JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-28/PJ.09/2026. Meski demikian, batas waktu normal pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 tetap jatuh pada 31 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, wajib pajak yang melaporkan SPT atau melakukan pembayaran setelah 31 Maret hingga 30 April 2026 tidak akan dikenai sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga.

“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, DJP juga tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak selama periode relaksasi. Apabila sanksi administratif telah terlanjur diterbitkan, maka akan dihapus secara jabatan.

Bimo menjelaskan, kebijakan ini diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan mempertimbangkan data kinerja penerimaan SPT serta kondisi implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Ia mengakui, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan menjadi lebih kompleks karena memerlukan verifikasi dengan berbagai basis data, seperti data kependudukan dan perizinan usaha.

“Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata dia.

Di sisi lain, DJP juga mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Hingga 26 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan mencapai 9.131.427.

Rinciannya, sebanyak 8.196.513 berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 924.443 dari nonkaryawan, serta sekitar 190.691 dari wajib pajak badan dalam rupiah dan 138 dalam dollar AS.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyebutkan, masih ada sekitar 5 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.

“Per kemarin sudah hampir 9,1 juta. Masih sekitar 5 juta yang kami tunggu,” ujar Inge.

Seiring dengan itu, aktivasi akun sistem Coretax juga terus meningkat. Hingga periode yang sama, jumlah akun yang telah diaktifkan mencapai 16.963.643, didominasi wajib pajak orang pribadi.

Untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan, DJP telah meningkatkan kapasitas sistem hingga mampu menampung sekitar 390.000 SPT per hari. Meski demikian, sejumlah kendala teknis seperti sistem lambat masih dihadapi dan dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi.

Bimo menambahkan, kebijakan perpanjangan ini juga berdampak pada pergeseran penerimaan negara ke bulan berikutnya.

“Ada pergeseran penerimaan, mungkin sekitar Rp 5 triliun yang akan geser ke April,” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lapor SPT hingga 30 April 2026 Bebas Denda, DJP Beri Relaksasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026. Kebijakan ini diambil seiring masih adanya kendala teknis dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Dengan keputusan tersebut, batas akhir lapor SPT yang semula jatuh pada 31 Maret 2026 resmi mundur satu bulan. Perubahan ini sekaligus menyamakan batas pelaporan SPT Tahunanwajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan.

“Fix diperpanjang sampai akhir April, perpanjangan satu bulan,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menjelaskan, perpanjangan diberikan setelah pemerintah mempertimbangkan keluhan sejumlah wajib pajak yang masih mengalami kesulitan saat mengakses Coretax. Gangguan tersebut membuat proses pelaporan belum berjalan optimal.

Pelaporan SPT Tahunan baru capai 59 persen

Di tengah kebijakan tersebut, realisasi pelaporan SPT masih berada di bawah target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, hingga 24 Maret 2026 jumlah pelaporan SPT tahun pajak 2025 mencapai 8.874.904 SPT atau sekitar 59,1 persen dari target 15 juta SPT.

Secara rinci, pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Tercatat, wajib pajak orang pribadi karyawan telah menyampaikan 7.826.341 SPT, sementara wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 863.272 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 183.583 SPT untuk badan yang menggunakan denominasi rupiah dan 138 SPT dalam denominasi dollar AS.

Adapun untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya mencapai 1.549 SPT dalam rupiah dan 21 SPT dalam denominasi dollar AS.

@pajaktabanan Cara lapor SPT Tahunan dengan Coretax Form

Aktivasi Coretax terus bertambah

Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan aktivasi akun Coretax. Hingga 22 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 16.723.354.

Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 15.677.209, diikuti wajib pajak badan 955.508 dan instansi pemerintah 90.411. Selain itu, terdapat 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga telah mengaktivasi akun.

Sebagai informasi, SPT Tahunan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta harta dan kewajiban dalam satu tahun pajak.

Kewajiban ini tetap berlaku bagi seluruh wajib pajak, termasuk mereka yang pajaknya telah dipotong melalui gaji atau transaksi.

Denda telat lapor SPT dan tidak lapor SPT

Wajib pajak yang melewati batas lapor SPT Tahunan 2026 tetap berisiko dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Adapun denda telat lapor SPT ditetapkan sebesar Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan.

Selain itu, denda tidak lapor SPT juga berlaku untuk jenis pelaporan lainnya, seperti Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Tak hanya sanksi administrasi, wajib pajak yang tidak melaporkan atau menyampaikan SPT secara tidak benar juga dapat dikenai sanksi pidana.

DJP pun mengimbau masyarakat untuk segera menyampaikan SPT sebelum tenggat waktu yang telah diperpanjang guna menghindari sanksi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Orang Pribadi hingga 30 April 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberikan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kebijakan ini, batas akhir lapor SPT tidak lagi 31 Maret, melainkan diperpanjang hingga 30 April 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, keputusan tersebut sekaligus menyamakan batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan.

“Fix diperpanjang sampai akhir April, perpanjangan satu bulan,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Alasan perpanjangan pelaporan SPT

Purbaya menjelaskan, perpanjangan pelaporan SPT dilakukan dengan mempertimbangkan kendala teknis yang masih dialami sebagian wajib pajak dalam mengakses sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Menurut dia, gangguan sistem membuat proses pelaporan menjadi tidak lancar bagi sebagian pengguna.

Realisasi pelaporan SPT masih di bawah target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, hingga 24 Maret 2026 jumlah pelaporan SPT untuk tahun pajak 2025 mencapai 8.874.904 SPT. Angka ini setara sekitar 59,1 persen dari target 15 juta SPT.

Secara rinci, pelaporan SPT didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Tercatat, wajib pajak orang pribadi karyawan telah menyampaikan 7.826.341 SPT, sementara wajib pajak orang pribadi non-karyawan sebanyak 863.272 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 183.583 SPT untuk badan yang menggunakan denominasi rupiah dan 138 SPT dalam denominasi dollar AS.

Adapun untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlahnya mencapai 1.549 SPT dalam rupiah dan 21 SPT dalam denominasi dollar AS.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Aktivasi Coretax capai 16,7 juta wajib pajak

Selain pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mencatat perkembangan aktivasi akun sistem Coretax. Hingga 22 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 16.723.354.

Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 15.677.209, diikuti wajib pajak badan sebanyak 955.508 serta 90.411 wajib pajak instansi pemerintah.

Selain itu, terdapat 226 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang juga telah mengaktivasi akun pada sistem tersebut.

SPT Tahunan adalah kewajiban wajib pajak

Perlu diketahui, SPT Tahunan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak terutang, serta harta dan kewajiban dalam satu tahun pajak.

Kewajiban ini tetap berlaku, termasuk bagi masyarakat yang pajaknya telah dipotong melalui gaji maupun transaksi.

Denda telat lapor SPT dan tidak lapor SPT

Wajib pajak yang melewati batas lapor SPT Tahunan 2026 berpotensi dikenakan sanksi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun denda telat lapor SPT antara lain:

• Rp 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi
• Rp 1 juta untuk SPT PPh wajib pajak badan

Selain itu, denda tidak lapor SPT juga dapat dikenakan untuk jenis pelaporan lainnya, seperti:

• Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
• Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya

Tidak hanya denda, wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak benar juga berpotensi dikenai sanksi pidana.

DJP mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pelaporan dan segera memenuhi kewajiban perpajakan sebelum tenggat yang telah diperpanjang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Orang Pribadi hingga 30 April 2026