JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pedagang online di marketplace. Pemerintah juga menunda kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah itu bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikin tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus pajak yang minuman manis juga saya tunda, karena saya tahu ketika ekonomi jatuh pemerintah bukan mencekik ekonomi,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Penyesuaian fiskal dilakukan agar sejalan dengan target pemulihan ekonomi. Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia melambat sejak pertengahan 2024.

Perlambatan itu membuat pemerintah menahan penambahan pungutan baru. Tambahan beban dinilai berisiko menekan daya beli dan aktivitas usaha.

Purbaya menyebut situasi bisnis pada pertengahan tahun lalu sempat merosot. Kondisi tersebut berpotensi membawa Indonesia mendekati ambang resesi jika tidak direspons cepat.

“Saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi, harusnya memberi stimulus. Saya ngasih stimulus masih terbatas lho, yang saya lakukan adalah tidak ada kenaikan pajak dan lain-lain. Yang penting bagi saya adalah ekonomi berbalik dengan seluruh instrumen yang ada,” katanya.

Sejak akhir 2025, pemerintah menggelontorkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Langkah itu meliputi suntikan dana ke sektor perbankan, percepatan belanja negara, serta penundaan beberapa kebijakan fiskal.

Purbaya menyatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada awal tahun ini.

Ia menambahkan, jika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi terjaga, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpotensi menyempit.

Pemerintah berharap keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan fiskal tetap terjaga. Pendekatan itu ditempuh agar pelaku usaha dan masyarakat tidak terbebani di tengah proses pemulihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintah menetapkan label peringatan di bagian depan kemasan produk tinggi gula, garam, dan lemak. Instrumen ini dianggap krusial untuk membantu konsumen memilih produk secara lebih sadar.

Chief Research and Policy Officer CISDI, Olivia Herlinda, menilai label sederhana dan mudah dibaca memberi dampak besar dalam proses keputusan.

“Penelitian menunjukkan bahwa konsumen hanya melihat kemasan sekitar tujuh detik sebelum memutuskan untuk membeli produk. Dalam waktu sesingkat itu, label peringatan menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberikan informasi yang jujur dan mudah dipahami,” ujar Olivia dalam diseminasi ringkasan kebijakan di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Advocacy Officer for Food Policy CISDI, Aliyah Almas Sa'adah, menyoroti tantangan dalam penyusunan regulasi. Ia menilai keterlibatan industri makanan dan minuman kerap tidak transparan dan rawan menimbulkan bias.

Proses yang tidak terbuka dikhawatirkan menggeser prioritas dari kesehatan publik menuju kepentingan komersial.

“Industri kerap menggunakan narasi ekonomi dan ‘hak konsumen untuk memilih untuk melemahkan kebijakan. Padahal, bukti global menunjukkan tidak ada dampak negatif pemberlakukan label depan kemasan terhadap ketenagakerjaan," jelasnya.

Perdebatan ini muncul di tengah keputusan pemerintah menunda penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai ekonomi perlu tumbuh lebih kuat sebelum kebijakan dijalankan.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Purbaya membuka peluang penerapan cukai MBDK pada semester II-2026 jika pertumbuhan ekonomi mencapai target tersebut. Menurut dia, daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penentuan waktu kebijakan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Dalam kondisi saat ini, katanya, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakkan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) urung dijalankan pemerintah pada 2026. Hal itu dinilai membawa angin segar bagi prospek emiten konsumer pada tahun mendatang.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menilai bahwa pembatalan penerapan cukai MBDK pada 2026 berpotensi menjadi pendorong kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya.

“Jadi tentunya ini diharapkan mampu memastikan pertumbuhan kinerja emiten berbasis konsumer ke depannya,” kata dia saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Nafan menilai penerapan kebijakan ini pada tahun mendatang berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten terkait. Menurutnya, emiten konsumer saat ini tengah menghadapi masalah lemahnya daya beli masyarakat dan peningkatan kompetisi antarperusahaan.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Pembatalan cukai MBDK pada 2026 tentunya memberikan katalis positif bagi pergerakan saham emiten-emiten berbasis non siklikal karena emiten konsumer ini menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi danunderwhelming domestic consumptions,” kata Nafan.

Senada, Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia dalam risetnya tertanggal 21 November 2025 juga menilai bahwakendati prospek emiten konsumer cenderung positif pada tahun mendatang, tetapi tantangan datang dari daya beli masyarakat.

Terutama, dia memprediksi harga beras akan tetap tinggi pada tahun mendatang, yang berpotensi kembali menekan biaya hidup rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diprediksi bakal merambat ke daya beli masyarakat terhadap produk dengan kategori non-esensial.

Dengan begitu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini bakal turut membebani volume penjualan dan profitabilitas emiten jika dijalankan. Menurutnya, emiten seperti PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) yang akan terdampak terhadap penerapan rencana ini lantaran memiliki produk minuman dengan kandungan gula yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa penerapan cukai MBDK baru akan dijalankan setelah pertumbuhan ekonomi berada di atas level 6%.

“Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” katanya di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah menilai ekonomi masyarakat belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban fiskal tersebut.

Cukai MBDK hanya berlaku jika ekonomi tumbuh 6 persen

Pernyataan itu disampaikan saat Raker Komisi XI DPR RI, ketika para anggota dewan menyoroti belum adanya penjelasan detail mengenai skema cukai MBDK.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan tidak menambah beban masyarakat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” kata Purbaya dalam Raker Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Meskipun begitu, dalam APBN 2026, penerimaan dari cukai MBDK sudah tercantum dengan target Rp7 triliun.

Target cukai masuk APBN, tapi implementasi menunggu momentum

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal tetap bisa dijaga seimbang meski cukai MBDK belum diterapkan segera. Alternatif penerimaan negara dapat diperkuat melalui Bea Keluar emas dan batu bara.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan baru, terutama yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menjelaskan bahwa APBN 2026 sudah disusun sebelum ia menjabat, saat kondisi ekonomi dinilai relatif kuat di pertengahan tahun. Karena itu, beberapa target masih perlu dievaluasi ulang agar sesuai kondisi terkini.

DPR minta penjelasan model dan roadmap cukai

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XI meminta penjelasan lebih detail terkait model dan skema penerapan cukai minuman manis.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti minimnya informasi dari pemerintah.

Ia meminta kejelasan agar tidak ada kebingungan di masyarakat, mengingat kebijakan ini sudah masuk dalam rencana penerimaan 2026.

(ANN)

KOMPAS.com - Wacana pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali menjadi sorotan.

Setelah sempat diusulkan kuat oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, untuk mulai diterapkan pada tahun 2025, kebijakan tersebut justru diputuskan untuk ditunda oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah ini menimbulkan perdebatan, sebab rencana cukai MBDK telah masuk dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 dan menjadi bagian dari strategi optimalisasi pendapatan negara.

Usulan Sri Mulyani: Cukai untuk kendalikan konsumsi gula dan tekan diabetes

Sri Mulyani sebelumnya menegaskan bahwa pungutan cukai MBDK sudah dibahas bersama Komisi XI DPR RI dan merupakan bagian dari upaya mengendalikan konsumsi gula berlebih.

Pemerintah menilai angka prevalensi diabetes, termasuk pada anak-anak, mengalami tren kenaikan sehingga perlu ada intervensi.

"Cukai MBDK sesuai tujuan dari Kemenkes untuk menjaga meluaasnya atau makin tinggiya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Rencana penerapan cukai ini juga sejalan dengan target kenaikan penerimaan negara melalui sektor cukai. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan target setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook 2024.

Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 menuliskan bahwa cukai MBDK dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan pemanis berlebihan, mendorong industri mereformulasi produk menjadi lebih rendah gula, serta mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga, akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

BAKN DPR usulkan tarif minimal 2,5 persen pada 2025

Selain usulan Sri Mulyani, pembahasan mengenai tarif cukai MBDK juga sempat mencuat dalam rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

BAKN dan Kementerian Keuangan menyepakati usulan awal tarif sebesar minimal 2,5 persen mulai 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menegaskan bahwa usulan tersebut masih bersifat rekomendasi.

"Itu rekomendasi saja, keputusannya nanti tergantung pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Ketua BAKN DPR, Wahyu Sanjaya, menilai tarif 2,5 persen dapat menjadi tahap awal penerapan cukai untuk mengurangi konsumsi MBDK dan meningkatkan penerimaan negara.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis... sebesar minimal 2,5 persen pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen," kata Wahyu.

Ia menegaskan bahwa apabila pemerintah ingin menaikkan tarif lebih tinggi, hal itu masih dapat dibenarkan selama tujuannya mengurangi dampak negatif kesehatan dan menambah pendapatan negara.

Purbaya tunda penerapan cukai: Tunggu ekonomi tumbuh 6 persen

Namun, di tengah dorongan kuat penerapan cukai minuman berpemanis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini akan ditunda.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi perekonomian benar-benar pulih sebelum menambah beban biaya konsumsi masyarakat.

Purbaya menegaskan, pemungutan cukai MBDK baru dapat dipertimbangkan kembali ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Alasan utama penundaan ini, menurut Purbaya, adalah pertimbangan daya beli masyarakat. Beban tambahan lewat cukai baru hanya layak diberlakukan saat ekonomi tumbuh lebih solid.

"Kita lihat mungkin 2026 bisa second half bisa jadi. Saya anggap ekonominya tumbuh lebih cepat di 6 persen ya," lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun. Artinya, penundaan kebijakan ini berpotensi membuat pemerintah kehilangan penerimaan sebesar jumlah tersebut.

Namun, Purbaya menyebut bahwa rencana pungutan bea keluar emas dan batu bara dapat menutup potensi kehilangan penerimaan dari penundaan cukai MBDK.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Purbaya Tunda Penerapan Cukai Minuman Berpemanis, Tunggu Ekonomi 6 Persen", "Cukai Minuman Berpemanis Diusulkan Minimal 2,5 Persen pada 2025, Kemenkeu: Tergantung Pemerintah Tahun Depan", dan "Sri Mulyani Beri Sinyal Cukai Minuman Berpemanis Diterapkan Tahun Depan".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah belum akan menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada 2026, kendati sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah memasukkan MBDK sebagai salah satu barang kena cukai (BKC). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan target penerimaan dari di antaranya minuman berpemanis botolan sekitar Rp7 triliun.

Namun demikian, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik.

"Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat," tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pengakuan Purbaya itu bukan tanpa kritik. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mempertanyakan alasan mengapa cukai MBDK dimasukkan ke dalam target penerimaan negara, tetapi tidak jadi diterapkan.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti bahwa dengan tidak dijalankannya cukai MBDK akan berimplikasi pada penerimaan negara yang kurang Rp7 triliun.

"Sedangkan belanja sudah ada karena sudah yakin Rp7 triliun belanja, nambah Rp7 triliun, nanti defisit turun Rp7 triliun. Tolong lebih disiplin ketika penerimaan ini tidak tercapai, defisit lagi akhirnya menanggung," ujar Dolfie.

Menanggapi kritik Dolfie, Purbaya menyampaikan optimistis ekonomi bisa tumbuh lebih cepat setelah kuartal I/2026 atau kuartal II/2026.

"Ketidakpastian selalu ada tetapi dengan adanya bea keluar mengurangi beban ini, tetapi saya setuju ke depan akan lebih hati-hati lagi," terangnya.

Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara.

"[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan," ungkapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan batal memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun depan.

Menurut Purbaya, keputusan ini diambil karena kondisi perekonomian yang belum terlalu baik dibandingkan tahun sebelum pandemi.

"Untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang, memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12).

Purbaya baru akan mengenakan cukai MBDK apabila ekonomi bisa tumbuh minimal 6 persen. Tanpa diminta, ia memastikan akan langsung datang dan melapor kepada anggota Komisi XI sebagai mitra kerjanya di DPR.

"Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya berhasil, kita akan pungut di second half. Artinya, ekonomi tumbuh di atas 6 persen," kata Purbaya.

Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kabar pembatalan wacana tersebut. Pasalnya, keputusan itu memberi kepastian bagi pelaku industri di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

"Terkait MBDK ya. Ini terus berulang isu-isu ini. Tapi saya kira clear, jadi kita sangat apresiasi Menteri Keuangan," ujar Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan.

Adhi menilai keputusan tersebut menunjukkan pemerintah melihat persoalan MBDK secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap daya beli dan aktivitas perekonomian nasional.

"Karena Menteri Keuangan kita melihat lebih komprehensif. Di mana secara kenyataan bahwa ini akan berpengaruh terhadap perekonomian. Tapi di samping itu kita tidak berhenti di situ saja," terangnya.

Meski pembatalan cukai MBDK disambut baik, dunia usaha menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyakit tidak menular (PTM) melalui pendekatan di sektor kesehatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui reformulasi produk, edukasi konsumen, serta berbagai langkah lain di sisi produksi dan distribusi.

"Kita tetap berupaya bagaimana kita harus mendukung dari pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mendukung pengurangan penyakit tidak menular atau PTM ya. Ini yang harus kita dukung sama-sama. Dan tentunya dari dunia usaha, kita sekarang terus melakukan upaya-upaya itu," ujarnya.

Adhi menambahkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak seharusnya dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, bukan lewat instrumen cukai. Karena itu, edukasi kepada konsumen dipandang sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat dalam mengatur pola konsumsi sehari-hari.

Rencana pemungutan MBDK awalnya tercantum dalam RAPBN 2026. Setorannya ditarget dapat mencapai Rp7 triliun per tahun.

Namun, jauh sebelumnya, rencana pungutan sudah beberapa kali batal diterapkan. Alasan pertama karena covid-19. Kedua, ekonomi belum pulih 100 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menunda pemberlakuan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dalam waktu dekat, termasuk di 2026.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut baru akan dijalankan ketika kondisi ekonomi nasional dinilai cukup kuat di angka 6 persen.

"Iya 6 persen atau di (kisaran-kisaran) deket-deket situ," kata Purbaya kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Bahkan, Purbaya masih membuka kemungkinan penerapan cukai MBDK akan berlaku di semester II-2026 (second half 2026) asal ekonomi tumbuh lebih cepat atau di angka 6 persen.

Purbaya menjelaskan, alasan utama penundaan ini adalah pertimbangan daya beli masyarakat.

Menurutnya, beban tambahan lewat cukai baru hanya layak diberlakukan saat ekonomi tumbuh lebih solid.

"Kita lihat mungkin 2026 bisa second half bisa jadi. Saya anggap ekonominya tumbuh lebih cepat di 6 persen ya," lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah telah menargetkan penerimaan cukai MBDK sebesar Rp 7 triliun.

Artinya, pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 7 triliun dari penundaan kebijakan tersebut.

Tapi, Purbaya menyebut, rencana kebijakan pungutan bea keluar emas dan batu bara bisa menutup kehilangan penerimaan dari penundaan cukai MBDK tersebut.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah RI menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026 disebut berpotensi menekan prospek positif emiten konsumer secara parsial pada tahun mendatang.

Kalangan analis menilai bahwa bagi emiten-emiten yang memiliki kaitan erat dengan minuman manis dalam kemasan, penerapan kebijakan ini berpotensi memberikan sentimen negatif karena membuat harga jual produk meningkat.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menerangkan sejumlah emiten konsumer seperti ICBP, INDF, MYOR, hingga UNVR cenderung tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini lantaran diversifikasi produk yang dilakukan oleh emiten danpricing poweryang cenderung kuat.

“Prospek cenderungmixed, tergantung struktur portofolionya. Cukai ini akan jadi sentimen negatif untuk produsen yang mempunyai porsi besar disweet drinkskarena harga jual harus naik, volume bisa turun, dancost pass-throughsulit dilakukan ke segmen menengah bawah, akibatnya margin berpotensi tertekan,” kata Wafi kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Senada, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai penerapan kebijakan ini berpotensi mempengaruhi margin dan keuntungan emiten sektor terkait.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, penting bagi emiten-emiten konsumer untuk melakukanbrandingterhadap produk dengan tingkat kesehatan yang baik. Baginya, inovasi seperti hal tersebut bakal mampu mendatangkan konsumen di tengah terbukanya pandangan masyarakat terhadap kondisi kesehatan.

“Yang penting sih fokus kepada gizi, fokus kepada nutrisi, karena inilah yang akan menjadi pemenang. Ini akan menjadi penentuan dalam meningkatkan kinerja penjualan emiten tersebut,” katanya, Senin (24/11/2025).

Sedangkan, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis, menilai bahwa penerapan kebijakan ini berpotensi menurunkan volume penjualan bagi emiten terkait. Terlebih, di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah, kenaikan harga akibat cukai dinilai mampu membuat fenomenadowntradingkembali terjadi.

Meskipun begitu, menurutnya dampak dari kebijakan ini bisa saja dimitigasi jika perusahaan melakukan reformulasi kadar gula, perubahan ukuran kemasan, atau penyesuaian harga secara bertahap.

“Potensi tekanan volume ada, terutama bagi emiten dengan ketergantungan tinggi pada minuman berpemanis seperti ULTJ. Emiten seperti CMRY yang eksposurnya lebih rendah, diperkirakan mengalami dampak lebih kecil,” katanya, Senin (24/11/2025).

Selain itu, Azis juga menyoroti ihwal penerapan kebijakan ini secara teknis. Menurutnya, besaran dampak akan sangat tergantung pada besaran tarif, cakupan produk, dan strategi mitigasi yang diterapkan oleh perusahaan. Jika tarif yang diterapkan cenderung moderat dan pemerintah hanya menargetkan kategori tertentu, maka tekanan terhadap volume dan margin bisa terbatas.

Meskipun begitu, kalangan analis sepakat bahwa kebijakan cukai tidak serta merta membuat kinerja emiten konsumer tertekan sepanjang tahun. KISI Sekuritas misalnya, menilai bahwa sejumlah katalis seperti stimulus fiskal, momentum Nataru, hingga ekspektasi suku bunga yang lebih rendah pada 2026 akan mampu mendorong daya beli masyarakat tahun mendatang.

Menurutnya, dalam kondisi ini, investor mesti lebih fokus pada emiten konsumer yang memiliki sifat defensif. Artinya, emiten tersebut memiliki diversifikasi portofolio dan margin yang kuat.

“Sementara untuk emitensweet drinks, perlu lebih selektif dan melihat kemampuan inovasi sertapricing powermasing-masing emiten,” tegas Wafi.

Sementara itu, Kiwoom Sekuritas juga turut menilai bahwa peluang penguatan terhadap emiten konsumer pada 2026 masih terbuka dengan lebar. Terlebih, bagi emiten yang mampu melakukan diversifikasi produk ke arah produk rendah gula, penyesuaian harga yang efektif, hingga pemulihan bertahap dari konsumsi masyarakat domestik.

Belum lagi, terdapat potensi rebound dari emiten-emiten konsumer jika regulasi final lebih ringan dari kekhawatiran pasar.“Selain itu, valuasi yang sudah terkoreksi akibat kekhawatiran cukai bisa menjadi peluang penguatan bila ketidakpastian mereda dan emiten menunjukkan kemampuan adaptasi,” katanya.

Kiwoom merekomendasikan saham PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) dengan target harga Rp6.500 per lembar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan minuman berpemanis yang dijual dan langsung dikonsumsi di tempat tidak akan dikenakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan saat ini pemerintah tengah menetapkan dua kelompok minuman yang menjadi objek cukai MBDK dalam UU APBN 2026, yaitu minuman siap minum dalam kemasan (ready to drink) serta konsentrat berpemanis yang dijual dalam kemasan eceran.

Dengan demikian, menurut dia, objek cukai hanya berlaku pada produk berpemanis yang diproduksi dan dikemas untuk dijual sebagai barang eceran.

“Ini tidak termasuk minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung. Jadi kalau kita minum es teh manis di warung, itu bukan cakupan MBDK,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

Febrio menjelaskan bahwa instrumen cukai MBDK dirancang untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih dan mendorong perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah melihat konsumsi minuman berpemanis memiliki kaitan erat dengan meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan obesitas, yang pada akhirnya membebani APBN lewat biaya pelayanan BPJS Kesehatan.

Selain mengubah pola konsumsi, kebijakan ini juga ditujukan untuk mendorong industri minuman menghasilkan produk dengan kadar gula lebih rendah.

Febrio mengatakan, pemerintah sedang mengkaji praktik penerapan cukai serupa di berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN yang menetapkan tarif rata-rata sekitar Rp 1.771 per liter.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah belum akan menerapkan cukai MBDK dalam waktu dekat. Seluruh regulasi, termasuk konstruksi tarif, masih dalam tahap penyusunan lintas kementerian dan lembaga.

“Cukai MBDK masih dalam tahap pembahasan antar-kementerian. Target jangka pendek kita saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan menambah pungutan baru,” tandasnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum pasti menerapkan pengenaan cukai minuman berpemanis kemasan (MBDK) pada tahun depan, meski sudah masuk dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan pihaknya masih ingin meminta pendapat Kementerian Perindustrian serta industri makanan dan minuman (Mamin). Dikhawatirkan, penerapan cukai MBDK akan mengganggu industri atau mamin.

"Paling tidak ada 6 juta orang yang bekerja di sektor produksi makanan minuman ini. Jadi tentunya kami harus juga banyak mendengar," ungkap Febrio kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Kendati demikian, dia mengaku senang bahwa DPR sudah memberi lampu hijau agar Kemenkeu mengimplementasikan cukai MBDK. Hanya saja, otoritas fiskal masih akan memantau situasi perekonomian ke depan.

Febrio pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 bisa terakselerasi, setidaknya 5,5%. Dengan demikian, tercipta lapangan kerja sehingga pengenaan cukai MBDK bisa lebih kondusif.

"Supaya kebijakannya nanti enggak salah," ujarnya.

Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Febrio mengungkap lonjakan tagihan BPJS Kesehatan menjadi salah satu alasan rencana pengenaan cukai MBDK. Kemenkeu, sambungnya, masih mengharapkan formulasi kebijakan yang jelas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait dengan dampak gula terhadap kesehatan.

"Dalam diskusi memang sering tercetus bahwa dampaknya bagi kesehatan masyarakat itu cukup signifikan, dan bagi APBN kalau ditarik lagi ini apakah berdampak kepada tagihan dari BPJS. Ketika semakin banyak masyarakat yang apakah penyakitnya berkaitan dengan gula," terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Febrio memaparkan bahwa saat ini sebanyak 115 negara atau yurisdiksi telah menerapkan pungutan cukai terhadap MBDK. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Kamboja, Laos, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia dan Timor Leste sudah menerapkannya.

Rata-rata pungutan cukai yang diterapkan oleh pemerintah di kawasan Asean tersebut yakni Rp1.771 per liter. Febrio tak menampik rata-rata tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menggodok tarif cukai yang bakal dikenakan.

"Nah ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya, ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi," lanjutnya.

Penolakan Pengusaha

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta pemerintah untuk fokus bersama mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum menargetkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, jika cukai dikenakan untuk minuman berpemanis maka akan berdampak ke peningkatan harga jual akhir sehingga membebankan konsumen.

"Kondisi ekonomi begini kita fokus di pertumbuhan ekonomi dulu. Nanti setelah pertumbuhan ekonomi bagus, coba kita lihat nanti. Ya pasti akan memberatkan konsumen pasti dan menurunkan daya saing juga," kata Adhi, dikutip Senin (17/11/2025).

Pengusaha menilai hal tersebut akan kembali menekan daya beli masyarakat yang saat ini pun masih rendah dan belum pulih total apabila terjadi kenaikan harga snack minuman ringan.

Adhi menilai jika dibebankan pada masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut terganggu. Alih-alih pengenaan cukai, saat ini pengusaha tengah berupaya untuk mengedukasi masyarakat terkait risiko konsumsi gula berlebihan.

"Makanya kita berusaha untuk bersama pemerintah, kita berusaha memberikan edukasi ke konsumen untuk mengontrol sendiri konsumsinya itu. Itu yang paling penting," jelasnya.