/2025 secara konsisten, memfasilitasi pengembangan skema pembiayaan berbasis rantai pasok yang lebih inovatif, serta mendukung kebijakan insentif bagi perusahaan besar yang aktif dalam memberdayakan UMKM mitra binaannya.

“OJK optimistis dengan sinergi yang kuat antara regulator, industri jasa keuangan, Pemerintah dan pengusaha, ekosistem UMKM nasional akan semakin kokoh dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian,” ujarnya.

Secara prospek, pertumbuhan kredit masih berpeluang berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 8-12 persen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan kredit perbankan berpotensi untuk tumbuh sesuai dengan target Bank Indonesia (BI), meskipun cenderung berkisar di batas bawah.

“Secara prospek, pertumbuhan kredit masih berpeluang berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 8-12 persen, tetapi dengan kecenderungan berada di batas bawah,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan momentum musiman selama Ramadan dan Lebaran, akselerasi belanja pemerintah, serta dukungan kebijakan likuiditas makroprudensial diharapkan dapat memberi dorongan jangka pendek bagi pertumbuhan kredit.

Namun, tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil, khususnya melalui investasi, dorongan terhadap pertumbuhan kredit akan terbatas.

“Artinya, target mungkin tercapai secara agregat, tetapi belum mencerminkan penguatan intermediasi yang berkualitas,” ujarnya.

Rizal menuturkan tantangan utama bagi sektor perbankan saat ini adalah adanya kesenjangan antara likuiditas yang cukup longgar dengan permintaan kredit yang masih lemah, di tengah peningkatan risiko kredit dan tekanan terhadap margin.

Selain itu, ia menyoroti penyaluran kredit yang masih terkonsentrasi pada sektor tertentu, sehingga belum menciptakan basis pertumbuhan yang luas.

Menurut data Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat (27/3), penyaluran kredit pada Februari 2026 tumbuh 8,9 persen year-on-year (yoy), lebih rendah dibandingkan pada Januari 2026 yang sebesar 10,2 persen yoy.

Rizal mengatakan perlambatan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan lemahnya transmisi antara likuiditas dan permintaan riil.

Ia menjelaskan, dari sisi permintaan, para pelaku usaha masih cenderung wait and see di tengah ketidakpastian global dan tingginya cost of capital (biaya modal), sehingga ekspansi investasi dan kebutuhan modal kerja tertahan.

Ia menyatakan, rumah tangga juga belum cukup kuat menopang permintaan kredit, tercermin dari kecenderungan konsumsi yang lebih hati-hati.

Sementara dari sisi supply, perbankan memperketat seleksi penyaluran karena meningkatnya risiko, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap tekanan perekonomian global, sehingga meskipun likuiditas relatif cukup, keinginan untuk melakukan ekspansi kredit belum sepenuhnya pulih.

Ia pun menekankan pentingnya untuk memastikan likuiditas yang ada benar-benar berdampak ke sektor riil dan mendorong aktivitas ekonomi, bukan hanya tertahan di instrumen keuangan.

“Dengan demikian, perbankan perlu memperkuat kualitas intermediasi dengan memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang lebih resilient (tangguh), meningkatkan efisiensi agar pricing kredit lebih kompetitif, dan menjaga kualitas aset,” ucap Rizal.

Senada dengan M Rizal Taufikurahman, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyatakan kepada ANTARA bahwa penyaluran kredit ke depannya masih terbatas karena ketidakpastian global dan domestik yang masih tinggi.

Selain itu, perlambatan penyaluran kredit tersebut juga disebabkan karena sejumlah periode libur panjang pada triwulan I tahun ini.

“Di Februari mulai memasuki periode banyak libur sehingga hari kerja juga mulai berkurang. Kemudian, di Februari keluar warning (peringatan) MSCI serta berbagai lembaga rating (pemeringkat) yang membuat ketidakpastian meningkat,” imbuh Teuku Riefky.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Potensi blokade berkepanjangan di Selat Hormuz dinilai dapat membawa dampak serius terhadap perekonomian global.

Selain memicu lonjakan harga energi, gangguan jalur pelayaran strategis tersebut juga berisiko menimbulkan efek berantai terhadap pasokan pupuk, pangan, hingga sektor industri berteknologi tinggi.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan, pemerintahnya terus memantau perkembangan konflik yang memengaruhi jalur perdagangan energi dunia tersebut.

Google Maps Pulau Qeshm, benteng terdepan Iran di Selat Hormuz. Melihat Qeshm, Kota Rudal Bawah Tanah Iran yang Mengendalikan Hormuz

“Kami memantau situasi dengan cermat karena situasinya dinamis. Awalnya AS mengatakan bahwa operasi militer ini akan berakhir dalam beberapa minggu. Sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga. Kami tidak tahu kapan operasi ini akan berhenti,” ujar Wong dalam konferensi pers kunjungannya ke Jepang, dikutip dari tayangan di laman YouTube Channel News Asia, Jumat (20/3/2026).

Menurut dia, perhatian tidak hanya tertuju pada operasi militer yang sedang berlangsung, tetapi juga pada kemungkinan berlanjutnya gangguan pelayaran di Selat Hormuz.

“Namun, terlepas dari operasi militer, pertanyaan kuncinya adalah apakah Selat Hormuz akan terus diblokir dan berapa lama,” kata Wong.

Risiko besar bagi ekonomi global

Wong memperingatkan, dampak ekonomi dari blokade berkepanjangan di Selat Hormuz dapat sangat luas dan berpotensi mendorong perlambatan ekonomi global.

“Sekalipun operasi militer dihentikan, tetapi Selat Hormuz terus diblokir dalam jangka waktu yang lebih lama, saya pikir akan ada konsekuensi serius bagi seluruh perekonomian global,” ujarnya.

AFP/ROSLAN RAHMAN Perdana Menteri Lawrence Wong dari Partai Aksi Rakyat (PAP) merayakan kemenangannya dalam pemilu Singapura, Sabtu (3/5/2025).

Ia menilai fokus publik selama ini lebih banyak tertuju pada gangguan pasokan minyak dan gas. Namun, menurut dia, dampak sebenarnya bisa meluas ke berbagai sektor lain.

“Banyak perhatian tertuju pada minyak dan gas, tetapi dampaknya lebih luas dari itu karena pasokan pupuk, misalnya, dapat terpengaruh, dan kemudian akan berdampak pada pasokan pangan,” kata Wong.

Gangguan distribusi pupuk dapat memengaruhi produktivitas sektor pertanian global. Dalam jangka menengah, kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di berbagai negara.

Selain itu, Wong juga menyoroti potensi gangguan pada pasokan helium global yang melewati jalur tersebut.

“Atau ambil contoh lain seperti helium. Saya rasa 30 persen helium dunia masuk melalui Selat Hormuz, dan helium digunakan dalam mesin MRI, peralatan khusus di rumah sakit. Helium juga digunakan dalam produksi semikonduktor,” ujarnya.

Menurut dia, helium merupakan komoditas penting dalam berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga industri semikonduktor.

“Jadi, ini digunakan di banyak bidang lain. Jadi, akan ada banyak potensi dampak berantai,” kata Wong.

Ia menegaskan, gangguan berkepanjangan pada jalur pelayaran strategis tersebut dapat memicu dampak lanjutan yang signifikan terhadap perekonomian dunia.

“Oleh karena itu, penyumbatan selat yang berkepanjangan akan memiliki implikasi signifikan bagi ekonomi global dan dapat menjerumuskan ekonomi global ke dalam kemerosotan, penurunan, atau bahkan resesi,” ujar Wong.

Pemerintah Singapura siapkan langkah antisipasi

Di tengah ketidakpastian global, Wong mengatakan pemerintah Singapura telah menyiapkan berbagai langkah untuk meredam dampak ekonomi domestik.

“Jadi, ini adalah hal-hal yang kami khawatirkan. Kami tidak tahu apakah itu akan terjadi, tetapi kami memantaunya dengan sangat cermat,” katanya.

Dok. Pixabay/StockSnap Pemerintah Singapura akan menginvestasikan lebih dari 1 miliar dollar Singapura atau atau sekitar Rp 13,07 triliun untuk riset kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) publik hingga 2030.

Ia menjelaskan, sejumlah kebijakan yang telah diumumkan dalam Anggaran 2026 akan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha.

“Sementara itu, langkah-langkah yang telah kami umumkan dalam anggaran tahun ini sedang diterapkan, dan rumah tangga serta bisnis akan segera merasakan dampak dari langkah-langkah ini,” ujar Wong.

Program bantuan utilitas seperti U-Save serta dukungan bagi dunia usaha menjadi bagian dari paket kebijakan tersebut.

“Karena hal-hal seperti U-Save akan segera diluncurkan, dan beberapa langkah bantuan bisnis juga akan diluncurkan,” ungkap dia.

Menurut Wong, pemerintah ingin memastikan implementasi kebijakan yang sudah diumumkan berjalan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan langkah tambahan.

“Jadi, kami ingin melihat langkah-langkah ini diimplementasikan terlebih dahulu. Rumah tangga dan bisnis akan merasakan dampak langsung dari langkah-langkah ini ketika diterapkan,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan pemerintah tetap siap mengambil kebijakan lanjutan jika situasi global memburuk.

“Lalu kami akan terus memantau situasi karena, seperti yang saya katakan, situasinya sangat dinamis dan kami sedang mempertimbangkan semua kemungkinan dan kontingensi yang dapat terjadi,” ucap.

“Jika diperlukan, kami siap untuk meluncurkan dan menerapkan langkah-langkah tambahan di luar apa yang telah diumumkan dalam anggaran, dan kami akan memiliki sumber daya untuk melakukannya secara tegas dan cepat,” tambahnya.

Kolaborasi energi Singapura–Jepang

Selain merespons risiko jangka pendek, Singapura juga memperkuat kerja sama energi jangka panjang dengan Jepang.

WIKIMEDIA COMMONS/JOACHIMKOHLERBREMEN Ilustrasi kapal tanker pengangkut LNG.

Wong mengatakan kedua negara memiliki karakteristik serupa sebagai importir energi dan pengguna besar gas alam cair (LNG).

“Jepang adalah pengimpor energi seperti Singapura. Mereka juga pengguna LNG yang besar. Jadi mereka juga prihatin tentang keamanan energi seperti kita," sebut dia.

Menurut Wong, kesamaan kondisi tersebut membuka peluang kolaborasi yang lebih erat dalam menghadapi tantangan keamanan energi global.

“Saya pikir dalam beberapa hal kita dapat berbagi pengalaman dan bekerja sama karena meskipun kita sama-sama pengimpor energi, Singapura adalah pusat perdagangan minyak dan gas,” papar Wong.

Ia menambahkan, Jepang juga melakukan pengadaan dan perdagangan LNG melalui Singapura.

“Faktanya, Jepang melakukan cukup banyak pengadaan dan perdagangan LNG dari Singapura,” ujarnya.

Selain itu, posisi geografis Singapura di jalur pelayaran strategis juga menjadikannya bagian penting dalam distribusi energi global.

“Dan sebagian besar pasokan minyak dan gas datang melalui Selat Malaka, di mana Singapura adalah salah satu negara pesisir,” sebut Wong.

Ia menilai kerja sama kedua negara tidak hanya berfokus pada penguatan keamanan energi, tetapi juga pada dukungan timbal balik dalam menghadapi kerentanan sebagai importir energi.

“Jadi, ini adalah salah satu area di mana bukan penguatan keamanan yang menjadi fokus utama, karena kita berdua sama-sama rentan, tetapi kita dapat saling memberikan dukungan karena kita berada dalam situasi dan keadaan yang sangat mirip sebagai importir energi dan pengguna LNG dalam jumlah besar,” ujarnya.

Fokus pada energi rendah karbon dan nuklir

Dalam jangka panjang, Wong mengatakan Jepang memiliki pengalaman yang dapat dimanfaatkan Singapura dalam pengembangan energi rendah karbon.

PIXABAY/DAVID ROUMANET Ilustrasi PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, reaktor nuklir.

Ia menambahkan, Singapura telah menjalin sejumlah proyek bersama Jepang di bidang tersebut.

“Jadi kami memiliki beberapa proyek dengan mereka di bidang amonia, dan kami sedang mencari cara untuk melakukan lebih banyak hal bersama di bidang energi rendah karbon yang baru ini,” kata Wong.

Selain itu, Jepang juga dinilai memiliki pengalaman penting dalam pengembangan energi nuklir sipil.

“Dan yang ketiga, Jepang, seperti yang telah Anda lihat dari berita, sedang menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Mereka memiliki pengalaman di bidang nuklir,” ujarnya.

Menurut Wong, pengalaman tersebut relevan bagi Singapura yang sedang mempelajari kemungkinan pemanfaatan energi nuklir sipil di masa depan.

“Saat kami mempelajari kelayakan tenaga nuklir sipil di Singapura, ini juga merupakan area di mana kami ingin belajar dari pengalaman Jepang,” kata dia.

Tekanan terhadap perdagangan dan logistik global

Blokade jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz berpotensi meningkatkan biaya pengiriman barang dan memperpanjang waktu distribusi. Kondisi tersebut dapat memicu lonjakan harga barang di pasar internasional, terutama untuk komoditas strategis.

Ketika biaya logistik meningkat, perusahaan di berbagai sektor akan menghadapi tekanan margin. Dalam beberapa kasus, beban biaya tersebut dapat dialihkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik juga dapat memengaruhi sentimen pasar keuangan global. Investor cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi ketika risiko gangguan rantai pasok meningkat.

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Hal ini dapat berdampak pada volatilitas pasar saham, nilai tukar, serta arus modal antarnegara.

Dalam jangka menengah, kombinasi antara inflasi tinggi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan tantangan kebijakan bagi bank sentral di berbagai negara.

Dampak terhadap dunia usaha

Bagi pelaku usaha, gangguan distribusi energi dan bahan baku dapat memicu penyesuaian strategi operasional. Perusahaan mungkin perlu mencari sumber pasokan alternatif atau meningkatkan persediaan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman.

Di sektor manufaktur, ketergantungan pada rantai pasok global membuat gangguan logistik berpotensi menurunkan kapasitas produksi. Hal ini dapat memengaruhi kinerja ekspor serta pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang mengandalkan sektor industri.

Sementara itu, sektor transportasi dan pelayaran juga berisiko menghadapi peningkatan biaya operasional akibat perubahan rute pengiriman atau kenaikan premi asuransi.

Dalam konteks ini, ketahanan rantai pasok menjadi isu strategis yang semakin mendapat perhatian pemerintah dan pelaku usaha.

Diversifikasi sumber pasokan serta penguatan produksi domestik menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada jalur perdagangan tertentu.

IDXChannel - Perpanjangan perang Iran berisiko menciptakan krisis pasokan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana cepat atau lambat akan menghantam perekonomian global.

Beberapa negara lebih rentan terhadap dampak tersebut atau kurang mampu mengatasinya dibandingkan yang lain.

Berikut beberapa ekonomi yang paling terdampak dari konflik Timur Tengah dilansir Reuters.

Ekonomi Besar G7

Perhatian pertama tertuju pada Eropa. Guncangan energi terbaru ini hampir sama dampaknya seperti saat invasi Rusia ke Ukraina empat tahun lalu. Peristiwa itu menyoroti secara jelas ketergantungan Eropa pada impor energi dan mendorong inflasi melonjak hingga dua digit.

Jerman

Ekonomi yang sangat bergantung pada sektor industri ini memiliki lebih banyak yang dipertaruhkan jika biaya energi meningkat. Aktivitas sektor manufakturnya baru saja berhenti mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak 2022. Sebagai negara pengekspor, Jerman juga sangat terpapar jika terjadi perlambatan ekonomi global.

Program stimulus besar yang diumumkan Jerman tahun lalu akan membantu meredam sebagian dampak tersebut, tetapi ruang untuk memberikan dukungan tambahan terbatas karena kekurangan anggaran dalam beberapa tahun ke depan.

Italia

Negara ini juga memiliki sektor manufaktur besar. Selain itu, minyak dan gas menyumbang salah satu porsi tertinggi dalam konsumsi energi primer di Eropa.

Inggris

Produksi listriknya lebih bergantung pada pembangkit berbahan bakar gas dibandingkan ekonomi besar Eropa lainnya. Harga gas hampir selalu menjadi penentu harga listrik di negara tersebut, dan sejak perang dimulai, kenaikannya lebih cepat dibandingkan minyak.

Batas harga energi akan meredam dampak awal terhadap inflasi. Namun risikonya adalah kebijakan itu dapat memicu kenaikan suku bunga, sehingga Inggris berpotensi menghadapi biaya pinjaman tertinggi di G7 untuk waktu yang lebih lama, di tengah meningkatnya pengangguran.

Tekanan anggaran dan pasar obligasi juga membatasi ruang pemerintah untuk membantu bisnis dan rumah tangga.

Jepang

Negara ini juga berada dalam posisi sangat rentan, karena sekitar 95 persen minyaknya berasal dari Timur Tengah dan hampir 90 persen di antaranya melewati Selat Hormuz.

Hal ini menambah tekanan inflasi yang sudah ada akibat pelemahan yen, yang meningkatkan harga makanan dan kebutuhan sehari-hari karena Jepang sangat bergantung pada impor bahan baku.

Negara Berkembang Utama

Kawasan Teluk sendiri tak terhindarkan dari dampak ekonomi langsung. Beberapa lembaga ekonomi bahkan memprediksi ekonomi kawasan ini akan menyusut tahun ini, berbalik dari perkiraan sebelum perang yang memperkirakan pertumbuhan kuat.

Lonjakan tajam harga minyak dan gas tidak banyak membantu jika penutupan efektif Selat Hormuz membuat negara-negara, terutama Kuwait, Qatar, dan Bahrain, tidak dapat menyalurkan hidrokarbon mereka ke pasar internasional.

Konflik tersebut juga dapat memengaruhi remitansi, uang yang dikirim pekerja migran kepada keluarga mereka, yang setiap tahun mengalirkan puluhan miliar dolar ke perekonomian lokal.

India juga menjadi salah satu ekonomi besar yang rentan. Negara ini mengimpor sekitar 90 persen kebutuhan minyak mentahnya dan hampir setengah kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Sekitar setengah dari impor minyak tersebut, bahkan porsi yang lebih besar dari LPG, harus melewati Selat Hormuz.

(NIA DEVIYANA)

Setiap kali rudal melintasi langit Timur Tengah, gemanya tidak hanya terdengar di koridor kekuasaan Washington atau Tel Aviv, tetapi juga bergetar hebat di urat nadi perekonomian Asia Tenggara. Ketika eskalasi antara Iran dan Israel memuncak, publik disuguhi tontonan diplomasi rutin: Indonesia menawarkan mediasi, sementara ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan penahanan diri dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Di atas kertas, respons ini mencerminkan tradisi diplomasi kawasan yang mengedepankan keseimbangan. Namun, di balik bahasa formal tersebut, tersembunyi sebuah kecemasan struktural yang jarang diakui secara terbuka: Asia Tenggara sedang terjebak dalam ilusi otonomi yang sangat rapuh.

Kepanikan senyap yang melanda ibu kota-ibu kota di kawasan ini–mulai dari manuver Indonesia mengamankan pasokan minyak di luar Teluk hingga kebijakan rasionalisasi bahan bakar di Myanmar–membongkar satu realitas fundamental. Asia Tenggara menggerakkan mesin pertumbuhannya dengan energi yang tidak ia kuasai, dan melewati jalur-jalur (seperti Selat Hormuz) yang tidak bisa mereka amankan.

Ketergantungan ini bukan sekadar masalah logistik sesaat, melainkan penanda posisi periferal kawasan ini dalam hierarki rantai pasok global. Kita cukup terintegrasi untuk menjadi korban pertama dari setiap disrupsi, tetapi terlalu lemah untuk mendikte syarat-syarat penyelesaiannya.

Mekanisme konsensus ASEAN yang dibanggakan selama ini, pada praktiknya, sering kali berfungsi sebagai mesin depolitisasi. Seruan usang untuk berdialog mengaburkan relasi kuasa yang timpang.

Padahal, posisi tawar kawasan ini tidaklah kecil. Indonesia dengan kekuatan demografi dan komoditasnya, Vietnam sebagai pabrik dunia yang baru, serta Singapura sebagai pusat finansial, seharusnya memberikan beban strategis yang lebih besar.

Sayangnya, ada jurang yang dalam antara potensi geopolitik dan realitas ketidakberdayaan. Kesenjangan ini paling tragis dan nyata terlihat pada nasib tenaga kerja migran kita. Jutaan pekerja dari Filipina, Indonesia, dan Thailand menopang denyut ekonomi di Timur Tengah.

Ketika konflik pecah, seperti yang merenggut nyawa pekerja Filipina di Israel, mereka sering kali hanya direduksi menjadi catatan kaki atau sekadar statistik kemanusiaan. Padahal, mobilitas tenaga kerja yang rentan ini adalah inti dari sistem ekonomi politik global.

Kawasan kita mengekspor tenaga kerja untuk menopang stabilitas negara-negara pusat. Sementara nasib mereka disandarkan pada kondisi keamanan yang tak bisa dikendalikan oleh negara pengirim.

Ini adalah bentuk ekstrem dari pertukaran tidak seimbang: para pekerja ini sangat esensial bagi mesin produksi kapitalisme global, mengekstraksi nilai lebih untuk ekonomi asing, namun selalu dipinggirkan dari jaminan perlindungan sosial dan fisik.

Lebih jauh lagi, ekspor massal tenaga kerja ini berfungsi sebagai katup pengaman bagi pemerintah di kawasan. Dengan mengekspor kelebihan tenaga kerja, negara-negara Asia Tenggara secara efektif mendeaktivasi potensi konflik kelas dan ketegangan politik di dalam negeri. Ekspor manusia menjadi alat untuk menstabilkan status quo domestik.

Di tingkat strategis yang lebih makro, krisis Iran juga menelanjangi kontradiksi dalam postur keamanan kawasan. Sentralitas ASEAN dan doktrin bebas-aktif mensyaratkan adanya keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Masalahnya, keamanan material kawasan ini masih sangat bergantung pada payung daya tangkal Amerika Serikat.

Setiap kali perhatian dan sumber daya Washington tersedot secara struktural ke dalam pusaran konflik Timur Tengah, terjadi kekosongan strategis di Asia Pasifik. Konsekuensi tak terucapkan dari kekosongan ini memiliki nama yang spesifik: Tiongkok.

Tanpa penyeimbang eksternal yang fokus, klaim otonomi strategis Asia Tenggara perlahan-lahan tergerus. Ruang gerak diplomatik menyempit, memaksa negara-negara kawasan ke dalam penyelarasan asimetris dengan Beijing, baik dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan maupun dalam arsitektur ekonomi regional.

Pertanyaannya, mengapa subordinasi struktural ini tidak pernah benar-benar digugat secara politik oleh elite kawasan? Jawabannya terletak pada model ekonomi kita sendiri. Elite politik dan ekonomi di Asia Tenggara telah membangun legitimasi dan kekayaan mereka dengan bertindak sebagai manajer dari arsitektur akumulasi ini.

Model pembangunan mereka bertumpu pada pemeliharaan pertukaran yang tidak seimbang ini. Mereka meredam gejolak internal dengan menyerap biaya krisis global dan mendistribusikannya ke bawah, kepada kelas pekerja dan masyarakat marginal.

Pada akhirnya, negara-negara kita memang akan selalu bisa beradaptasi. Pasar akan menyesuaikan harga, dan pemerintah akan menormalisasi keadaan darurat demi memutar kembali roda ekonomi.

Namun, ketangguhan semacam ini adalah sebuah jebakan konseptual. Beradaptasi secara pasif terhadap kerentanan struktural bukanlah sebuah strategi. Ia hanyalah cara Asia Tenggara mengelola rutinitas dari periferalitasnya sendiri di panggung dunia.

Sudah saatnya kawasan ini berhenti membanggakan kemampuannya menyerap kejutan, dan mulai merumuskan keberanian politik untuk mengubah tatanan internasional yang terus-menerus meminggirkannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia dapat meningkat hingga sekitar 11 persen. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem perpajakan dan perbaikan kinerja penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sudah melakukan berbagai pembenahan pada sistem pajak dan bea cukai, termasuk melalui digitalisasi layanan. “Kan sudah kita obrak-abrik bea cukai, pajak. Digitalisasi kita aktifkan. Dan kita harapkan ekonominya tumbuh lebih cepat daripada tahun lalu sehingga income-nya juga naik,” ujar Purbaya di Kantornya, Jumat (13/3/2026).

Menurut dia, kinerja penerimaan negara pada awal tahun menunjukkan tren yang membaik. Penerimaan pajak tercatat tumbuh cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

“Sekarang saja sudah tumbuhnya 30 persen pajak. Bea cukai di Januari tadinya negatif, sekarang sudah positif tujuh persen,” katanya.

Ia menilai perbaikan penerimaan negara tersebut memberi harapan bahwa target peningkatan tax ratio dapat tercapai, meski perekonomian global masih menghadapi berbagai tekanan.

Purbaya menambahkan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan batas defisit anggaran maksimal tigapersen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut dia, banyak negara lain justru memiliki tingkat defisit yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia“Mungkin Vietnam lebih tinggi dari kita, sekitar empat persen. India lebih tinggi lagi, defisitnya lima sampai enam persen. Jadi harusnya kalau dari angka itu saja tidak ada masalah,” ujarnya.

Namun pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk persepsi lembaga pemeringkat internasional terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

“Tapi yang jelas sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati,” kata Purbaya.

Ia menegaskan keputusan terkait kemungkinan pelebaran defisit tetap berada di tangan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi.“Kalau perintah ya kita jalankan. Saya kan cuma tangan Presiden,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang di Timur Tengah menciptakan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) pada Kamis (12/3/2026), mengatakan aliran sekitar 20 juta barel per hari minyak mentah dan produk olahan melalui Selat Hormuz anjlok.

Dengan kapasitas terbatas yang tersedia untuk melewati jalur air penting tersebut dan penyimpanan yang sudah penuh, negara-negara Teluk telah memangkas produksi minyak gabungan mereka setidaknya 10 juta barel per hari, kata IEA dalam Laporan Pasar Minyak bulanannya.

“Tanpa pemulihan cepat aliran pengiriman, kerugian pasokan diperkirakan akan meningkat,” kata badan tersebut, yang pada Rabu mengumumkan pelepasan darurat stok minyak terkoordinasi terbesar yang pernah ada, yakni sebesar 400 juta barel dari cadangan.

Baru pekan lalu, Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan, masih memiliki banyak stok minyak. Namun kini badan tersebut mengoordinasikan pelepasan darurat stok minyak terbesar sejak didirikan pada 1970-an selama embargo minyak Arab.

Menyusul perang di Timur Tengah, pasokan minyak global diperkirakan anjlok sebesar 8 juta barel per hari pada Maret. Pengurangan produksi di Timur Tengah sebagian diimbangi oleh peningkatan produksi dari produsen non-OPEC+, Kazakhstan, dan Rusia, kata badan tersebut.

Pelepasan stok darurat tidak akan mampu sepenuhnya mengimbangi kehilangan pasokan yang berkepanjangan, tambahnya. “Pelepasan stok darurat yang terkoordinasi memberikan penyangga yang signifikan dan disambut baik, tetapi tanpa penyelesaian konflik yang cepat, hal itu tetap merupakan langkah sementara,” kata Birol dilansir laman Oilprice.com, Jumat (13/3/2026).

“Dampak akhir pada pasar minyak dan gas serta perekonomian yang lebih luas dari konflik tersebut tidak hanya bergantung pada intensitas serangan militer dan kerusakan aset energi, tetapi juga, yang terpenting, pada durasi gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz,” ujarnya.