Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai ada tiga tantangan yang masih dihadapi industri DPLK dalam menarik pekerja informal menjadi peserta dana pensiun.

Tantangan pertama terletak pada karakteristik disposable income masyarakat yang terbatas, sehingga mereka cenderung mengutamakan kebutuhan konsumsi harian dibandingkan perencanaan jangka panjang.

“Tantangan kedua adalah adanya preferensi likuiditas. Banyak calon peserta masih enggan mengunci dana mereka dalam jangka panjang dan lebih memilih instrumen yang bisa dicairkan sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendesak,” ungkap Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja kepada Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Tondy melanjutkan, tantangan ketiga adalah tentunya masih berkenaan faktor literasi. Menurutnya, saat ini persepsi bahwa dana pensiun hanya diperuntukkan bagi pegawai kantoran atau PNS masing kuat.

“Sehingga edukasi berkelanjutan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri kami,” tutur dia.

Kendati demikian, ucap Tondy, asosiasi DPLK optimistis kepesertaan dana pensiun dapat bertumbuh 5% hingga 6% pada 2026. Dia menilai dinamika yang ada saat ini adalah fase transisi yang positif bagi industri.

Mengacu data asosiasinya, kepesertaan di industri DPLK tercatat tumbuh sebesar 3,43% year-on-year (YoY) pada periode November 2024–2025. Angka ini memang lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 6,47%.

“Namun, ke depannya kami memproyeksikan angka ini akan kembali stabil dan menguat di level 5%—6% pada tahun 2026,” ungkap Tondy.

Adapun, optimistisnya itu mengacu pada peluang kepesertaan dari sektor pekerja informal yang sangat besar. Mengingat data BPS per November 2025, yang mencatat total pekerja informal mencapai 57,7% dari total 147,91 juta angkatan kerja

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah peserta program pensiun sukarela sebesar 5,40 juta orang pada akhir 2025 atau Desember 2025.

Sementara itu, nilai iuran program pensiun sukarela mencapai Rp45,59 triliun, tumbuh 16,47% (YoY). Adapun, nilai manfaat program pensiun sukarela menyentuh Rp41,99 triliun, naik 8,47% YoY. Dengan demikian, nilai aset per Desember 2025 tercatat Rp411,29 triliun, tumbuh 7,52% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memproyeksikan pertumbuhan kepesertaan dana pensiun bisa mencapai 5%—6% pada 2026.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja menilai dinamika kepesertaan pada 2026 adalah fase transisi yang positif bagi industri dana pensiun. Hal tersebut berdasarkan kepesertaan di industri DPLK yang tumbuh 3,43% (year-on-year/YoY) pada periode November 2024—2025.

“Memang lebih rendah jika dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6,47%. Namun, ke depannya kami memproyeksikan angka ini akan kembali stabil dan menguat di level 5%—6% pada tahun 2026,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Optimismenya itu mengacu pada peluang kepesertaan dari sektor pekerja informal yang sangat besar. Mengacu kepada data BPS per November 2025, jumlah pekerja informal mencapai 57,7% dari total 147,91 juta angkatan kerja.

Tondy membeberkan strategi pertama yang dijalankan industri DPLK untuk mengangkat peluang itu adalah menyediakan platformonboarding yang end-to-end melalui aplikasi mobile guna mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat luas.

Kemudian, pihaknya melakukan pendekatan langsung kepada komunitas-komunitas yang sudah ada seperti pelaku UMKM, koperasi, hingga mitra ojek online untuk membangun kepercayaan secara lebih cepat.

“Selain itu, kami juga gencar melakukan edukasi berbasis manfaat nyata, seperti mengampanyekan gerakan menyisihkan ‘harga segelas kopi’ secara konsisten ke dana pensiun untuk hasil yang signifikan di masa depan,” jelasnya.

Hal tersebut, tegasnya, bertujuan untuk menggeser narasi dari sekadar tabungan hari tua menjadi upaya perlindungan daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Tondy meyakini bahwa fleksibilitas adalah kunci utama dalam mendesain produk dana pensiun bagi pekerja informal. Baginya, desain yang ideal harus memiliki manfaat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

“Selain itu, sistem iuran harus dibuat sangat fleksibel agar dapat dilakukan kapan saja dengan nominal yang rendah, serta tidak mengenakan denda jika peserta terpaksa berhenti mengiur sementara waktu akibat pendapatan yang tidak tetap,” ucapnya.

Terakhir, asosiasi DPLK pun mendorong pengembangan produk hybrid yang mengintegrasikan manfaat jangka panjang dengan manfaat jangka pendek, melalui program manfaat lain agar peserta merasakan nilai tambah yang lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) berpendapat desain produk dapat menjadi tantangan bagi industri dana pensiun untuk menggaet pekerja informal menjadi peserta.

Humas ADPI Syarifudin Yunus mengatakan hal itu karena penghasilan para pekerja informal tidak tetap, sehingga iuran dibayarkan secara fleksibel menyesuaikan kemampuan.

“Pensiun itu bicara jangka panjang, sementara pekerja informal jangka pendek. Sebab itu, dana pensiun harusnya menjangkau jutaan individu, bukan ribuan perusahaan,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (5/2/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, cara edukasi,pola pikirindustri, dan regulasi yang fleksibel menjadi tantangan utama tersendiri untuk mejaring pekerja informal.

“Karena menurut saya pekerja informal tidak anti pensiun, tetapi belum menemukan produk yang pas,” kata Syarifudin.

Lebih lanjut, menurutnya secara keseuruhan kepesertaan dana pensiun di Indonesia saat ini masih rendah. Pasalnya, kepesertaraan dari DPPK dan DPLK saja baru sekitar 5 juta peserta dari sekitar 150 juta pekerja di Indonesia.

Baginya, sektor informal dan individu memiliki potensi untuk bisa tumbuh. Asalkan diiringi dengan edukasi, tersedianya platform digital, dan produk yang sesuai dengan karakter pekerja informal, serta regulasi yang ada.

“Selain tersedia platform digital, strategi lain adalah menyesuaikan produk dengan ritme hidup pekerja informal dan simpel. Bangun kesadaran pentingnya melalui produk, bukan lagi narasi,” tegas Syarifudin.

Dia menambahkan, hal itu perlu dilakukan karena untuk menarik perhatian pekerja informal harus mengacu realita hidup, bukan sebatas memanfaatkan kenyamanan sistem saja.

“Misalnya iuran suka-suka asal konsisten, manfaat dipadukan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, bukan pekerja informal yang harus menyesuaikan pada dana pensiun, tapi dana pensiun yang harus menyesuaikan diri pada pekerja informal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri dana pensiun untuk menjangkau komunitas dan ekosistem pekerja informal pada 2026.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono meminta agar industri turut memperkuat literasi dan edukasi keuangan.

Hal tersebut, ujarnya, perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program dana pensiun.

“OJK mendorong perluasan kepesertaan dana pensiun pada sektor pekerja informal melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui pengembangan produk,” tegasnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Untuk diketahui, jumlah peserta program pensiun sukarela pada November 2025 mencapai 5,41 juta orang. Kemudian, nilai iuran program pensiun sukarela mencapai Rp38,43 triliun, tumbuh 16,87% (year on year/YoY).

Sementara itu, nilai manfaat program pensiun sukarela sebesar Rp38,38 triliun, naik 7,92% (YoY). Adapun, nilai aset per November 2025 mencapai Rp405,20 triliun, tumbuh 6,81% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) membeberkan tiga cara yang dapat dilakukan industri dana pensiun supaya kinerjanya tetap terjaga di tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja menyebut cara-cara ini diharapkan bisa menjaga kinerja investasi dan memperkuat daya tarik produk industri dana pensiun.

Misalnya, para penyelenggara dana pensiun bisa melakukan personalisasi investasi untuk menjaga kinerja investasi mereka. Kemudian, penyelenggara dapat menawarkan pilihan investasi yang lebih beragam.

“Karena tiap peserta memiliki profil risiko yang berbeda. Opsi seperti Life Cycle Fund [dana yang menyesuaikan risiko berdasarkan usia peserta] harus lebih digencarkan,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, untuk memperkuat daya tarik produk dana pensiun, Tondy menyarankan supaya perusahaan bisa melakukan edukasi dan menyediakan produk yang relevan bagi masyarakat.

“Edukasi perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh kalangan muda dan bukan sekedar bahasa aktuaris atau legal. Tidak sekedar menjual produk, tetapi menjual 'masa depan yang mapan’,” jelasnya.

Cara terakhir yang dia rekomendasikan untuk penyelenggara dapen adalah mereka harus memperkuat tata kelola dan memastikan manajemen risiko, serta kepatuhan investasi dijalankan dengan ketat.

Adapun, untuk tahun depan Tondy melihat bahwa dari sisi aset kelolaan industri DPLK rata-rata akan tumbuh di kisaran 6%—8% (year on year/YoY). Proyeksinya ini dia cerminkan dalam tren tiga tahun terakhir.

Dia melanjutkan, dari sisi jumlah peserta asosiasinya melihat industri DPLK rata-rata akan tumbuh di kisaran 4%—7% (YoY). Untuk tahun depan, Tondy melihat akan ada potensi peningkatan dari segmen pekerja informal ataupun individu.

“Namun, lonjakan peserta korporasi akan lebih besar dibandingkan dengan segmen pekerja informal atau individu,” tegas dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan asosiasi DPLK melihat bahwa tren minat pemberi kerja terhadap program pensiun akan menguat di 2026. Pasalnya, dari sisi pemberi kerja, minat mereka ini didorong oleh efisiensi dan kepatuhan.

“Mereka menyerahkan urusan pengelolaan dana pensiun atau pesangon kepada DPLK untuk menghindari risiko cashflow di masa depan. Tren ini akan menguat di 2026,” tegasnya.

Adapun dari sisi pekerja, Tondy menyebut minat terhadap program pensiun melalui literasi keuangan digital dan partisipasi aktif (menambah iuran) masih menjadi PR bagi industri.

“Potensi peningkatan partisipasi di 2026 dapat terjadi jika skema insentif pajak lebih menarik atau produk DPLK lebih fleksibel, terutama untuk pekerja informal,” ucapnya.

Lebih jauh, Tondy mengungkapkan akan ada tiga hal yang menjadi tantangan industri dana pensiun di tahun depan. Pertama, literasi mengenai dana pensiun yang masih rendah di masyarakat, jadi masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pensiun untuk masa depan mereka.

Kedua, lanjutnya, ketidakpastian ekonomi global selalu berdampak pada hasil investasi, sehingga tantangannya adalah bagaimana menjaga hasil investasi agar nilai dana peserta tidak tergerus.

“Ketiga, daya beli masyarakat juga menjadi tantangan karena partisipasi dana pensiun sangat berkorelasi dengan disposable income,” bebernya.

Oleh karena itu, imbuh dia, kemampuan pekerja untuk menyisihkan iuran secara sukarela akan berkurang jika tekanan inflasi tinggi dan daya beli kelas menengah belum pulih sepenuhnya di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memproyeksikan bisnis industri dana pensiun pada 2026 mendatang tetap positif dan menjanjikan.

Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat demikian lantaran yakin bahwa kondisi ekonomi tahun depan bisa mendukung dan potensi pekerja untuk diajak memiliki program pensiun sukarela sangatlah besar.

“Menurut saya, prospek dana pensiun di tahun 2026 relatif positif dan menjanjikan, baik dari sisi aset kelolaan [AUM] maupun jumlah peserta,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Sebab demikian, Syarif menekankan bahwa ekosistem dana pensiun harus diciptakan. Bukan hanya sebatas untuk kesejahteraan hari tua, tetapi juga perlu melakukan edukasi masif dan membuat akses yang mudah untuk membelinya.

Dia juga mengusulkan agar regulator terus mendorong penetrasi dana pensiun, khususnya bagi pekerja sektor informal. Menurutnya pula, tingkat kepercayaan publik terhadap dana pensiun harus tetap ditingkatkan.

“Dana pensiun perlu fokus dalam membangun kepercayaan publik bahwa dana pensiun memang program yang didedikasikan untuk menyiapkan pensiun pekerja, termasuk untuk pekerja informal dan UMKM,” tegas Syarif.

Syarif menegaskan seperti itu karena menurutnya minat masyarakat, terutama pekerja informal terhadap dana pensiun masih sangat besar. Baginya, untuk pemberi kerja karena memang memiliki kewajiban membayar uang pesangon atau kompensasi pasca kerja, sebaiknya dialokasikan di dana pensiun.

“Di sisi lain, pekerja pun perlu menyiapkan hari tua yang mampu memenuhi standar hidupnya. Pemberi kerja dan pekerja yang belum punya dana pensiun masih sangat besar. Itulah yang jadi tantangan untuk didobrak,” jelasnya.

Selain tantangan tersebut, Syarif membeberkan beberapa tantangan lain yang masih harus diatasi industri dana pensiun. Misalnya, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun, kemampuan teknologi dan operasional, skema produk dana pensiun khususnya DPLK yang lebih fleksibel untuk pekerja informal.

Selanjutnya adalah keterbatasan distribusi dana pensiun agar bisa dijangkau semua kalangan dan kinerja investasi serta dinamika ekonomi makro yang kian menjadi tantangan utama.

ADPI, kata Syarif, merekomendasikan agar pada dana pensiun memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas dan sesuai dengan aturan.

“Kinerja investasi yang optimal, permudah onboarding dan pengelolaan dana pensiun lewat digital, komunikasi yang transparan dengan peserta, dan edukasi yang berkelanjutan,” sebutnya.

Tak sampai di situ, dia merekomendasikan agar dana pensiun menggandeng pemberi kerja sebagai mitra pertumbuhan dana pensiun untuk menyiapkan dana pesangon dan uang pensiun pekerja.

“Jadi, seharusnya tahun 2026 jadi momen bagus untuk tingkatkan aset kelolaan dan jumlah peserta dana pensiun,” pungkasnya.