kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Lesca Gadai Premier menghadirkan alternatif akses pendanaan berbasis aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha dan kalangan high net worth individuals (HNWI) yang membutuhkan proses pembiayaan dengan tingkat privasi yang lebih tinggi.

Layanan eksklusif tersebut bernama White Glove Service yang dibalut dalam kampanye bertajuk Discreet Liquidity.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

Ia menjelaskan waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin bisnis.

Pada pertengahan tahun, peluang ekspansi maupun kebutuhan pendanaan strategis dapat muncul dalam waktu yang singkat. Sementara proses persetujuan kredit melalui perbankan konvensional membutuhkan tahapan yang relatif lebih panjang.

Oleh sebab itu, melalui konsep Discreet Liquidity, Bastian menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan tetap mengedepankan aspek privasi.

Menurut perusahaan, layanan White Glove Service meredefinisi seluruh proses pergadaian konvensional menjadi sebuah pengalaman transaksi keuangan privat yang setara dengan layanan private banking internasional.

Tahapan layanan diawali dengan konsultasi serta kesepakatan awal yang dapat dilakukan melalui platform daring maupun WhatsApp.

Setelah terdapat kesepahaman awal, nasabah dapat menyerahkan aset secara langsung atau memanfaatkan layanan penjemputan yang disediakan perusahaan untuk membawa aset ke pusat penilaian resmi.

Perusahaan memastikan, seluruh proses logistik ditangani oleh tim operasional yang profesional guna memastikan aspek keamanan aset tetap terjaga dengan ketat selama perjalanan menuju tempat pengecekan. Setelah pemeriksaan teknis dan verifikasi aset selesai dilakukan, pencairan dana dapat diproses.

“Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional dan senyap,” kata Bastian.

Perusahaan juga telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi.

Dengan standar tersebut, perusahaan menyatakan untuk terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan data fisik maupun digital milik nasabah pada setiap tahapan dalam layanan White Glove Service.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dunia menghadapi paradoks dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Di tengah meningkatnya emisi karbon global, laju pertumbuhan pembiayaan iklim justru melambat sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan dunia mencapai target transisi energi dan pengendalian suhu bumi.

"Pertumbuhan pembiayaan iklim melambat pada saat percepatan justru sangat dibutuhkan," demikian laporan Global Landscape of Climate Finance 2026 yang dirilis Climate Policy Initiative (CPI) dikutip dari Down To Earth, Rabu (1/7/2026).

Laporan tersebut mencatat pembiayaan iklim global untuk pertama kalinya menembus angka USD2 triliun pada 2024 atau tepatnya mencapai USD2,008 triliun. Namun pertumbuhan tahunannya melambat menjadi hanya 6%, turun dibandingkan 16% pada 2023 dan 22% pada 2022.

Di sisi lain, laporan Energy Institute menunjukkan emisi karbon global dari sektor energi naik 1,1% menjadi 35.806 juta metrik ton karbon dioksida. Lebih dari sepertiga kenaikan emisi tersebut berasal dari Amerika Serikat, seiring masih tingginya penggunaan energi fosil di negara-negara maju.

CPI memperkirakan kebutuhan investasi iklim global mencapai sedikitnya USD6,2 triliun per tahun hingga 2035. Bahkan kebutuhan pembiayaan mitigasi diperkirakan mencapai USD7,8 triliun per tahun pada 2025-2030 dan meningkat menjadi USD9 triliun per tahun pada 2031-2035.

Laporan itu menyebut pasar domestik menjadi motor utama pertumbuhan pembiayaan iklim. Sekitar USD1,7 triliun atau 85% investasi iklim pada 2024 disalurkan melalui pasar domestik, termasuk investasi rumah tangga sebesar USD332 miliar untuk kendaraan listrik, peralatan hemat energi, pompa panas, dan energi terbarukan skala kecil.

Pembiayaan swasta juga terus mendominasi dengan nilai melampaui USD1,2 triliun atau setara 62% total pembiayaan iklim global pada 2024. Lembaga keuangan komersial menjadi sumber terbesar dengan kontribusi mencapai USD572 miliar.

Meski negara maju dan China masih mendominasi sekitar 80% pembiayaan iklim dunia, negara berkembang mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara mencatat pertumbuhan tercepat dengan rata-rata 20% sejak 2019. India menjadi kontributor terbesar di Asia Selatan dengan pertumbuhan pembiayaan iklim mencapai 24% sejak 2019.

Dari sisi sektor, sistem energi menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD954 miliar, disusul sektor transportasi sebesar USD497 miliar serta bangunan dan infrastruktur sebesar USD364 miliar. Investasi energi bersih sendiri tumbuh 17% pada 2024 dan kini diperkirakan nilainya hampir dua kali lipat investasi energi fosil.

Namun, pembiayaan untuk adaptasi perubahan iklim masih tertinggal jauh. Investasi adaptasi hanya mencapai USD64 miliar pada 2024 dan dinilai masih lemah serta tidak merata. CPI mencatat pendanaan adaptasi bahkan sempat turun pada 2023 dan stagnan pada 2024.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa periode 2015-2025 menjadi rentang waktu terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Dampak perubahan iklim disebut telah menurunkan produk domestik bruto per kapita negara berpendapatan rendah hingga 4-12%.

Untuk mempercepat investasi iklim, CPI mendorong empat langkah utama, yakni menyelaraskan pembiayaan iklim dengan pembangunan ekonomi, memperkuat kerangka investasi nasional, meningkatkan pembiayaan adaptasi, serta mendorong partisipasi modal swasta melalui blended finance dan instrumen penjaminan investasi.

CPI juga meminta pembiayaan publik mulai diarahkan ke sektor yang masih kekurangan pendanaan seperti industri, pertanian, kehutanan, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah, dibanding terus terkonsentrasi pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik yang dinilai sudah lebih matang.

JAKARTA - Upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani ( PNM ) melalui akses pembiayaan ultra mikro kembali mendapat pengakuan. PNM menerima apresiasi sebagai Top Company in Ultra Micro Finance for Women Empowerment, sebuah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menghadirkan dampak nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan Indonesia.

Pengakuan tersebut tidak hanya didasarkan pada besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada model pemberdayaan yang selama ini dijalankan PNM kepada jutaan perempuan pengusaha ultra mikro. Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), perusahaan yang tergabung sebagai Holding Ultra Mikro itu telah menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera yang sulit mengakses layanan keuangan formal.

Hingga kini, PNM telah melayani lebih dari 23 juta nasabah aktif yang seluruhnya merupakan perempuan prasejahtera. Skala layanan tersebut menjadikan PNM sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro berbasis kelompok terbesar di dunia.

Wakil Direktur Utama PNM, Sunar Basuki menyebutkan pembeda PNM dengan perusahaan pembiayaan lainnya terletak pada pendekatan yang tidak berhenti pada penyaluran modal usaha.

“Di balik pembiayaan yang diberikan, terdapat proses pendampingan dan pemberdayaan rutin melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan nasabah untuk meningkatkan literasi keuangan, berbagi pengalaman usaha, hingga memperkuat jejaring sosial di antara sesama nasabah,” ujar Sunar.

Selain akses pembiayaan tanpa agunan, para nasabah juga memperoleh pelatihan pengembangan usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi PNM Digi hingga memfasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat daya saing perempuan pengusaha ultra mikro.

Penghargaan ini juga mencerminkan besarnya kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Sebagian besar nasabah Mekaar merupakan ibu rumah tangga yang memulai usaha dalam skala sangat kecil, mulai dari perdagangan, kuliner, kerajinan, hingga jasa rumahan.

Dengan meningkatnya kapasitas usaha, mereka tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi kelompok usaha ultra mikro, model pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan peningkatan kapasitas dinilai menjadi pendekatan yang semakin relevan.

Karena itu menurutnya, apresiasi sebagai Top Company in Ultra Micro Finance for Women Empowerment dipandang bukan semata sebagai pengakuan atas besarnya bisnis yang dijalankan PNM. Melainkan atas kontribusinya dalam membangun kemandirian jutaan perempuan Indonesia dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari level akar rumput.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Maybank tidak hanya membiayai proyek-proyek hijau, tetapi juga mendukung sektor-sektor yang tengah bertransisi, termasuk industri beremisi tinggi, melalui peningkatan efisiensi, adopsi teknologi yang lebih bersih

Jakarta (ANTARA) - Maybank Group menargetkan untuk dapat mobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar 73 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 300 miliar ringgit Malaysia (RM) hingga 2030 di kawasan Asia Tenggara.

President & Group CEO Maybank Group Dato' Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan bahwa Maybank terus mendukung nasabah untuk mengubah tantangan transisi menjadi peluang.

“Sebagai salah satu grup jasa keuangan di ASEAN, kami berkomitmen mendukung transisi yang bertanggung jawab dan terencana guna mendorong pertumbuhan jangka panjang serta memperkuat ketahanan ekonomi,” kata Dato’ dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan target tersebut merupakan bagian dari komitmen Maybank untuk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis dalam menciptakan nilai jangka panjang, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh ASEAN.

Sebelumnya pada 2025, Maybank Group telah memobilisasi pembiayaan berkelanjutan sekitar 43 miliar dolar AS, melampaui target yang telah ditetapkan. Menurut Dato', capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya momentum pembiayaan berkelanjutan di kawasan.

Ia mengatakan Maybank tidak hanya membiayai proyek-proyek hijau, tetapi juga mendukung sektor-sektor yang tengah bertransisi, termasuk industri beremisi tinggi, melalui peningkatan efisiensi, adopsi teknologi yang lebih bersih, serta penyusunan jalur transisi yang kredibel.

Selain mendorong agenda lingkungan dan tata kelola (ESG), Dato' mengatakan bahwa Maybank juga memperkuat aspek sosial melalui berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga 2025, inisiatif sosial Maybank telah menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat dan memobilisasi investasi berdampak sosial senilai sekitar 7 miliar dolar AS.

“Pencapaian tersebut didukung oleh pendekatan dua jalur, yaitu pembiayaan sosial (social financing) dan program pemberdayaan sosial (social empowerment) yang kami luncurkan tahun lalu,” kata Dato’.

Ia memandang, Indonesia juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan di ASEAN sebagai ekonomi terbesar di kawasan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mengubah arah kebijakan menjadi aksi nyata yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon semakin menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi, pengelolaan risiko iklim, dan target Net Zero Emission (NZE).

“Sebagai institusi keuangan yang berkomitmen mendukung agenda keberlanjutan melalui implementasi sustainable finance, kami mendorong pelaku industri untuk dapat mengelola risiko, menangkap peluang pertumbuhan, serta mengakses solusi pembiayaan yang mendukung transformasi bisnis berkelanjutan,” kata dia.

Steffano memandang, investasi yang dilakukan dunia usaha untuk transisi hijau kini tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi telah menjadi kebutuhan nyata untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menciptakan nilai jangka panjang.

Ia mencatat, salah satu pendorong utama investasi transisi adalah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap penerapan ESG. Kepatuhan terhadap standar tersebut dinilai semakin menentukan daya saing perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

“Karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk segera memulai proses transisi. Jangan menunggu lebih lama, karena transisi akan membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif di pasar global,” kata Steffano.

Selain itu, investasi transisi juga dinilai mampu memperkuat ketahanan bisnis di tengah gejolak ekonomi dan volatilitas harga energi. Perusahaan yang mulai beralih ke energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien dinilai dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyebut saat ini arah penyaluran kredit perbankan nasional mulai mengalami perubahan ke sektor produktif, setelah sebelumnya ekspansi kredit lebih banyak ditopang pembiayaan konsumsi.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan perubahan arah penyaluran kredit itu menunjukkan industri perbankan selektif terhadap sektor dengan prospek pertumbuhan lebih baik dengan risiko yang tetap terkendali.

“Ini sinyal positif, saat ini bank tidak hanya melihat besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan prospek usaha, kualitas risiko, dan potensi sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah," ujar Christiantoko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam laporan NEXT Indonesia Center terbaru bertajuk “Sektor Usaha Favorit Perbankan” menunjukkan bahwa outstanding kredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Per April 2026, total kredit bank umum mencapai Rp8.755 triliun, sedangkan kredit yang mengalir ke sektor ekonomi mencapai Rp6.454 triliun, sementara kredit bukan sektor ekonomi (konsumsi rumah tangga) mencapai Rp2.301 triliun.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komposisi penggunaan kredit. Sepanjang periode 2024-2026, kredit investasi menjadi motor utama pertumbuhan.

Per April 2026, kredit investasi tumbuh 19,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh melampaui pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 6,04 persen yoy maupun kredit konsumsi sebesar 6,13 persen yoy.

“Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, dan investasi jangka panjang,” katanya.

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, terdapat lima sektor usaha yang saat ini menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan, yaitu konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Menurut Christiantoko, dominasi kredit investasi menjadi indikator penting bahwa dunia usaha mulai kembali melakukan ekspansi.

“Kredit investasi biasanya mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek bisnis beberapa tahun ke depan. Ketika jenis kredit ini tumbuh paling cepat, berarti ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki ruang untuk berkembang,” katanya.

Di sisi lain, kualitas kredit perbankan secara umum masih terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross yang berada di level 2,17 persen pada April 2026.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan kredit, profil risikonya mulai menunjukkan perbedaan. Kredit investasi menjadi segmen dengan kualitas kredit paling baik dengan NPL sebesar 1,34 persen pada April 2026.

Sebaliknya, kredit modal kerja tetap menjadi segmen dengan risiko paling besar dengan NPL mencapai 2,64 persen pada April 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahan fintech bidang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR) meraih tiga penghargaan internasional atas pengembangan model pembiayaan produktif yang mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi riil.

Chief Executive Officer MEKAR Pandu Aditya Kristy mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan pembiayaan produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Penghargaan ini mencerminkan komitmen MEKAR dalam mendefinisikan kembali pembiayaan produktif melalui penciptaan dampak nyata bagi masyarakat," kata Pandu dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Pada ajang FinanceAsia Awards 2026, MEKAR meraih penghargaan Winner Best Strategic Initiative Nonbank Financial Institutions (Indonesia) serta Highly Commended Biggest Sustainable Impact Nonbank Financial Institutions (Indonesia).

Pada hari yang sama, perusahaan juga memperoleh penghargaan Best Environmental, Social, and Governance (ESG) Ecosystem Platform pada ajang WRISE Volare Awards 2026.

Menurut Pandu, penghargaan tersebut mencerminkan pengembangan MEKAR Ecosystem, yakni ekosistem yang menghubungkan pembiayaan dengan sektor-sektor produktif sehingga akses modal tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga mendorong produktivitas usaha dan pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan model pembiayaan konvensional, ekosistem tersebut mengintegrasikan pembiayaan dengan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan sehingga pembiayaan tidak hanya menjadi akses terhadap modal, tetapi juga menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas dan ketahanan usaha.

Ia menyebutkan salah satu pilar utama ekosistem tersebut adalah Multi Micro Agriculture Financing (MMAF), yakni model pembiayaan terintegrasi yang menggabungkan pembiayaan produktif dengan pendampingan agronomi, pemantauan lahan berbasis satelit, akses pasar, serta kemitraan dalam rantai nilai pertanian.

Melalui model tersebut, pembiayaan disalurkan langsung ke aktivitas produksi sehingga membantu petani meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat keberlanjutan pendapatan.

Selain sektor pertanian, perseroan juga menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM. Perusahaan mencatat lebih dari 80 persen penerima pembiayaan merupakan UMKM yang dijalankan oleh perempuan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Pandu mengatakan perusahaan juga mendukung inisiatif waste-to-energy melalui pengolahan limbah pertanian dan limbah kayu menjadi energi terbarukan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi sirkular.

"Kami percaya bahwa masa depan sektor keuangan tidak berhenti pada pembiayaan. Dengan menghubungkan modal ke sektor pertanian, waste-to-energy, dan berbagai sektor produktif lainnya melalui MEKAR Ecosystem, kami ingin menciptakan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Pandu.

Ke depan, lanjutnya, perseroan akan memperluas implementasi MMAF, memperkuat kemitraan strategis, serta memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan industri multifinance atau pembiayaan masih on track untuk tumbuh 6-8 persen tahun ini.

Hingga April 2026, pihaknya mencatat industri multifinance telah mengalami pertumbuhan piutang pembiayaan sebesar 2,08 persen secara tahunan (year-on-year).

“Kami yakin dengan dukungan seluruh pelaku industri multifinance bahwa outlook 6-8 persen pertumbuhan piutang pembiayaan yang kami sampaikan dulu di awal tahun 2026 Insyaallah masih on track,” kata Agusman dalam acara “Mid-Year Economic Outlook 2026” di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, industri multifinance perlu merealisasikan pembiayaan sekitar Rp30 triliun untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Ia mengatakan, industri tersebut telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp9 triliun hingga April 2026, dengan total piutang pembiayaan sebesar Rp514,65 triliun, terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tercatat naik 10,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia menjelaskan, pembiayaan tersebut sebagian besar disalurkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi mencapai 17 persen, atau Rp90 triliun. Sektor penyewaan atau leasing menyusul di urutan kedua dengan nilai pembiayaan Rp58 triliun.

"Yang mengherankan adalah justru sektor yang terakhir ini, sektor rumah tangga inilah yang tumbuh luar biasa, sekitar 28 persen year-on-year," ucap Agusman.

Ia menyatakan, pembiayaan sektor tersebut tercatat mencapai Rp43 triliun. Selain itu, pihaknya juga melihat terdapat ruang tumbuh yang besar pada sektor pembiayaan berkelanjutan, salah satunya kendaraan listrik yang melonjak 32 persen menjadi Rp23 triliun.

Untuk menghadapi tantangan industri pembiayaan di masa mendatang, OJK telah melakukan berbagai deregulasi, seperti memperkenankan uang muka kendaraan bermotor hingga batas nol persen bagi perusahaan multifinance yang memenuhi sejumlah kriteria teknis tertentu.

Kebijakan lainnya mencakup pengecualian kewajiban agunan pembiayaan modal kerja bagi seluruh debitur UMKM dengan nilai pembiayaan maksimal Rp100 juta. Syarat rasio modal inti perusahaan pembiayaan terhadap modal disetor juga diturunkan menjadi 50 persen dari 150 persen.

"Semua deregulasi ini kami maksudkan di samping mendorong usaha multifinance juga sekaligus tentu memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan pembiayaan," ujar Agusman.

Per April 2026, total aset perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp593 triliun dengan nilai gearing ratio berada di level 2,14 kali, jauh di bawah batas maksimum sepuluh kali.

Profil risiko industri juga dipastikan tetap terjaga baik dengan rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,89 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Pertumbuhan ekonomi dan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat menjadikan Bandung sebagai salah satu pasar potensial bagi industri pembiayaan . Melihat peluang ini, PT Chailease Finance Indonesia resmi memperluas jangkauan bisnisnya dengan membuka Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di Kota Kembang -julukan Bandung-.

Ekspansi ini menjadi langkah strategis perusahaan setelah lebih dari lima tahun beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, Chailease Finance Indonesia memusatkan pengembangan bisnisnya di wilayah Jabodetabek sebelum akhirnya memperluas layanan ke Jawa Barat.

Pemilihan Bandung dinilai selaras dengan perkembangan ekonomi daerah yang didukung sektor otomotif yang aktif, tingginya mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah ( UKM ).

Pentingnya Kreativitas Pembiayaan



Deputy President Director PT Chailease Finance Indonesia, Calvin Huang mengatakan, Bandung memiliki prospek yang besar bagi industri pembiayaan karena kebutuhan masyarakat dan aktivitas bisnis terus meningkat.

"Bandung memiliki potensi yang sangat menarik, baik dari sisi kebutuhan mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan aktivitas bisnis. Ekspansi ini merupakan langkah strategis kami untuk semakin dekat dengan konsumen dan menghadirkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang," ujar Deputy President Director PT Chailease Finance Indonesia, Calvin Huang.

Selama lebih dari lima tahun hadir di Indonesia, Chailease Finance Indonesia terus memperkuat eksistensinya di industri pembiayaan, khususnya dalam mendukung kebutuhan kendaraan masyarakat. Hingga saat ini, perusahaan telah membantu lebih dari 1.300 pelanggan dalam pembiayaan mobil bekas, sekaligus membangun jaringan kemitraan dengan lebih dari 1.200 dealer partner di Indonesia.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Chailease Finance Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan pembiayaan yang profesional, transparan, dan terpercaya.

Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun ekosistem pembiayaan yang semakin mudah dijangkau oleh konsumen. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, industri pembiayaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin dinamis.

Meski dikenal melalui solusi pembiayaan kendaraan untuk kebutuhan konsumen, Chailease Finance Indonesia juga terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor produktif. Meningkatkan Efisiensi Pembiayaan Digital dengan Teknologi Tersertifikasi



Selain pembiayaan kendaraan penumpang, perusahaan juga menghadirkan solusi pembiayaan untuk segmen UKM (Usaha Kecil dan Menengah), melalui pembiayaan heavy truck dan heavy equipment, yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses terhadap aset produktif yang dapat menunjang pertumbuhan bisnis mereka.

Hal ini menunjukkan bagaimana pembiayaan kini tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan konsumtif, tetapi juga berperan dalam mendukung produktivitas ekonomi. Perubahan perilaku konsumen turut mendorong transformasi di industri otomotif dan pembiayaan.

Sebagai bagian dari langkah adaptif tersebut, Chailease Finance Indonesia juga memperkuat ekosistem digital melalui kolaborasi dengan PilihMobilYuk.id, platform otomotif digital yang membantu masyarakat menemukan kendaraan sesuai kebutuhan sekaligus menghubungkan mereka dengan solusi pembiayaan yang lebih seamless.

Kolaborasi ini mencerminkan perubahan dalam perjalanan konsumen modern, di mana keputusan pembelian kendaraan kini semakin dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi, transparansi proses, dan fleksibilitas pembiayaan.

Bagi banyak konsumen, pembiayaan kini bukan lagi sekadar proses di akhir transaksi, melainkan bagian penting dari pertimbangan sejak awal. Bandung menjadi refleksi dari perubahan tersebut.

Tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan urbanisasi, berkembangnya aktivitas UKM, hingga meningkatnya kebutuhan logistik, menciptakan permintaan pembiayaan yang semakin beragam. Tidak hanya untuk kendaraan pribadi, tetapi juga untuk kebutuhan bisnis yang lebih produktif.

Bagi Chailease Finance Indonesia, ekspansi ini bukan semata tentang memperluas wilayah operasional, tetapi juga tentang membaca arah perubahan kebutuhan pasar Indonesia.

Seiring pembiayaan yang semakin memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas maupun pertumbuhan bisnis, Chailease Finance Indonesia melihat pembukaan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) di wilayah Bandung sebagai bagian dari langkah jangka panjang perusahaan di Indonesia.

Kehadiran di Bandung menjadi sinyal bahwa perusahaan tidak hanya ingin tumbuh lebih besar, tetapi juga tumbuh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki mengatakan budaya kepatuhan menjadi bagian penting bagi PNM, sebagai perusahaan yang mengelola pembiayaan dan pendampingan bagi pengusaha ultramikro.

Sunar di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan," katanya.

Perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang pembiayaan pelaku usaha ultramikro tersebut mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembiayaan kepada usaha mikro berjalan secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan prinsip tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berlangsung secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengedepankan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

Dengan tata kelola yang kuat, lanjut dia, lembaga pembiayaan memiliki fondasi untuk mengelola risiko sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

"Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," kata Sunar.

Sunat menambahkan penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting bagi lembaga yang melayani masyarakat secara langsung hingga ke tingkat desa.

Konsistensi tata kelola lanjut dia, akan menentukan keberlanjutan program pemberdayaan, menjaga kualitas pendampingan usaha, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan.

Perusahaan yang mendampingi lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) ini menempatkan budaya kepatuhan sebagai bagian dari sistem kerja yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi, mulai dari manajemen hingga petugas pendamping di lapangan.

Sunar Basuki mengatakan tata kelola perusahaan harus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari karena kualitas pelayanan kepada masyarakat bergantung pada integritas setiap insan perusahaan.

Komitmen tersebut turut tercermin melalui penghargaan The Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang menempatkan PNM dalam kategori Indonesia Most Trusted Companies. Pengakuan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi.

Penguatan budaya kepatuhan di sektor pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga memperluas dampak ekonomi melalui layanan yang lebih terpercaya, perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha mikro, serta terciptanya ekosistem pembiayaan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026