Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi praktik environmental, social, and governance (ESG) di sektor batu bara dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengukuran emisi secara menyeluruh hingga dampak sosial terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang.

Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI Jessica Hanafi mengatakan praktik ESG di sektor batu bara tidak cukup hanya melihat emisi langsung dari operasional perusahaan, tetapi juga perlu memperhitungkan rantai pasok dan dampak penggunaan energi di hilir.

“Sering kali perusahaan hanya melihat emisi langsung atau listriknya saja. Padahal kita juga harus melihat emisi dari transportasi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara itu digunakan di pembangkit,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Menurut Jessica, pendekatan dekarbonisasi sektor batu bara harus mempertimbangkan seluruh siklus hidup industri, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga dampak setelah energi digunakan.

Karena itu, perusahaan dinilai perlu memiliki sistem pengelolaan data dan monitoring yang kuat agar target pengurangan emisi dapat diukur secara kredibel.

Selain aspek lingkungan, dia menilai dimensi sosial juga masih menjadi tantangan penting dalam implementasi ESG sektor pertambangan. Isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tambang disebut belum banyak mendapat perhatian dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

“Kecelakaan kerja mungkin sudah mulai ditekan, tapi isu seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu tambang masih jarang dibahas secara serius dalam laporan ESG,” katanya.

Jessica juga mengingatkan agenda transisi energi perlu mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.

“Kita juga harus memikirkan apa yang terjadi terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi berlangsung. Jangan sampai wilayah tambang menjadi kota mati ketika industri berhenti,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae menilai tantangan utama implementasi ESG di Indonesia masih terletak pada kesenjangan antara komitmen perusahaan dan kondisi di lapangan.

“ESG yang baik itu bisa diukur, diverifikasi, dan dirasakan. Kalau tidak ada semuanya, ya itu hanya narasi,” ujarnya.

Victoria mengatakan masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memverifikasi berbagai klaim ESG perusahaan, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar tambang.

Dia juga menilai jurnalis perlu melihat lebih jauh dari sekadar laporan keberlanjutan perusahaan dengan melakukan verifikasi lapangan dan memeriksa data independen.

“Jurnalis penting untuk mengecek apakah mekanisme keluhan benar-benar berjalan, apakah dampak kesehatan atau sosialnya benar-benar dipantau,” katanya.

Di sisi lain, Program Manager for Climate & Circular Economy IBCSD Lusye Marthalia mengatakan kesiapan perusahaan sektor batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat beragam, terutama antara perusahaan besar dan kecil.

“Perusahaan-perusahaan besar umumnya sudah lebih terlihat implementasi ESG-nya karena tuntutan kepatuhan dan pelaporan. Tapi perusahaan tambang yang lebih kecil masih menghadapi tantangan besar, bahkan untuk memahami penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi,” ujarnya.

Menurut Lusye, tantangan implementasi ESG tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga kapasitas internal perusahaan, mulai dari pengukuran emisi, penyusunan target dekarbonisasi, hingga integrasi ESG dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan manajemen puncak dalam implementasi ESG di sektor pertambangan.

“Kalau top management tidak memahami ESG, biasanya implementasinya berhenti di tengah jalan. Karena itu, capacity building untuk level direksi menjadi sangat penting,” katanya.

Selain itu, kebutuhan investasi awal menuju industri rendah karbon juga disebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan tambang.

“Transisi menuju emisi rendah itu membutuhkan investasi awal, mulai dari audit, pengukuran, sampai teknologi bersih. Karena itu, perlu ada mekanisme pembiayaan dan insentif yang mendukung agar perusahaan melihat ESG bukan hanya sebagai kepatuhan, tetapi juga nilai tambah,” ujar Lusye.

Dalam kegiatan tersebut, Katadata Green juga memperkenalkan dashboard KESGI sebagai alat analisis untuk membaca praktik ESG sektor batu bara secara lebih sistematis dan berbasis data.

Communication Strategist Katadata Green C. Bregas Pranoto mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam membaca praktik ESG adalah data yang tersebar di berbagai laporan perusahaan dengan standar pelaporan yang berbeda-beda.

“Meskipun sumber data ESG cukup banyak dan sebagian sudah dipublikasikan melalui sustainability report, namun data itu tersebar dan standar pelaporannya berbeda-beda. Akibatnya, akan lebih sulit melihat keterkaitan antar-data maupun membandingkan kinerja perusahaan,” ujarnya.

Melalui dashboard KESGI, data ESG disusun dan dikelompokkan agar lebih mudah diakses dan dianalisis, baik secara sektoral maupun pada level perusahaan.

Pengguna disebut dapat melihat perkembangan skor ESG perusahaan dari tahun ke tahun, membandingkan kinerja antarperusahaan, hingga menelusuri indikator spesifik seperti emisi, konsumsi energi, transparansi tata kelola, maupun aspek sosial perusahaan.

Kalau material belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk. Misalnya harga material Rp350 ribu per kubik, kalau dari luar bisa sampai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu,

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyebut, penghentian aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor berpotensi berdampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek strategis di daerah tersebut.

Pria yang akrab disapa Jaro Ade itu saat ditemui di Cibinong, Rabu menjelaskan, material tambang masih menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan hingga proyek nasional yang tengah berjalan di wilayah Bogor.

“Pembangunan pemerintah yang wajib itu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Semuanya membutuhkan material,” kata Jaro Ade.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola tambang di wilayah Bogor.

Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan untuk menata aktivitas pertambangan agar lebih baik dengan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan IPB University.

Jaro Ade menjelaskan, kebutuhan material tambang juga berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional, seperti bendungan, jalan tol hingga percepatan pembangunan jalan rusak di Kabupaten Bogor.

Ia menilai, penghentian total aktivitas tambang berpotensi memicu kenaikan harga material karena harus didatangkan dari luar daerah.

“Kalau material belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk. Misalnya harga material Rp350 ribu per kubik, kalau dari luar bisa sampai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan proyek karena kontraktor berisiko merugi akibat lonjakan biaya material.

“Yang harus diwaspadai jangan sampai pekerjaan di tengah jalan ditinggal karena tidak ada material,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat menyikapi polemik tambang secara bijak karena pemerintah tengah menyiapkan solusi jangka pendek hingga jangka panjang.

Menurut dia, aspirasi masyarakat yang mendukung maupun menolak aktivitas tambang sama-sama harus dihormati karena masing-masing memiliki alasan berbeda.

“Aspirasi yang pro dan kontra semuanya benar. Yang pro mungkin kehidupannya terdampak langsung kegiatan tambang, sementara yang menolak terdampak debu dan aktivitas angkutan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut dia, saat ini tengah mempercepat pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan lalu lintas dan dampak sosial.

Ia menyebut anggaran sekitar Rp100 miliar telah disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tambang tersebut.

“Pak Bupati sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar. Kami juga sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk hibah lahan agar bisa menekan anggaran APBD,” kata Jaro Ade.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan jalan provinsi di kawasan Parung Panjang dan sekitarnya.

Jaro Ade meminta masyarakat bersabar menunggu proses penataan tambang dan pembangunan infrastruktur pendukung yang tengah disiapkan pemerintah.

“Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu punya konsep terbaik jangka pendek, menengah dan panjang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tadi kita bahas, sudah rapat, kita ngobrol berdua. Nomor satu untuk target yang 73 ribu (rumah subsidi) saya optimistis. Saya sudah melihat langkah-langkah, SDM-nya dipersiapkan, juga peta jalan, dan nanti juga ada langkah untuk rumah tapak yang tahu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melibatkan PT Bank Syariah Nasional (BSN) dalam pembiayaan 73 ribu rumah subsidi guna memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

"Tadi kita bahas, sudah rapat, kita ngobrol berdua. Nomor satu untuk target yang 73 ribu (rumah subsidi) saya optimistis. Saya sudah melihat langkah-langkah, SDM-nya dipersiapkan, juga peta jalan, dan nanti juga ada langkah untuk rumah tapak yang tahun lalu, cukup bagus," kata Ara usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, dengan capaian penyaluran rumah subsidi pada tahun sebelumnya yang dilakukan BSN mencapai sekitar 59 ribu unit, maka hal itu menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi target rumah subsidi pada tahun ini.

Ara menilai jajaran direksi dan tim BSN bekerja solid serta mampu menyiapkan langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan hunian subsidi di Indonesia.

Ia menyebut, posisi BSN kini menjadi salah satu bank penyalur pembiayaan perumahan terbesar setelah BTN sehingga diyakini mampu mempercepat program pembangunan rumah subsidi nasional bagi masyarakat.

Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga menyiapkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR sektor perumahan yang segera dijalankan oleh BSN dalam waktu dekat.

Ara mengatakan, dirinya telah menghubungi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (kiki). Yang mana lembaga itu mendukung penuh pelaksanaan KUR perumahan, termasuk penyesuaian sistem SLIK guna mempercepat akses pembiayaan masyarakat serta pelaku usaha sektor properti.

Ia menuturkan, program KUR perumahan merupakan kebijakan baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung UMKM, pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan melalui pembiayaan berbunga rendah bersubsidi pemerintah.

Dalam skema tersebut, pelaku usaha sektor perumahan dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan bunga rendah, sedangkan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan.

"Ibu Kiki (Ketua OJK) sangat mendukung proses untuk KUR perumahan yang akan dijalankan oleh BSN. Ini persiapannya sudah sangat matang. Mudah-mudahan paling lama dua bulan lagi sudah bisa jalan," ujar Ara.

Ara menambahkan, pemerintah juga membahas rencana pengembangan kota baru yang mencakup hunian MBR, kawasan menengah, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, hingga sarana olahraga terpadu bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, Menteri Hukum telah merekomendasikan lahan sekitar empat hingga lima hektare di Kabupaten Tangerang untuk menjadi salah satu lokasi percontohan pengembangan kota baru bersama BSN.

Pemerintah bersama Satgas Perumahan dan sejumlah kementerian terkait saat ini terus melakukan survei lokasi strategis guna mendukung pembangunan kota baru serta rumah susun subsidi secara berkelanjutan di berbagai daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah dan menjadi pemain utama dalam program KPR subsidi nasional.

"BSN berkomitmen untuk dapat menyalurkan KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," kata Alex.

Ia menuturkan, konsistensi dan komitmen BSN dalam menyalurkan KPR subsidi untuk MBR terus tercermin pada peningkatan kinerja realisasi setiap tahunnya. Sebelumnya di 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, lalu menjadi 73.700 unit di 2026.

"Ini bentuk komitmen BSN untuk mendukung program 3 juta rumah (yang dicanangkan pemerintah)," tutur Alex.

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4 persen.

Adapun segmen perbankan syariah, BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84 persen atau setara 16.523 unit.

"Kebetulan ini jadi core bisnis kami," kata Alex.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan nilai investasi pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumatra Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Menurutnya, proyek baru itu akan berupa interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan lanjutan ruas tol eksisting Palembang–Prabumulih sepanjang sekitar 37 kilometer menuju Muara Enim.

“Kenapa ini kita dorong, supaya lebih mendekatkan akses terhadap potensi sumber daya alam yang ada di sana,” kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang juga tengah dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, baik proyek jalan tol maupun pelabuhan nantinya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri. Nanti tol ini akan dibangun paralel dengan pelabuhannya,” katanya.

Todotua mengatakan pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dapat mulai berjalan pada tahun ini bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, integrasi jalan tol dan pelabuhan itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik kawasan Sumatra bagian selatan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah seperti batu bara, sawit, kopi, karet, dan migas.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mendorong percepatan proyek konektivitas Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat melalui integrasi pembangunan jalan tol, di tengah kebutuhan mendesak penguatan infrastruktur logistik Sumatra Selatan.

Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Nota kesepahaman itu diteken oleh BKPM bersama sederet pemangku kepentingan yakni Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mendorong tiga agenda utama untuk menopang pertumbuhan investasi nasional, yakni hilirisasi, pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi, dan penguatan konektivitas logistik nasional.

Menurutnya, investasi memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Karena itu kami meyakini infrastruktur dan logistik yang terintegrasi akan mendukung investasi yang optimal,” ujarnya dalam acara tersebut.

Oleh karena itu, Todotua menjelaskan pembangunan konektivitas menuju Pelabuhan Tanjung Carat menjadi penting lantaran Sumatra Selatan dan kawasan Sumatra bagian selatan memiliki kekuatan sumber daya alam yang besar, mulai dari minyak dan gas, batu bara, sawit, kopi, hingga karet.

Namun, keterbatasan infrastruktur logistik membuat distribusi komoditas dari wilayah tersebut belum optimal dan biaya logistik masih relatif mahal sehingga daya saing produk menjadi lemah.

“Persoalan khusus di sana adalah logistik yang belum terurai dengan baik. Akibatnya distribusi menjadi terbatas dan biaya logistik relatif mahal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan Edward Candra mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan ekosistem logistik terintegrasi menuju pelabuhan internasional tersebut.

Menurutnya, proyek Pelabuhan Tanjung Carat telah diinisiasi sejak era lima gubernur Sumatra Selatan dan pada 2025 telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Edward mengatakan, lahan seluas 230 hektare juga telah disiapkan dan dihibahkan untuk mendukung pembangunan kawasan pelabuhan tersebut.

“Dengan adanya integrasi jalan tol, biaya logistik dapat ditekan dan daya saing investasi Sumatra Selatan akan semakin kuat,” ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah siap mendukung percepatan proyek melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi, hingga koordinasi lintas pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, konektivitas jalan tol menuju Tanjung Carat nantinya juga akan memperkuat konektivitas logistik dari wilayah Kayuagung dan Palembang menuju kawasan Tanjung Api-Api.

“Semoga MoU ini menjadi langkah awal menuju integrasi konkret pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas penyesuaian kebijakan sektor energi dan pertambangan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (13/5/2026).

Salah satu hasil pembahasan ialah penundaan sementara rencana pengenaan pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas tambang.

Pemerintah akan menyusun formulasi baru yang dinilai lebih seimbang bagi negara dan pelaku usaha.

“Kita bahas tentang beberapa penyesuaian regulasi. Termasuk pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kita sudah sepakati, kita tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Menurut Bahlil, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha sektor pertambangan serta energi.

“Dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha. Harus sama-sama untung,” katanya.

Bahlil juga memastikan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan tetap berjalan tanpa hambatan.

“RKAB dilakukan penyesuaian dan enggak ada masalah,” ujar dia.

Sementara itu, Purbaya mengatakan pembahasan dengan Bahlil tidak fokus pada tambahan subsidi energi akibat pelemahan rupiah.

Pertemuan lebih diarahkan pada strategi memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan.

“Kita membahas rencana beliau memperkuat PNBP dari sektor migas. Rencananya cukup baik saya pikir,” kata Purbaya.

Purbaya juga mengungkap salah satu proyek strategis yang dibahas ialah pengembangan jaringan pipanisasi gas dari Sumatera menuju Jawa.

Menurut dia, proyek tersebut akan menjadi jalur penting distribusi gas nasional apabila lapangan gas Andaman di Aceh mulai beroperasi.

“Ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatera nanti mungkin ke Jawa nyambung. Kalau Andaman selesai itu bisa ditransfer langsung ke Sumatera-Jawa. Itu proyek bagus tadi,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya memastikan pelemahan rupiah belum memaksa pemerintah menghitung ulang asumsi subsidi energi dalam APBN.

Pemerintah sebelumnya telah memakai asumsi harga minyak yang cukup tinggi dalam perencanaan fiskal.

“Waktu kita hitung kemarin 120 dollar AS per barel, ya rupiah dekat-dekat situ jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang,” kata dia.

Ini merupakan proyek yang pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power membidik proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 495 MW di Bangladesh dalam rangka memperkuat peran dalam transisi energi global.

Peluang pengembangan energi baru terbarukan di kancah internasional tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bay Group, konglomerasi terkemuka asal Bangladesh.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan proyek yang pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujarnya.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS, yang tengah dibuka oleh Bangladesh Power Development Board (BPDB), yang mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh.

Melalui kolaborasi ini, PLN Indonesia Power berpeluang untuk berpartisipasi dalam proses tender sekaligus memperluas portofolio bisnis di sektor energi bersih.

Dalam kerja sama tersebut, Bay Group menunjuk anak usahanya yakni Copenhagen Urban Solar Parks BD LTD (CUSP), perusahaan afiliasi Denmark-Bangladesh yang fokus pada pengembangan energi surya.

Nota kesepahaman ditandatangani Bernadus Sudarmanta dan Ziaur Rahman selaku Managing Director Bay Group sekaligus Chairman CUSP.

Lebih lanjut, Bernadus menambahkan, partisipasi dalam proyek PLTS di Bangladesh juga mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung agenda transisi energi global, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain kunci dalam industri pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Ziaur Rahman mengatakan, kerja sama ini sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami melihat PLN Indonesia Power sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan kapabilitas kuat di sektor pembangkitan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan energi surya di Bangladesh secara berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, menerima komitmen investasi senilai 1,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp20 triliun, untuk pengembangan ekosistem Battery Energy Storage System (BESS).

"Kemitraan strategis dengan Aslan Energy Capital wujud nyata dari visi besar kami, untuk menempatkan KEK Palu jadi poros utama ekosistem energi bersih dan hilirisasi di kawasan Timur Indonesia," kata Dirut PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) Sony Panukma Widianto yang dihubungi dari Palu, Rabu.

Langkah strategis itu dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, antara PT BPST selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengembang KEK Palu dengan Aslan Energy Capital (AEC), platform investasi energi bersih dan infrastruktur global yang berbasis di Singapura.

Kerja sama itu dalam bentuk pengembangan ekosistem Battery Energy Storage System (BESS) Gigafactory dan fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) Hub bertaraf internasional.

Pembangunan akan dikembangkan secara komprehensif dan bertahap di atas lahan industri seluas kurang lebih 40 hektare di dalam ekosistem KEK Palu yang strategis.

Pada tahap pengembangan awal, fasilitas manufaktur ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi sebesar 8 GWh per tahun, dengan peta jalan ekspansi yang siap ditingkatkan hingga 12–15 GWh pada fase berikutnya.

Kehadiran gigafactory itu diharapkan tidak hanya mendukung hilirisasi industri baterai berbasis nikel di tanah air, tetapi juga mengamankan rantai pasok energi bersih dan kendaraan listrik, baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun permintaan ekspor ke kawasan ASEAN, Australia, dan AS.

"Proyek ini bukan sekadar investasi infrastruktur, melainkan sebuah lompatan transformatif yang akan membawa dampak jangka panjang bagi kemandirian energi dan daya saing industri nasional," katanya menegaskan.

Dia meyakini bahwa inisiatif bernilai triliunan rupiah itu, akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan nilai tambah bagi kekayaan sumber daya alam, dan yang terpenting, menghadirkan ribuan peluang kerja berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Keyakinan yang sama turut disampaikan oleh Chief Executive Officer AEC Muthu Chezhian, yang mengatakan keputusan investasi itu didasari oleh kajian strategis terhadap keunggulan komparatif yang dimiliki Palu.

"Indonesia memegang peranan krusial dalam peta jalan transisi energi global masa depan. Palu menawarkan kombinasi yang sangat istimewa, akses langsung terhadap sumber daya nikel, konektivitas perdagangan maritim internasional, serta komitmen kuat dari pemerintah terhadap hilirisasi industri," jelasnya.

Ia juga menekankan prospek masa depan terkait permintaan infrastruktur penyimpanan energi. Dimana, pergeseran fundamental operator pusat data (data center) berskala global mulai beralih dari sistem UPS konvensional ke solusi BESS demi mencapai efisiensi dan standar operasional yang lebih hijau.

"KEK Palu memiliki potensi luar biasa untuk mendukung infrastruktur pusat data generasi berikutnya ini," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin Manansang menegaskan pemerintah sangat optimistis kehadiran investasi di sektor teknologi tinggi, dan penyimpanan energi tersebut.

"Hal ini sejalan dengan upaya kita menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional," katanya.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memproyeksikan dampak positif yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selain membuka lapangan kerja yang sangat luas, proyek itu diyakini akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, menarik minat investasi lanjutan di sektor terkait, serta mengukuhkan identitas Palu sebagai pusat industri modern yang patut diperhitungkan di Indonesia Timur.

Inisiatif berskala raksasa ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 1.300 tenaga kerja ahli secara langsung, serta menumbuhkan lebih dari 3.000 lapangan kerja tidak langsung yang akan tersebar di berbagai sektor pendukung dan rantai pasok industri.

KEK Palu adalah kawasan industri terpadu berskala internasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang terintegrasi langsung dengan Pelabuhan Pantoloan, menjadikannya gerbang logistik dan industri utama di Kawasan Timur Indonesia.

KEK Palu dirancang untuk mendukung industri pengolahan berbasis sumber daya alam, manufaktur presisi, logistik, serta menjadi pusat pengembangan energi bersih dan hilirisasi industri nasional.

Pewarta: Fauzi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang sebagai bagian dari holding PT Pupuk Indonesia (Persero), bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak kebakaran di Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Senin (12/5) tersebut menghanguskan sekitar sembilan rumah warga dan beberapa rumah juga ikut terdampak.

Pusri bergerak cepat dengan turut menerjunkan mobil pemadam kebakaran dari Departemen K3 untuk membantu memadamkan api di lokasi kebakaran. Selanjutnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat korban kebakaran, Pusri mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar bagi para korban terdampak meliputi perlengkapan rumah tangga dan peralatan dapur darurat.

Selain itu, Pusri juga menyediakan bantuan konsumsi berupa makanan siap saji untuk warga, paket sembako, air mineral, serta mendirikan posko darurat guna membantu penanganan sementara bagi warga terdampak kebakaran. Bantuan ini disalurkan secara langsung di lokasi kejadian dengan berkoordinasi bersama aparat setempat dan relawan, guna memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat sasaran.

VP Komunikasi & Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa kehadiran Pusri merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. “Pusri turut prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga di 1 Ilir ini. Melalui bantuan yang kami salurkan, kami berharap dapat meringankan beban para korban dan membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa pemulihan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk selalu hadir dan tanggap terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar perusahaan,” ujarnya.

Lebih lanjut terkait bantuan lainnya bagi warga yang terkena musibah kebakaran saat ini masih dikoordinasikan dengan RT, RW dan Lurah setempat untuk membuka kemungkinan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Mengingat banyak korban terdampak masih berstatus siswa maka Pusri akan memprioritaskan bantuan berupa kebutuhan sekolah bagi anak-anak serta berkoordinasi lebih lanjut terkait pemberian bantuan lain seperti bahan bangunan untuk perbaikan rumah bagi yang terkena musibah kebakaran di 1 Ilir Palembang.

Melalui kegiatan ini, Pusri menegaskan perannya tidak hanya sebagai perusahaan industri, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkap pengaruh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) soal penyesuaian (rebalancing) saham-saham RI dalam indeks terhadap pasar saham Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki menilai akan ada konsekuensi pelemahan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun, dampak pengumuman MSCI terhadap pasar saham Indonesia tidak akan berkepanjangan atau hanya bersifat jangka pendek.

Kiki menuturkan otoritas pasar modal RI sudah melakukan sejumlah perbaikan, termasuk soal transparansi yang menjadi sorotan MSCI.

"Semoga ini bisa kita antisipasi dengan baik, karena kan saya udah beberapa kali bilang, bahwa dengan perbaikan reformasi integritas yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai shorterm pain, tapi insya Allah long term gain," kata Kiki di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5).

Di sisi lain, ia memastikan reformasi transparansi yang dilakukan otoritas akan memperbaiki fundamental pasar modal. Bos OJK itu optimis pasar modal Indonesia akan tumbuh lebih baik ke depannya.

"Jadi, kalau kita mau lakukan perbaikan, itu supaya kita kan melakukan perbaikan fundamental," imbuhnya.

Menjelang pengumuman MSCI, Kiki memastikan tidak terdapat penambahan saham baru asal Indonesia dalam peninjauan indeks MSCI kali ini. Malahan, ia menyebut ada kemungkinan beberapa saham Indonesia justru dikeluarkan dari indeks tersebut.

"Besok pengumumannya kita tunggu, kan mereka sudah bilang meng-freeze kan. Jadi, enggak ada yang baru yang masuk, tapi yang lama mungkin akan keluar," pungkasnya.

Pagi ini (13/5), MSCI resmi mengumumkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes.

Dalam penyesuaian (rebalancing) terbaru, 19 saham Indonesia dikeluarkan dari indeks. Seluruh perubahan akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026.

Dari total 19 saham yang ditendang MSCI, sebanyak 6 saham didepak dari MSCI Global Standard Index, kemudian 13 saham dicoret dari SCI Global Small Cap Index.

Dalam MSCI Global Standard Index terbaru, tidak ada satu pun saham Indonesia yang masuk sebagai konstituen anyar. Dari 6 yang dicoret tersebut, ada tiga emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)2. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)3. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)4. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)5. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)6. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Meski didepak dari MSCI Global Standard Index, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) tidak sepenuhnya keluar dari ekosistem indeks MSCI. Raksasa ritel dengan merek Alfamart tersebut turun kelas ke MSCI Global Small Cap Index.

1. Aneka Tambang (ANTM)2. Astra Agro Lestari (AALI)3. Bank Aladin Syariah (BANK)4. Bumi Serpong Damai (BSDE)5. Dharma Satya Nusantara (DSNG)6. Industri Jamu Farmasi Sido Muncul (SIDO)7. Midi Utama Indonesia (MIDI)8. Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)9. MNC Digital Entertainment (MSIN)10. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM)11. Pacific Strategic Financial (APIC)12. Sawit Sumbermas Sarana (SSMS)13. Triputra Agro Persada (TAPG).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang untuk mengakuisisi saham PT Weda Bay Nickel (WBN) yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet.

Hal itu disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (12/5/2026) yang membahas sejumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

"Kita sih pada dasarnya terbuka [akuisisi saham Eramet di WBN], ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya. Kita terbuka, kok. Kita diskusi juga dengan Eramet," ujar Rosan.

Sebelumnya, laporan dari MySteel mengungkap bahwa Danantara sedang melakukan pembicaraan untuk mengakuisisi seluruh atau sebagian saham Eramet di WBN. Danantara juga dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham baru (rights issue) Eramet senilai yang dijadwalkan digelar tahun ini.

Eramet sendiri merupakan pemegang 37,8% saham di WBN. Adapun, pemegang saham terbesar WBN adalah Tsingshan Holding Group sebesar 51,3%. Emiten tambang pelat merah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pun menggenggam kepemilikan saham WBN sebesar 10%.

WBN sendiri telah mengoperasikan tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara lewat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sejak 2019.

Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) pun sebenarnya telah membentuk platform investasi strategis di sektor nikel dari operasi hulu hingga hilir dengan Eramet pada tahun lalu.

Penjajakan kemitraan tersebut dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara, Jakarta.

Kemitraan itu bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia. Para pihak akan melakukan penilaian awal guna mengidentifikasi proyek paling tepat untuk memaksimalkan potensi ekosistem EV nasional, sekaligus menyiapkan peta jalan untuk kolaborasi ke depan.

Dalam penerapan kerja sama ini, para pihak sepakat bahwa pengelolaan aset tidak hanya harus mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan standar internasional yang ketat.

Saat itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir meyakini kemitraan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat global dalam rantai pasok baterai EV.

Pandu menjelaskan bahwa dalam kemitraan ini, Danantara Indonesia dan INA akan mengelola pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam menjalankan proyek pertambangan skala besar sesuai standar berkelanjutan internasional.

“Kemitraan ini mencerminkan komitmen ketiga pihak untuk mendorong investasi hilirisasi nikel kelas dunia di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat daya saing industri nasional. Kolaborasi ini juga mengintegrasikan kapasitas teknis tingkat global di bidang tambang berwawasan lingkungan yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan,” ujar Pandu melalui siaran pers.