REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan Kementerian Keuangan menunda pemberlakuan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dinilai tidak tepat. Pasalnya, penundaan penerapan cukai MBDK diprediksi berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp 40 triliun akibat tingginya kasus diabetes.

Taksiran tersebut merupakan hasil kajian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). CISDI menyesalkan keputusan Purbaya menunda penerapan cukai MBDK dengan alasan kondisi ekonomi yang belum cukup kuat dan menunggu pertumbuhan ekonomi menyentuh level 6 persen.

“Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK dengan berpatokan pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat disayangkan. Padahal, minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok masyarakat dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban kesehatan jangka panjang,” kata Project Lead for Food Policy CISDI Nida Adzilah Auliani dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Nida menjelaskan, berbagai studi nasional maupun internasional membuktikan cukai MBDK efektif menurunkan konsumsi gula yang merupakan faktor risiko utama obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya. Sebanyak 106 negara juga telah menerapkan cukai MBDK dan banyak yang berhasil mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, mengutip data World Bank (2023).

Namun, Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang sama. Meskipun usulan cukai MBDK telah diproses sejak 2016 melalui kajian lintas kementerian/lembaga (K/L) sebagai bentuk komitmen panjang menuju kebijakan fiskal prokesehatan, hingga kini kebijakan tersebut belum terimplementasi.

Nida menilai kebutuhan penerapan cukai MBDK semakin mendesak karena konsumsi minuman manis di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan sebanyak 68,1 persen atau setara 93,5 juta rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK. Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hampir setengah populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari.

Selain itu, menurut International Diabetes Federation (IDF), Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya intervensi untuk menekan konsumsi gula masyarakat.

“Studi CISDI (2024) menunjukkan bahwa penerapan cukai MBDK dengan menaikkan harga minimal 20 persen berpotensi mencegah lebih dari 3,1 juta kasus diabetes di Indonesia,” ungkapnya.

Nida berpandangan kekhawatiran pemerintah mengenai dampak negatif cukai MBDK terhadap ekonomi dinilai kurang beralasan. Studi CISDI 2024 menunjukkan Indonesia justru berpotensi menghemat Rp 24,9 triliun biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi apabila memberlakukan cukai minuman manis.

“Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) di atas, penundaan cukai minuman manis berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2. Jika dihitung bersama penyakit tidak menular lainnya, dampak kesehatan dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar,” jelas Nida.

CISDI merekomendasikan pemerintah melakukan empat langkah. Pertama, segera menerapkan cukai MBDK yang menaikkan harga jual produk setidaknya 20 persen. Kedua, mengalokasikan pendapatan cukai untuk memperkuat program dan fasilitas kesehatan masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan pendukung seperti pelabelan gizi bagian depan kemasan serta pelarangan iklan produk tinggi gula, garam, dan lemak. Keempat, meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya konsumsi gula berlebihan.

CISDI juga mengajak publik bersama-sama mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan cukai MBDK dengan menandatangani petisi.

Cukai MBDK disebut telah lama menjadi sorotan publik karena didorong kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. Pemberlakuan cukai MBDK diyakini dapat menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, seperti diabetes dan obesitas.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 menunjukkan prevalensi diabetes mencapai 11,3 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. MBDK disinyalir menjadi salah satu pemicunya.

Pemerintah sebelumnya memberi atensi terhadap desakan penerapan cukai MBDK sebagai upaya menekan angka penyakit sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memahami urgensi penerapan cukai MBDK, sejalan dengan target kenaikan pendapatan negara dari sektor cukai.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp 244,10 triliun, naik 5,93 persen dibandingkan outlook APBN 2024. Dalam Nota Keuangan, kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi gula atau pemanis berlebih serta mendorong reformulasi produk MBDK rendah gula.

Namun, di bawah kepemimpinan Purbaya, kebijakan tersebut berubah arah. Purbaya menyatakan penerapan cukai MBDK baru akan dilakukan ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan APBN 2026 telah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026.

Meski demikian, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama bea keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga.

Ke depan, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp 7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai sementara belanja negara telah dialokasikan. Ia meminta asumsi penerimaan Kementerian Keuangan dibuat lebih realistis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026.

Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan.

"Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah," kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025.

"Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat," jelasnya.

Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal.

"Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri.

"Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, katanya, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada 2026.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun depan berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah pelemahan daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, Nafan menyebut penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik.

Inovasi seperti hal itu dinilai bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis nonsiklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwaprospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Catherine melihat terutama dari sisi harga beras akan tetap tinggi pada tahun depan berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban fiskal tersebut.

Cukai MBDK hanya berlaku jika ekonomi tumbuh 6 persen

Pernyataan itu disampaikan saat Raker Komisi XI DPR RI, ketika para anggota dewan menyoroti belum adanya penjelasan detail mengenai skema cukai MBDK.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tidak menambah beban masyarakat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Meskipun begitu, dalam APBN 2026, penerimaan dari cukai MBDK sudah tercantum dengan target Rp7 triliun.

Target cukai masuk APBN, tapi implementasi menunggu momentum

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap bisa dijaga seimbang meski cukai MBDK belum diterapkan segera. Alternatif penerimaan negara dapat diperkuat melalui Bea Keluar emas dan batu bara.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan baru, terutama yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menjelaskan bahwa APBN 2026 sudah disusun sebelum ia menjabat, saat kondisi ekonomi dinilai relatif kuat di pertengahan tahun. Karena itu, beberapa target masih perlu dievaluasi ulang agar sesuai kondisi terkini.

DPR minta penjelasan model dan roadmap cukai

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XI meminta penjelasan lebih detail terkait model dan skema penerapan cukai minuman manis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti minimnya informasi dari pemerintah.

Ia meminta kejelasan agar tidak ada kebingungan di masyarakat, mengingat kebijakan ini sudah masuk dalam rencana penerimaan 2026.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dilakukan hanya ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen. Langkah itu untuk memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK dalam pembahasan APBN 2026. Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan bahwa APBN 2026 sudah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp7 triliun. Namun pelaksanaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026 mendatang.

Meski begitu, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama Bea Keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan penerimaan.

Ke depan, kata Purbaya, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Menkeu, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti belum jelasnya pemaparan mengenai model, roadmap, maupun kategori produk yang akan dikenai cukai MBDK. Ia menilai penjelasan rinci sangat penting agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja negara sudah dialokasikan. Ia meminta agar asumsi penerimaan Kemenkeu dibuat lebih realistis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi.

Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut," tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6 persen, sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Komisi XI DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK. Purbaya menjelaskan, pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengonfirmasi bahwa dalam APBN 2026, cukai MBDK telah ditargetkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara sebesar Rp7 triliun.

Meski cukai MBDK tidak diterapkan dalam waktu dekat, Purbaya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik setelah triwulan pertama dan kedua tahun depan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang aktual.

Ia menambahkan bahwa karena cukai MBDK belum diterapkan, penerimaan negara dapat tetap dioptimalkan melalui Bea Keluar emas dan batu bara pada 2026 sehingga kebijakan fiskal tetap seimbang tanpa menimbulkan kekosongan penerimaan.

Ke depan, tegas Purbaya, pihaknya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan fiskal baru.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan, APBN 2026 telah disusun dan kondisi ekonomi saat itu dinilai relatif baik pada pertengahan tahun.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti bahwa dalam rapat kerja, Menkeu tidak menjelaskan secara rinci sumber penerimaan lain yang telah disepakati, padahal cukai MBDK sudah ditargetkan diterapkan pada 2026.

Fauzi meminta penjelasan mengenai model, roadmap, dan kategori cukai MBDK agar implementasinya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menekankan kekhawatirannya terkait potensi defisit.

Ia menilai bahwa jika target penerimaan Rp7 triliun dari Cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja sudah direncanakan maka defisit akan meningkat dan menjadi beban masyarakat.

Dolfie pun menekankan perlunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disiplin dalam perencanaan fiskal, termasuk memastikan asumsi penerimaan realistis.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah belum akan menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada 2026, kendati sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah memasukkan MBDK sebagai salah satu barang kena cukai (BKC). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target penerimaan dari di antaranya minuman berpemanis botolan sekitar Rp7 triliun.

Namun demikian, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pengakuan Purbaya itu bukan tanpa kritik. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mempertanyakan alasan mengapa cukai MBDK dimasukkan ke dalam target penerimaan negara, tetapi tidak jadi diterapkan.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti bahwa dengan tidak dijalankannya cukai MBDK akan berimplikasi pada penerimaan negara yang kurang Rp7 triliun.

"Sedangkan belanja sudah ada karena sudah yakin Rp7 triliun belanja, nambah Rp7 triliun, nanti defisit turun Rp7 triliun. Tolong lebih disiplin ketika penerimaan ini tidak tercapai, defisit lagi akhirnya menanggung," ujar Dolfie.

Menanggapi kritik Dolfie, Purbaya menyampaikan optimistis ekonomi bisa tumbuh lebih cepat setelah kuartal I/2026 atau kuartal II/2026.

"Ketidakpastian selalu ada tetapi dengan adanya bea keluar mengurangi beban ini, tetapi saya setuju ke depan akan lebih hati-hati lagi," terangnya.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum akan menerapkan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK. Ia beralasan kebijakan ini baru akan dijalankan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada di level lebih baik dari saat ini.

“(MBDK) Belum dijalankan sampai ekonomi clear tumbuhnya,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (8/12).

Ia tidak menutup kemungkinan kebijakan yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 itu bisa diterapkan pada tahun depan. "Mungkin 2026 bisa di semester kedua, bisa jadi. Saya anggap ekonominya tumbuh lebih cepat di 6% ya,” ujarnya.

Purbaya mengatakan akan membahas hal tersebut dengan DPR jika kondisi ekonomi sudah memungkinkan. Menurut dia saat ini ekonomi RI yang baru di level 5,04% per kuartal III 2025 belum cukup kuat.

Es Teh di Warung Tidak Dipungut Cukai MBDK

Pemerintah akan menerapkan cukai MBDK untuk mengendalikan konsumsi gula berlebihan yang berisiko meningkatkan penyakit diabetes. Namun Kemenkeu memastikan meminum es teh manis di warung tak dipungut cukai MBDK.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan pengenaan cukai itu ttidak akan menargetkan minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat seperti warung.

“Jadi kalau minum es teh manis itu bukan cakupan dari MBDK,” kata Febrio, Senin (17/11).

Daftar minuman yang akan terkena cukai MBDK sudah ditetapkan dalam Undang-undang APBN 2026. Dalam UU APBN 2026, minuman manis yang terkena cukai hanya yang siap dikonsumsi.

“Jadi ini untuk yang sudah ready to drink (siap minum) dan konsentrat dalam kemasan untuk penjualan eceran,” ujar Febrio.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menunda pemberlakuan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dalam waktu dekat, termasuk di 2026.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut baru akan dijalankan ketika kondisi ekonomi nasional dinilai cukup kuat di angka 6 persen.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Bahkan, Purbaya masih membuka kemungkinan penerapan cukai MBDK akan berlaku di semester II-2026 (second half 2026) asal ekonomi tumbuh lebih cepat atau di angka 6 persen.

Purbaya menjelaskan, alasan utama penundaan ini adalah pertimbangan daya beli masyarakat.

Menurutnya, beban tambahan lewat cukai baru hanya layak diberlakukan saat ekonomi tumbuh lebih solid.

"Kita lihat mungkin 2026 bisa second half bisa jadi. Saya anggap ekonominya tumbuh lebih cepat di 6 persen ya," lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah telah menargetkan penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun.

Artinya, pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 7 triliun dari penundaan kebijakan tersebut.

Tapi, Purbaya menyebut, rencana kebijakan pungutan bea keluar emas dan batu bara bisa menutup kehilangan penerimaan dari penundaan cukai MBDK tersebut.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang