Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta mengalami penyesuaian per Jumat (8/5). Salah satunya dilakukan SPBU BP yang menurunkan harga BBM jenis diesel.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi BP Indonesia, harga BP Ultimate Diesel turun Rp1.000 menjadi Rp29.890 per liter. Sebelumnya, BBM diesel tersebut dijual Rp30.890 per liter.

Sementara itu, harga BBM lainnya di SPBU BP masih bertahan. BP 92 dijual Rp12.390 per liter dan BP Ultimate dipatok Rp12.930 per liter.

Di sisi lain, harga BBM di SPBU Vivo belum mengalami perubahan. BBM jenis Revvo 92 masih dibanderol Rp12.390 per liter, sedangkan Diesel Primus dijual Rp30.890 per liter.

Sementara itu, Shell Indonesia menyatakan stok BBM di seluruh SPBU mereka masih kosong hingga saat ini.

"Produk bahan bakar minyak (BBM) Shell saat ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami," tulis Shell melalui laman resminya, Jumat (8/5).

[Gambas:Youtube]

Shell mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai tata laksana yang berlaku," lanjut pernyataan tersebut.

Meski stok BBM kosong, Shell memastikan layanan lain di SPBU tetap beroperasi.

"Produk dan layanan di Shell Select, deli2go, bengkel SPBU Shell, dan Shell Recharge tetap tersedia," tulis Shell.

Kekosongan stok terjadi pada seluruh produk BBM Shell, mulai dari Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), Shell V-Power Nitro+ (RON 98), hingga Shell V-Power Diesel.

Berikut daftar harga BBM di SPBU BP dan Vivo per 8 Mei 2026:

Harga BBM BP

BP 92: Rp12.390 per literBP Ultimate: Rp12. 930 per literBP Ultimate Diesel: Rp29.890 per liter

Harga BBM Vivo

Revvo 92: Rp12.390 per literDiesel Primus: Rp30.890 per liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2025 menjadi periode penuh dinamika bagi sektor bahan bakar minyak nasional. Isu Pertamax oplosan yang mengguncang kepercayaan publik berujung pada kelangkaan BBM, hingga kelahiran Bobibos di akhir tahun sebagai alternatif energi dan harapan baru.

Pertamax oplosan di awal tahun

Kasus dugaan “Pertamax oplosan” mencuat di Indonesia pada awal 2025, tepatnya di Februari. Publik ramai membicarakan klaim BBM Pertamax (RON 92) dicampur atau dioplos dengan bahan bakar beroktan lebih rendah seperti Pertalite (RON 90), bahkan disebut tercampur air di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ini memicu keresahan pengguna kendaraan serta penurunan kepercayaan terhadap produk BBM yang dikelola pemerintah.

Isu Pertamax oplosan bermula dari pernyataan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, yang menyederhanakan istilah blending menjadi “oplos”. “BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025), saat membahas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), langsung membantah pernyataan tersebut dan menegaskan tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi pemerintah, yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat sejak awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo juga menyebutkan penambahan zat aditif pada Pertamax bersifat meningkatkan performa. “Penambahan aditif tersebut bertujuan menambah nilai performa produk. Skema ini juga sama dengan badan usaha lain,” ujar Ega.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut merespons kekhawatiran masyarakat terkait kualitas BBM Pertamina. “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli berdasarkan spesifikasi dan harga. Jadi, tidak ada masalah,” kata Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pihaknya mempertimbangkan tren peningkatan permintaan dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam menentukan kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau permintaan dari BBM," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam acara Temu Media Sektor ESDM yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.

Laode menyadari fenomena pembelian BBM nonsubsidi, termasuk BBM dari SPBU swasta, meningkat mulai 2025.

Rata-rata permintaan dari SPBU swasta pun tinggi-tinggi, ucapnya.

"Kami lihat memang permintaannya kan sekarang lagi tinggi, ya. Sampai hari ini juga permintaannya tinggi. Tapi, persentase (peningkatan kuotanya) belum bisa saya sampaikan," kata Laode.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperingatkan SPBU swasta untuk menaati aturan negara, termasuk soal kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung soal penetapan kuota impor bagi badan usaha swasta pengelola SPBU swasta.

Bahlil menyampaikan kepada SPBU swasta yang tertib dan menaati aturan, pemerintah sudah menghitung berapa jumlah kuota impor yang akan diberikan.

"Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan, masih diatur," ujar Bahlil.

Akan tetapi, ketika didesak ihwal badan usaha yang mana yang tidak menaati aturan, Bahlil menolak untuk mengungkapkan.

"Kamu kan tahu," ucap dia ke wartawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperingatkan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta untuk menaati aturan negara, termasuk soal kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

“Badan swasta yang mencoba-coba untuk mengatur dan melawan negara, tidak menaati aturan negara, ya tunggu tanggal mainnya,” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers Kesiapan Sektor ESDM Menghadapi Periode Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung soal penetapan kuota impor bagi badan usaha swasta pengelola SPBU swasta.

Bahlil menyampaikan kepada SPBU swasta yang tertib dan menaati aturan, pemerintah sudah menghitung berapa jumlah kuota impor yang akan diberikan.

“Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan, masih diatur,” ujar Bahlil.

Akan tetapi, ketika didesak ihwal badan usaha yang mana yang tidak menaati aturan, Bahlil menolak untuk mengungkapkan.

“Kamu kan tahu,” ucap dia ke wartawan.

Diwartakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil pada pekan depan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa dirinya sudah rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Migas untuk merumuskan opsi-opsi ihwal impor BBM untuk SPBU swasta. Nantinya, Laode akan menjabarkan opsi-opsi tersebut kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil akan mengambil keputusan untuk menetapkan opsi mana yang diberlakukan dalam hal impor BBM SPBU swasta pada 2026.

Adapun salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penambahan kuota impor sebesar 10 persen dari kuota impor pada 2025.

Kebijakan tersebut sudah diberlakukan pemerintah pada 2025, yakni menambah kuota impor sebesar 10 persen dari 2024. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan BP, kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, dan SPBU Vivo menyusul pada Oktober 2025.

Solusi yang ditawarkan oleh Kementerian ESDM kepada SPBU swasta yang kehabisan kuota impor adalah melakukan kolaborasi antarbisnis dengan Pertamina Patra Niaga.

Badan usaha pengelola SPBU swasta lantas mengimpor menggunakan kuota impor milik perusahaan migas plat merah tersebut.

Stok BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP pulih pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok BBM jenis RON 92 disusul oleh SPBU Vivo (pada akhir November 2025), dan yang terakhir adalah stok BBM SPBU Shell (pada awal Desember 2025).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva merasa bahwa tuduhan jaksa kepada kliennya belum menemukan bukti yang cukup kuat terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

Menurut mantan ketua MK itu, selama proses persidangan tidak ada bukti berkaitan dengan dugaan pengkondisian tata kelola minyak yang menyeret perusahaan pelat merah.

"Ternyata setelah mendengar dakwaan dari jaksa, dan juga proses persidangan yang sudah sampai kepada pembuktian saksi-saksi ini, itu sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan oplosan minyak yang disampaikan dalam konferensi pers yang awal itu," ucapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Termasuk, katanya, pembuktian terkait penyewaan tangki Bahan Bakar Minyak di Merak dan kapal milik PT Jenggala Maritim Muda Nusantara (PT JMN). Menurutnya, hal itu didasari setelah pihaknya membaca seluruh dokumen persidangan.

"Kami yakin dengan membaca seluruh dokumen-dokumen persidangan dan juga apa yang sudah fakta-fakta persidangan sudah ada, kami yakin untuk sampai ke sana karena saksi-saksi utama ini sudah maju. Kami tidak yakin untuk sampai bisa membutuhkan hal itu," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan sesuai prosedur yang belaku.

Dalam kesempatan yang sama, Kerry menyampaikan sejumlah terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina telah sesuai mekanisme. Dia menilai kesaksian dari Hanung dan Alfian dalam persidangan telah menyatakan bahwa pengadaan langsung itu sudah sesuai dengan peraturan dan hasil evaluasi.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," tandasnya.

Dalam perkara ini, terdakwa lainnya adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Terima kasih atas kesediaan Anda menunggu. Shell Super mulai hadir kembali di SPBU Shell,

Jakarta (ANTARA) - Stok bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell jenis Shell Super berangsur pulih sejak kesepakatan antarbisnis dengan Pertamina Patra Niaga berlangsung.

“Terima kasih atas kesediaan Anda menunggu. Shell Super mulai hadir kembali di SPBU Shell,” tulis manajemen Shell Indonesia melalui akun instagram resminya yang bernama pengguna shell_indonesia, dikutip dari Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, stok BBM jenis Shell Super berangsur pulih, setelah mengalami kelangkaan sejak pertengahan Agustus lalu.

Selain bensin, produk BBM jenis diesel (Shell V-Power Diesel) dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia.

Kembalinya ketersediaan Shell Super merupakan buah dari keberhasilan kesepakatan bisnis antara Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia.

Pada Jumat (5/12), PT Pertamina Patra Niaga memasok 100 ribu barel (MB) bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara business to business (B2B).

Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU Swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.

"Komoditi BBM yang dipasok kepada BU Swasta yang dalam hal ini Shell Indonesia telah memenuhi seluruh requirements yang dimintakan dari BU Swasta sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah," kata Roberth.

Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pertamina memenuhi amanah pemerintah untuk berkolaborasi dalam pemenuhan BBM badan usaha (BU) swasta sebagai tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berada dalam kondisi aman.

Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan pasokan BBM selama masa libur akhir tahun, Bahlil menegaskan bahwa stok nasional berada dalam batas aman.

“Natal dan Tahun Baru untuk stok [BBM] nasional masih sesuai standar kita, 18 sampai 21 hari. Insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil usai melaporkan perkembangan penanganan bencana di Sumatra kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, Pemerintah memastikan kesiapan energi dan distribusi BBM menjadi salah satu fokus utama menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Nataru.

Tak hanya itu, dia juga menambahkan bahwa pihak swasta tetap diperbolehkan terlibat dalam bisnis BBM selama mengikuti regulasi yang berlaku.

“Menyangkut dengan swasta, ya kalau mereka mau berbisnis monggo, enggak ada masalah kan. Tapi ikut aturan yang berlaku dong di republik kita, ya,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil melaporkan perkembangan terkini penanganan krisis energi dan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana. Baik di Aceh, di Bireuen, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga. Kemudian di Sumbar, di Kabupaten Agam,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, gangguan listrik di Aceh disebabkan putusnya jaringan transmisi akibat banjir. PLTG Arun berkapasitas 200 megawatt sempat padam tetapi kini sudah mulai menyala kembali.

“Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” katanya.

Untuk wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), listrik mulai pulih sejak malam sebelumnya meskipun belum optimal.

“Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” imbuhnya.

Ketika ditanya soal kondisi Aceh Tamiang, Bahlil menyebut masih perlu memastikan detail lapangannya.

Namun dia memastikan bahwa perbaikan jaringan transmisi utama yang mengaliri sekitar 600.000 rumah terus dilakukan.

“Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berada dalam kondisi aman.

Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan pasokan BBM selama masa libur akhir tahun, Bahlil menegaskan bahwa stok nasional berada dalam batas aman.

“Natal dan Tahun Baru untuk stok [BBM] nasional masih sesuai standar kita, 18 sampai 21 hari. Insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil usai melaporkan perkembangan penanganan bencana di Sumatra kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, Pemerintah memastikan kesiapan energi dan distribusi BBM menjadi salah satu fokus utama menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Nataru.

Tak hanya itu, dia juga menambahkan bahwa pihak swasta tetap diperbolehkan terlibat dalam bisnis BBM selama mengikuti regulasi yang berlaku.

“Menyangkut dengan swasta, ya kalau mereka mau berbisnis monggo, enggak ada masalah kan. Tapi ikut aturan yang berlaku dong di republik kita, ya,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil melaporkan perkembangan terkini penanganan krisis energi dan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana. Baik di Aceh, di Bireuen, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga. Kemudian di Sumbar, di Kabupaten Agam,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, gangguan listrik di Aceh disebabkan putusnya jaringan transmisi akibat banjir. PLTG Arun berkapasitas 200 megawatt sempat padam tetapi kini sudah mulai menyala kembali.

“Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” katanya.

Untuk wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), listrik mulai pulih sejak malam sebelumnya meskipun belum optimal.

“Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” imbuhnya.

Ketika ditanya soal kondisi Aceh Tamiang, Bahlil menyebut masih perlu memastikan detail lapangannya.

Namun dia memastikan bahwa perbaikan jaringan transmisi utama yang mengaliri sekitar 600.000 rumah terus dilakukan.

“Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan negosiasi antara Pertamina Patra Niaga dengan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell sudah memasuki tahap akhir.

“Vivo kan kemarin sudah, sekarang kabar terakhir Shell memasuki tahap akhir,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Tahap akhir negosiasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk pemenuhan pasokan BBM bagi badan usaha swasta yang sudah kehabisan kuota impor.

Saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta yang menjalin kesepakatan dengan Pertamina, yakni AKR, BP, dan VIVO. Pertamina sudah menyalurkan pasokan BBM kepada BP-AKR pada tahap pertama sebesar 100 ribu barel minyak.

Lebih lanjut, Pertamina juga sudah menyalurkan pasokan BBM kepada Vivo dengan volume yang serupa, yakni 100 ribu barel minyak.

ExxonMobil belum mengajukan karena masih memiliki stok.

Laode menyampaikan Shell sudah mengajukan volume yang ingin dibeli dari Pertamina, namun belum bisa mengungkapkan berapa volume yang diinginkan.

“Kita tunggu saja (volume Shell),” kata Laode.

Shell dan bp sudah mengalami kelangkaan stok BBM sejak pertengahan Agustus 2025. SPBU Vivo pun menyusul, dan kehabisan stok BBM-nya sejak pertengahan Oktober 2025.

Lebih lanjut, pada akhir Oktober 2025, pasokan BBM di SPBU bp pun mulai pulih. Teranyar, stok BBM untuk SPBU Vivo juga berangsur pulih sejak Minggu (23/11).

Dengan demikian, saat ini, tersisa SPBU Shell yang belum mencapai kesepakatan pembelian BBM dengan Pertamina Patra Niaga.

Presiden Direktur & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Lebih lanjut, Shell berupaya agar pasokan BBM dapat segera normal, sambil memastikan seluruh prosedur pengadaan dan standar mutu tetap terjaga.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Stok BBM di SPBU Vivo berangsur terisi pada Senin (24/11/2025). Stok bensin yang mulai tersedia itu yakni Revvo 92 (RON 92).

Adapun kembalinya stok bensin di badan usaha (BU) swasta itu tak lepas dari pembelian base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga. Vivo membeli 100.000 barel base fuel dari perusahaan pelat merah itu dengan skema business to business (B2B).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, Vivo telah sepakat untuk melakukan proses B2B terkait pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.

“Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100.000 barel yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR [BP-AKR] sebanyak 100.000 barel”, jelas Roberth melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

Roberth menyebut, komoditi BBM yang dipasok kepada BU swasta Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari Vivo sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.

Adapun proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara B2B.

Proses negosiasi telah dilakukan. Itu mulai dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan BU swasta Vivo, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial.

Selain stok yang mulai pulih, harga Revvo 92 pun kini turun dari Rp12.890 menjadi Rp12.680 per liter. Kendati, ketersediaan Revvo 92 ini belum merata di seluruh SPBU Vivo.

Berikut daftar SPBU Vivo yang menyediakan Revvo 92 per 24 November 2025:

Jakarta

1. SPBU Antasari
2. SPBU Bintaro S1
3. SPBU Cideng
4. SPBU Cilangkap
5. SPBU Daan Mogot
6. SPBU Hankam
7. SPBU Jambore
8. SPBU Kedoya
9. SPBU Kemang
10. SPBU MT Haryono
11. SPBU Meruya
12. SPBU Radar Auri
13. SPBU Warung Buncit

Bandung

14. SPBU Pasteur

Bekasi

15. SPBU Kalimalang
16. SPBU Margajaya
17. SPBU Pekayon

Bogor

18. SPBU Bogor Sempur
19. SPBU Sentul

Depok

20. SPBU Cimanggis
21. SPBU Limo

Tangerang

22. SPBU BSD
23. SPBU Bintaro S7
24. SPBU Ciater
25. SPBU Legok

Kabar gembira! Yang ditunggu sudah kembali! Kini, BBM Revvo 92 sudah tersedia kembali di SPBU Vivo secara bertahap mulai hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo mengumumkan bahan bakar minyak (BBM) RON 92, yakni Revvo 92, kembali tersedia setelah mengalami kelangkaan pada pertengahan Oktober 2025.

“Kabar gembira! Yang ditunggu sudah kembali! Kini, BBM Revvo 92 sudah tersedia kembali di SPBU Vivo secara bertahap mulai hari ini,” tulis manajemen Vivo melalui akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo, dikutip dari Jakarta, Minggu.

Manajemen Vivo juga mencantumkan tautan s.id/stokbbmvivo bagi para pelanggan yang ingin memeriksa ketersediaan produk BBM di SPBU Vivo.

Pulihnya ketersediaan BBM RON 92 di SPBU bernuansa biru tersebut, menyusul pernyataan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman yang menyampaikan badan usaha pengelola SPBU Vivo mendekati kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak dari Pertamina Patra Niaga dengan volume sekitar 100 ribu barel.

“Awalnya juga kan Vivo sudah minta 100 ribu barel. Harusnya, ini belum diputus, harusnya ya sama,” ujar Laode ketika ditemui di Jakarta, Jumat (7/11).

SPBU Vivo mengalami kelangkaan BBM pada pertengahan Oktober, menyusul SPBU Shell dan British Petroleum (BP) yang telah mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus.

Pada Jumat (26/9), Pertamina Patra Niaga menjalin sebuah kesepakatan jual beli bahan bakar murni (base fuel) dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo).

Dalam kesepakatan tersebut, termaktub persetujuan Vivo ihwal pembelian 40 ribu barel base fuel dari 100 ribu barel yang diimpor oleh Pertamina Patra Niaga.

Akan tetapi, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu (1/10), diungkapkan bahwa Vivo membatalkan kesepakatan tersebut karena temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel.

Kemudian, pada Senin (6/10), Pertamina Patra Niaga mengatakan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

Hasilnya, stok BBM di SPBU swasta berangsur-angsur mulai pulih, dengan SPBU BP yang kembali menjual BP 92 sejak akhir Oktober, dan kini Vivo menyusul pemulihan stok BBM.

Pada sisi lain, BBM di SPBU Shell masih belum tersedia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) memastikan komunikasi dengan badan usaha pengelola SPBU swasta berjalan baik dalam proses pembelian base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan sejumlah perusahaan telah menunjukkan kemajuan dalam negosiasi yang tengah berlangsung.

Simon menjelaskan, beberapa pembahasan kini masih menunggu laporan perkembangan dari tim yang menangani komunikasi teknis dengan masing-masing badan usaha. Ia memastikan seluruh proses berlangsung terbuka dan konstruktif.

“Kemarin sudah ada beberapa. Yang lain, tentunya saya pikir juga komunikasi baik. Tapi masih menunggu laporan perkembangan dari tim,” ujar Simon di Jakarta, dikutip Selasa (11/11/2025).

Menurut dia, tren kerja sama dengan badan usaha swasta menunjukkan arah yang positif. Pertamina, lanjut Simon, tetap optimistis seluruh pembicaraan tersebut akan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.

“Kalau kita berpikir positif, ya positif. Kita selalu optimistis. Tentunya yang terbaik bagi semua,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong badan usaha SPBU swasta seperti Vivo dan Shell membeli base fuel atau bahan bakar murni dari Pertamina Patra Niaga. Langkah ini dilakukan agar distribusi dan pasokan bahan bakar tetap stabil di jaringan SPBU non-Pertamina.

Hingga saat ini, BP-AKR tercatat menjadi satu-satunya badan usaha yang telah menuntaskan pembelian base fuel dari Pertamina, dengan volume mencapai 100.000 barel, dan akan ada potensi penambahan dengan jumlah yang sama. Sementara Vivo dan Shell masih dalam tahap negosiasi lanjutan untuk menentukan volume pembelian dan mekanisme pasokan.

Simon menambahkan, Pertamina terus memantau perkembangan yang terjadi dan akan menyesuaikan langkah sesuai hasil komunikasi yang dilakukan tim di lapangan.

“Ya, mungkin kita lihat perkembangannya,” ucap Simon.

Negosiasi yang tengah berlangsung diharapkan segera mencapai kesepakatan akhir. Pertamina menilai kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan pasokan bahan bakar tetap aman di seluruh jaringan distribusi.