Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.

Angka tersebut menjadi pertanda optimisme ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, dan lemahnya perdagangan internasional, capaian itu merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Tetapi dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal "berapa persen", melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya.

Secara historis, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif dapat diprediksi. Kuartal I biasanya menjadi periode pertumbuhan yang moderat karena aktivitas ekonomi baru bergerak kembali setelah akhir tahun. Sebaliknya, pertumbuhan umumnya menguat pada Kuartal III dan terutama pada Kuartal IV ketika belanja pemerintah dicairkan seluruhnya, proyek infrastruktur dikebut, dan konsumsi masyarakat meningkat menjelang akhir tahun.

Karena itu, pertumbuhan 5,61 persen pada Kuartal I 2026 terlihat tidak biasa. Secara empiris terjadi semacam overshooting growth pada awal tahun. Pertumbuhan tampak melampaui pola normal historisnya. Penjelasan paling rasional adalah adanya kombinasi beberapa faktor temporer yang bekerja bersamaan.

Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan stimulus permintaan agregat yang besar. Momentum Ramadhan, Idulfitri, dan liburan panjang mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan ritel. Pembayaran THR pada Maret 2026 memperkuat daya beli jangka pendek. Subsidi dan belanja sosial juga dicairkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, beberapa sektor manufaktur mengalami peningkatan produksi, terutama pengolahan migas dan makanan-minuman yang memang secara tradisional sangat sensitif terhadap momentum konsumsi domestik.

Beberapa lembaga seperti LPEM, CELIOS, dan INDEF secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan dan konsistensi sumber pertumbuhan tersebut. Menariknya, mereka tidak menggunakan data alternatif untuk mengkritik BPS. Kritik justru dibangun menggunakan data resmi BPS sendiri.

LPEM memperkirakan pertumbuhan riil kemungkinan lebih dekat ke kisaran 4,89 persen dan menilai angka 5,61 persen berpotensi overestimate. CELIOS menilai headline GDP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena terdapat gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sementara INDEF menyebut fenomena ini sebagai "pertumbuhan infus" - ekonomi tumbuh karena suntikan fiskal pemerintah, bukan karena mesin ekonomi bergerak secara organik.

Argumen yang paling banyak mendapat perhatian adalah kontradiksi antara sektor listrik dan manufaktur. Menurut data BPS, sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru tumbuh 5,04 persen.

Listrik dan energi merupakan pendukung utama produksi manufaktur. Secara umum, ketika konsumsi energi industri melemah, output manufaktur juga cenderung melambat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pertumbuhan manufaktur yang memiliki kontribusi 19 persen terhadap PDB mengalami overestimasi.

Namun, ekonomi modern tidak lagi bekerja secara linier seperti model industri lama.

Intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi produksi, otomasi industri, penggunaan captive power, dan transformasi struktur industri. Banyak negara mengalami pertumbuhan output manufaktur meskipun konsumsi energinya stagnan atau menurun.

Apalagi pada awal 2025 terdapat diskon tarif listrik, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut tidak lagi berlaku. Ini juga faktor yang membuat pertumbuhan PDB sektor listrik menurun.

Faktor temporer

Secara empiris, Ramadhan dan Idulfitri hampir selalu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Liburan panjang meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengangkat sektor jasa.

Belanja pemerintah yang dipercepat sejak awal tahun memberikan tambahan stimulus fiskal. Alokasi subsidi sosial dan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya ikut memperkuat permintaan domestik.

Karena itu, pertumbuhan Kuartal I 2026 memang memiliki karakter yang lebih bersifat demand-driven dibanding productivity-driven. Percepatan belanja negara, terutama MBG dan belanja sosial, bisa jadi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan seterusnya melandai.

Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai "semu" atau "artificial" juga terlalu simplistis.

Program MBG misalnya, tidak hanya menciptakan konsumsi jangka pendek. Dalam jangka menengah, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect melalui penguatan UMKM pangan, rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja informal, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal.

Isu lain yang paling menarik dalam perdebatan ini adalah lonjakan inventori dalam komponen GDP. Data menunjukkan perubahan inventori meningkat sangat tajam dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun.

Dalam praktik national accounts internasional, inventori memang sering menjadi ruang penyesuaian statistik untuk menyeimbangkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun sejak revisi sistem neraca nasional tahun 2010, inventori Indonesia sebenarnya tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai residual balancing item. Inventori benar-benar dihitung sebagai barang yang diproduksi tetapi belum terjual, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi.

Jika inventori tersebut nantinya terserap pasar pada kuartal berikutnya, maka ia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan lanjutan. Tetapi jika tidak terserap, maka inventori berpotensi menjadi indikasi lemahnya permintaan riil.

Pada titik ini, perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi berubah dari sekadar persoalan teknis statistik menjadi persoalan kelembagaan dan kredibilitas publik.

Kredibilitas BPS sangat penting karena statistik resmi merupakan fondasi pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bank Sentral, kementerian, investor, pelaku usaha, pasar keuangan, hingga rumah tangga membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah.

Dalam era digital, publik tidak lagi menerima statistik secara pasif. Masyarakat kini membandingkan GDP dengan konsumsi listrik, penerimaan pajak, transaksi digital, PMI manufaktur, mobilitas penduduk, hingga data satelit malam hari.

Transparansi metodologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan institusional.

Karena itu, respons terbaik terhadap kritik bukan defensif, melainkan memperkuat keterbukaan metodologi statistik. BPS perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode seasonal adjustment, estimasi inventori, balancing discrepancy, dan sumber data agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sebaliknya, kritik akademik juga harus menjaga disiplin metodologis. Skeptisisme penting dalam ilmu ekonomi, tetapi skeptisisme tanpa robustness empiris dapat berubah menjadi risiko reputasi bagi akademisinya sendiri.

Pada akhirnya, perdebatan ini mungkin bukan soal apakah angka 5,61 persen "benar" atau "salah". Secara definisi statistik, angka tersebut tetap valid sebagai ukuran peningkatan output ekonomi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga konstan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika stimulus fiskal mulai normal, efek Ramadhan menghilang, dan tekanan global kembali meningkat.

Di sinilah tantangan ekonomi Indonesia sesungguhnya berada.

Tetapi justru di tengah perdebatan itulah optimisme perlu dibangun secara rasional. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, stabilitas fiskal yang relatif terjaga, transformasi hilirisasi industri, bonus demografi, dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang. Kritik empiris yang sehat justru akan memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan transparansi statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Anggito Abimanyu, Dosen UGM

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap tiga tantangan yang memerlukan respon tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni membangkitkan kepercayaan usaha, memperkuat konsumsi dan investasi, serta memastikan implementasi kebijakan efektif di dunia usaha.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat, dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry di Grha Bhasvara Icchana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mengenai tantangan pertama, Perry mengingatkan pentingnya upaya membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan dan menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional guna mendorong stabilitas yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguatan mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga dan peningkatan investasi, sehingga program prioritas pemerintah terus berjalan sekaligus didukung kapasitas pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, pada tantangan ketiga, Perry mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan, baik yang telah maupun yang akan dirumuskan, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian seiring dengan konflik geopolitik yang belum mereda, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi, peningkatan harga minyak global, hingga tekanan arus modal keluar.

Di tengah ketidakpastian global, Perry pun menegaskan perlunya penguatan sinergi dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa tekanan global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur utama.

Pertama, jalur finansial akibat meningkatnya aset safe haven yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS, sehingga memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kedua, jalur komoditas yang dipicu gejolak harga minyak seiring ketegangan di Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga komoditas lain seperti emas dan batu bara.

Ketiga, jalur perdagangan akibat hambatan transportasi dan logistik yang menyebabkan disrupsi pasokan (supply disruption) antarnegara.

Secara keseluruhan, Destry mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berisiko menekan ekonomi domestik, meski pertumbuhan masih terjaga dengan proyeksi sekitar 5,4 persen pada triwulan I 2026.

Karena itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik guna meningkatkan daya tahan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang belum optimal. Sebab, ujar Destry, mayoritas ekonomi domestik memang ditopang oleh konsumsi sebagai kontributor utama, diikuti investasi dan belanja pemerintah.

“Oleh karena itu, di sinilah kami mencoba melihat apa, sih, permasalahan sebenarnya. Kenapa ekonomi domestik kita ini belum bisa tumbuh optimal. Nah ini yang akan kita akselerasi,” kata Destry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo memberikan peringatan keras mengenai kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi ketidakpastian tinggi serta ancaman perlambatan. Perry menegaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal.

Menurut Perry, kombinasi dari kebijakan tarif perdagangan, memburuknya situasi geopolitik, serta dampak berkepanjangan dari konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan ini.

"Dampak konflik Timur Tengah sungguh dicermati dan waspadai tidak hanya minyak tinggi dan tingginya suku bunga AS dan aliran modal keluar dan tekanan ekonomi kita (RI)," papar Perry dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menyikapi tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan besar yang harus segera dihadapi oleh pemerintah dan pelaku industri di tanah air. Pertama, Resiliensi Sektor Usaha merupakan upaya membangkitkan kembali pelaku usaha serta memastikan pembiayaan pada proyek-proyek prioritas untuk menjaga stabilitas.

Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah yang Sudah Tembus Rp17 Ribu per Dolar AS



Kedua, Daya Beli dan Investasi untuk memperkuat tingkat konsumsi masyarakat domestik sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi. Terakhir, Implementasi Kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat dieksekusi secara cepat dan akurat di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memitigasi risiko global, Bank Indonesia meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini merupakan bentuk sinergi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan pengelola investasi Danantara, serta para pelaku usaha dan investor.

Fokus utama PINISI adalah memperkuat basis ekonomi domestik melalui percepatan arus pembiayaan dan realisasi proyek strategis nasional.BI

"PINISI kita manfaatkan kita lakukan dan akan lakukan apakah program yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk ekosistem Danantara bisa berkembang untuk ekonomi tinggi. Bersama kita cari solusi terbaik. PINISI kita harapkan dapat melakukan interaksi baik dalam kesepakatan, pembiayaan, dan realisasi proyek," jelas Perry.

Melalui program ini, BI berharap terjalin interaksi yang lebih efektif antara penyedia modal dan sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, meskipun dinamika global terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal keluar dari Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi tercatat di tahun lalu 5,11 persen. Di tahun 2026 ditargetkan 5,4 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia tetap memiliki resiliensi kuat dan ruang untuk tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional masih terjaga, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, konsumsi domestik, hingga struktur pembiayaan dalam negeri.

“Fundamental kita tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat di tahun lalu 5,11 persen. Di tahun 2026 ditargetkan 5,4 persen,” kata Airlangga dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 juga berpeluang mencapai lebih besar atau sama dengan 5,5 persen.

Menurut dia, inflasi juga masih terkendali di level 3,48 persen, sementara indeks keyakinan konsumen tetap tinggi di level 122,9.

Airlangga menambahkan konsumsi dalam negeri masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Konsumsi dalam negeri masih kuat, 54 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Dari sisi eksternal, ia menjelaskan neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 70 bulan dengan nilai 148,2 miliar dolar AS.

Ia juga menyampaikan rasio utang luar negeri Indonesia masih berada di level 29,9 persen terhadap PDB. Selain itu, kepemilikan surat berharga negara (SBN) didominasi investor domestik hingga 87,4 persen, sementara porsi asing sebesar 12,6 persen.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan sejumlah lembaga internasional masih memandang ekonomi Indonesia cukup kuat.

Ia menyebut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menilai Indonesia sebagai salah satu bright spot di Asia, sedangkan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia pada 2026 mencapai 5,2 persen.

Menurut dia, Indonesia juga relatif lebih tahan terhadap guncangan energi global terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah karena ketergantungan energi terhadap kawasan tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya.

"Beberapa lembaga menilai probability resesi Indonesia di bawah 5 persen, ini lebih rendah dari negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Kanada. Dunia masih melihat Indonesia sebagai salah satu ekonomi yang cukup kuat,” ucapnya.

Airlangga menegaskan pemerintah perlu terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan perlunya tiga respons kebijakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi global imbalances dalam Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat (AS).

"Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, mendorong reformasi struktural. Ketiga, menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka,” kata Perry, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam forum G20, Perry juga menekankan pentingnya untuk tidak hanya memperhatikan neraca transaksi berjalan (current account), tetapi juga neraca finansial (financial account) dalam menilai ketidakseimbangan global.

Hal ini karena ketidakseimbangan global di sektor keuangan sekarang dinilai jauh lebih berisiko ke stabilitas perekonomian global.

Adapun Presidensi G20 AS 2026 mengusung tema “Growth through Deregulation, Energy Abundance, and Innovation".

Tema ini berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi, penguatan pasokan energi yang terjangkau dan aman, serta percepatan inovasi di bidang artificial intelligence dan teknologi baru.

Selanjutnya, BI juga menghadiri Pertemuan Kedua Tingkat Deputi BRICS di bawah Presidensi India 2026 yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".

Dalam forum BRICS, negara-negara anggota menyepakati penguatan kerja sama "South-South" untuk menghadapi meningkatnya fragmentasi geopolitik, keterbatasan pembiayaan, serta kerentanan makrofinansial yang memengaruhi negara-negara berkembang, antara lain melalui pembentukan Task Force on Growth and Development (TFGD).

Ke depan, bank sentral negara BRICS sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di area strategis seperti sistem pembayaran, artificial intelligence, keamanan siber dan financial technology, serta jaring pengaman keuangan internasional guna mendukung pertumbuhan.

Adapun secara umum, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, negara-negara G20 dan BRICS sepakat untuk terus memperkuat kerja sama internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidakseimbangan global.

Di sela-sela pertemuan G20 dan BRICS, Gubernur Perry turut menghadiri pertemuan bilateral dengan Gubernur Federal Reserve Bank Michael S. Barr untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi global, ketahanan energi, dan digitalisasi sistem pembayaran.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen

Jakarta (ANTARA) -

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia, meskipun sulit menembus level lima persen di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebagai informasi, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari 4,8 persen.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen, karena aktivitas ekonomi terbantu oleh faktor musiman, seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun pada kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, serta ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap wait and see.

Di samping itu ada potensi El Nino yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Lebih lanjut Wijayanto menerangkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sangat bergantung pada konsumsi domestik di tengah terbatasnya dorongan dari komponen lain seperti proyeksi investasi yang cenderung landai, belanja pemerintah yang terbatas, serta kinerja ekspor yang diperkirakan tidak mengalami lonjakan signifikan.

Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, sejumlah sektor diperkirakan menjadi motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” kata Wijayanto.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Robert Joppy Kardinal menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global dampak konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional, terutama saat dunia menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.

Anggota Komisi X DPR itu, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyoroti konflik global yang masih berlangsung di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah, yang dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia.

"Peperangan ini mengganggu rantai pasok global. Bahkan, setelah konflik selesai, proses pemulihan ekonomi tidak akan instan dan membutuhkan waktu panjang," ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, tambahnya kreativitas dan inovasi pelaku usaha menjadi faktor penentu agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan pasar.

Sebelumnya, saat peresmian showroom dan outlet terbaru Sanwa Group di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dia menilai langkah ekspansi yang dilakukan perusahaan tersebut menjadi contoh konkret pelaku usaha tetap bisa tumbuh dan berkontribusi di tengah tekanan ekonomi global.

"Sekecil apa pun usaha yang dibuka, dampaknya sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini membantu pemerintah menjaga roda ekonomi tetap bergerak," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Robert juga mengapresiasi inovasi produk perusahaan tersebut yang dinilai ramah lingkungan, khususnya penggunaan material aluminium sebagai pengganti kayu untuk pintu dan jendela, sehingga membantu mengurangi ketergantungan terhadap kayu yang akhirnya turut menjaga kelestarian hutan dan ekologi.

Ia menilai produk-produk inovatif tersebut memiliki peluang untuk masuk dalam program strategis pemerintah, seperti pembangunan tiga juta rumah yang tengah digencarkan.

Dengan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, Robert menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta harus terus diperkuat agar ekonomi nasional tetap resilien.

Ia optimistis, dengan kolaborasi yang tepat serta inovasi berkelanjutan, sektor swasta akan menjadi motor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Sementara itu, Direktur Sanwa Group Patricia L mengatakan pembukaan outlet di Serpong tersebut tidak hanya bertujuan memperluas pasar, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Menurut dia, produk yang ditawarkan di outlet tersebut memiliki keterkaitan erat dengan program pembangunan nasional, khususnya sektor perumahan.

"Kami berharap bisa berkontribusi dalam program pemerintah, termasuk pembangunan jutaan rumah, dengan menyediakan material yang berkualitas dan efisien," katanya.

Dia menambahkan perusahaan menggandeng pelaku usaha lokal dan UMKM dalam rantai bisnisnya, mulai dari distribusi hingga penyediaan bahan baku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam situasi global yang penuh volatilitas seperti saat ini, investor tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis aset

Jakarta (ANTARA) - Platform riset dan edukasi investasi Invesnesia menilai diversifikasi lintas aset dapat menjadi salah satu opsi bagi investor dalam menghadapi ketidakpastian global yang meningkat belakangan ini.

Head of Research Invesnesia Alfatur mengatakan ketegangan geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter global memberi tekanan terhadap pasar keuangan, termasuk pasar saham.

“Dalam situasi global yang penuh volatilitas seperti saat ini, investor tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis aset,” kata Alfatur berdasarkan keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan tekanan pasar tersebut tercermin antara lain dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa periode terakhir.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan investor perlu memiliki perspektif yang lebih luas, tidak hanya terhadap pergerakan pasar domestik, tetapi juga hubungan antara pasar saham lokal dan dinamika ekonomi global.

Dalam konteks itu, pendekatan investasi multi-aset dinilai relevan karena tidak hanya berfokus pada saham domestik, tetapi juga membuka peluang pada aset global seperti saham internasional, komoditas dan instrumen keuangan alternatif.

"Diversifikasi multi-aset memungkinkan investor untuk mengurangi risiko konsentrasi sekaligus membuka peluang pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang berbeda," ujarnya.

Menurut analisis tim riset Invesnesia, diversifikasi investasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi perlindungan risiko, tetapi juga dapat menjadi cara untuk menangkap peluang pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi global.

Alfatur menambahkan pasar saham Indonesia memang didukung fundamental ekonomi yang relatif stabil, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun.

Namun, dalam sistem keuangan yang semakin terintegrasi, pergerakan pasar domestik disebut tetap dipengaruhi faktor eksternal, termasuk perubahan suku bunga global yang dapat memicu arus keluar modal dari negara berkembang.

Ia menilai investor yang memiliki eksposur pada berbagai kelas aset umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam mengelola risiko portofolio.

Selain itu, komoditas seperti emas dan energi juga dinilai kerap menjadi pilihan saat ketidakpastian ekonomi global meningkat, karena dalam beberapa periode krisis pergerakannya cenderung berbeda dengan pasar saham.

Alfatur menyebut pemahaman mengenai hubungan antar aset menjadi semakin penting agar investor tidak terjebak pada risiko konsentrasi di satu pasar atau satu instrumen saja.

Melalui pendekatan berbasis riset dan literasi keuangan, investor diharapkan mampu mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan berorientasi jangka panjang di tengah integrasi pasar global yang semakin kuat.

Akses investor Indonesia yang semakin terbuka terhadap berbagai instrumen keuangan global juga dinilai menjadi peluang untuk membangun portofolio yang lebih seimbang dan semakin besar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gejolak global kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hitungan angka, tetapi juga dalam kemampuan negara membaca arah risiko dan meresponsnya dengan strategi yang tepat.

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sejak akhir Februari 2026 telah menjalar jauh melampaui batas geografisnya.

Disrupsi energi di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent mendekati 120 dolar AS per barel, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah bergerak ke kisaran Rp16.900, hingga Rp17.058 per dolar AS.

Situasi ini bukan sekadar episode volatilitas biasa, melainkan peringatan serius tentang rapuhnya fondasi yang selama ini sudah dianggap cukup kokoh.

Dalam konteks ini, langkah awal pemerintah patut diapresiasi. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) lima hari, hingga penguatan agenda efisiensi energi menunjukkan bahwa respons tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mulai mengarah pada pengelolaan risiko yang terukur.

Pendekatan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dengan kesadaran penuh atas kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Hanya saja, fase ini baru permulaan. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada daya tahan kebijakan tersebut jika tekanan global berlangsung lebih lama dan lebih dalam.

Pertanyaan kuncinya, bukan lagi apakah pemerintah telah bertindak, melainkan apakah paket kebijakan yang ada cukup untuk menjaga stabilitas APBN, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.

Di sinilah persoalan struktural yang selama ini sering terabaikan mulai terlihat. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang relatif sempit, sementara ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi.

Kombinasi ini menciptakan kerentanan ganda. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketahanan energi, dalam perspektif ini, bukan lagi isu teknis sektoral, melainkan inti dari kedaulatan ekonomi.

Arah risiko

Simulasi dan riset yang dilakukan GREAT Institute memberikan gambaran yang semakin memperjelas arah risiko.

Dalam skenario moderat, ketika harga minyak berada di kisaran USD 93 hingga 97 per barel, defisit fiskal diperkirakan masih dapat dijaga pada rentang 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.

Ketika tekanan meningkat dan harga minyak bergerak ke rentang USD 105 hingga 120 per barel, defisit berpotensi melebar, hingga 3,80 sampai 4,30 persen dari PDB. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari ruang fiskal yang semakin tertekan.

Peneliti ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira juga telah menekankan bahwa setiap skenario membutuhkan respons kebijakan yang berbeda.

Pada tahap awal, negara masih memiliki ruang untuk mengandalkan disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, serta efisiensi program dengan multiplier rendah.

Kebijakan bekerja dari semua tempat (WFA) dan pengaturan program Makan Bergizi Gratis, bahkan berpotensi menghasilkan penghematan signifikan, mencapai puluhan triliun rupiah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi strategi untuk menjaga stabilitas, tanpa harus mengambil keputusan yang mahal secara politik.

Ketika tekanan memasuki fase yang lebih berat, pilihan kebijakan menjadi semakin kompleks. Kenaikan harga BBM subsidi, misalnya, mulai muncul sebagai opsi yang tidak terhindarkan.

Kebijakan ini tentu membawa implikasi sosial yang besar, sehingga harus diiringi dengan skema kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Pada saat yang sama, kebutuhan efisiensi anggaran juga meningkat tajam, hingga mencapai lebih dari Rp125 triliun untuk menjaga defisit tetap terkendali.

Tiga satgas

Di tengah dinamika tersebut, usulan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) strategis menjadi langkah yang patut dipertimbangkan secara serius.

Satgas Reformasi Utang diperlukan untuk mengelola risiko pembiayaan negara, mulai dari tenor, hingga biaya bunga.

Satgas Reformasi Penerimaan Negara menjadi kunci untuk menggali potensi penerimaan yang selama ini belum optimal, termasuk dari aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat.

Sementara itu, Satgas Credit Rating berperan menjaga komunikasi yang kredibel dengan investor dan lembaga pemeringkat, agar setiap kebijakan yang diambil tidak disalahartikan sebagai pelemahan disiplin fiskal.

Kredibilitas fiskal memang tidak cukup dijaga melalui angka semata. Maka yang harus diyakinkan kepada pasar adalah adanya peta jalan yang jelas dan masuk akal dalam mengelola utang, meningkatkan penerimaan, serta mengembalikan fiskal ke jalur konsolidasi.

Transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Lebih jauh lagi, krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lompatan kebijakan yang lebih mendasar. Ketahanan energi tidak bisa lagi dipandang sebagai agenda jangka pendek.

Penguatan kapasitas penyimpanan energi, reformasi subsidi yang adaptif terhadap fluktuasi harga minyak, pengembangan biofuel, hingga diversifikasi energi primer harus menjadi bagian integral dari strategi fiskal nasional.

Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus kerentanan yang sama setiap kali terjadi gejolak global.

Dalam perspektif yang lebih luas, konflik global ini memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan energi dan kesehatan fiskal adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Negara yang bergantung pada impor energi dan memiliki ruang fiskal terbatas akan selalu berada pada posisi paling rentan.

Oleh karena itu, respons terhadap krisis hari ini tidak boleh berhenti pada upaya stabilisasi jangka pendek, tetapi harus menjadi fondasi bagi reformasi struktural yang berkelanjutan.

Di titik inilah optimisme menemukan pijakannya. Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, dan sumber daya untuk melakukan transformasi tersebut.

Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat krisis bukan sebagai ancaman semata, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ketika kebijakan jangka pendek dan reformasi jangka panjang berjalan beriringan, maka setiap guncangan global tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian, melainkan momentum untuk melompat lebih jauh menuju kemandirian dan ketahanan ekonomi yang sesungguhnya.

*) Yossi Martino adalah peneliti ekonomi GREAT Institute

Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Konflik bersenjata yang melibatkan Iran dalam empat pekan terakhir mulai mengguncang stabilitas ekonomi utama dunia seiring melonjaknya harga energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat secara signifikan di tengah lonjakan inflasi yang sulit terkendali.

Kepala ekonom bisnis S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, menyebut kondisi di zona euro saat ini telah membunyikan alarm peringatan bagi perekonomian internasional.

"Kondisi zona euro membunyikan alarm stagflasi, yakni kombinasi stagnasi ekonomi dengan kenaikan harga," ujar Williamson menanggapi hasil survei bisnis terbaru dikutip dari Reuters, Jumat (27/3/2026).

Laporan S&P Global menunjukkan Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit zona euro merosot ke level terendah dalam 10 bulan, yakni 50,5 pada Maret 2026. Penurunan ini mencerminkan tertahannya aktivitas sektor swasta akibat lonjakan harga minyak dan gas yang mengganggu rantai pasok global.

Situasi serupa terjadi di Amerika Serikat, di mana Indeks Output PMI Komposit turun menjadi 51,4 pada Maret, level terendah sejak April tahun lalu. Pelemahan sentimen bisnis ini juga memberikan sinyal negatif terhadap prospek penyerapan tenaga kerja di sektor swasta Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan.

Di pasar komoditas, harga minyak mentah Brent kembali merangkak naik ke level 103,35 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi 91,40 dolar AS per barel. Kenaikan ini dipicu oleh pudarnya optimisme pasar terhadap upaya deeskalasi di Timur Tengah setelah Iran menyatakan masih meninjau proposal perdamaian dari Amerika Serikat.

Gangguan distribusi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi seperlima pasokan minyak mentah dunia, menjadi faktor utama volatilitas harga. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan menyebut situasi ini sebagai gangguan pasokan minyak bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern.

Negara-negara anggota G7 lainnya, seperti Inggris dan Jepang, juga melaporkan perlambatan aktivitas bisnis ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Biaya input manufaktur di Inggris tercatat meningkat dengan laju tercepat sejak tahun 1992, yang berpotensi diteruskan kepada konsumen akhir.

Di Asia, India mencatatkan pertumbuhan sektor swasta terendah dalam tiga tahun terakhir akibat ketergantungan impor energi yang mencapai 90 persen. Kondisi ini memaksa banyak perusahaan di India untuk memangkas margin keuntungan guna menutupi kenaikan biaya operasional yang sangat drastis.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan akan meningkatkan tekanan ekonomi dan militer jika Teheran tidak segera menyetujui proposal perdamaian 15 poin yang diajukan. Namun, pihak Iran hingga saat ini belum menunjukkan rencana untuk menggelar pembicaraan langsung guna mengakhiri konflik tersebut.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, sejumlah pemimpin dunia termasuk Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah meminta IEA untuk mengoordinasikan pelepasan cadangan minyak tambahan. Langkah darurat ini diharapkan dapat menstabilkan pasar energi dunia yang kian rapuh akibat ketegangan geopolitik yang berkepanjangan.

Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antar negara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang perang Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global.

“Melonjaknya harga minyak dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antar negara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bahwa pasar keuangan global juga memburuk dengan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS), meningkatnya imbal hasil (yield) US Treasury, serta terjadinya arus modal keluar dari emerging market.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih lambat menjadi 3,1 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS.

Tekanan inflasi global juga meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR).

Bahkan, ujar Perry, suku bunga yield US Treasury terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang.

Premi risiko inflasi global meningkat sehingga mengakibatkan bergesernya aliran modal ke safe haven asset terutama ke pasar uang AS. Sementara indeks mata uang AS terhadap mata uang negara maju dan negara berkembang juga terus menguat.

Perry pun menegaskan, berbagai indikator mengenai dampak perang Timur Tengah terhadap kondisi global terus menunjukkan bahwa memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Timur Tengah tersebut semakin menekan mata uang emerging market dan mempersulit pengelolaan perekonomiannya,

Kondisi tersebut mengharuskan penguatan respon dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mempertahankan ketahanan eksternal dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jumlah kebangkrutan di Jerman mengalami peningkatan sangat tinggi dan terus bertambah, seperti diungkapkan oleh Chamber of Commerce and Industry (DIHK). Lantaran hal ini, mereka mendesak Berlin agar mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan menanggulangi tingginya harga energi.

Pernyataan ini muncul saat kantor statistik pemerintah menerbitkan angka terbaru tentang permintaan kebangkrutan yang berasal dari Oktober 2025. Menurut data mereka, jumlah permintaan perusahaan meningkat hampir 5% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 2.108 pada saat itu.

Jerman PHK 100 Ribu Lebih Pekerja Sektor Industri, Apa yang Terjadi?



Mahalnya harga energi, birokrasi, dan pajak disebut menjadi faktor utama di balik meningkatnya pengajuan kebangkrutan. Sektor transportasi dan penyimpanan menjadi yang paling terdampak, menurut data kantor statistik.

Ditambahkan bahwa sektor perhotelan dan konstruksi juga menderita tak kalah hebat. Jumlah yang mengajukan kebangkrutan meningkat 7,6% secara tahunan dan mencapai 6.709, menurut data kantor tersebut.

Kebangkrutan Massal Mengancam Sektor Konstruksi Rusia, Apa yang Terjadi?



Menurut DIHK, negara ini mengalami jumlah kasus kebangkrutan tertinggi dalam 11 tahun. Asosiasi tersebut mengatakan, bahwa mereka memperkirakan total jumlah kebangkrutan perusahaan akan melampaui 23.000 pada tahun 2025, ketika harga energi, birokrasi, dan pajak sebagai faktor utama di balik tren ini.

DIHK kemudian menuding pemerintah tidak melakukan langkah yang cukup efektif, dalam menangani masalah tersebut. “Tidak kekurangan makalah politik dengan proposal yang baik – banyak yang ditulis, tetapi terlalu sedikit yang dilaksanakan,” katanya dalam sebuah pernyataan resminya seperti dilansir RT.

Ekonomi Jerman mengalami pukulan besar ketika negara itu ikut serta dalam sanksi Barat terhadap Rusia pada tahun 2022. Sebelum eskalasi konflik Ukraina, Jerman mengandalkan Rusia untuk memenuhi 55% kebutuhan gas alamnya.

Operasional raksasa minyak Rusia, Rosneft juga menyumbang sekitar 12% dari total kapasitas pengolahan minyak nasional, menurut Bloomberg. Namun keputusan untuk menghentikan impor energi murah dari Rusia berperan besar dalam perlambatan ekonomi Jerman.

Tercatat ekonomi Jerman menyusut pada tahun 2023 dan 2024 – penurunan tahunan berturut-turut pertama sejak awal 2000-an. Bild melaporkan pada Oktober 2025 bahwa harga listrik dan gas naik sebesar 14% dan 74% untuk masing-masing dari perioide 2022 sampai 2025.