Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku sejumlah langkah reformasi pasar modal domestik terus dikebut, terutama menjelang keputusan final market accessibility review oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Juni 2026 mendatang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Evita Manthovani mengungkapkan bahwa MSCI telah memberikan respons positif pada 20 April 2026 terhadap sejumlah langkah reformasi awal yang digawangi secara kolaboratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Evita membeberkan, setidaknya ada tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan positif lembaga pemeringkat indeks global tersebut. Pertama, peningkatan batas minimal saham beredar di publik (free float) dari 7,5% menjadi 15% yang telah diimplementasikan pada 31 Maret 2026 guna mendongkrak likuiditas pasar.

Kedua, penguatan transparansi data Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem sejak Maret 2026. Ketiga, pelonggaran batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi pada konstituen indeks LQ45, yang dikerek naik secara signifikan dari 0,8% menjadi 20%.

"Yang perlu kita cermati adalah keputusan final akan ditetapkan dalam market accessibility review pada Juni 2026 ini. Artinya, kita masih memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten, terukur, dan berkelanjutan," ujar Evita dalam acara Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/6/2026).

Selain itu, Evita menegaskan bahwa pemerintah juga tengah berpacu dengan proyeksi lonjakan kebutuhan pembiayaan nasional. Ke depan, kebutuhan pembiayaan Indonesia, yang mencakup perbankan dan pasar keuangan, diperkirakan membengkak dari Rp7.400 triliun menjadi sekitar Rp9.200 triliun pada tahun 2029.

Dia menggarisbawahi sebagian besar kebutuhan tersebut akan mengandalkan sektor swasta dan masyarakat sehingga peningkatan partisipasi investor domestik dinilai menjadi kunci ketahanan sistem keuangan nasional.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah bersama OJK baru-baru ini meluncurkan program 'Pintar Reksadana'. Inisiatif ini dirancang untuk mengubah paradigma masyarakat menuju kebiasaan investasi yang rutin dan berorientasi jangka panjang.

"Ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pasar keuangan yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat basis investor domestik, menjaga stabilitas pasar, serta meningkatkan ketahanan dan kedalaman pasar keuangan nasional di tengah dinamika global," jelasnya.

Lebih lanjut, di sektor riil, pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi akan menjadi forum sinergi lintas lembaga, perbankan, pelaku usaha, hingga akademisi untuk menebalkan optimisme sekaligus memastikan likuiditas mengalir deras ke sektor-sektor yang produktif.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi membutuhkan ekosistem pasar modal yang transparan, berintegritas, dan terpercaya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi tanggung jawab kolektif.

Dia pun mengajak seluruh pemegang kepentingan mulai dari regulator, perbankan, emiten, investor, hingga akademisi untuk berjalan beriringan mengeksekusi agenda reformasi struktural ini.

"Mari kita jadikan ketidakpastian global sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai hambatan. Ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan," tutup Evita.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MALANG — Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi di wilayah Malang dan sekitarnya dalam kurun Januari—Desember 2025 mencapai Rp1,805 triliun.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan pendapatan sebesar itu menurun 17,85% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Klaim asuransi tercatat sebesar Rp1,491 triliun menurun 5,29% secara year-on-year,” katanya dikutip Minggu (15/3/2026).

Di sisi industri dana pensiun, kata dia, total aset dana pensiun per Desember 2025 tumbuh 5,98% (year on year/YoY) dengan nilai mencapai Rp237,18 miliar. Jumlah investasi sendiri mengalami kenaikan sebesar 3,87% (YoY) menjadi Rp217,76 miliar.

Di sektor PVML, penyaluran piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan menurun 3,69% (YoY) pada Desember 2025 menjadi Rp6,99 triliun, masih didominasi dengan Pembiayaan Multi Guna sebesar Rp4,39 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 4,31%.

Penyaluran piutang pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih didominasi kepada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp1,57 triliun; porsi 22,52%); Aktivitas Jasa Lainnya (Rp871,25 miliar; porsi: 12,47%); serta Industri Pengolahan (Rp801,69 miliar; porsi 11,48%).

Pembiayaan modal ventura pada Desember 2025 tumbuh 16,12% (YoY), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp432 miliar. Risiko kredit terjaga dengan NPF sebesar 2,49% atau turun 0,05% (YoY).

Terdapat 10 entitas perusahaan IKNB yang berada di bawah pengawasan langsung OJK Malang yaitu 7 entitas LKM dan 3 perusahaan pergadaian. Perusahaan pergadaian mencatatkan penyaluran pinjaman sebesar Rp17,52 miliar pada akhir bulan Desember 2025 (tumbuh 54,36% yoy) sedangkan total aset ketiga perusahaan pergadaian tersebut mencapai Rp26,71 miliar (tumbuh 107,13% yoy).

Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan Yang Diberikan oleh LKM di wilayah kerja KOJK Malang tumbuh 8,85% (YoY) dari Rp10,53 miliar (Desember 2024) menjadi Rp11,46 miliar (Desember 2025).

Selain penyaluran Pinjaman/Pembiayaan, kegiatan usaha lain yang dilakukan LKM adalah pengelolaan Simpanan/Tabungan dari masyarakat. Total Simpanan/Tabungan yang dihimpun sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp8,31 miliar atau tumbuh 10,11% yoy.

“OJK terus mendorong optimalisasi peran serta peningkatan kinerja industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun [PPDP], dengan tetap memperkuat ketahanan sektor PPDP dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestic,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kinerja sektor asuransi yang termoderasi selama 2025 menjadi tantangan yang cukup besar bagi para pelaku di industri asuransi.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat pada industri asuransi masih rendah karena asuransi di tahun sebelumnya belum masuk penjaminan LPS, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki jaminan atas keamaan penempatan dana di asuransi.

Literasi asuransi yang masih di angka 45,45% dan inklusi 28,50%. Joko menilai, masih cukup rendah. Hal ini juga sejalan dengan penetrasi asuransi terhadap PDRB hanya sekitar 3%. Hal ini membuat industri asuransi dalam tekanan besar. Dari periode 2011 s/d 2025 sudah terdapat 25 perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK.

Disisi lain, kata Joko, terpuruknya industri asuransi tidak terjadi pada industri jasa keuangan lainnya seperti Dana Pensiun, Modal Ventura, lembaga pembiayaan dan penjaminan terus menujukkan kinerja positif, seiring dengan resliensi perekonomian Indonesia. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total investasi industri dana pensiun sukarela pada Januari 2026 mencapai Rp399,27 triliun, tumbuh 7,61% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengemukakan dari nilai tersebut, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi porsi investasi di industri.

“Komposisinya SBN itu Rp154,32 triliun atau 38,65%, deposito Rp109,94 triliun atau 27,04%, saham sebesar Rp22,53 triliun atau 5,64%,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Dia turut menyampaikan bahwa penempatan dana investasi di Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat Rp2,92 triliun atau hanya sekitar 0,73% dari total investasi.

“Penurunan penempatan pada SRBI terutama disebabkan oleh instrumen yang jatuh tempo, kemudian di-re-investasikan kembali ke instrumen lain dalam rangka optimalisasi portofolio dan pengelolaan likuiditas, termasuk pengalihan ke SBN dan deposito,” jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, peningkatan penempatan dana pada deposito dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga likuiditas, tingkat suku bunga yang masih kompetitif, dan karakteristik kewajiban jangka pendek, khususnya pada DPLK yang pesertanya cenderung memilih instrumen pasar uang.

“Dengan demikian, perubahan komposisi tersebut lebih mencerminkan strategi asset liability management dan kehati-hatian, bukan pergeseran secara struktural akibat kebijakan tertentu,” tegas Ogi.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Return on Investment (ROI) dana pensiun sukarela hingga Desember 2025 tercatat sebesar 8,17%. Sementara itu, pada Januari 2026 sebesar 0,31% (month to month/MtM).

Ogi menilai capaian tersebut mencerminkan strategi pengelolaan yang konservatif dan berorientasi pada kesinambungan pemenuhan kewajiban jangka panjang.

Bisnis.com, MALANG — Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai denganDesember 2025di wilayah kerja (Wilker) OJKMalang mencapai Rp1,805 triliun, ataumenurun 17,85% dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan klaim asuransi tercatat sebesar Rp1.491 miliar, menurun 5,29% secara year-on-year.

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per-Desember2025tumbuh5,98% yoy dengan nilai mencapai Rp237,18miliar.

“Jumlah investasi sendiri mengalami kenaikan sebesar 3,87%yoymenjadi Rp217,76miliar,” ujarnya dikutip Rabu (25/2/2026).

Di sektor PVML,kata dia, penyaluranpiutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaanmenurun3,69%yoypada Desember2025menjadi Rp6,99triliun, masih didominasi dengan Pembiayaan Multi Guna sebesar Rp4,39 triliun. Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) tercatat sebesar4,31%.

Penyaluran piutang pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih didominasi kepada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp1,57triliun; porsi22,52%); Aktivitas Jasa Lainnya (Rp871,25miliar; porsi: 12,47%); serta Industri Pengolahan (Rp801,69miliar; porsi 11,48%).

Pembiayaan modal ventura padaDesember2025, dia menegaskan, tumbuh16,12%yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesarRp432 miliar.Risiko kredit terjaga dengan NPF sebesar 2,49% atau turun 0,05% yoy.

Terdapat 10 entitas perusahaan IKNB yang berada di bawah pengawasan langsung OJK Malang yaitu 7 entitas LKM dan 3 perusahaan pergadaian.

Perusahaan pergadaian mencatatkan penyaluran pinjaman sebesar Rp17,52miliar pada akhir bulanDesember 2025 (tumbuh 54,36% yoy)sedangkan total aset ketiga perusahaanpergadaiantersebut mencapai Rp26,71miliar(tumbuh 107,13% yoy).

Penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LKM di wilayah kerja KOJK Malangtumbuh8,85% yoy dari Rp10,53miliar (Desember2024) menjadi Rp11,46miliar (Desember2025).

Selain penyaluran Pinjaman/Pembiayaan, kata dia, kegiatan usaha lain yang dilakukan LKM adalah pengelolaan simpanan/tabungan dari masyarakat. Total simpanan/tabungan yang dihimpun sampai dengan akhir Desember2025adalah sebesar Rp8,31miliar atau tumbuh10,11% yoy.

Penurunan Premi Asuransi

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penurunan pendapatan premi asuransi dapat disebabkan oleh penurunan trust masyarakat terhadap lembaga asuransi.

Banyaknya klaim yang tidak terbayar di masa lalu dan asuransi yang tidak masuk penjaminan LPS di masa lalu, kata dia, mendorong pendapatan premi asuransi menurun.

Selain itu berdasarkan data dari Allianz mengungkapkan hanya sekitar 2,72% masyarakat Indonesia yang memiliki produk asuransi komersial (jiwa/kesehatan swasta). Hal ini juga diperkuat dengan literasi asuransi masih di 45,45%, indeks inklusi (kepemilikan/penggunaan) perasuransian masih rendah di angka 28,50% pada 2025.

Sementara itu, dia menegaskan, kinerja lembaga pembiayaan pada 2025 sedikit terkoreksi, namun untuk modal ventura, pegadaian, dan LKM cukup atraktif dari sisi pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Fakta ini menjadi bagaian dari katalisator pertumbuhan ekonomi yang cukup solid pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung soal kondisi pasar modal Indonesia di dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam forum yang juga dihadiri Presiden Indonesia Prabowo Subianto itu, Airlangga mengatakan pasar modal pekan ini sudah mulai rebound. Sebagai konteks, pekan lalu pasar modal sempat jatuh selama dua hari beruntun hingga terjadi trading halt imbas kebijakan MSCI untuk menunda pemeringkatan emiten di Indonesia. Lembaga pemeringkat itu meminta transparansi pasar Indonesia.

"Sektor keuangan punya peran strategis, terutama enabler dalam hal ini pasar modal yang menjadi window keuangan, saat ini kembali positif dan stabil. Untuk itu rebound pasar modal dalam minggu ini," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan saat ini reformasi pasar modal sedang berjalan, antara lain adalah peningkatan ketentuan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk pendalaman pasar, hingga transparansi pemegang saham terutama yang kepemilikannya di bawah 5%.

"Ini yang sangat diperlukan sehingga keterbukaan kepemilikan menjadi sangat jelas," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mengubah ketentuan investasi lembaga dana pensiun dan asuransi di saham dari yang dibatasi 10% menjadi 20%. Dengan menyasar pada saham-saham berkualitas seperti LQ45, menurutnya hal ini mampu membuat pasar semakin likuid.

Selain di pasar modal, Airlangga mengatakan pemerintah juga memberikan dukungan di sektor perdagangan melalui perluasan pasar. Contohnya adalah perjanjian Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang membuat produk ekspor RI ke Uni Eropa dikenakan tarif 0% mulai 2027. Perluasan pasar tersebut juga sedang dikerjakan pemerintah ke pasar global lainnya.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sangat marah atas gejolak yang terjadi di pasar modal beberapa pekan ini.

Menurut Hashim, Prabowo melihat peristiwa ini tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan Indonesia.

“Presiden Prabowo sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama karena kehormatan negara dipertaruhkan,” ucap Hashim dalam Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hashim menuturkan gejolak ini menjadi perhatian serius pemerintah karena munculnya sorotan terkait transparansi dan kredibilitas pasar modal. Dia menyebut, pasar berintegritas tinggi hanya bisa ada jika ada kepercayaan dan kredibilitas di pasar modal.

“Saya tujukan kepada Anda, Pak Jeffrey [BEI] dan Pak Hasan [OJK], pemerintah akan mengawasi dengan sangat ketat. Saya serius. Ini menjadi topik besar minggu lalu, beberapa orang diminta mundur. Ada alasannya karena tidak ada transparansi dan pasar yang tidak transparan,” tutur Hashim.

Hashim yang juga adik Presiden Prabowo itu mengungkapkan Morgan Stanley mengirim empat surat ke Pemerintah Indonesia yang mempertanyakan banyak hal.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja Penyelenggara Program Pensiun Iuran pasti (PPIP) Bank Central Asia atau Dapen BCA mencatat total aset perusahaan mencapai Rp6,11 triliun per akhir 2025.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menyampaikan nilai aset tersebut tumbuh sebesar 3,61% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

“Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh hasil investasi sepanjang tahun berjalan serta dinamika pasar obligasi dan saham,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Untuk diketahui, per Desember 2025 Return on Investment (ROI) Dapen BCA tercatat sebesar 8,8%. Capaian ini dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan atas komposisi investasi dan pemanfaatan momentum pasar yang ada.

Oleh karena itu, Budi mengatakan untuk 2026 pihaknya menargetkan pertumbuhan yang sejalan dengan kondisi pasar dan proyeksi regulator.

“Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan jangka panjang. Target pertumbuhan akan sangat bergantung pada stabilitas pasar serta pencapaian hasil investasi yang optimal,” sebutnya.

Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan aset dana pensiun bisa tumbuh 10%—12% YoY pada 2026. Dapen BCA menilai outlook itu masih dalam rentang yang realistis, sepanjang kondisi ekonomi domestik tetap stabil dan volatilitas global dapat terkendali.

Budi menjelaskan, pertumbuhan aset dana pensiun pada dasarnya ditopang oleh dua faktor utama yakni akumulasi iuran dan hasil investasi. Dari sisi investasi, pergerakan suku bunga yang lebih kondusif, stabilitas pasar obligasi, serta kinerja pasar saham yang positif akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai wajar portofolio.

“Di sisi lain, kesinambungan arus iuran dan pengelolaan kewajiban manfaat juga turut menentukan pertumbuhan bersih aset dana pensiun,” ujarnya.

Untuk mendongkrak pertumbuhan aset kelolaan pada 2026 ini, Dapen BCA akan fokus pada keseimbangan antara imbal hasil dan pengelolaan risiko. Kemudian, penyesuaian alokasi aset dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan proyeksi suku bunga.

Baginya, instrumen pendapatan tetap menjadi pilar utama, mengingat karakteristik kewajiban jangka panjang dana pensiun. Pada saat yang sama pula, penempatan pada saham dilakukan secara selektif untuk menangkap potensi pertumbuhan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Penguatan manajemen risiko dan pengelolaan likuiditas juga menjadi prioritas agar kewajiban pembayaran manfaat tetap terjaga,” tegas Budi.

Di sisi lain, Budi turut membeberkan tantangan yang berpotensi menahan laju pertumbuhan aset dapen adalah berasal dari volatilitas pasar keuangan, khususnya pergerakan yield obligasi dan dinamika pasar saham.

“Kenaikan yield dapat menekan valuasi portofolio obligasi, sementara pasar saham sangat dipengaruhi sentimen global dan arus dana asing,” tuturnya.

Selain itu, tren peningkatan pembayaran manfaat seiring bertambahnya peserta pensiun juga perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengurangi fleksibilitas investasi.

“Pendekatan yang disiplin, diversifikasi portofolio, serta pengelolaan likuiditas yang memadai menjadi langkah mitigasi utama yang kami terapkan,” sebut Budi.

Lebih jauh, dia turut menyampaikan secara industri, pekerja informal dan generasi muda memiliki potensi besar dalam memperluas basis peserta dana pensiun. Menurutnya, partisipasi yang lebih luas akan memperkuat akumulasi iuran jangka panjang dan meningkatkan skala industri.

“Namun demikian, untuk dana pensiun pemberi kerja seperti Dapen BCA, pertumbuhan aset tetap lebih ditentukan oleh perkembangan jumlah peserta aktif internal, kesinambungan iuran, serta kinerja investasi. Secara makro, peningkatan literasi dan kesadaran pensiun di kalangan generasi muda tetap menjadi faktor positif bagi industri secara keseluruhan,” tutup Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mendorong penerapan skema Life Cycle Fund sebagai strategi pengelolaan investasi industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan sebenarnya porsi penempatan dana di berbagai instrumen investasi saat ini sudah sangat optimal untuk menjaga stabilitas. Namun, skema yang didorongnya ini dinilai dapat membuat pengelolaan dana pensiun lebih adaptif sesuai dengan segmen peserta dana pensiun.

“Strategi ini menyeimbangkan porsi instrumen agresif untuk mengejar return tinggi bagi peserta muda dan instrumen konservatif untuk menjaga keamanan dana peserta yang mendekati pensiun,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Sebab demikian, dia melihat arah investasi dana pensiun dalam beberapa tahun ke depan akan mulai melirik instrumen saham secara selektif untuk mendongkrak akumulasi return.

Pasalnya, fokus dari DPLK saat ini adalah standarisasi Life Cycle Fund, supaya setiap kelompok usia mendapatkan potensi imbal hasil yang paling optimal sesuai dengan sisa masa kerja mereka.

Di lain sisi, Tondy membeberkan beberapa faktor yang memengaruhi keputusan mayoritas dana pensiun menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah. Menurutnya, dominasi itu dipengaruhi oleh faktor edukasi dan mekanisme pengelolaan.

“Jadi, masyarakat masih mengutamakan keamanan nilai pokok. Pengalaman masa lalu di industri dana pensiun secara umum, membuat peserta cenderung defensif dan lebih nyaman dengan instrumen yang pergerakannya stabil,” ucapnya.

Di DPLK, ucapnya, penempatan aset sangat bergantung pada pilihan langsung peserta atau dikelola berdasarkan kelompok usia mereka.

“Karena mayoritas peserta masih memilih zona aman, maka portofolio industri secara agregat masih didominasi instrumen konservatif,” sebut Tondy.

Kendati demikian, dia turut membeberkan tantangan utama yang dihadapi industri dana pensiun dalam mengelola investasi adalah volatilitas pasar. Namun, peluang akan muncul saat momentum suku bunga yang dapat meningkatkan nilai portofolio obligasi.

Perusahaan DPLK, lanjut Tondy, menghadapi hal tersebut dengan memperkuat transparansi dan manajemen risiko agar kepercayaan peserta tetap baik.

Untuk diketahui, OJK mencatat total investasi industri dana pensiun pada November 2025 tercatat sebesar Rp388,10 triliun. Angka ini tumbuh 5,61% (year on year/YoY).

Menanggapi hal tersebut, Tondy menilai pertumbuhan itu menunjukkan bahwa industri DPLK tetap tumbuh konsisten. Selain itu, juga mencerminkan pengelolaan yang prudent dan kepercayaan publik terjaga.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan portofolio investasi dana pensiun masih didominasi oleh instrumental yang relatif konservatif.

“Terutama Surat Berharga Negara [SBN], deposito, serta obligasi dan sukuk korporasi, sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko jangka panjang,” katanya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, lanjutnya, hingga November 2025, kinerja investasi dana pensiun mencatatkan imbal hasil (ROI) sebesar 7,34%. Baginya ini mencerminkan pengelolaan investasi yang prudent di tengah dinamika pasar keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) buka suara ihwal rencana penambahan limit investasi saham industri dana pensiun dari 8% menjadi 20%, imbas tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari belakangan.

Menurut Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi, kenaikan alokasi saham tersebut tidak serta merta dilaksanakan oleh dana pensiun (dapen).

“Permasalahannya belum tentu semua pendiri dana pensiun sepakat untuk menaikkan dan kondisi pasar saham masih sangat fluktuatif,” katanya kepada Bisnis, Minggu (1/2/2026).

Selain itu, dia menegaskan bahwa prinsip investasi dana pensiun adalah harus liability driver, sehingga untuk penyesuaiannya harus memetakan kebutuhan likuiditasnya. Oleh sebab itu, dana pensiun harus hati-hati dalam mengelola investasi.

Maka dari itu pula, Bambang menilai rencana kebijakan itu belum tentu efektif lantaran memerlukan switching portofolio yang memerlukan analisa dengan waktu yang cukup panjang.

“Jadi dana pensiun tidak bisa segera memperbesar portofolio saham,” tegas Bambang.

Senada, Humas ADPI Syarifudin Yunus berpendapat dana pensiun tidak serta-merta langsung “menyerbu” pasar saham karena naiknya batas investasi menjadi 20%. Baginya, proses itu tidak instan dan harus bertahap, sambil memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kebutuhan likuiditas peserta pensiun.

Meskipun di satu sisi, dia menilai rencana tersebut masuk dalam upaya pemerintah untuk memperkuat fundamental pasar modal dan menarik lebih banyak modal domestik jangka panjang.

“Akan tetapi investor institusional seperti dana pensiun tetap harus mengelola risiko pasar secara hati-hati, terutama di tengah volatilitas IHSG dan tantangan struktural lain seperti transparansi dan kepemilikan saham,” tegasnya.

Dia melanjutkan, apabila rencana tersebut dilakukan, alokasinya akan bertahap dan terukur bukan sekaligus dan tentu memilih saham yang fundamentalnya kuat dan likuid seperti LQ45.

Selanjutnya, asosiasi berkoordinasi dengan regulator untuk memahami aturan baru dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan risiko jangka panjang.

“Dengan begitu, dana pensiun bisa proaktif, tetapi prudent untuk membantu memperkuat pasar modal, sekaligus melindungi kepentingan peserta pensiun,” ujar Syarifudin.

Lebih jauh, dia menilai rencana kebijakan itu memberikan peluang bagi industri dana pensiun untuk mendiversifikasi aset dan kemungkinan imbal hasil lebih tinggi, serta ada kontribusi ke pasar modal.

Meskipun, imbuhnya, tantangan yang dihadapi industri nantinya mencakup adanya risiko yang perlu dikelola, terutama volatilitas saham, risiko likuiditas, dan kebutuhan tata kelola yang lebih kompleks.

“Jadi, tetap harus prudent, risikonya terukur, dan fokus jangka panjang untuk keamanan dana peserta pensiun,” sebutnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menambah limit investasi dari dana pensiun hingga asuransi di pasar modal imbas tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari belakangan.

Itu menjadi salah satu dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembenahan bursa saham usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) memicu IHSG anjlok dan trading halt.

Purbaya menyebut kemungkinan nantinya porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (30/1/2026) ditutup menguat, pasca dua hari perdagangan sebelumnya melemah beruntun. Di tengah volatilitas pasar, saham emiten rokok seperti PT H.M Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) masuk daftar rekomendasi analis.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai volatilitas pasar pada akhir perdagangan Jumat (30/1/2026), cenderung mereda setelah dua hari perdagangan mengalami gejolak signifikan akibat peringatan dari MSCI akan potensi diturunkannya posisi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

"Investor cenderung wait and see menantikan perkembangan upaya OJK-BEI untuk memenuhi persyaratan MSCI sebelum Mei 2026. Mundurnya Direktur Utama BEI dan instruksi Presiden Prabowo juga tidak direspons oleh pasar dengan fluktuasi tinggi," ujar riset tersebut, Jumat (30/1/2026).

Sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sentimen pasar antara lain adalah Presiden Prabowo yang menginstruksikan kenaikan limit investasi dana pensiun dan asuransi menjadi 20% dari sebelumnya 8%. Pemerintah juga berencana mempercepat demutualisasi BEI dan meningkatkan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan tata kelola dan keterbukaan informasi.

Di sisi lain, Danantara juga membuka opsi untuk menjadi pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi selesai. Langkah reformasi dan insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur pasar modal Indonesia dalam jangka menengah panjang. Meskipun demikian, Phintraco Sekuritas melihat investor masih akan mencermati perkembangan implementasi kebijakan ke depan.

Sejumlah data ekonomi pekan depan juga akan menyertai pergerakan pasar saham. Sekuritas merinci, pada pekan depan dijadwalkan akan dirilis beberapa indikator ekonomi domestik yang penting, seperti indeks PMI Manufacturing (2/2), neraca perdagangan (2/2), inflasi (2/2), pertumbuhan ekonomi (5/2), serta cadangan devisa dan indeks harga properti (6/2).

Pada perdagangan Senin (2/2/2026), Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak di level resistance 8.600 dan level support 8.150. Jika IHSG mampu bertahan di atas 8.600, sekuritas meramal IHSG berpotensi akan melanjutkan rebound.

"Saham-saham yang dapat diperhatikan pada pekan depan adalah HMSP, TOBA, UNVR, BRIS, BBTN dan GGRM," tandas sekuritas.

___________________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada para pembantunya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai kinerja investasi dana pensiun sepanjang 2025 menunjukkan pertumbuhan dengan aset yang terjaga positif. Strategi investasi yang cenderung konservatif dinilai relevan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dana peserta.

Humas ADPI Syarifudin Yunus mengatakan, pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan dana kelolaan industri dana pensiun. Meski portofolio investasi masih didominasi instrumen berisiko rendah, imbal hasil yang diperoleh relatif stabil.

“Sekalipun portofolio investasi masih konservatif, return investasi relatif stabil. Memang imbal hasil tidak melonjak drastis, tetapi investasi dana pensiun pada 2025 tetap tumbuh dan aman untuk mendukung stabilitas jangka panjang bagi peserta pensiun,” ujar Syarifudin, dikutip Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, portofolio investasi dana pensiun saat ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN), deposito, obligasi, serta sukuk korporasi. Menurut dia, komposisi tersebut mencerminkan karakter dana pensiun yang berhati-hati, menghindari volatilitas tinggi, sekaligus menjaga likuiditas untuk pembayaran manfaat pensiun.

Penempatan dana pada instrumen konservatif itu dinilai sejalan dengan prinsip tata kelola dana pensiun. Namun, untuk jangka panjang, Syarifudin menilai strategi yang lebih agresif tetap diperlukan secara selektif dan bertahap.

“Diversifikasi diperlukan asal berbasis profil peserta dan tetap dalam koridor manajemen risiko. Edukasi dan kompetensi menjadi prasyarat penting,” tegasnya.

Ia menambahkan, pilihan mayoritas dana pensiun bertahan pada instrumen berisiko rendah bukan karena kurangnya pemahaman terhadap diversifikasi, melainkan karena struktur kewajiban dan kerangka regulasi yang menuntut stabilitas jangka pendek.

“Tantangan seperti dinamika suku bunga, volatilitas pasar, dan ketidakpastian ekonomi global seharusnya menjadi momentum untuk mengelola dana pensiun secara lebih strategis dan berorientasi jangka panjang dengan tata kelola yang kuat,” kata Syarifudin.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total investasi industri dana pensiun hingga November 2025 mencapai Rp388,10 triliun, tumbuh 5,61% year on year. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, portofolio investasi dana pensiun masih didominasi instrumen konservatif sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko jangka panjang.

“Terutama Surat Berharga Negara, deposito, serta obligasi dan sukuk korporasi,” ujar Ogi dalam lembar jawaban Rapat Dewan Komisioner (RDK) Desember 2025.

OJK juga mencatat hingga November 2025, imbal hasil investasi dana pensiun mencapai 7,34%, mencerminkan pengelolaan investasi yang prudent di tengah dinamika pasar keuangan.

Bisnis.com, MALANG — Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2025 mencapai Rp1.688 miliar, atau menurun 14,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor OJKMalang, Farid Faletehan, mengatakan untuk klaim asuransi tercatat sebesar Rp1.378 miliar, menurun 5,56% secara year-on-year (yoy).

"Menurunnya pendapatan premi diduga terkait masalah trust. Dengan nanti dijaminnya premi asuransi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), saya optimistis trust akan naik dan penerimaan premi juga akan meningkat," kata Farid Faletehan, Minggu (25/1/2026).

Kondisi ini, kata dia, berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Dengan asumsi pendapatan yang tidak naik, apalagi menurun, maka mereka membelanjakan dananya secara selektif dan kepesertaan asuransi akhirnya ditunda.

Untuk dana pensiun tercatat mengalami peningkatan aset sebesar 5,53% (yoy), dengan nilai aset sebesar Rp237,59 miliar per November 2025, namun di sisi lain mencatat peningkatan investasi sebesar 3,42% (yoy) menjadi Rp216,24 miliar.

Di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, piutang pembiayaan menurun 2,55% (yoy) dari Rp7.265 miliar menjadi Rp7.080 miliar sampai dengan akhir Oktober 2025.

Rasio Non-Performing Loan (NPF) masih terjaga di level 3,27% meskipun mengalami peningkatan 0,09%. Penyaluran piutang pembiayaan tersebut mayoritas untuk Pembiayaan Multi Guna (Rp4,50 triliun; porsi: 63,60%),Pembiayaan Investasi (Rp1,50 triliun; porsi: 21,23%), serta Pembiayaan Modal Kerja (Rp673,62 miliar; porsi: 9,51%).

Penyaluran piutang pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp1,61 triliun; porsi 22,74%); Aktivitas Jasa Lainnya (Rp891,96 miliar; porsi: 12,60%); serta Industri Pengolahan (Rp843,70 miliar; porsi 11,92%).

Pembiayaan modal ventura pada Oktober 2025 tumbuh 21,06% (yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp430 miliar. Risiko kredit terjaga dengan NPF sebesar 2,48% atau turun 0,31% (yoy).

Pinjaman yang Diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 8,85% (yoy) dari Rp10,53 miliar per 31 Desember 2024 menjadi Rp11,46 miliar per 31 Desember 2025.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga juga tumbuh double-digit sebesar 10,11% (yoy) dari Rp7,54 miliar per 31 Desember 2024 menjadi Rp8,31 miliar per 31 Desember 2025.

"OJK terus mendorong optimalisasi peran serta peningkatan kinerja industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), dengan tetap memperkuat ketahanan sektor PPDP dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik," katanya.