Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan bawahannya untuk bernegosiasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengubah hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Hal itu diungkapkan oleh Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Achmad menjelaskan bahwa pada awal 2026, BPK Perwakilan Sumatra Selatan memeriksa laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim,” katanya.

Achmad menyebut bahwa Edison memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusdi Hairullah, untuk mengurus laporan tersebut melalui Augusz Dewanggara selaku pihak swasta. Namun, Rusdi memberikan arahan kepada Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 untuk bertemu Augusz melalui Mulyono selaku pihak swasta.

Pertemuan Abi dan Augusz membahas negosiasi untuk mengubah laporan BPK, di mana Augusz meminta fee sebesar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim.

Augusz kemudian merencanakan untuk mengubah hasil laporan audit BPK dengan berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan.

“Ini yang kemudian terjadi kerja sama antara AGG (Augusz) dan TTN (Titin) untuk bagaimana kemudian ada permintaan dari pihak Pemkab Muara Enim untuk pengondisian temuan BPK terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Achmad menyampaikan bahwa dalam perkara ini KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dari Augusz sebesar Rp100 juta, uang tunai dari Mulyono sebesar Rp100 juta, serta 1 unit mobil SUV.

Adapun tersangka dalam kasus ini yaitu Augusz Dewanggara selaku pihak swasta; Titin selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan; Edison selaku Bupati Muara Enim; Cory Erin Hardi selaku marketing PT MSA; dan Fika selaku Direktur PT MSA.

Perlu diketahui bahwa perkara ini berkaitan dengan kasus pengadaan barang/jasa di Pemkab Muara Enim yang lebih dulu ditangani KPK, salah satunya pengadaan smart board TV. Dalam perkara ini, KPK menemukan PT MSA memberikan uang Rp500 juta agar terus mendapatkan proyek dari Pemkab Muara Enim.

JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison melakukan suap dengan tujuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV.

Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025. "Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Akan hal itu, Edison kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemui pihak-pihak yang bisa mengondisikan hal tersebut. Salah satunya Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta yang kemudian dia meminta fee Rp1,6 miliar untuk pengondisian tersebut.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1 persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2 persen pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu (10/6/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS). Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rp100 juta disita dari salah satu tersangka Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta dan sisanya dari Mulyono selaku perantara pengondisian hasil audit BPK.

Selain uang, turut disita mobil Mitsubishi model SUV dan beberapa barang bukti elektronik (BBE). Uang hingga foto mobil yang disita turut ditampilkan saat konferensi pers pengumuman tersangka.

"Barang bukti yang ditampilkan ini total ada sekitar Rp200 juta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).



Saat ditampilkan, terlihat uang dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu yang terbungkus dalam plastik bening.

"Uang-uang ini juga merupakan bagian dari pemberian pihak swasta kepada saudara ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) selaku pihak dari Pemkab Muara Enim. Yang kemudian dari total Rp500 juta, Rp200 jutanya diberikan oleh sodara ABN kepada saudara AGG dan MJN (Mulyono perantara) dengan total sekitar Rp200 juta," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Edison telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Kasus ini mencuat setelah tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026) dengan mengamankan 10 orang. Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta dan lima lainnya di Sumatra Selatan.

Penanganan perkara dilakukan melalui joint investigation bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dalam perkara ini pihaknya menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani (ABN), orang kepercayaan Edison Adi Triyadi (AD), serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, Cory Erin Hardi disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Abi Nurwardani dan Cory Erin Hardi ditahan selama 20 hari pertama sejak 8-27 Juni 2026. Adapun Edison dan Adi Triyadi ditahan selama 20 hari pertama sejak 9-28 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Modus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Achmad Taufik menjelaskan Abi Nurwardani melakukan pertemuan dengan Cory Erin Hardi pada 6 Juni 2026 di salah satu hotel di Jakarta.

PT MSA diketahui merupakan pemasok smart board kepada PT My Icon Technology yang memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH," kata Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Menurut KPK, penerimaan uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan yang telah berlangsung sebelumnya. Selain sebagai imbalan atas proyek yang telah berjalan, pemberian itu juga diduga dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah agar pihak swasta tetap memperoleh proyek-proyek berikutnya.

Achmad mengungkapkan Edison memerintahkan Abi Nurwardani menerima sejumlah uang dari para rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim, tidak hanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash," jelasnya.

Dalam praktiknya, Abi Nurwardani berperan sebagai bendahara yang menyalurkan dana kepada sejumlah pihak, yakni sebesar 5% untuk bupati, 3% untuk kepala dinas, dan 1% untuk PPK serta bendahara.

Achmad menyebut rekening yang digunakan Abi Nurwardani untuk menampung dana berasal dari sejumlah pihak di lingkungan kerjanya, mulai dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga office boy (OB).

"Tadi juga ada pertanyaan, pihak-pihak yang digunakan oleh ABN ini rekeningnya dari pegawai mana saja? Nah itu ada dari P3K, ada OB juga," ujarnya.

Khusus untuk Edison, uang lebih dahulu diberikan oleh pihak swasta melalui Radiansyah kepada Adi Triyadi selaku orang kepercayaan bupati.

KPK Kembangkan Dugaan Suap ke BPK

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap kepada salah satu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkara ini masih berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan barang/jasa di Pemkab Muara Enim.

Pada Kamis (11/6/2026), KPK menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara. Sementara dua tersangka lainnya merupakan pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan barang/jasa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

"Dua orang dari sisi terduga pemberi dan dua orang lagi terduga dari sisi penerima," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). Menurut Budi, seluruh tersangka telah ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK menduga sebagian uang yang diterima pihak-pihak di Pemkab Muara Enim kemudian mengalir kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil audit atas pengadaan barang/jasa, termasuk pengadaan smart TV atau smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK dalam rangka atau diduga untuk pengkondisian ataupun pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV atau smart board yang sebelumnya pengadaannya dilakukan oleh pihak swasta tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Budi.

KPK menyatakan identitas lengkap para tersangka dan konstruksi perkara akan disampaikan lebih lanjut dalam konferensi pers.

Dalam perkara ini, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai rupiah dan mata uang asing, saldo rekening, serta barang bukti elektronik (BBE) dengan total nilai sekitar Rp1,9 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai Rp323 juta yang ditemukan dalam tas ransel milik Abi Nurwardani, uang tunai Rp40 juta, US$3.200, dan SAR2.260 yang ditemukan di brankas rumahnya, serta saldo sejumlah rekening senilai Rp1,47 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari. Penahanan ini setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan ( OTT ).

Saat akan dibawa ke rumah tahanan (rutan), Titin menyebut dirinya tidak menerima uang. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan awak media perihal perolehan uang dirinya.

"Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana," kata Titin di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Ia kemudian dicecar terkait siapa pihak yang menerima aliran uang haram hingga terjadi OTT KPK. Namun, ia tidak menjawab secara gamblang. "Pimpinan saya berjenjang," ujarnya.

Titin menjadi tahanan KPK bersama Augus Dwianggara selaku pihak swasta. Keduanya terlihat mengenakan rompi oranye sebagai tahanan KPK seusai pemeriksaan setelah terjaring OTT.

Dengan pengawalan petugas, keduanya digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebagaimana diketahui, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison dkk.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (10/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatra Selatan, Titin Rita Lestari, dan pihak swasta bernama Augus Dwianggara terkait kasus dugaan korupsi Bupati Muara Enim, Edison.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, keduanya turun dari ruang pemeriksaan pada pukul 10.12 WIB setelah menjalani pemeriksaan mendalam sejak Rabu (10/6/2026).

Sebelum masuk mobil tahanan, Titin membantah dirinya menerima uang dan menilai penahanannya tidak adil. Ia mengaku hanya sebagai pelaksana dalam perkara tersebut.

"Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana," katanya, Kamis (11/6/2026).

Saat kembali ditanya mengenai pihak yang diduga menerima aliran uang, Titin menyebut adanya keterlibatan berjenjang hingga ke tingkat pimpinan.

"Pimpinan saya berjenjang," ucapnya.

Sementara itu, Augus tidak memberikan pernyataan apa pun terkait kasus yang menjeratnya. KPK hingga kini belum membeberkan konstruksi perkara dan akan menyampaikannya dalam konferensi pers.

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Muara Enim Sumatra Selatan

Sebelum penetapan keduanya, KPK lebih dulu menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025–2030 Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; serta pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardi, marketing PT Millenium Solusi Abadi, di sebuah hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan itu, Abi diduga menerima uang tunai Rp500 juta dari Cory.

PT Millenium Solusi Abadi merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Selain itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran tunai. Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Ia diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yakni 5% untuk bupati, 3% untuk kepala dinas, serta 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya, Adi Triyadi, dan digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan Cory Erin Hardi diduga melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Rabu (10/6/2026) malam. Pemeriksaan dilakukan seusai tim KPK melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) lima ASN Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).

Edison diperiksa bersama Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemkab Muara Enim.

"Benar, untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tangkap tangan dugaan suap pengaturan temuan pemeriksaan BPK di Pemkab. Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi Rabu (10/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut salah satu tersangka menggunakan rekening milik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan office boy untuk menampung uang haram.

Dia adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani (ABN). Dalam perkara kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan, Abi berperan sebagai pengendali uang hasil korupsi.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara tunai.

"Bahwa kemudian, atas rekening-rekening nominee tersebut, ABN bertindak sebagai pengendali rekening. ABN diduga mendistribusikan aliran uang dengan prosentase tertentu," katanya saat konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Achmad menyampaikan, terdapat sejumlah rekening nominee yang digunakan oleh Abi Nurwardani di antaranya milik PPPK dan office boy (OB).

"Tadi juga ada pertanyaan, pihak-pihak yang digunakan oleh ABN ini rekeningnya dari pegawai mana saja? Nah itu ada dari P3K, ada OB juga," jelasnya.

Achmad menyebut bahwa Abi Nurwardani memanfaatkan rekening tersebut untuk proyek-proyek lainnya. Dalam perkara ini, KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai rupiah hingga mata uang asing, sejumlah saldo dalam rekening, serta barang bukti elektronik dengan total kurang lebih Rp1,9 miliar

Barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai yang diamankan dari tas ransel Abi Nurwardani, sebesar Rp323 juta; uang tunai yang diamankan dari brankas di rumahnya sebesar Rp40 juta, US$3.200, SAR 2.260; serta saldo dalam rekening dari beberapa akun, sebesar Rp1,47 miliar.

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Enim Sumatra Selatan

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardin, marketing PT Millenium Solusi Abadi disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory

PT Millenium Solusi Abadi sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory.

Achmad menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad.

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran secara tunai. Rekening-rekening nominee tersebut, Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Dia diduga mendistribusikan aliran uang dengan prosentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk Bupati, sebesar 3%, untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya bernama Adi Triyadi di mana uang ini digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan di sektor pendidikan.

Selain Edison, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan/janji kepada penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardin disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory. PT Millenium Solusi Abadi sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

"Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadan-pengadaan sebelumnya. Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucapnya.

Taufik menyebut, Edison memerintahkan Abi menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim, diduga tidak hanya pada Dinas Dikbud. Ia juga mengatakan, untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara tunai.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026) dengan mengamankan 10 orang, di mana 5 orang ditangkap di Jakarta dan 5 lainnya di Sumatra Selatan.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison mendapatkan uang sebesar 5% dari korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menjelaskan para pihak menggunakan rekening khusus menampung uang hasil korupsi.

"Untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening nominee ataupun melalui setoran secara cash (tunai)," jelas Achmad dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Achmad menyampaikan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani, salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berperan sebagai pengendali rekening.

Abi juga diduga menjadi pihak yang menyetorkan uang haram tersebut kepada sejumlah pihak. Tak hanya itu, Edison memerintahkan Abi untuk menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab

Muara Enim, diduga tidak hanya pada Dinas Dikbud. "Sebesar 5% untuk Bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara," ungkapnya.

Achmad merincikan bahwa Abi sempat bertemu dengan Cory Erin Hardin, marketing PT Millenium Solusi Abadi, disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory.

Achmad menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah.

"sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dari kasus korupsi pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan yang menyeret Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison, senilai Rp1,9 miliar.

Adapun perkara ini berawal dari laporan masyarakat di mana pada Senin (8/6/2026) KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan mengamankan 10 orang, 5 orang ditangkap di Jakarta, dan 5 orang lainnya di Sumatra Selatan.

"Tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai rupiah hingga mata uang asing, sejumlah saldo dalam rekening, serta barang bukti elektronik dengan total kurang lebih Rp1,9 miliar," ucap Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Secara rinci, barang bukti tersebut terdiri dari uang tunai yang diamankan dari tas ransel Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani, sebesar Rp323 juta; uang tunai yang diamankan dari brankas di rumah sebesar Rp40 juta, US$3.200, SAR 2.260; serta saldo dalam rekening dari beberapa akun, sebesar Rp1,47 miliar.

Abi Nurwardani diduga bertemu dengan Cory Erin Hardin, marketing PT Millenium Solusi Abadi disuatu hotel di Jakarta untuk membahas pengadaan. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory

PT Millenium Solusi Abadi sendiri merupakan supplier smart board ke PT My Technology yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari Cory.

Achmad menyampaikan bahwa penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat tujuan agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah.

"Sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ucap Achmad.

Para pihak menggunakan rekening nominee untuk menampung uang hasil korupsi atau melalui setoran secara tunai. Rekening-rekening nominee tersebut, Abi Nurwardani bertindak sebagai pengendali rekening.

Dia diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3%, untuk kepala dinas (kadis), dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara.

Uang kepada Edison diberikan melalui orang kepercayaannya bernama Adi Triyadi, yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Edison.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim Sumatra Selatan periode 2025-2030, Edison; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; Adi Triyadi, orang kepercayaan Edison; dan pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

KPK menyangkakan Abi Nurwardani, Edison, dan Adi Triyadi diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan, Cory Erin Hardi diduga telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Selasa (9/6/2026). Usai diperiksa, Edison dan para tersangka mengenakan rompi oranye.

Edison keluar dari ruang pemeriksaan pukul 16.20 WIB bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani dan Keponakan Bupati Adi Triyadi. Mereka langsung digiring ke mobil tahanan untuk menjalani masa penahanan.

Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, pihak swasta yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini sudah lebih turun beberapa jam sebelumnya. Cory juga langsung menaiki mobil tahanan tanpa memberikan keterangan apa pun.

"Dari empat pihak yang ditetapkan tersangka, ada dari sisi penyelenggara negara ada juga dari sisi swasta. Benar, salah satunya adalah Bupati (ditetapkan tersangka)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia belum merinci bagaimana konstruksi perkara ini dan berapa dugaan penerimaan uang yang dilakukan Edison. KPK akan melakukan konferensi pers pada sore ini.

"Terkait dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Pemkab Muara Enim dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi," ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai dan rekening yang nilainya mencapai Rp2 miliar. Uang itu terdiri dari uang rupiah dan sejumlah valuta asing.