MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga dan melindungi peternak

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi menilai peningkatan konsumsi telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membantu menahan dampak kelebihan produksi telur ayam ras di tingkat peternak.

Peningkatan konsumsi telur dalam Program MBG dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu peternak ayam petelur yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi penurunan harga di tingkat produsen akibat kelebihan produksi.

“Program MBG bisa menjadi bantalan pasar. Ketika produksi telur melimpah dan harga turun, negara hadir melalui skema penyerapan untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak,” kata Prof Imamudin dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mendorong optimalisasi penggunaan telur dalam menu MBG sebagai bagian dari strategi menjaga harga telur ayam ras tetap stabil di tingkat peternak.

Lebih lanjut ia mengatakan apabila penyerapan telur melalui MBG mampu memberi dampak positif maka hal yang sama dapat terjadi pada komoditas lain seperti beras, sayuran, garam, bumbu dapur, hingga daging.

“Kalau fenomena telur bisa terjadi, berarti komoditas lain juga bisa ikut bergerak. Ini sinyal positif sebuah program. Dari sisi ekonomi, ada multiplier effect yang nyata,” katanya.

Dampak tersebut dinilai penting karena Program MBG dapat menjadi penghubung antara kebutuhan gizi siswa dengan penguatan ekonomi rakyat melalui penyerapan produk lokal dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM.

Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan komunikasi yang lebih kuat kepada pasar agar pelaksanaan MBG tidak justru memunculkan spekulasi baru terkait potensi kenaikan harga bahan pokok akibat meningkatnya permintaan bahan pangan secara nasional.

Menurut dia, dampak ekonomi MBG tidak bisa digeneralisasi karena setiap daerah memiliki karakter pasar yang berbeda. Di sejumlah wilayah dengan basis produksi kuat, program ini justru berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Sebaliknya, di daerah dengan pasokan terbatas, perlu mitigasi agar tidak terjadi distorsi harga.

Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat seperti perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal.

Evaluasi tersebut perlu mencakup rantai pelaksanaan dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi, pengolahan, hingga makanan sampai ke tangan siswa.

Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui titik-titik rawan yang dapat mengganggu mutu program maupun efisiensi anggaran.

Selain aspek teknis, kajian akademik juga dibutuhkan untuk mengukur dampak multiplier effect MBG terhadap peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang pasar, hingga UMKM.

“Kalau dikelola benar, manfaat MBG bukan hanya untuk siswa. Program ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu lebih aktif menjelaskan dampak ekonomi program kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar, termasuk soal tudingan bahwa MBG memperbesar utang negara.

“Masyarakat butuh penjelasan yang rasional. Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan baik, masyarakat pasti merespons positif,” ujarnya.

Menurut dia, isu utang negara harus ditempatkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional.

“Fenomena utang itu realitas negara berkembang karena kita menganut politik defisit anggaran. Pertanyaannya bukan ada atau tidak ada utang, tapi defisit itu dialokasikan untuk apa dan dampaknya apa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menilai logika masyarakat sebenarnya sederhana: pemerintah cukup menunjukkan bukti manfaat program.

“Kalau ada tuduhan MBG memperbesar utang maka jawabannya harus berbasis data. Sejauh mana MBG meningkatkan kesehatan siswa, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kesehatan fisik, lalu sejauh mana program ini menyerap komoditas lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Itu yang perlu dijelaskan pemerintah,” ujarnya.

Karena itu, MBG dinilai tidak bisa berjalan sendiri. Program itu membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya maksimal.

“Program ini harus dikolaborasikan dengan sektor lain. Harus ada kesamaan persepsi dan langkah bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat agar dampaknya lebih besar,” katanya.

Ia menilai kolaborasi itu dinilai penting, untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan dan menjaga efisiensi distribusi.

Dengan komunikasi publik yang kuat, pengawasan ketat, serta sinergi lintas sektor, MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu program strategis nasional yang bukan hanya meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari desa hingga tingkat nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Pendampingan Account Officer (AO) memiliki peran penting dalam tumbuhnya jutaan usaha ultra mikro di Indonesia. Bagi banyak ibu-ibuprasejahtera, akses terhadap layanan keuangan sebelumnya sering kali terasa rumit, bahkan menimbulkan rasa takut untuk memulai.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengatakan, situasi itu perlahan berubah melalui pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Tidak hanya menghadirkan pembiayaan tanpa agunan, PNM juga membangun ruang belajar dan pendampingan intensif bagi para perempuan prasejahtera agar mampu mengembangkan usaha secara bertahap dan berkelanjutan.

Pendampingan tersebut dilakukan langsung oleh puluhan ribu Account Officer (AO) PNM yang setiap minggu turun ke lapangan menemui nasabah di teras rumah, balai warga, hingga lingkungan perkampungan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan modal, melainkan mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin usaha, hingga kemandirian ekonomi keluarga.

“Pendampingan yang dilakukan PNM dijalankan secara langsung oleh puluhan ribu Account Officer (AO) yang setiap minggu hadir menemui nasabah di teras rumah, balai warga, hingga lingkungan perkampungan. Kehadiran mereka bukan sekadar menyalurkan modal usaha, tetapi juga mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin dalam menjalankan usaha, hingga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Melalui pertemuan kelompok rutin, para nasabah mendapatkan kesempatan untuk belajar mengelola usaha, memahami tanggung jawab keuangan, serta membangun kepercayaan diri dalam menjalankan usaha ultra mikro yang menjadi penopang kehidupan keluarga sehari-hari.

Pendekatan ini menjadi bagian dari model pemberdayaan sosial yang dijalankan PNM di berbagai daerah Indonesia. Hingga kini, PNM telah hadir di hampir seluruh provinsi melalui 3.655 kantor layanan yang menjangkau sekitar 22,9 juta pengusaha ultra mikro dari Sabang hingga Merauke.

Lihat video: BKPM Dorong Kolaborasi Pelaku UMKM dengan Pengusaha

Skala pendampingan yang luas tersebut memperlihatkan bahwa layanan keuangan bagi masyarakat prasejahtera tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran modal semata. Dibutuhkan kehadiran langsung di tengah masyarakat agar proses pembiayaan berjalan aman, produktif, dan mampu menciptakan dampak sosial yang nyata.

Karena itu, struktur biaya layanan PNM juga mencakup proses pendampingan lapangan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat aktivitas edukasi sederhana mengenai pengelolaan usaha, penguatan kelompok usaha perempuan, hingga kunjungan rutin AO yang memastikan usaha nasabah dapat berkembang secara bertanggung jawab.

Model pendampingan tersebut dinilai menjadi salah satu pembeda utama PNM dibanding layanan keuangan konvensional lainnya. Sebab, fokus utama yang dibangun bukan hanya pada akses modal, tetapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi perempuan prasejahtera agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara bertahap.

Bagi banyak nasabah, kehadiran AO bukan sekadar petugas lapangan, melainkan sahabat belajar yang hadir mendengar persoalan usaha dan memberikan motivasi di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat kecil.

“Dengan pendekatan pemberdayaan yang konsisten, PNM berupaya menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat dampak sosial bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan program TKM Pemula dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

"Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Estiarty, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pendaftaran bantuan TKM Pemula 2026 dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform SIAPkerja dan Bizhub.

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat segera melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran secara daring.

Adapun persyaratan penerima bantuan meliputi warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun, serta memiliki KTP atau e-KTP.

Dalam satu kartu keluarga (KK), bantuan hanya dapat diterima oleh satu anggota keluarga.

Selain itu, pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA/SMK atau sederajat, bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun pensiunan ASN, serta tidak sedang terikat hubungan kerja baik dengan pemerintah maupun swasta.

Peserta juga dipastikan belum pernah menerima bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak sedang menerima bantuan program Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker pada tahun berjalan.

Syarat lainnya, peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan UPTP/UPTD bidang pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan yang diterbitkan UPTP bidang Perluasan Kesempatan Kerja.

Peserta juga wajib memiliki ide usaha atau usaha yang dibuktikan melalui surat keterangan usaha (SKU) yang diterbitkan kelurahan/desa atau nomor induk berusaha (NIB), disertai foto lokasi atau kegiatan usaha.

Selain itu, pendaftar wajib memiliki akun SIAPkerja.

Dalam program tersebut, Kemnaker menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta per orang yang dapat digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan/atau bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan.

Adapun sektor usaha yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan bantuan dilakukan secara digital melalui platform SIAPkerja dan Bizhub tanpa dipungut biaya.

Setelah proses pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian substansi usaha, dan wawancara guna memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Cak Imin memaparkan kepada awak media bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. “Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain penguatan integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat. “Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” pungkasnya.

Percepatan pembangunan bukan sekadar mengejar selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatat hingga 28 April 2026 progres pembangunan Hunian Senen mencapai 99,04 persen.

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyampaikan bahwa percepatan pembangunan ini dilakukan agar manfaat hunian bisa segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan bukan sekadar soal mengejar tanggal selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi yang lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel. Karena itu, kami menjaga ritme kerja 24 jam dengan tenaga kerja yang andal dan pengendalian mutu yang ketat sehingga hunian yang dihasilkan tetap aman, nyaman dan berkelanjutan,” ujar Hamdani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BUMN tersebut mencatat progres signifikan pada pembangunan Hunian Senen, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat di kawasan bantaran rel Kelurahan Kramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Hingga 28 April 2026, progres pembangunan hunian dan fasilitas pendukung telah mencapai 99,04 persen, mendekati target penyelesaian pada 15 Juni 2026 dan berpotensi rampung lebih cepat dari jadwal awal.

Sejalan dengan arahan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, perusahaan mengakselerasi penyelesaian 324 unit hunian berikut fasilitas penunjang di atas lahan seluas kurang lebih 1,61 hektare milik InJourney Airports.

Program ini dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah dan BUMN sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian yang lebih layak, aman, dan tertata bagi warga berpenghasilan rendah di kawasan pusat kota.

Capaian progres tersebut tidak lepas dari optimalisasi serapan tenaga kerja di lapangan. Pada puncak pelaksanaan, ratusan pekerja dari perusahaan dan BUMN Karya lain dikerahkan untuk memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana.

Hunian Senen dirancang sebagai hunian sementara yang layak (huntara) dengan ukuran unit sekitar 4,5 x 4,5 meter, dilengkapi tempat tidur, lemari dan fasilitas dasar lainnya.

Pemerintah dan BUMN juga menyiapkan fasilitas komunal seperti ruang berkumpul warga, dapur bersama, area cuci, toilet terpisah pria–wanita, ruang terbuka dan area bermain anak, serta sistem penerangan, sistem satu pintu (one gate system) untuk akses keluar masuk dan CCTV untuk menjaga keamanan lingkungan.

Pembangunan hunian ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan warga sebagai solusi cepat sambil pemerintah menyiapkan penataan jangka panjang kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman dan manusiawi.

“Perusahaan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan infrastruktur sosial yang berdampak langsung. Kami ingin Hunian Senen menjadi contoh bagaimana akselerasi pembangunan yang terukur dapat menghadirkan perubahan nyata bagi warga dalam waktu singkat,” kata Hamdani.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi itu ada empat negara yang kami melakukan pengetatan ekstra kalau ada flight yang direct ke Soekarno-Hatta. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang baru, tentunya kami akan menambahkan ataupun mengoreksi gitu,

Tangerang (ANTARA) - Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, melakukan pengetatan pengawasan terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari empat negara yang diantisipasi terjadinya penemuan kasus penularan Hantavirus.

"Jadi kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus Hanta," kata Kepala BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan, pengawasan khusus melalui penerapan standar kesehatan yang dilakukan terhadap penumpang udara ke empat negara itu meliputi perjalanan dari Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan satu lagi Panama.

Langkah tersebut, lanjut Naning, dilakukan sebagai merespon temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas kasus penularan terhadap tiga penumpang kapal pesiar yang tewas akibat virus tersebut.

"Jadi itu ada empat negara yang kami melakukan pengetatan ekstra kalau ada flight yang direct ke Soekarno-Hatta. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang baru, tentunya kami akan menambahkan ataupun mengoreksi gitu," ujarnya.

Ia bilang, untuk saat ini otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara yang masuk ke Indonesia. Dimana, pihaknya akan melakukan langkah lanjut yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan.

"Kami di Soekarno-Hatta sudah melakukan kesiapsiagaan. Yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Dari situ kita nanti akan tahu risiko daripada pesawat itu, ada orang berisiko atau tidak. Yang kedua, begitu turun, itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual," jelasnya.

Menurut Naning, di Bandara Soetta memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi pihaknya akan melakukan penanganan lebih lanjut.

"Kemudian kami juga punya namanya ambulans khusus penyakit menular. Karena orang yang kita bawa ini, yang mau kita rujuk ini adalah orang dengan penyakit menular," ucapnya.

Pihaknya mengimbau kepada pelaku perjalanan udara agar selalu waspada dan menjaga protokol kesehatan. Pasalnya, Hantavirus ini penularannya melalui urin, air liur, serta kontaminasi dari tikus.

"Yang jelas untuk mencegah penularan kasus ini adalah dengan menjaga protokol kesehatan dan penguatan imun tubuh," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, menandatangani kesepakatan bersama untuk pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Gubernur Banten, Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Senin, mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan sampah perkotaan yang terintegrasi dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayah," katanya.

Andra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan perannya untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan dengan baik. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Fokus utama aturan tersebut adalah mempercepat penanganan sampah dalam kondisi darurat, yakni daerah dengan volume sampah harian yang melebihi angka 1.000 ton seperti di Bantargebang dan wilayah lainnya.

"Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun," tegasnya.

Zulkifli mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL secara nasional ditargetkan menyasar 25 lokasi di 62 kabupaten/kota. Ia turut mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Danantara dalam mewujudkan Indonesia ASRI.

Sebagai informasi, kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini secara spesifik mencakup pembangunan PSEL di tujuh lokasi, yakni PSEL Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Bogor Raya 2, Medan Raya, serta Lampung Raya.

Khusus untuk PSEL Serang Raya, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ini rencananya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

jumlah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada periode 21 April - 9 Mei 2026 melalui bandara ini tercatat 20.031 orang dengan 47 kloter

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, telah melayani sebanyak 20.031 calon haji dengan 47 kelompok terbang (kloter) menuju Tanah Suci, Arab Saudi selama periode 21 April - 9 Mei 2026.

"Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu tersibuk di mana jumlah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada periode 21 April - 9 Mei 2026 melalui bandara ini tercatat 20.031 orang dengan 47 kloter," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan diterima di Tangerang, Senin.

Menurut dia, Bandara Soetta telah dijadikan sebagai bandar udara yang dikhususkan untuk melayani jamaah calon haji melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

Terminal ini sudah dilengkapi fasilitas yang mempermudah jamaah calon haji seperti masjid seluas 3.136 meter persegi, area tunggu seluas 4.158 meter persegi, dan lounge untuk 2.000 orang.

Dalam hal ini, Pahlevi juga menyatakan sebanyak 126.097 calon haji asal Tanah Air telah diberangkatkan menuju Tanah Suci, Arab Saudi melalui 14 bandara pada periode tahun ini.

"Selama periode tersebut, total penerbangan haji yang dilayani mencapai 322 penerbangan," tuturnya.

Ia mengatakan dari total penerbangan haji tersebut, sebanyak 310 penerbangan berjalan lancar dengan kumulatif on-time performance (OTP) dari 14 bandara mencapai 96 persen.

"Seluruh pihak telah melakukan perencanaan dan koordinasi dengan baik, mulai dari proses di asrama haji, perjalanan menuju bandara, hingga layanan keberangkatan di bandara dan proses naik ke pesawat," tuturnya.

Menurut dia, kelancaran dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini didukung implementasi dan kolaborasi yang sangat baik antara InJourney Airports, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, maskapai, AirNav Indonesia, operator ground handling, serta dukungan dari Kementerian Haji & Umrah dan Kementerian Perhubungan.

"Mulai pemeriksaan keamanan terhadap jamaah calon haji dan barang sebelum naik ke pesawat ada yang dilakukan sejak di asrama haji," tuturnya.

Sejalan dengan hal ini, InJourney Airports memastikan infrastruktur dan fasilitas di bandara juga turut mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji, seperti misalnya Bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F untuk keberangkatan jamaah calon haji.

Adapun 5 bandara tersibuk dalam pelaksanaan penerbangan haji 21 April - 9 Mei 2026 adalah: Juanda Surabaya (25.794 calon haji dengan 68 kloter), Soekarno-Hatta Tangerang (20.031 calon haji dengan 47 kloter), Adi Soemarmo Solo (19.002 calon haji dengan 53 kloter), Sultan Hasanuddin Makassar (9.808 calon haji dengan 25 kloter), dan Kualanamu Deli Serdang (5.379 calon haji dengan 15 kloter).

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran keberangkatan penerbangan haji hingga akhir periode keberangkatan pada 21 Mei 2026," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi melantik jajaran pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jakarta Pusat (Jakpus) periode 2025-2028 pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat kurang mampu dan pencari keadilan.

Pelantikan berlangsung dengan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, pengurus PBH Pusat, serta DPC Peradi Jakarta Pusat. Pengurus baru PBH Peradi Jakarta Pusat dipimpin Deny Surya Pranata Purba.

Ketua Panitia Pelantikan PBH Peradi Jakarta Pusat Sonang Nimrot Jewell Manullang mengatakan, seluruh pengurus yang dilantik merupakan anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang berasal dari berbagai kantor hukum berbeda. Meski memiliki latar belakang firma hukum yang beragam, mereka disatukan oleh semangat pengabdian untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

“Semangatnya anak muda, jadi mau berkumpul untuk bersatu hati memberikan jasa bantuan hukum secara pro bono (tanpa dipungut biaya),” ujar Sonang usai pelantikan.

Menurut dia, kepengurusan baru nantinya langsung menggelar rapat kerja untuk menyusun program prioritas selama masa bakti 2025-2028. Meski demikian, dia memastikan fokus utama PBH tetap pada pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

“PBH Peradi Jakarta Pusat ingin hadir membantu masyarakat tanpa dipungut biaya, khususnya mereka yang secara finansial membutuhkan bantuan hukum,” ucapnya.

Semangat bantuan hukum gratis tersebut bukan hanya arahan internal organisasi, melainkan juga amanat Undang-Undang Advokat yang mewajibkan advokat memberikan layanan hukum secara pro bono kepada masyarakat tidak mampu. “Advokat bukan hanya bekerja profesional dibayar klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya,” tutur Sonang.

Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat Freddy Tua Simatupang berharap pengurus baru PBH mampu menjangkau kelompok marginal yang selama ini kesulitan memperoleh akses keadilan. “Kita berharap pengurus baru ini dapat menjangkau kaum marginal dan pencari keadilan yang tidak mampu,” kata Freddy.

PBH Peradi Jakarta Pusat saat ini diperkuat sekitar 30 tenaga pengurus dan didukung ribuan anggota DPC Peradi Jakarta Pusat. Kekuatan sumber daya tersebut menjadi modal besar dalam memperluas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono menekankan pentingnya keberadaan PBH dalam organisasi advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat.

“Pusat Bantuan Hukum adalah bagian yang sangat penting dari organisasi advokat. Undang-Undang Advokat mencantumkan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu,” ujarnya.

Dwiyanto menyebut bantuan hukum pro bono merupakan bagian dari nilai luhur profesi advokat atau officium nobile. Bahkan, sejarah lahirnya profesi advokat sejak zaman Romawi tidak bisa dipisahkan dari semangat pengabdian membantu masyarakat.

Dia mendorong PBH Peradi Jakarta Pusat menggerakkan lebih banyak anggota advokat terlibat aktif dalam pelayanan hukum gratis. Menurut data yang disampaikannya, DPC Peradi Jakarta Pusat memiliki sekitar 2.992 anggota. “Kalau 10 persen saja bergerak memberikan bantuan hukum, berarti hampir 300 advokat membantu masyarakat secara cuma-cuma di Jakarta Pusat,” ujarnya.

Ketua PBH DPC Peradi Jakarta Pusat Deny Surya Pranata Purba menambahkan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengabdian profesi advokat kepada masyarakat. “Dengan adanya pelantikan hari ini diharapkan menjadi momentum yang mulia bagi profesi advokat, sehingga semakin tergerak rasa ingin membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu,” katanya.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah program terukur dan dinilai efektif untuk dijalankan dalam satu tahun kepengurusan ke depan. Salah satu program utama yakni membuka registrasi sukarelawan bagi seluruh anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang ingin terlibat dalam bantuan hukum pro bono.

Menurut Deny, pengurus PBH nantinya hanya berperan sebagai pengorganisir, sementara kekuatan utama tetap berada pada solidaritas para advokat anggota Peradi Jakarta Pusat. “Kami hanya organ yang mengorganisir. Selebihnya mari bersama-sama membantu kaum yang membutuhkan,” ucapnya.

Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar,

Tangerang (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan bahwa WNI berinisial HA sebagai terduga pelaku penyelundup satwa Marmoset hingga Bearded Dragon tanpa izin terancam dijatuhi 10 tahun kurungan penjara dengan denda senilai Rp10 miliar.

"Atas perbuatannya, yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan karena memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas karantina," jelas Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Is Nursal di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan, terduga pelaku penyelundupan satwa tanpa izin resmi ini telah melanggar Undang-undang yang berlaku di Tanah Air tentang kekarantinaan hewan.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya bakal menindak tegas dengan penerapan ancaman sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga denda.

"Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar," ujarnya.

Ia menerangkan, terduga HA terbukti membawa dan hendak penyelundupan 10 ekor satwa hidup dari Thailand melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dimana, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Barantin dan Bea Cukai ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaus kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis (legging) yang dikenakan penumpang.

"Satwa ini terdiri atas tiga ekor marmoset, empat ekor kadal panama, dua ekor bearded dragon, satu ekor kadal uromastyx," ungkapnya.

Terduga pelaku mengaku kepada petugas, jika satwa-satwa tersebut sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas.

"Maka, tindakan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan hewan maupun aspek kesehatan dan keamanan hayati karena pemasukan satwa tanpa prosedur karantina berpotensi membawa hama dan penyakit hewan," paparnya.

Dia menambahkan, saat ini terhadap penumpang berinisial HA penumpang telah diamankan. Selain itu, seluruh satwa kini diamankan di Instalasi Karantina Hewan untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut.

"Pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan media pembawa di pintu pemasukan negara akan terus diperketat guna mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dia menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

Ketua KPK Ingatkan Integritas Advokat

Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar Peradi Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pelantikan pengurus Peradi Profesional ini menjadi sorotan di media sosial, di antaranya di X (Twitter). Salah satu akun, Jeng Rini GL menulis: “Peradi semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN Peradi Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Tingginya perhatian publik terhadap pelantikan Peradi Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas.