REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang jam operasional Anti-Scam Center melalui layanan Kontak 157 menjadi 24 jam setiap hari, termasuk Ahad dan hari libur. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan penipuan lebih cepat serta meningkatkan peluang penyelamatan dana.

“Alhamdulillah, hari ini layanan OJK sudah beroperasi 24 jam, tujuh hari dalam seminggu, insya Allah termasuk hari libur tetap berjalan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

OJK mencatat, kerugian akibat skema penipuan dan scam telah mencapai Rp6,1 triliun.

“Saat ini kami menerima lebih dari 270 ribu laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan, dengan total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud,” ungkap Kiki.

Sebelumnya, layanan telepon 157 hanya aktif Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB. Kini, masyarakat dapat menghubungi 157 kapan saja, termasuk melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook, baik untuk pertanyaan seputar layanan jasa keuangan maupun pengaduan.

Kecepatan pelaporan menjadi kunci agar dana korban dapat segera diselamatkan. OJK juga terus mendorong literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran investasi bodong maupun pinjaman ilegal.

Kiki menegaskan bahwa penguatan akses keuangan dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan kerugian akibat scam di era digital.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Wuling Motors (Wuling) tampil bergaya dalam ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025 yang digelar pada 10–12 Oktober 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Mengusung semangat tema ‘8VOLUTION’, Wuling membawa sederet kendaraan listrik dengan sentuhan personalisasi untuk menegaskan bahwa EV tak lagi soal efisiensi, melainkan juga ekspresi gaya hidup dan karakter penggunanya.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik bisa jadi kanvas kreativitas tanpa meninggalkan fungsi dan keberlanjutan,” ujar Yan Ferdiendo, Customer Acquisition Senior Manager Wuling Motors dalam keterangan resminya, Jumat (10/10/2025).

Wuling menampilkan empat model andalannya, yakni Mitra EV VIP Concept, BinguoEV Daily Driven Style, New Cloud EV Pro Clean Look, dan New Air EV Pro Starry Black. Masing-masing membawa gaya modifikasi berbeda yang menonjolkan sisi inovatif dari mobil listrik Wuling.

Mitra EV “VIP Concept” yang berkolaborasi dengan National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) ini menjadi bintang utama di booth Wuling. Mobil listrik komersial pertama Wuling ini disulap menjadi ruang kabin supermewah layaknya executive lounge dengan empat kursi VIP berfitur pijat, pemanas, pendingin, dan reclining elektrik.

Hiburan makin lengkap lewat Android TV dan sistem audio premium. Tampilan eksteriornya juga berkelas berkat kelir Nardo Grey–White dari Goodfix Sticker, velg Lenso Jager Ventus JTV 18 inci, dan air suspension AirBFT.

Kemudian BinguoEV “Daily Driven Style”. Model ini memadukan gaya klasik modern yang tetap cocok dipakai harian. Kombinasi warna bodi Milk Tea dengan atap putih dari Teckwrap Super Gloss dan striping cokelat-hitam doff dari MaxDecal menonjolkan kesan elegan. Velg Fortis PLW-02 ring 15 bernuansa Magnesium Gold dan ban BF Goodrich Advantage Touring memberi sentuhan tangguh nan berkarakter.

Cloud EV “Clean Look Style”, tampil minimalis tapi tetap berotot. Medium hatchback ini memakai ban Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 dengan velg Pako PRW18 IJEN 18 inci dan custom spring untuk tampilan meaty fitment.

Balutan Fanchi Super Glossy Nardo Gray (FC211) dan Piano Black (FC201) menghapus aksen krom, menghasilkan tampilan bersih dan elegan khas gaya clean look.

Terakhir Air EV Pro “Starry Black”, dengan kelir Starry Black lengkap dengan crossbar dan roofbox Otoproject — mencerminkan tren konsumen muda yang aktif dan dinamis. Model ini sekaligus menegaskan bahwa EV bisa tampil fungsional tanpa kehilangan gaya.

Wuling juga membawa program penjualan Octofest dengan berbagai promo menggoda. DP mulai Rp8 juta atau cicilan mulai Rp2 jutaan. Lifetime warranty untuk komponen utama EV & HEV. Gratis charging device untuk model tertentu. Bonus crossbar dan roofbox Otoproject untuk 5 pembeli pertama Air EV

Pengunjung juga bisa mencoba langsung unit test drive Air EV, BinguoEV, dan Cloud EV di area pameran. Setiap transaksi selama pameran juga otomatis masuk undian grand prize 1 unit Wuling BinguoEV.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kekhawatiran pasar terkait penutupan pemerintah (government shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) berkepanjangan.

“Penutupan pemerintah AS masih berlangsung hingga hari kesembilan dan Risalah Rapat Federal Reserve (Fed) terbaru menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan sepakat untuk mendukung pasar tenaga kerja yang (sedang) melemah,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore melemah sebesar 2 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.570 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.568 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.585 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.534 per dolar AS.

Berdasarkan risalah Federal Open Market Committee (FOMC), sebagian besar pejabat mendukung pemangkasan suku bunga di akhir tahun 2025 kendati beberapa anggota dari mereka memperingatkan agar tak bertindak terlalu cepat, mengingat tekanan inflasi terus berlanjut.

Penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan dinilai mengganggu rilis data ekonomi utama, seperti Nonfarm Payrolls (NFP) yang seharusnya dipublikasikan pada Jumat (3/10).

“Kurangnya visibilitas terhadap kondisi ekonomi AS mempersulit prospek kebijakan Federal Reserve dan memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga yang akan segera terjadi,” kata Ibrahim.

Menurut CME FedWatch, pasar memperkirakan peluang penurunan suku bunga hampir 100 persen pada bulan Oktober, diikuti pemangkasan suku bunga selanjutnya pada pertemuan bulan Desember. Prospek ini dinilai akan memberikan tekanan pada imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Dolar AS (USD).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk bersilaturahmi. Pertemuan itu juga membahas ihwal izin usaha pertambangan (IUP) untuk badan usaha yang dikelola oleh organisasi masyarakat keagamaan itu.

“Iya, sedikit (bahas IUP tambang),” ujar Bahlil selepas menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Bahlil menyampaikan bahwa IUP untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah diberikan, dan Muhammadiyah masih diproses.

“Kalau NU kan sudah, Muhammadiyah masih dalam proses,” ucapnya.

Lebih dari itu, pertemuan dengan Muhammadiyah disebut dalam rangka silaturahim. Bahlil pun terbuka untuk bersilaturahmi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lainnya.

“Saya kan sebagai pemuda Islam kan boleh dong silaturahmi sama NU, sama Muhammadiyah, sama yang lain-lain juga lah,” kata dia.

Hingga saat ini, PP Muhammadiyah belum memperoleh lahan tambang yang akan dikelola sebagai implikasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama.

Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Sementara Muhammadiyah belum mendapatkan lahan untuk dikelola, NU sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Pada Jumat (3/1), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak segan untuk memberhentikan lebih banyak para pegawai Kementerian Keuangan yang nakal sebagai upaya bersih-bersih institusi. Hal itu menyusul adanya pemecatan 26 pegawai pajak yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Bimo Wijayanto, baru-baru ini.

“Ya, Pak Dirjen (Bimo) sudah memecat, yang lain-lain belum ada sampai sekarang. Ke depan, kita akan bersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktek-praktek yang mungkin kurang baik. Saya enggak akan melihat ke belakang, tapi kalau dari sini ke depan masih ada macam-macam lagi, saya akan berhentikan juga,” kata Purbaya yang hadir secara virtual dalam agenda Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Namun, Purbaya meyakini, dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan pimpinan Kemenkeu pada beberapa hari belakangan ini, membuat para pegawai Kemenkeu menyesuaikan diri dan menyeleraskan perilaku mereka dengan sikap tegas pimpinan.

“Nanti kalau ada temuan baru, kita proses. Tapi target saya adalah ke depan supaya ada treatment untuk pegawai Bea Cukai dan Pajak,” tuturnya.

Purbaya menekankan, ia akan menerapkan disiplin positif di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan. Artinya, aksi penyelewengan akan dikenai sanksi, sebaliknya pencapaian atau prestasi akan diberi rewards.

“Nanti kalau bagus sekali, misalnya tax (ratio) sekitar 10 (persen) ya, kalau bisa masuk 12 (persen) dalam 10 tahun, kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas/NFA yang baru. Hal ini berdasarkan dokumen Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

Dengan demikian, Amran akan menggantikan tugas Arief Prasetyo Adi. Presiden memberhentikan Arief dengan hormat berdasarkan keterangan di Keppres itu.

"Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," demikian kutipan yang diambil dari Keppres 116/P/2025, Jumat (10/10/2025).

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dalam keterangannya, Keppres ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 9 Oktober 2025.

Di kolom menimbang bertuliskan keputusan ini dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, dipandang perlu memberhentikan kepala Bapanas sebelumnya, kemudian mengangkat penggantinya. Di kolom memutuskan, tertulis Kepala Bapanas yang baru Amran Sulaiman diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Amran saat ini juga merupakan Menteri Pertanian aktif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Disrupsi digital terus membentuk ulang lanskap industri keuangan dan asuransi di Indonesia. Laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat ekonomi digital Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah mencapai nilai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar 263 miliar dolar AS, tumbuh 15 persen secara tahunan. Dari angka tersebut, sektor e-commerce menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.082 triliun.

Percepatan digitalisasi itu turut mendorong sektor keuangan dan asuransi untuk beradaptasi cepat, baik dalam hal teknologi, tata kelola, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan transformasi digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri dan meningkatkan kepercayaan publik.

“OJK menargetkan implementasi penuh POJK 11/2023 pada 2026 untuk sektor asuransi, termasuk asuransi syariah. Harapannya, industri asuransi akan tumbuh lebih sehat dengan tata kelola yang kuat,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, dalam forum Ijtima Sanawi 2025 di Jakarta.

Minimalkan penipuan

Transformasi digital kini tak sekadar berfokus pada efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas di tengah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Penerapan kecerdasan buatan (AI) dan big data memainkan peran penting, terutama dalam proses klaim dan deteksi penipuan.

Teknologi AI memungkinkan perusahaan asuransi memproses klaim dalam waktu kurang dari 24 jam, dari yang sebelumnya memakan waktu hingga tujuh hari. Beberapa perusahaan bahkan mencatat tingkat akurasi deteksi penipuan mencapai lebih dari 90 persen dengan proses yang sepenuhnya terdokumentasi secara digital.

Selain itu, analisis big data membantu pengembangan produk berbasis perilaku, seperti usage-based insurance yang menyesuaikan premi dengan gaya hidup pengguna. Pendekatan ini dinilai lebih adil sekaligus menekan potensi fraud, yang menurut data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencapai sekitar 10 persen dari total klaim tahunan.

Hingga triwulan IV 2024, industri asuransi umum mencatatkan premi sebesar Rp112,9 triliun, tumbuh 8,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, tantangan pada kualitas klaim dan isu fraud tetap menjadi perhatian utama regulator.

Kendati transformasi digital terus berkembang, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data OJK, rasio premi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 2,80 persen per September 2024, dan sedikit turun menjadi 2,72 persen pada Februari 2025. Angka ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia (4,8 persen) dan Singapura (11,4 persen).

OJK menilai inovasi produk menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar. Produk-produk micro insurance, asuransi digital, serta asuransi berbasis durasi seperti asuransi perjalanan harian mulai dikembangkan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk generasi muda pengguna layanan daring.

Transformasi digital di industri keuangan kini menjadi tolok ukur baru kesehatan korporasi. Perusahaan dituntut tidak hanya mengadopsi teknologi mutakhir, tetapi juga menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnisnya.

“Yang bertahan bukan yang paling besar atau paling canggih, melainkan yang paling akuntabel, adaptif, dan dipercaya,” demikian disampaikan dalam laporan e-Conomy SEA 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Program satu rekening satu pelajar (KEJAR) ditargetkan mencapai 98 persen dari total pelajar Indonesia pada 2027. Saat ini, capaian baru mencapai 87,75 persen, masih menyisakan 12,25 persen pelajar yang belum memiliki rekening.

“Program satu rekening satu pelajar ataupun KEJAR saat sekarang juga tadi disampaikan sudah mencapai 87,75 persen kita beri apresiasi kepada OJK yang semangat untuk mendorong ini namun kita berharap pada waktunya atau pada 2026 atau 2027 bisa mencapai 98 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakortas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Airlangga mengakui target ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan formal. Keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan koordinasi dengan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menambahkan, program satu rekening satu pelajar telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total pelajar Indonesia. Simpanan mahasiswa dan pemuda juga menjangkau 1,83 juta mahasiswa dengan nilai Rp7,47 triliun.

Program Laku Pandai atau branchless banking kini membuka akses keuangan hingga 72.353 desa, mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sektor keuangan formal. “Terbaru OJK meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan jadi kami laporkan juga telah mencapai lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan seluruh pelaku usaha jasa keuangan di sektor jasa keuangan di Indonesia,” ujar Kiki.

Meski capaian signifikan, pemerintah diingatkan agar tidak lengah terhadap siswa di pelosok dan daerah tertinggal. Peningkatan literasi, inklusi, dan akses layanan menjadi kunci agar target 98 persen bisa tercapai tepat waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghargai penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun para badan usaha tetap harus mengikuti aturan.

“Kami menghargai semua investasi yang ada, tetapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Indonesia International Sustainability Forum, di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Pernyataan tersebut terkait dengan kuota impor yang menyebabkan sejumlah SPBU swasta mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sejak pertengahan Agustus 2025.

Kelangkaan tersebut dikhawatirkan mengganggu iklim investasi di bisnis minyak dan gas bumi (migas), khususnya hilir. Terlebih, hampir seluruh saham SPBU swasta dimiliki oleh investor luar negeri.

Akan tetapi, menurut Bahlil, menghargai investasi bukan berarti memberi kelonggaran penuh terhadap perusahaan swasta. Badan usaha pengelola SPBU swasta tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk soal kuota impor.

“Saya sampaikan sekali lagi, ya. Kuota impor itu sudah kami berikan 110 persen dibandingkan tahun 2024. Semuanya kami kasih, harusnya sudah paten sekali itu,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menerima kehadiran sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta, di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10).

Kehadiran badan usaha pengelola SPBU swasta di BKPM terkait kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia, serta terkait dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta.

Todotua menegaskan negara hadir dalam memberikan kepastian investasi kepada para pelaku usaha SPBU swasta di Indonesia.

“Negara wajib untuk memberikan kepastian investasi baik itu terhadap pelayanan perizinan regulasi kebijakan dan lain-lain," ujar Todotua.

Dengan demikian, katanya lagi, seluruh investasi yang ada di negara ini bisa stabil, baik, dan bertumbuh sehingga hal itu akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai 71,5 persen. Angka ini tergolong tinggi sekaligus menunjukkan bahwa berbagai program Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi luas dari masyarakat.

Peneliti Litbang Kompas, Agustina Purwanti, mengungkapkan publik menilai Kementan berhasil menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap kinerja Kementan, sebanyak 71,5 persen responden puas.

“Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ambang yang cukup lumayan. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” kata Agustina, Jumat (10/10/2025).

Agustina menambahkan, apresiasi publik terutama disebabkan oleh keberhasilan Kementan dalam meningkatkan produksi padi/beras, menjaga nilai tukar petani (NTP) di level 124,36 serta menjalankan berbagai program bantuan, dan Petani Milenial.

“Publik menilai program-program itu nyata dan berdampak langsung. Bahkan, tingkat keyakinan terhadap keberhasilan Kementan dalam meningkatkan kesejahteraan petani mencapai 77 persen,” tambahnya.

Selain itu, Litbang Kompas juga merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan survei sebanyak 61,5 persen responden puas.

“Kami Litbang melakukan survei terkait dengan pangan. Angka kepuasannya lumayan di angka sekitar 61,5 persen. Itu cukup bisa diapresiasi karena publik pun melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani program pangan. Memang tidak bisa dipungkiri masih ada yang tidak puas, ini menjadi hal yang perlu ditingkatkan ke depan,” kata dia.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menilai hasil survei ini selaras dengan capaian Kementan yang semakin dekat dengan target swasembada pangan. “Kalau kita lihat, target swasembada pangan yang semula ditetapkan empat tahun, kini direvisi menjadi satu tahun oleh pemerintah, dan tren produktivitas menunjukkan arah yang positif. Dukungan regulasi, infrastruktur, hingga sinergi antarlembaga semuanya berjalan di koridor yang sama,” kata Lilik.

Menurutnya, stok beras nasional yang pernah menyentuh 4,2 juta ton menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah menjaga ketersediaan pangan. “Kita bisa melihat kerja Kementan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan daerah. Program cetak sawah, perbaikan distribusi, dan penyaluran beras SPHP memperkuat sistem pangan nasional kita,” imbuhnya.

Lilik menekankan dua tantangan utama yang harus dijaga ke depan: mempertahankan status swasembada meski menghadapi potensi anomali iklim, serta menyiapkan sistem pangan nasional menuju kedaulatan pangan 2045. “Presiden telah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, kerja kolaboratif yang kini dilakukan harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki kapasitas atau kondisi fiskal yang sehat. Selain itu, penggunaan dana dari obligasi daerah harus diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, bukan untuk belanja rutin yang bersifat konsumtif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025), menjelaskan bahwa ketentuan yang harus dipenuhi pemerintah daerah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87 Tahun 2024.

“Pengaturan ini dapat mencegah terjadinya risiko gagal bayar maupun risiko sistemik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus memperkuat kredibilitas pasar obligasi daerah di Indonesia,” kata Inarno.

Dalam prosedurnya, pemerintah daerah yang berencana melakukan Penawaran Umum Obda/Sukda wajib menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.

Salah satu dokumen utama yang harus dilampirkan dalam pernyataan pendaftaran yakni persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana penerbitan obligasi daerah (Obda) atau sukuk daerah (Sukda).

“Dalam melakukan penelaahan atas dokumen Pernyataan Pendaftaran tersebut, OJK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa penerbitan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tujuan penggunaan dana telah ditetapkan secara jelas,” kata Inarno.

Adapun Kemenkeu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fiskal daerah dan rencana penggunaan dana sebelum memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa penerbitan obligasi atau sukuk daerah telah memenuhi ketentuan dalam PMK Nomor 87 Tahun 2024.

Salah satu persyaratan yang termuat dalam PMK Nomor 87 Tahun 2024 yaitu kewajiban pemenuhan rasio kemampuan keuangan (debt service coverage ratio/DSCR) minimal 2,5 kali. Hal ini untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok utang.

Syarat lain yakni pembatasan pembiayaan utang daerah maksimum 75 persen dari pendapatan dari APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2024, untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Selanjutnya, kewajiban pengalokasian dana cadangan pelunasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga kemampuan bayar daerah terjamin tanpa mengganggu belanja prioritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban skema penipuan (scam) dan investasi ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, mengungkapkan kerugian akibat kasus tersebut telah mencapai Rp6,1 triliun.

“Saat ini kami menerima lebih dari 270 ribu laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan, dengan total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud,” ujar Kiki dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Menurut Kiki, jika dana sebesar itu berputar di sektor keuangan formal, dampaknya akan besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi bodong atau pinjaman ilegal.

“Ini bukan hanya persoalan di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia,” tegasnya.

Kiki menambahkan, penguatan akses keuangan merupakan tanggung jawab bersama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui TPAKD, pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan, termasuk lewat program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Hingga kini, program tersebut telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga mencatat 58,32 juta rekening atau sekitar 87 persen dari total pelajar di Tanah Air.

Ia menuturkan, indeks literasi keuangan nasional kini mencapai 66,4 persen, sedangkan indeks inklusi mencapai 80,51 persen. Berdasarkan parameter Dewan Nasional Keuangan Inklusif, tingkat inklusi bahkan telah menyentuh 92,74 persen.

“Hal ini mohon tidak dimaknai sekadar angka, tetapi sebagai capaian yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat di daerah,” ucap Kiki.

OJK juga terus memperkuat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gernas Cerdas) yang sejauh ini telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong kewirausahaan, memperkuat peran perempuan dan pemuda, serta mengurangi kemiskinan.

Kiki pun mengajak seluruh kepala daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mari menjadi para juara di daerah, dengan integritas sebagai landasan, inovasi sebagai arah, dan pelayanan sebagai jiwa,” ujarnya.