REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kinerja industri perbankan tetap solid dengan risiko terjaga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sebagaimana dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Kuartal II 2025 yang dirilis Jumat (10/10/2025). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), menyampaikan fungsi intermediasi berjalan positif hingga Juni 2025 seiring peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang kuat.

Kualitas aset menunjukkan perbaikan dengan penurunan risiko kredit. Sedangkan kondisi likuiditas berada pada tingkat yang memadai, ditopang oleh cadangan likuiditas jauh di atas ketentuan minimum. Tingkat permodalan perbankan yang tinggi juga mencerminkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi potensi risiko ke depan serta kemampuannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK juga mendorong bank-bank untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas sehingga mencapai pertumbuhan yang tinggi, sehat, dan berkelanjutan,” kata Dian.

Ia menambahkan, OJK juga senantiasa melakukan pengawasan perbankan secara intensif dan prudent untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan pertumbuhan sektor perbankan tumbuh berkesinambungan.

Adapun hingga Agustus 2025, kondisi perbankan juga terjaga baik tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8,51 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 7,56 persen (yoy).

NPL gross tercatat stabil pada level 2,28 persen, mencerminkan kondisi risiko kredit yang juga stabil. Likuiditas tetap terjaga dengan rasio AL/NCD (alat likuid/non core deposit) sebesar 120,25 persen dan AL/DPK sebesar 120,25 persen, keduanya berada di atas ambang batas (threshold).

Risiko pasar tetap terkendali, ditunjukkan oleh rasio PDN (posisi devisa netto) yang sangat rendah sebesar 1,19 persen, jauh di bawah ambang batas 20 persen. Sementara itu, CAR (rasio kecukupan modal) terjaga tinggi pada level 26,03 persen, meningkat terutama didorong oleh kenaikan laba.

Selanjutnya, OJK turut menyoroti perkembangan sektor riil dalam LSPI, khususnya industri otomotif. Sektor ini dinilai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap PDB serta efek pengganda (multiplier effect) yang luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja industri otomotif menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Namun, di tengah dinamika tersebut, posisi Indonesia di kancah global justru semakin menguat.

Pada 2024, Indonesia berhasil masuk jajaran 15 besar produsen kendaraan dunia, bersaing dengan negara-negara yang telah lama mendominasi industri otomotif global. Sinergitas yang solid antara industri otomotif, lembaga keuangan, dan pemerintah dinilai dapat mengubah arah masa depan industri otomotif Indonesia dari tantangan menjadi peluang pertumbuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat perlindungan investor, menyusul kasus dugaan pembobolan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang menimpa salah satu perusahaan sekuritas, agar kasus serupa bisa dicegah dan tidak berulang di kemudian hari.

“Salah satunya dengan menerbitkan surat kepada perusahaan efek (PE) dan bank RDN yang menekankan peningkatan keamanan teknologi informasi dan penguatan manajemen risiko, termasuk perbaikan fraud detection system,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) melaporkan adanya aktivitas mencurigakan pada RDN anak usahanya, PT Panca Global Sekuritas (PGS), pada 9 September 2025. Aktivitas tersebut berupa penarikan dana berulang dalam waktu singkat yang diduga dilakukan melalui BCA Klik Bisnis.

Terkait modus serangan siber yang mengeksploitasi koneksi host-to-host (API) antara sistem back office milik PE dengan sistem milik bank RDN, Inarno mengatakan bahwa Surat Edaran Bersama (SEB) SRO telah dikeluarkan pada 12 September 2025.

SEB yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ini mengatur penghentian koneksi host-to-host tersebut setiap hari kecuali telah memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan.

“SEB tersebut mengatur secara rinci syarat-syarat teknis dan operasional yang wajib dipenuhi oleh perusahaan efek dan bank RDN sebelum koneksi host to host tersebut dapat diaktifkan kembali,” kata Inarno.

Menyikapi insiden dan potensi ancaman yang meningkat, Inarno menambahkan bahwa beberapa action plan juga telah disusun antara lain pembaharuan beberapa pedoman teknis dari BEI yang mencakup pedoman terkait online trading, back office integrated system (Bofis), dan keamanan sistem anggota bursa, serta pembaharuan pedoman di KSEI.

“Selain itu, akan dilakukan asesmen menyeluruh terhadap status keamanan sistem yang digunakan oleh para anggota bursa,” ujar dia.

Terkait dengan kasus yang menimpa Panca Global Sekuritas, Inarno mengungkapkan bahwa OJK telah berkomunikasi dengan lembaga jasa keuangan (LJK) terkait.

Ia memastikan, seluruh kerugian yang terjadi akibat insiden pembobolan RDN tersebut ditanggung sepenuhnya oleh LJK, sehingga nasabah sama sekali tidak dirugikan.

OJK menegaskan, serangan siber sebagai ancaman serius terhadap integritas dan stabilitas pasar modal. Namun, menurut otoritas, insiden serangan siber yang terkait pembobolan RDN pada beberapa waktu lalu belum dikategorikan sebagai insiden sistemik.

Hal ini, ujar Inarno, mengingat dampaknya masih terbatas dan tidak meluas ke infrastruktur inti pasar modal, namun potensi untuk menjadi sistemik tetap ada.

“Oleh karena itu OJK bekerja sama dengan SRO memperkuat pengawasan terhadap aspek keamanan teknologi informasi di pelaku industri pasar modal, mendorong penguatan infrastruktur keamanan siber, dan menjalin koordinasi lintas lembaga, termasuk melalui Indonesia Anti Scam Center, untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi apabila terjadi insiden,” kata Inarno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengguna jasa, stakeholder bandara, dan seluruh masyarakat atas peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di area bandara pada Jumat (10/10/2025) pada pukul 18.13 WITA hingga pukul 19.18 WITA.

Saat terjadi pemadaman, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ahmad Syaugi Shahab mengatakan tim teknis segera melakukan penelusuran dan berupaya melakukan penanganan langkah-langkah untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kelancaran layanan di seluruh area bandara.

"Akibat peristiwa tersebut, terdapat 74 penerbangan yang harus mengalami penyesuaian jadwal keberangkatan serta kedatangannya, yakni 42 penerbangan internasional dan 32 penerbangan rute domestik," ujar Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Saat pengaturan lalu lintas penerbangan, ucap Ahmad, pihaknya juga mencatat adanya delapan pesawat yang holding di udara selama adanya gangguan listrik. Meski sempat mengalami keterlambatan, manajemen memastikan seluruh penumpang dan penerbangan terjadwal pada Jumat (10/10) telah berhasil diberangkatkan hingga Sabtu (11/10) dini hari tadi.

"Demikian pula dengan jadwal kedatangan dapat terlayani pasca aliran listrik kembali normal," kata Ahmad.

Berdasarkan catatan operasional, Ahmad sampaikan, penerbangan terakhir yang berangkat adalah penerbangan Garuda Indonesia (GIA 870) tujuan Incheon yang lepas landas pada pukul 02.16 WITA. Ahmad mengatakan hasil monitoring pada Sabtu (11/10) pagi hingga sore menunjukkan seluruh aktivitas penerbangan, pelayanan penumpang, serta arus kendaraan pengantar dan penjemput berjalan normal dan lancar.

Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah mendukung penanganan operasional di bandara. Ahmad menegaskan komitmen melakukan evaluasi menyeluruh dan terus berupaya meningkatkan keandalan fasilitas guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengimbau pengendara untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek imbas pekerjaan perbaikan pada lima titik ruas jalan tersebut dalam sepekan ke depan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pengguna jalan selama proses pekerjaan berlangsung," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo di Bekasi, Sabtu.

Ia meminta pengguna jalan mengatur waktu perjalanan, mempersiapkan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan saldo uang elektronik mencukupi serta mengisi bahan bakar dan daya perangkat sebelum berangkat.

Jasamarga, menurut dia, telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama periode pekerjaan berlangsung di antaranya menempatkan petugas siaga di lokasi pekerjaan, melakukan pengaturan lalu lintas hingga mempersempit area kerja.

"Kami menyiapkan contraflow apabila diperlukan serta berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya untuk memastikan arus kendaraan tetap terkendali. Pengguna jalan diimbau mematuhi rambu dan arahan petugas, terutama di sekitar area pekerjaan," katanya.

Selain itu, ia mengatakan Jasamarga juga melakukan sosialisasi rencana pekerjaan melalui spanduk imbauan serta Dynamic Message Sign (DMS) di kedua arah Tol Jakarta-Cikampek sebagai bentuk transparansi informasi.

"Pekerjaan berlangsung sejak tadi malam hingga Jumat 10 Oktober di beberapa titik. Selama periode pekerjaan berlangsung, Tol Jakarta-Cikampek tetap beroperasi secara normal di kedua arah," ujar dia.

Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Amri Sanusi menjelaskan pekerjaan dimaksud dilakukan secara berkala guna memastikan kualitas jalan tol tetap terjaga dengan baik sekaligus bentuk komitmen menghadirkan perjalanan yang aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

"Pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan rutin dan evaluasi kondisi lapangan. Pemeliharaan ini menjadi bagian dari upaya kami menjaga mutu jalan tol dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik," katanya.

Ia merinci pekerjaan titik pertama berada di area On Ramp Gerbang Tol Cikampek Utama pada lajur 2 arah Jakarta mulai Jumat (10/10) pukul 23.00 WIB hingga Selasa (14/10) pukul 09.00 WIB.

Kemudian Jembatan Sungai Citarum Km 01+517 Karawang Timur pada jalur Ramp arah Jakarta mulai Jumat (10/10) pukul 19.00 WIB hingga Rabu (15/10) pukul 20.00 WIB.

"On Ramp Cikunir arah Cikampek di lajur 2 mulai Sabtu (11/10) pukul 13.00 WIB sampai dengan Senin (13/10) pukul 05.00 WIB," katanya.

Selanjutnya di Km 27+986 hingga Km 27+741 pada lajur 1 dan 2 arah Jakarta mulai Sabtu (11/10) pukul 10.00 WIB hingga Jumat (17/10) pukul 09.00 WIB.

Pekerjaan titik kelima berada di Km 64+118 hingga Km 63+782 pada lajur 1 arah Jakarta mulai Senin (13/10) pukul 09.00 WIB sampai dengan Jumat (17/10) pukul 19.00 WIB.

PT JTT menyediakan layanan one call center 24 jam di 14080 serta aplikasi Travoy 4.5 yang dapat diunduh di iOS dan Android untuk memudahkan pengguna jalan memperoleh informasi terkini.

Melalui layanan itu, pengguna dapat memantau kondisi lalu lintas secara terkini, lokasi area rehat, permohonan bantuan layanan hingga informasi rekayasa lalu lintas sehingga perjalanan di ruas tol Jasa Marga Group menjadi lebih aman, nyaman dan efisien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, proses pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masyarakat yang merupakan wajib pajak (WP) pada 2026 mulai menggunakan sistem Coretax. Dia mendorong para WP untuk mengaktifkan akun sistem Coretax.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kalli kita akan menggunakan Coretax, tahun depan tepatnya Maret (2026) kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax saatnya akan menggunakan Coretax," kata Yon dalam agenda Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) malam WIB.

Karena merupakan kali pertama, Yon memastikan, jajaran Kemenkeu gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat segera mengakses sistem Coretax. Diharapkan upaya itu bisa meminimalisasi masalah atau kendala yang dialami para WP saat mengisi SPT.

"Kami di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan berkolaborasi dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk membuat sosialisasi yang efektif, supaya tidak ada masalah," tutur Yon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, pasar modal Indonesia dalam sepekan terakhir kembali mencatatkan rekor baru all time high (ATH). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat di tutup di level 8.257 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 15.560 triliun.

“Data perdagangan saham di BEI selama sepekan pada periode 6—10 Oktober 2025 ditutup mayoritas pada zona positif. Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian BEI sebesar 12,48 persen menjadi Rp 28,15 triliun dari Rp 25,02 triliun pada pekan sebelumnya,” tulis BEI dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Kemudian peningkatan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian selama pekan ini yaitu sebesar 11,83 persen menjadi 2,93 juta kali transaksi dari 2,62 juta kali transaksi pada pekan lalu.

“Kapitalisasi pasar BEI mengalami kenaikan sebesar 3,19 persen dan kembali mencatatkan rekor tertinggi menjadi sebesar Rp 15.560 triliun dari Rp 15.079 triliun pada sepekan sebelumnya,” terangnya.

Adapun, IHSG selama sepekan tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen menjadi berada pada level 8.257,859 dari posisi pada pekan sebelumnya di 8.118,301.

“Selain itu, IHSG pada penutupan pekan ini juga merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah,” ungkapnya.

Sementara itu, pada sepekan terakhir, rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami penurunan sebesar 14,88 persen menjadi 42,318 miliar lembar saham dari 49,717 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Adapun, investor asing di akhir pekan ini mencatatkan nilai beli bersih Rp 728,91 miliar, dan sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp 53,49 triliun.

Pada pekan periode 6—10 Oktober 2025, BEI melakukan berbagai kegiatan. Diantaranya, pada Jumat (10/10/2025), Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk mulai dicatatkan di BEI, dengan nilai nominal obligasi sebesar Rp256.700.000.000 dan sukuk dengan nilai nominal sebesar Rp 1.243.300.000.000.

Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 adalah idAA (Double A) dan idAA(sy) (Double A Syariah) dengan Wali Amanat PT Bank KB Indonesia Tbk.

“Total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2025 adalah 142 emisi dari 75 emiten senilai Rp 166,24 triliun,” ungkapnya.

Dengan pencatatan tersebut, maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 644 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp 526,35 triliun dan 129,79 juta dolar AS, yang diterbitkan oleh 137 emiten.

“Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 191 seri dengan nilai nominal Rp 6.423,84 triliun dan 352,10 juta dolar AS. Selain itu, di BEI telah tercatat sebanyak 7 emisi EBA dengan nilai Rp 2,13 triliun,” lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pembahasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) masih berada dalam proses oleh para pihak terkait.

“Ini (UMP) sedang proses, ditunggu saja. Prosesnya, kita sedang mengembangkan konsep. Ada kajian (terkait kenaikan UMP) ini, ya,” kata Menaker Yassierli saat dijumpai di sela-sela acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Selain pembahasan konsep dan mempertimbangkan sejumlah kajian, Yassierli memastikan pemerintah juga melakukan dialog sosial bersama perwakilan dari buruh/pekerja dan dunia usaha.

“Kemudian juga sudah ada social dialog, ya, mendengar aspirasi dari buruh, dari pengusaha. Kemudian Dewan Pengupahan Nasional juga sudah mulai melakukan rapat-rapat. Tunggu saja, masih ada waktu, kok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menaker menilai masih ada waktu untuk mempersiapkan aturan atau keputusan terkait kenaikan UMP untuk tahun 2026.

Ia berpendapat hal ini memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan berbagai usulan serta kajian yang relevan dan mendalam.

“Semuanya harus dipertimbangkan, jadi (kita harus) mempertimbangkan banyak hal. Artinya ada faktor regulasi yang harus kita pertimbangkan,” kata Yassierli.

Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Putusan MK itu nomor satu, itu yang harus kita jalankan dulu, baru kita lihat nanti yang terbaik untuk Indonesia seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

“KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen,” kata Said Iqbal di Jakarta, Senin (11/8/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengungkapkan ada ribuan wajib pajak (WP) yang menunggak kewajiban membayar pajak. Dari ribuan penunggak pajak, 200 orang di antaranya yang paling menjadi perhatian. Angka itu juga sebelumnya sempat diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan. Nah, yang 200 ini menjadi concern karena jumlahnya yang besar dan case-nya yang melibatkan banyak study, dan itulah yang kemarin di-highlight oleh Pak Menteri," kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal dalam agenda Media Gathering APB 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) malam WIB.

Yon mengungkapkan, 200 orang tersebut memiliki menyangkut WP orang-orang kaya, dengan tunggakan pajaknya mencapai hingga Rp 60 triliun. Menurut Yon, ratusan WP tersebut memang terbilang cukup sulit ditagih karena ragam faktor, misalnya karena usaha yang bersangkutan sudah pailit.

"Kalau WP prominen itu biasanya pembayar pajak gede. Yang biasanya jumlahnya besar, case-nya itu relatif, mungkin agak sulit untuk diselesaikan dan membutuhkan kadang-kadang perhatian banyak pihak," ucap Yon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan apresiasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pada ajang The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 di Ballroom Hotel Pullman Thamrin, Jakarta (15/9/2025), BRI tercatat sebagai salah satu perusahaan dalam daftar Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Besar (BigCap PLCs).

Apresiasi ini diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kepada perusahaan-perusahaan publik yangc, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penilaian dilakukan secara independen terhadap 200 emiten publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2023.

Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan positif bagi Perseroan. “Masuknya BRI dalam daftar Top 50 Emiten BigCap mencerminkan upaya berkesinambungan kami dalam mewujudkan bisnis yang berintegritas melalui tata kelola yang sehat. Kami meyakini bahwa penerapan GCG bukan hanya kewajiban, tetapi juga fondasi untuk mendukung pertumbuhan usaha yang unggul dan berkelanjutan,” ujarnya.

Apresiasi ini memperlihatkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC). Hal ini mendukung langkah BRI dalam membangun bisnis yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

"Kami akan terus menjaga konsistensi dalam mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. BRI percaya bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh komitmen untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan," kata Solichin.

Dengan mengusung tema Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times, IICD menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang kuat untuk memperkuat daya tahan bisnis di tengah dinamika global.

Ketua Umum IICD sekaligus Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Rudiantara menyampaikan bahwa praktik governansi yang baik dapat menjadi penopang utama bagi ketahanan perusahaan. Acara tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh antara lain Adrian Zuercher, CFA, selaku Co-Head Global Asset Allocation & Investment Management APAC dari UBS, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyampaikan pandangan mengenai pentingnya sinergi regulator, pelaku usaha, dan investor.

Adapun, penerapan prinsip GCG ini diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan aspirasi perusahaan untuk menjadi kelompok perbankan yang adaptif, berdaya saing, dan inklusif di kawasan regional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengajak generasi muda ikut andil mengambil peran nyata dalam memajukan Usaha Ultra Mikro, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui ajang Madani Entrepreneur Academy (MEA) 2025. Program ini menjadi wadah bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari berbagai daerah untuk menuangkan ide kreatif dan inovatif yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku UMKM.

Sebanyak 180 siswa dari 32 sekolah di 15 provinsi berpartisipasi dalam program yang dikemas dengan konsep Experiential Service Learning (ESL). Di sana, peserta tidak hanya belajar teori kewirausahaan, tapi juga terjun langsung membantu UMKM mengembangkan bisnis.

Setelah melalui berbagai tahap pelatihan dan seleksi, 10 tim terbaik diundang ke Jakarta untuk mengikuti bootcamp dan sesi penjurian final. Menurut Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan bagi dunia usaha kecil yang baru dirintis.

“Generasi muda harus diberi ruang untuk berkreasi dan membantu mencetak pengusaha UMKM yang mampu bersaing di pasar modern. Mereka lahir di era digital, memahami tren, dan bisa menjadi jembatan antara UMKM dengan peluang baru di dunia digital,” ujar Dodot.

Dalam program ini, peserta ditantang untuk melakukan Level Up Challenge, yakni merancang strategi pemasaran, branding, hingga penerapan Artificial Intelligence for Business yang bisa diadaptasi oleh para mitra UMKM. Kolaborasi ini membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari para pengusaha, sementara UMKM mendapatkan ide segar untuk memperkuat daya saing di tengah perubahan pasar.

PNM menilai kegiatan seperti MEA menjadi bagian penting dari upaya menumbuhkan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, PNM berharap muncul generasi muda yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru lewat gagasan kreatif mereka.

Pada penghujung acara, PNM memberikan apresiasi kepada tiga pemenang utama, tujuh tim berprestasi, dan tiga peserta individu terbaik yang dinilai memiliki ide paling inovatif untuk diterapkan pada UMKM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penagihan pajak tidak hanya menyasar 200 wajib pajak besar, tetapi juga ribuan penunggak pajak lainnya di seluruh Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan jumlah penunggak pajak di Indonesia mencapai ribuan, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang tengah menjadi sorotan publik.

“Ini bukan hanya 200 penunggak pajak. Jumlahnya banyak, ribuan. Tapi sebagian dikerjakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagian lainnya menjadi perhatian kantor pusat. Sebab tugas penagihan dilakukan teman-teman di KPP melalui juru sita pajak. Nah, 200 wajib pajak besar ini menjadi concern karena nilainya besar dan kasusnya melibatkan banyak pihak,” ujar Yon dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Menurut dia, daftar 200 penunggak pajak yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kasus dengan nilai tinggi dan kompleksitas besar, sehingga memerlukan koordinasi lintas unit dan waktu penyelesaian yang lebih panjang.

Yon menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), piutang pajak baru tercatat ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah disetujui oleh wajib pajak atau memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) setelah seluruh proses hukum selesai.

Ia menambahkan, sebagian penunggak pajak memiliki kasus yang berlangsung lama karena sejumlah faktor, termasuk proses hukum yang masih berjalan, kondisi wajib pajak yang telah pailit, serta nilai piutang yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

“Sebagian ada yang lama bukan berarti didiamkan. Ada yang wajib pajaknya sudah pailit, ada juga yang kasusnya kompleks, sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut,” kata Yon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memulai pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalur Segmen Kejapanan–Gempol (KM 769+450 s.d 772+650) pada ruas Tol Surabaya–Gempol dengan nilai kontrak sebesar Rp140,3 miliar (termasuk PPN). Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan proyek strategis ini ditargetkan selesai dalam waktu 270 hari kalender (sembilan bulan).

"Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya PTPP mendukung program Asta Cita Pemerintah, khususnya pada pilar pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional," ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Dengan peningkatan kapasitas ini, ucap Joko, ruas tol vital yang menghubungkan Kota Surabaya dan Gempol diharapkan dapat mengurai kemacetan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Timur. Joko menjelaskan proyek ini menggunakan metode erection portal gantry, yang memungkinkan pekerjaan jembatan dilakukan lebih cepat, efisien, dan aman.

"Pelebaran jalur dilakukan di median tol dengan ruang kerja yang sempit, sehingga membutuhkan perencanaan matang dan standar keselamatan tinggi," lanjut Joko.

Meski penuh tantangan, Joko optimistis proyek ini selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Joko menegaskan proyek ini bukan sekadar peningkatan kapasitas jalan tol, melainkan bagian dari upaya memperlancar arus transportasi, menekan waktu tempuh, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

"Tol Surabaya–Gempol adalah salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Timur. Dengan pelebaran kapasitas, kami berharap manfaat langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, hingga sektor logistik," kata Joko.

Dengan langkah ini, ucap Joko, PTPP mempertegas perannya sebagai pionir pembangunan infrastruktur nasional yang adaptif terhadap tantangan teknis dan kebutuhan masyarakat. Melalui kombinasi teknologi konstruksi terkini dan pengalaman panjang di proyek-proyek strategis nasional, PTPP berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur transportasi yang lebih andal, berdaya saing, berkelanjutan, serta sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antardaerah dan pemerataan ekonomi.